Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 229682 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Frances Roi
"Penelitian ini menganalisa pengamh dari surnber daya alam dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Model yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan satu variabel terikat dan empat variabel bebas. Pcnelitian ini menggunakan mctode OLS (Ordinary Least Square) yang taksiran parameter model- modelnya diverifikasi dengan uji statistik. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini antara Iain adalah waktu atau lamanya sekolah (year of schooling), jumlah tenaga kerja (labor), produk tambang, dan PMTDB (pembentukan modal tetap domcstik bruto). Dari hasil pengolahan data diperoleh bahwa sumber daya alam (produk tambang) mempunyai kontribusi yang positifterhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian semakin tinggi tingkat (level) pendidikan maka akan memberikan konlribusi yang positif jugn terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

his thesis analizes the impact ofthe natural resources and the level of the education to the growth of the economy in Indonesia. The model which is used in this thesis is multiple regression. This thesis usecl_Ordinary Least Square (OLS) to estimate the variable of the parameters and was tested by statistics’ test. The variables which is used in this thesis are the mean year of schooling, the number of labor, share of mining, and the gross domestic fixed capital formation at 2000 constant market prices. The results of the analysis of the data showed that the natural resources has given the positif contribution to the lndonesia’s Economic Growth. The higher of the level of the education will have the higher of Indonesia's Economic Growth."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T33863
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
"[Pengaruh berlimpahnya sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi
telah lama dipelajari dalam berbagai studi, di mana sebagian besar hasil dari studistudi
tersebut menunjukan bahwa kelimpahan ini mempengaruhi secara negatif
terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar studi tersebut dilakukan pada
tingkat lintas negara. Tesis ini mencoba mencari tahu dampak dari kelimpahan
sumber daya alam tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat lokal
Indonesia. Dengan menggunakan data tingkat provinsi dari tahun 2004 sampai
2013 dan metode analisa data panel, tesis ini menemukan bahwa berlimpahnya
sumber daya alam memiliki pengaruh negatif yang siknifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tesis ini juga mendapati bahwa pendapatan,
inflasi, dan kriminal berpotensi menjadi saluran transmisi, di mana sumber daya
alam di Indonesia cenderung meningkatkan pendapatan, namun menurunkan
inflasi dan kriminal.;The effect of natural resource abundance on economic growth has long been discussed in many studies and most of them show that resource abundance negatively affects growth However most of these studies are conducted at a cross country level This paper tries to find out the impact of resource abundance on economic growth at a local level of Indonesia By employing data at provincial level from 2004 until 2013 and using panel data analysis this paper finds that in average natural resource abundance has a significant negative impact on economic growth in Indonesia This paper also discovers that income inflation and crime are the possible transmission channels where natural resource of mining in Indonesia tends to increase income but lower inflation and crime daya alam di Indonesia cenderung meningkatkan pendapatan namun menurunkan inflasi dan kriminal , The effect of natural resource abundance on economic growth has long been discussed in many studies and most of them show that resource abundance negatively affects growth However most of these studies are conducted at a cross country level This paper tries to find out the impact of resource abundance on economic growth at a local level of Indonesia By employing data at provincial level from 2004 until 2013 and using panel data analysis this paper finds that in average natural resource abundance has a significant negative impact on economic growth in Indonesia This paper also discovers that income inflation and crime are the possible transmission channels where natural resource of mining in Indonesia tends to increase income but lower inflation and crime daya alam di Indonesia cenderung meningkatkan pendapatan namun menurunkan inflasi dan kriminal ]"
Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Bisnis, 2015
T45479
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dina Pramudianti
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketergantungan kabupaten/kota atas sumber daya alam terhadap output dari sector kesehatan dan pendidikan, dengan memanfaatkan data tingkat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2007-2017. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat ketergantungan kabupaten/kota atas sektor pertambangan dan penggalian dengan angka partisipasi murni sekolah menengah atas, pengeluaran kesehatan dan proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih. Meskipun hasilnya kurang signifikan, tingkat ketergantungan kabupaten/kota atas sektor pertambangan dan penggalian juga berkorelasi positif dengan angka melek huruf, tingkat imunisasi dan harapan hidup (metode lama). Korelasi antara proporsi penduduk kabupaten/kota yang bekerja di sektor pertambangan dan penggalian dengan tingkat melek huruf adalah positif dan signifikan. Ketergantungan pendapatan pemerintah kabupaten/kota dari sektor pertambangan hampir tidak memiliki korelasi yang kuat dengan output sektor pendidikan dan kesehatan, kecuali korelasi negatif antara pendapatan dari minyak dan harapan hidup (metode baru). Secara keseluruhan, penulis dapat menyimpulkan bahwa ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terhadap sector pertambangan dan penggalian memiliki korelasi positif dengan output sektor pendidikan dan kesehatan. Kemungkinan saluran transmisi bagaimana ketergantungan terhadap sector pertambanggan dan penggalian dapat mempengaruhi output sektor pendidikan dan kesehatan berasal dari proksi pendapatan, ketimpangan, dan kualitas kelembagaan pemerintah. Namun, ada kemungkinan saluran transmisi lain yang sulit diukur di tingkat kabupaten karena tidak tersedianya data, seperti polusi dan pekerja anak.

This study is intended to analyze the effect of district’s natural resource dependence on health and education outcomes, utilizing a large Indonesian district's data from 2007-2017and employing quantitative methods with panel data analysis. The empirical result indicates a positive and significant correlation between the mining rent per capita and the net enrolment ratio of senior secondary school, health expenditure and the percentage of birth attended by skilled health labor. Even though the result is less robust, the mining rent per capita also positively correlates with literacy rate, immunization rate and life expectancy (old method). The correlation between the share of people employed in the mining and quarrying sector and the literacy rate is positive and significant. However, the government revenue dependences also almost do not have a robust correlation with education and health outcomes, except for the negative correlation between oil revenue and life expectancy (new method). Overall, I can conclude that resource dependence in Indonesia mostly has positive impacts on education and health outcomes. The possible transmission channels on how natural resource dependence may affect education and health outcomes are through income, inequality and government institutional quality proxy. However, there are possibilities of other transmission channels that are difficult to measure at the district level due to the unavailability of data, such as pollution and child labor. "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aldy Syabadillah Akbar
"Negara Indonesia merupakan Negara dengan potensi kekayaan alam yang berlimpah. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka ?bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Indonesia dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat?. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka segala kekayaan alam yang terkandung di wilayah Indonesia hanya boleh digunakan untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Meskipun potensi kekayaan alam di Indonesia, baik mineral, batubara maupun kekayaan alam lainnya sangat berlimpah, tetapi jumlah angka kemiskinan ternyata justeru semakin bertambah. Ketidaksinkronan ini disebabkan oleh pengelolaan kekayaan alam baik mineral maupun batubara yang tidak sesuai dengan konsep hak penguasaan Negara yang dirumuskan oleh Founding Fathers. Pengalaman Indonesia selama masa Orde Baru menunjukan lemahnya penegakan hukum dalam bidang pertambangan, mekanisme kontrak yang diberlakukan selama masa Orde Baru dijadikan celah bagi pihak yang ingin memproleh keuntungan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan dalam tujuan pemanfaatan segala kekayaan alam untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mekanisme kontrak yang berlaku selama Orde Baru kemudian berubah menjadi mekanisme perizinan, sehingga peran Negara dalam melaksanakan konsep hak menguasai Negara menjadi semakin nyata. Sistem penguasaan Negara terhadap kekayaan alam yang sebelumnya bersifat desentralistis kemudian kembali menjadi sentralistik, sehingga mengembalikan konsep hak menguasai Negara sesuai dengan maksud Founding Fathers.

Indonesia is a country with abundant natural resources potential.Pursuant to Article 33 paragraph (3) of the Constitution of Indonesia."Earth, water and all natural resources contained within Indonesian territory controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people". Based on Article 33 paragraph (3) of the Constitution of Indonesiathen all the natural resources contained in the Indonesian territory may only be used to bring prosperity to the people of Indonesia. Although the potential of natural resources in Indonesia, whether mineral, coal and other natural resources are abundant, but the number turned out to be precisely the poverty rate increased. These discrepancies are caused by the management of natural resources both mineral and coal that is incompatible with the concept of tenure rights of the State that formulated by the Founding Fathers. The experience of Indonesia during the New Order period showed weak law enforcement in the field of mining, contracting mechanisms are put in place during the New Order period used as a loophole for those who want to profit. The enactment of act No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining is expected to bring a significant change in the purpose of the utilization of all natural resources to be used for the greatest prosperity of the people. Contracting mechanisms that apply during the New Order then turned into a licensing mechanism, so that the State's role in implementing the concept of the right to master the State is becoming increasingly apparent. State control of the system to the natural resources that were previously decentralized nature and then back into a centralized, thus restoring the right to master the concept of the State in accordance with the intent of the Founding Fathers."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44856
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mumu Muhajir
"Kajian harmonisasi regulasi dilakukan atas 26 Undang-undang (UU)terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).Pemeriksaannya dilakukan dalam dua aras: aras pertama,memeriksa kesesuaian materi di dalam peraturan perundang undangan yang sudah diinventarisasi(17 UU sektor terkait langsung SDA dan 9 UU pendukung) dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam TAP MPR IX/2001.Aras kedua, memeriksa tumpang-tindih norma,azas, dan aturan yang ada di dalam UU terkait SDA.Proses pemeriksaan tumpang-tindih ini hanya dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang setara atau horizontal. Prinsip keadilan sosial menjadi prinsip yang paling kurang terpenuhi dalam UU terkait SDA yang diperiksa. Temuan ini mengindikasikan perlu ada arah baru dalam perubahan dan penyusunan regulasi terkait dengan SDA."
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:2-2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Akhmad Fauzi
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010
333.7 AKH e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Istiyanti
"[ABSTRAK
Pengelolaan SDA pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dinilai sangat memprihatinkan. Muncul berbagai masalah akibat ketidakmampuan Pemerintah dalam mengelola SDA dimaksud. Salah satu akibatnya adalah rendahnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari bidang SDA pertambangan mineral dan batubara. Penyebab dari rendahnya PNBP tersebut, antara lain ketidakjelasan penghitungan dasar bagian Negara sebagai dampak ketidakjelasan bentuk perikatan/akad yang dilakukan antara Pemerintah dengan pihak perusahaan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi.
Penulis melakukan penelitian merumuskan solusi model perikatan sesuai syariah dalam mengelola SDA pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dengan menggunakan metodologi Analytic Networking Process (ANP) serta dengan bantuan software Super Decision. Hasil penelitian menunjukkan pilihan model perikatan/akad Mudharabah Musyarakah dalam mengelola SDA pertambangan mineral dan batubara dengan alasan pada asas keadilan.

ABSTRACT
Natural resources management of mineral and coal mining in Indonesia is considered very alarming. Arise various problems due to the inability of the government to manage natural resources in question. One result is the low tax state revenue (non-tax) from the field of mineral and coal mining natural resources. The cause of the low non-tax revenues, among others, uncertainty calculation basis as part of the State obscurity impact the model of the contract made between the government and the companies that carry out exploration and exploitation.
Authors conducted a study to formulate a solution model of contract that Shariah compliance in managing the natural resources of mineral and coal mining in Indonesia by using the methodology Analytic Networking Process (ANP) as well as with the help of software Super Decision. The results of this research is choice of Musharaka Mudaraba models of contract in managing the natural resources of mineral and coal mining based on the principle of justice., Natural resources management of mineral and coal mining in Indonesia is considered very alarming. Arise various problems due to the inability of the government to manage natural resources in question. One result is the low tax state revenue (non-tax) from the field of mineral and coal mining natural resources. The cause of the low non-tax revenues, among others, uncertainty calculation basis as part of the State obscurity impact the model of the contract made between the government and the companies that carry out exploration and exploitation.
Authors conducted a study to formulate a solution model of contract that Shariah compliance in managing the natural resources of mineral and coal mining in Indonesia by using the methodology Analytic Networking Process (ANP) as well as with the help of software Super Decision. The results of this research is choice of Musharaka Mudaraba models of contract in managing the natural resources of mineral and coal mining based on the principle of justice.]"
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Summary:
Natural resources and social conditions of provinces in Indonesia"
Cibinong, Bogor: Pusat Survei Sumberdaya Alam Darat, Bakosurtanal, 2008
333.730 IND s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rio Kurnia Maesa
"Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Perlindungan sumber daya alam hayati pada hakikataya timbul akibat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sumber daya alam hayati itu sendiri. Untuk menghindari akibat-akibat yang merugikan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam hayati secara seksama Untuk itu ada beberapa konvensi nasional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, baik WHC, WCS, WCN, OCF, UNCLOS adalah sebagai landasan hukum internasional yang terhadap pelaksanaanya didelegasikan kepada negara-negara.
Sejalan dengan itu Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam hal ini berfungsi sebagai landasan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati, kemudian juga didukung oleh UU No. 5 Tahun 1994 tentang Konvesi Keanekaragaman Hayati Tahun 1992 (pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity), lalu diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikeluarkannya UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Keseluruh Undang-undang tersebut bersifat horizontal dan yang menjadi legitimasi oleh Pemerintah kota Batam untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan terumbu karang di Batam adalah UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi kewilayahan antar susunan pemerintah.
Pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dernikian Pemerintah Kota Batam juga berwenang untuk melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam khususnya terumbu karang yang berada dalam ruang lingkup wilayah kewenangannya. Bentuk yang mungkin dapat digunakan sebagai landasan hukum pengelolaan dan perlindungan terumbu karang di Batam yakni antara lain : pengaturan administratif; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; yang mungkin dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga dapat lebih mengatur, mengawasi, sekaligus melakukan penegakan hukum sehingga diharapkan dapat melestarikan keanekaragaman sumber daya alam hayati khususnya terumbu karang di wilayah Batam yang secara ekonomis menjadi tumpuan hidup masyarakat nelayan di Batam."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T18212
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Emiliana Sadilah
Jakarta: Patrawidya, 2003
PATRA 4(1-2) 2003
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>