Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk meneliti bagaimana impor beras dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan yang lambat pada produksi beras dalam negeri selama era liberalisasi impor beras. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada dua langkah yang dilakukan oleh penulis. Pertama, penulis meneliti bagaimana respon petani terhadap perubahan harga beras baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang dengan menggunakan Model Koyck- Nerlove. Kedua, penulis membuat simulasi dengan membandingkan kasus aktual dan hipotetis untuk menjelaskau bagaimana impor beras dapat mempengaruhi produksi beras dalam negeri selama era liberalisasi impor beras. Kasus hipotetis didesign dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan dalam target kebijakankan utama pada sektor beras dimana target kebijakan adalah untuk meningkatkan produksi beras domestik sehingga rasio impor beras net terhadap produksi beras domestik secara relatif akan rendah. Kasus hipotetis yang meliputi kasus jangka pendek dan jangka panjang (10 tahun sebagai periode perapihan) djperiksa unluk mengetahui bagaimana respon petani terhadap perubahan harga beras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga beras pada kasus hipotetis lebih besar dari harga pada kasus aktual. Hal ini memberikan indikasi bahwa impor beras dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan yang lambat pada produksi beras domestik. Lambatnya pertumbuhan produksi betas domestik yang disebabkan oleh liberalisasi impor beras seharusnya membuat Pemerimah Indonesia untuk lebih serius dalam memperhatil-can situasi beras untuk masa depan.

---

The aim of this paper is to investigate how much the relatively large amount of rice import could contribute to the growth deceleration in domestic rice production during the liberalization of rice import era. To this end, the following two steps of analysis have been taken. First, the author identities the responsiveness of rice farmers to price both in the short r|.1n and long rim utilizing Koyck-Nerlove model. Second, actual and hypothetical cases are compared to explain how much the large amount of rice import could influence domestic rice production in Indonesia during the liberalization of rice import era. The hypothetical cases are designed as if there were no change in the major policy target (the major policy target is designed to increase riee production) so that the ratio of net import to domestic rice production will be relatively low. The hypothetical cases consisting of two cases for the short run and long run (allowing 10 years for adjustment period) are examined to identify the responsiveness of rice farmers to price. The results show that the hypothetical rice prices are higher than the actual rice prices both in the short run and in the long run. This finding indicates that the large amount of rice import could be responsible for growth deceleration in domestic rice production. Therefore, it is highly important to recognize the impact of the large amolmt of rice import on domestic rice production. The reduced growth rate in rice production due to the liberalization of rice import should be regarded as an alarm for the Indonesian Government and make them more concerned about the future rice situation. "

"Keberpihakan kepada petani yang dianggap sebagai kelompok rentan seringkali digunakan sebagai pertimbangan populis dalam menjustifikasi lahirnya kebijakan protektif dari pengaruh eksternal. Contoh yang paling sesuai dapat dilihat pada kasus liberalisasi perdagangan beras di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di mana hingga saat ini masih menyisakan konsensus samar-samar tentang dampaknya terhadap capaian ketahanan pangan hingga pengaruhnya terhadap eksistensi petani beras yang sejatinya memiliki peran unik. Peran tersebut mencakup sebagai produsen maupun konsumen sehingga menjadikan langkah pemerintah semakin dilematis dan kompleks dalam rangka menjamin pangan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak liberalisasi perdagangan ASEAN terhadap ketahanan pangan di Indonesia, khususnya pada kasus beras. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan gabungan pendekatan, yaitu Model Global Trade Analysis Project (GTAP) untuk menangkap perilaku perdagangan beras di kawasan ASEAN dan Model Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) untuk menyentuh dinamika perubahan konsumsi dan kesejahteraan pada kelompok rumah tangga petani beras. Di samping kedua model tersebut, beberapa pendekatan dikombinasikan untuk mendukung simulasi kebijakan yang dirancang, misalnya penggunaan Model Gravitasi dan simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan berjenis data sekunder yang berasal dari basis data GTAP, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Integrated Trade Solution (WITS), dan sebagainya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan ASEAN berdampak positif terhadap ketahanan pangan (beras) di Indonesia dibandingkan ketika restriksi perdagangan diterapkan. Kemajuan yang positif ini akan terekskalasi apabila diikuti dengan efisiensi biaya produksi padi/beras. Transmisi kondisi positif tersebut secara konsisten tidak hanya terjadi pada level nasional namun juga bermuara pada level rumah tangga petani padi/beras. Bahkan kelompok rumah tangga petani net produsen dan net konsumen beras menghadapi situasi better off, baik berupa peningkatan konsumsi beras, perbaikan pola konsumsi pangan, maupun welfare gaining ketika liberalisasi perdagangan ASEAN diberlakukan. Di sisi lain, agenda liberalisasi perdagangan ASEAN tidak hanya menyasar pada keterbukaan berkompetisi tetapi juga tawaran berkolaborasi melalui stok beras regional. Simulasi terkait stok beras tersebut ternyata mampu mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional dan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani padi/beras. Penelitian ini akhirnya mematahkan keyakinan umum yang memandang remeh peran liberalisasi perdagangan beras terhadap upaya penyediaan pangan masyarakat dan kehidupan petani.

---

There is an irony that occurs when trade liberalization is rejected in favor of pursuing national food security to protect farmers. This irony is farmers are worse off under national food security than they are under trade liberalization. Various concerns that have arisen were addressed with popular policies, especially the protection and raising of food prices. So why does commitment to trade liberalization seem to be a prestigious ambition only on paper. This study investigates this phenomenon as it occurs in the case of the impact of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) trade liberalization on Indonesian food (rice) security and rice farmers. We use a combined approach to solve it comprehensively. Our approach brings together the Global Trade Analysis Project (GTAP) Model, Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) Model, Gravity Model, and Monte Carlo. These approaches rely on secondary data sourced from the GTAP database, National Socio-Economic Survey, World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Integrated Trade Solution (WITS), and others.The findings of our research show that the ASEAN trade liberalization would have a positive impact on Indonesian food (rice) security if compared with trade restricted policies. These positive effects would be enhanced if the open market were to be followed by actions to increase efficiency and reduce the cost of rice. Furthermore, to see the consistency of these impacts, we scrutinize at rice farming households as net rice producers or net rice consumers. They are the nucleus of food security and saw improvements in rice consumption, food consumption pattern, and welfare gains when trade liberalization took place. Besides the vigorous competition that would result from trade liberalization, collaboration through regional rice stocks could help us to achieve national food security and farmer welfare. This research objectively defies common belief that underestimates the role of rice trade liberalization for feeding the nation and farmers life."

"This paper investigates the theoretical an practical impact of the goverment procurement policy on rice price in Bangladesh agriculture. Teh policy, basically, aims at procuring a targeted amaunt of rice and wheat at predetermined prices in order to protect..."

"This paper investigates the theoretical impacts of the government procurement policy on rice producer price in Bangladesh agriculture

---

.."

"ABSTRACTRainfed paddy fields cover a large area in Northeast Thailand. Rice production there is known to be highly variable, with generally low yields. With the Thai economy developing rapidly since the 19603, an increasing number of farmers have sought employment in the non-farm sector. As a result. some worry that rice growing in this region might decline or even disappear. In reality, however, it continues to play an important role in ensuring basic food security to rural households. This study investigates technological advances in rice growing during this period of rapid economic growth in Don Daeng village using a dataset spanning approximately 50 years. The results indicate that farmers adopted small-scale agricultural machines, irrigation technologies, land consolidation, high yielding varieties, chemical fertilizers, and the direct seeding method on their own initiative. These technologies and methods contributed to increasing rice yields and stabilizing production. They also appear to have substantially improved labor productivity, allowing farmers to procure their main food supply from their paddy fields while earning an additional income from the off farm sector, which could then be reinvested in agriculture. Thus, the interaction between these sectors is currently supporting small scale rice production in peri urban villages in Northeast Thailand. "

"Program swasembada beras merupakan program penting di Indonesia. Program tersebut mempunyai empat target utama, yaitu peningkatan produksi, stabilisasi harga dan cadangan bers pemerintah, serta penghentian impor. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah memberi mandat kepada badan usaha milik Negara, yaitu Bulog untuk melaksanakan kebijakan perberasan. Banyak kajian menemukan bahwa keterlibatan badan usaha semacam Bulog dapat memicu kegagalan pemerintah dalam mengalokasikan pendanan.Pengkajian ini bertujuan untuk mengistimasi biaya social dari program swasembada beras berdasarkan pelaksanaan instrument kebijakan beras oleh bulog. Data yang digunakan merupakan data tahunan pada tingkat nasional periode 2002-2014, pengkajian menggunakan model fungsi preferensi politik untuk mengestimasi rente ekonomi dan kesejahteraan social yang hilang dengan menggunakan nilai elastisitas harga dari permintaan dan penawaran beras.Hasil kajian menunjukan bahwa rata-rata rente ekonomi yang timbul mencapai Rp6,37 triliun per tahun atau 18,54% dari ketahanan pangan, sedangkan kesejahteraan social yang hilang rata-rata Rp0,90 triliun per tahun atau 2,34% dari dana ketahanan pangan. Hal ini membuktikan bahwa program swasembada beras melibatkan Bulog dalam pelaksanaanya secara ekonomi tidak efisien . pemerintah perlu menyediakan infrastruktur pertanian yang lebih baik, mengkaji ulang harga pembeliaan pemerintah, dan menghentikan impor beras guna meredam kegagalan pasar."

"Kebijakan dalam pasar beras ditujukan untuk menstabilkan harga serta melindungi petani dan konsumen. Diantara kebijakan tersebut adalah monopoli impor beras dan ditetapkannya harga dasar gabah oleh pemerintah. Namun, monopoli impor telah dicabut pada September 1998 dan harga dasar telah diganti dengan harga pembelian pemerintah (HPP) pada Februari 2005. Tesis ini bertujuan untuk menganalis pengaruh pencabutan monopoli impor dan perubahan kebijakan penetapan harga dasar menjadi HPP terhadap disparitas harga gabah dan beras (marketing margin).Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan analisis kointegrasi dan Error Correction Model (ECM) dengan pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dan bound test yang dikembangkan oleh Pesaran et al. (2001). Beberapa variabel yang relevan mempengaruhi marketing margin dimasukkan ke dalam model sebagai variabel kontrol, diantaranya curah hujan, kurs, volatilitas kurs, upah industri bahan makanan, volume impor dan ekspor beras, harga beras dunia, dan indeks harga transportasi. Penelitian ini juga disertai dengan studi lapangan sederhana untuk memperoleh informasi mengenai struktur pasar gabah.Dari persamaan ECM yang didapatkan disimpulkan bahwa pencabutan monopoli impor beras dapat memperkecil marketing margin, sedangkan perubahan kebijakan dari harga dasar menjadi HPP justru dapat memperlebar marketing margin. Hal ini didukung oleh fakta yang ditemukan dari studi lapangan, bahwa terdapat kekuatan pedagang gabah yang bisa menekan harga gabah petani. Oleh karenanya, intervensi pemerintah melalui penetapan harga dasar masih sangat diperlukan untuk melindungi harga gabah petani.

---

Rice market policies intended to stabilize the prices and protect farmers and consumers. Among these policies are a monopoly on rice imports and the enactment of the floor price of grain by the government. However, the import monopoly was abolished in September 1998 and the floor price has been replaced with the government purchasing price (HPP) in February 2005. This thesis aims to analyze the influence of the revocation of the import monopoly and grain pricing policies changes on grain and rice price disparity (marketing margin).To achieve these objectives, cointegration analysis and error correction model (ECM) with Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach and bound test developed by Pesaran et al. (2001) was used. Some relevant variables affect the marketing margin incorporated into the model as control variables, including rainfall, exchange rate, exchange rate volatility, wage of grocery industry, the volume of rice import and export, world rice prices, and the transportation price index. This study was also accompanied by a simple field study to obtain information on the structure of the grain market.ECM showed that revocation monopoly on rice imports reduce marketing margins, while the change of a price policy from the floor price to the HPP can actually widen the marketing margin. This is supported by the facts found from field studies, that there is a force of grain traders that could push prices of grain. Therefore, government intervention through floor pricing is still needed to protect the farm price."