Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam manajemen risiko terdapat struktur untuk menetapkan modal minimumyang hams dicadangakan untuk mengantisipasi risiko potensi kerugian. BankIndonesia telah mengeluarkan PBI No. 8/22/PBI/2006 untuk menetapkankewajiban penyediaan modal minimum pada BPRS, akan tetapi BPRS Lantaburbelum menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006 untuk menghitung riaiko potensikerugian pembiayaan yang ditunjukkan melalui ATMR dan berapa modalminimum yang harus disediakan melui KPMM.Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi implementasi PBI No.8/22/PBI/2006 pada BPRS lantabur Jombang. Maksud dan tujuan penelitian iniadalah untuk melihat seberapa besar kerugian maksimum pembiayaan macet yangmelalui ATMR dan mengetahui berapakah kelebihan modal yang disediakanBPRS Lantabur atas KPMM. Data yang digunakan adalah data neraca bulanandan data outstanding bulanan sejak bulan Januari 2007 hingga Desember 2008pada BPRS Lantabur. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah ujivaliditas dengan metode Back Testing. Dari hasil penelitian diketahui bahwa rata-lata ATMR BPRS Lantabur tahun 2008 meningkat jika bibanding tahun 2007.Walaupun terdapat kelebihan modal yang disediakan atas KPMM, namun rata-rata kelebihan modal yang disediakan pada tahun 2008 menurun jikadibandingkan tahun 2008, sehingga BPRS lantabur perlu segera menerapkan PBINo. 8/22/PBL/2006 tersebut untuk mengontrol modal minimum yang harusdisediakan jika terjadi kerugian.

---

AbstractIn Risk Management there is a structure to determine the minimum capital thatmust be spared to anticipate the risk of loss potential. In order to determine theobligation of minim capital allocation for BPRS, Bank Indonesia had issuedPBI No. 8/22/PBI/2006. BPRS Lantabur which is used as the case of study in thisthesis did not implement that regulation yet in calculating the risk of financial losspotential which is indicated by ATMR and several minimum capitals that must beallocated using CAR. This thesis wants to evaluate the implementation of PBI No.8/22/PBI/2006 at BPRS Lantabur, J ombang.The objectives of the research are to evaluate how big the maximum financial losswithin ATMR is, and to know the value of the capital surplus reserved by BPRSLantabur over CAR. The data used in the research is the monthly balance andoutstanding data of BPRS Lantabur from January 2007 to December 2008.Hypothesis which is used in the research is Back Testing Method. From theresearch, it is found that the mean of BPRS Lantabur?s ATMR in 2008 comparedto 2007 has been increased. Despite the capital surplus over CAR value, the meanof capital surplus in 2008 compared to 2007 has been decreased. From this resultwe can draw a conclusion that BPRS Lantabur need to implement PBI No.8/22/PBI/2006 to control the minimum capital should be allocated in the losscondition."

"Dalam manajemen risiko terdapat struktur untuk menetapkan modal minimum yang harus dicadangakan untuk mengantisipasi risiko potensi kerugian. Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 8/22/PBI/2006 untuk menetapkan kewajiban penyediaan modal minimum pada BPRS, akan tetapi BPRS Lantabur belum menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006 untuk menghitung risiko potensi kerugian pembiayaan yang ditunjukkan melalui ATMR dan berapa modal minimum yang harus disediakan melui KPMM. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi implementasi PBI No. 8/22/PBI/2006 pada BPRS lantabur Jombang. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar kerugian maksimum pembiayaan macet yang melalui ATMR dan mengetahui berapakah kelebihan modal yang disediakan BPRS Lantabur atas KPMM. Data yang digunakan adalah data neraca bulanan dan data outstanding bulanan sejak bulan Januari 2007 hingga Desember 2008 pada BPRS Lantabur. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah uji validitas dengan metode Back Testing. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ratarata ATMR BPRS Lantabur tahun 2008 meningkat jika bibanding tahun 2007. Walaupun terdapat kelebihan modal yang disediakan atas KPMM, namun ratarata kelebihan modal yang disediakan pada tahun 2008 menurun jika dibandingkan tahun 2008, sehingga BPRS lantabur perlu segera menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006 tersebut untuk mengontrol modal minimum yang harus disediakan jika terjadi kerugian.

---

In Risk Management there is a structure to determine the minimum capital that must be spared to anticipate the risk of loss potential. In order to determine the obligation of minimum capital allocation for BPRS, Bank Indonesia had issued PBI No. 8/22/PBI/2006. BPRS Lantabur which is used as the case of study in this thesis did not implement that regulation yet in calculating the risk of financial loss potential indicated by ATMR and several minimum capitals that must be allocated using CAR. This thesis wants to evaluate the implementation of PBI No. 8/22/PBI/2006 at BPRS Lantabur, Jombang. The objectives of the research are to evaluate how big the maximum financial loss within ATMR is, and to know the value of the capital surplus reserved by BPRS Lantabur over CAR. The data used in the research is the monthly balance and outstanding data of BPRS Lantabur from January 2007 until December 2008. Hypothesis which is used in the research is Back Testing Method. From the research, it is found that the mean of BPRS Lantabur?s ATMR in 2008 compared to 2007 has been increased. Despite the capital surplus over CAR value, the mean of capital surplus in 2008 compared to 2007 has been decreased. From this result we can draw a conclusion that BPRS Lantabur need to implement PBI No. 8/22/PBI/2006 to control the minimum capital should be allocated in the loss condition."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel perspektif nazhirwakaf uang terhadap peluang peningkatan dana wakaf uang. Penulis mengadakansurvey pada yayasan Dhompet Dhuafa Republika dan yayasan Pos KeadilanPeduli Umat (PKPU). Metode sampling yang digunakan adalah conveniencesampling terhadap 51 nazhir. Penulis menggunakan metode regresi logistik.Dalam penelitian ini variabel perspektif nazhir terdiri dari profesionalisme nazhir,sosialisasi, sistem database, network/jaringan keija, dan regulasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa variabel profesionalisrne nazhir memiliki pengaruh terhadappelung peningkatan dana wakaf uang, sedangkan ke-empat variabel lainnya tidakmempunyai pengaruh signifikan.

---

AbstractThe objective of the thesis is to find out the impact of variables of perspective ofwakaf fund nazhir on the opportunity to increase the wakaf fund. The writerconducted a sur'vey on Dompet Dhuafa Republika foundation and Post KeadilanPeduli Umat (PKPU) foundation. The sampling method used is conveniencesampling on 51 nazhir. The writer uses logistics regression method. In theresearch, nazhir perspective variables consist of nazhir professionalism,dissemination work, database system, network, and regulations. The result of theresearch indicates that the variable of nazhir professionalism has an impact on theopportunity to increase the wakaf fund; meanwhile, the other four variables do nothave a significant impact."

"ABSTRAKMasalah kemiskinan menjadi sebuah persoalan yang sangat kompleks tetapi bukan berarti tidak dapat ditangani. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah dengan memberikan bantuan modal usaha. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi lembaga keuangan mikro LKM untuk memberikan modal usaha dalam bentuk pembiayaan mikro. Grameen Bank telah terbukti berhasil membangkitkan kegiatan ekonomi perempuan miskin di Bangladesh melalui pembiayaan mikro sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskikan sekaligus memberdayakan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas program pembiayaan mikro di Indonesia yang disediakan oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis crosstab, logit model dan Linear Probability Model LPM dalam mengolah data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro yang diberikan kepada nasabah tanggung renteng BPRS Al Salaam Bogor belum dapat membantu mereka keluar dari kelompok miskin serta keikutsertaannya dalam program pemberdayaan membuka peluang untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan didalam rumah tangga.

---

ABSTRACTThe problem of poverty becomes a very complex issue but it does not mean it can rsquo t be handled. One way that can be done to reduce the number of poor people in Indonesia is to provide seed money. These conditions provide an opportunity for microfinance institutions MFIs to provide seed money in the form of microfinance. Grameen Bank has proven successful in generating economic activity of poor women in Bangladesh through micro finance so as to reduce the poverty level while empowering women. This study aims to examine the effectiveness of microfinance programs in Indonesia provided by Islamic microfinance institutions in alleviating poverty and women 39 s empowerment. The results show that microfinance program given to BPRS Al Salaam Bogor client can not help them out of the poverty and their participation in the empowerment program opens the opportunity to participate in making decisions in the household. "

"Salah satu aspek yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan pemilihan pendekatan perhitungan KPMM ialah pendekatan yang menghasilkan pengukuran capital charge yang lebih rendah dari yang sudah ada, sehingga menghasilkan rasio KPMM yang lebih tinggi. Terbitnya PBI No. 8/7/PBI/2006 harus dievaluasi dampaknya terhadap rasio KPMM.Dalam penelitian ini dilakukan pengujian apakah BI telah menerapkan prinsip keadilan dalam penerbitan PBI No. 8/7/PBI/2006 yaitu dengan melakukan perbandingan penerapan PBI No. 5/12/PBI/2003 dengan PBI No. 8/7/PBI/2006 terhadap KPMM Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan hasil perhitungan rasio KPMM antara kedua PBI tersebut. Data yang digunakan merupakan data publikasi triwulanan tahun 2006 dan 2007 Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta. Uji hipotesis dengan metode compare mean independent samples t-test.Dari hasil penelitian dan analisis ditemukan bahwa tidak ada perbedaan hasil perhitungan rasio KPMM di Bank Mega Syariah Indonesia antara PBI No. 5/12/PBI/2003 dengan PBI No. 8/7/PBI/2006. Sedangkan pada Bank Jasa Jakarta dari hasil uji hipotesis ditemukan terdapat perbedaan hasil perhitungan rasio KPMM diantara kedua PBI tersebut. PBI No. 8/7/PBI/2006 telah menerapkan prinsip keadilan dalam perhitungan KPMM.

---

One of the aspects that can be used as a standard reference of selecting Capital Adequacy Ratio (CAR) calculation approach is the one that creates lower capital charge measurement so that the CAR becomes higher. The impact of PBI No. 8/7/PBI/2006 publication on CAR has to be evaluated.This research evaluates whether BI has implemented fairness principles in the publication of PBI No. 8/7/PBI/2006, which is by performing comparation in the implementation of PBI No. 5/12/PBI/2003 and PBI No. 8/7/PBI/2006 to the CAR of Bank Syariah Mega Indonesia and Bank Jasa Jakarta.This research is aimed to evaluate differences between two CAR calculation in two Bank Indonesia Regulations (PBI). Data used in this research are the quarterly data published by Bank Syariah Mega Indonesia and Bank Jasa Jakarta in 2006 and 2007. Compare mean independent samples t-test method is used in testing hypothesis.The result of this research show that there is no difference in the CAR calculation between PBI No. 5/12/PBI/2003 and PBI No. 8/7/PBI/2006 at Bank Syariah Mega Indonesia while there is difference in the calculation of KPMM ratio between the two PBI at Bank Jasa Jakarta. PBI No. 8/7/PBI/2006 has implemented fairness values in calculating KPMM."

"Bantuan keuangan dari lembaga keuangan non bank, seperti platform Peer to Peer (P2P) Lending, sangat dibutuhkan oleh pengusaha mikro untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Melalui platform P2P Lending, setiap orang bisa mendapatkan modal ventura dengan mudah dan tanpa persyaratan yang rumit seperti bank. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model bisnis dan dampak P2P Lending Syariah terhadap usaha mikro di Indonesia. Penelitian ini melakukan studi kasus pada PT. Ammana Fintek Syariah (Ammana) yang merupakan pionir P2P lending syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui survei terhadap debitur Ammana yang memiliki usaha skala mikro dan wawancara dengan pengelola P2P Lending. Sedangkan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model bisnis Ammana hampir sama dengan platform P2P Lending pada umumnya yaitu menghubungkan penerima pembiayaan dengan pemberi pinjaman. Namun yang membedakannya adalah fokus Ammana dalam memberikan pendanaan kepada UMKM dengan kontrak syariah melalui kerjasama dengan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Ammana juga memiliki fitur rating dan credit scoring untuk membantu pemberi pinjaman dalam menilai penerima pembiayaan serta fitur crowd wakaf. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa jumlah keuangan mikro dan keterlibatan keluarga dalam mengelola usaha mikro berpengaruh positif terhadap peningkatan laba usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan P2P Lending Syariah, sedangkan jumlah pegawai berpengaruh negatif terhadap peningkatan keuntungan usaha mikro. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan P2P Lending Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja usaha mikro. Hasil penelitian ini memiliki implikasi bahwa pelaku industri syariah P2P lending harus terus meningkatkan layanan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro di Indonesia. Diharapkan hasil ini juga dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan terkait dan memperkaya literatur tentang financial technology khususnya P2P lending syariah.

---

Financial assistance from non-bank financial institutions, such as the Peer to Peer (P2P) Lending platform, is urgently needed by micro entrepreneurs to improve their standard of living. Through the P2P Lending platform, everyone can get venture capital easily and without complicated requirements like banks. Therefore, this study aims to analyze the business model and the impact of P2P Lending Syariah on micro businesses in Indonesia. This study conducted a case study at PT. Ammana Fintek Syariah (Ammana) which is a pioneer of P2P lending in Indonesia. The data used are primary data obtained through surveys of Ammana debtors who have micro-scale businesses and interviews with P2P Lending managers. While the model used in this study is a multivariate regression model. The results show that the Ammana business model is almost the same as the P2P Lending platform in general, namely connecting the recipient of financing with the lender. But what distinguishes it is Ammana's focus in providing funding to MSMEs with sharia contracts through cooperation with Islamic microfinance institutions in Indonesia. Ammana also has rating and credit scoring features to help lenders assess financing recipients as well as crowd waqf features. The results of quantitative research show that the amount of microfinance and family involvement in managing micro businesses has a positive effect on the increase in profits of micro-businesses that receive P2P Lending Syariah financing, while the number of employees has a negative effect on the increase in profits of micro-businesses. Thus, it can be concluded that P2P Lending Syariah financing has a positive effect on the performance of micro businesses. The results of this study have the implication that P2P lending sharia industry players must continue to improve financing services to micro-entrepreneurs in Indonesia. It is hoped that these results can also be a reference for related policy makers and enrich the literature on financial technology, especially Islamic P2P lending.

"

"Studi ini dilakukan untuk menganilisis pengaruh kepemilikan status syariah terhadap tingkat leverage dan kecepatan penyesuaian leverage perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel 163 perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 dan kemudian dikategorisasikan berdasarkan status syariah masing-masing perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi panel dengan teknik estimasi random effect model dan common effect model. Hasil pengolahan Model satu menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara variabel independen dummy syariah dengan variabel dependen leverage. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan syariah memiliki tingkat leverage yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan non-syariah. Sementara itu, hasil pengolahan Model dua menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara variabel independen interaksi lag leverage dan dummy syariah dengan variabel dependen leverage. Dapat dikatakan, perusahaan syariah memiliki kecepatan penyesuaian leverage menuju target optimal yang lebih lambat dibandingkan dengan perusahaan non-syariah. Penelitian ini menunjukkan peran teori trade-off dalam menjelaskan struktur modal perusahaan syariah.

---

This study was conducted to analyze the effect of shariah status ownership towards company's leverage level and speed of leverage adjustment. This study uses a sample of 163 non-financial companies listed on Indonesia Stock Exchange for period 2015-2019 and categorized them based on their sharia status. The research method used is panel regression with estimation techniques of random effects model and common effect model. The first model estimation result shows a significant negative relationship between dummy shariah as independent variable with leverage as dependent variable. This proves that Sharia-compliant companies have lower level of leverage compared to non-Sharia companies. Meanwhile, the result of second model estimation shows a significant positive relationship between the independen variable of interaction lag leverage and sharia dummy with the dependent variable leverage. It can be concluded that Sharia-compliant companies have slower speed of leverage adjustment towards optimal target compared to non-Sharia companies. This study shows the role of trade-off theory in explaining the capital structure of sharia companies."

"ABSTRAKKemiskinan masih menjadi masalah utama di Indonesia. Salah satu penyebab masyarakat tidak bisa keluar dari kemiskinan adalah sulitnya sarana dan akses modal bagi masyarakat miskin. Pengentasan kemiskinan merupakan proses yang sulit, sehingga dibutuhkan model pemberdayaan yang baik. Alternatifnya adalah pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga zakat. Salah satunya adalah LAZNAS Al Azhar dengan program pemberdayaan ekonomi ldquo;Sejuta Berdaya rdquo;. Skripsi ini ingin melihat bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang dilakukan oleh LAZNAS Al Azhar, dengan studi kasus di Candali dan di Pengasinan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberdayaan ekonomi dengan lembaga zakat dapat mengurangi kemiskinan yang ada di masyarakat.

---

ABSTRACTPoverty is still a major problem in Indonesia. One of the causes of society can rsquo t get out of poverty is the difficulty of facilities and access to capital for the poor. Poverty alleviation is a difficult process, so a good empowerment model is needed. The alternative is the utilization of zakat funds for empowerment conducted by zakat institutions. One of them is LAZNAS Al Azhar with Sejuta Berdaya economic empowerment program. This thesis wants to see how the economic empowerment of rural community conducted by LAZNAS Al Azhar, with case study in Candali and Pengasinan. This research is a qualitative research with descriptive design. The results showed that economic empowerment with zakat institutions can reduce poverty in the community."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dari kegiatan usaha dan kondisi keuangan PT. XYZ, Tbk. (Persero) atas aktivitas penetapan efek berupa saham syariah yang direalisasikan oleh PT. XYZ, Tbk setelah proses penawaran umum terhadap prinsip – prinsip yang berlaku di pasar modal syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitan hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder,diantaranya peraturan perundang – undangan, dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa terdapat beberapa kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan yang bersinggungan dengan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Dalam hal ini, Peraturan BAPEPAM – LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah serta Fatwa DSN – MUI No. 40/ DSN-MUI/X/2013 memiliki peranan penting dalam mengakomodir kegiatan pasar modal syariah khususnya dalam menyeleksi efek yang masuk, akan tetapi keselarasan antara kedua peraturan tersebut nampaknya masih belum tercapai sehingga menjadi sangat samar untuk dilakukan penilaian terhadap saham yang seperti apakah yang layak untuk masuk ke dalam bursa syariah dan kegiatan usaha apakah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah."

"Skripsi ini membahas mengenai struktur permodalan koperasi syariah. Apakah struktur permodalannya sama dengan koperasi konvensional. Modal koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi. Selain modal tersebut modal koperasi syariah juga dapat berasal dari hibah modal penyertaan sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau ketentuan peraturan perundang undangan serta modal pinjaman yang berasal dari Anggota Koperasi lainnya dan atau Anggotanya Bank dan lembaga keuangan lainnya Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Diadakan pula analisis mengenai kemungkinan penggunaan zakat infak dan sedekah sebagai modal koperasi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder. Untuk melengkapi dan menunjang data sekunder tersebut penulis juga menambahkan serangkaian wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara struktur dan komposisi permodalan koperasi konvensional dan koperasi syariah. Terkait dengan penggunaan zakat infak dan sedekah sebagai modal koperasi syariah hal itu dapat dilakukan UU Pengelolaan Zakat mengatur bahwa zakat didistribusikan dengan syariat Islam. Menurut ajaran Islam zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Apabila dana zakat infak dan sedekah digunakan sebagai modal koperasi syariah maka dana tersebut masuk dalam modal koperasi syariah sebagai komponen ldquo sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau ketentuan peraturan perundang undangan rdquo Infak dan sedekah juga dapat dimasukkan sebagai komponen ldquo hibah rdquo dalam struktur permodalan koperasi syariah.

---

This thesis discusses about the capital structure of sharia cooperation whether composition and capital structure similar to conventional cooperation. Sharia cooperation capital consists of Primary Deposit and Cooperation Capital Certificate Sharia cooperation capital also from grant participation capital other legitimate sources that do not conflict with Basic Budget and or legislation provision and loans capital get from members other cooperation and or other members banks and other financial institutions issuance of bonds and other debt securities and or Government and Local Government. There was also an analysis of the possibilities use of zakat infaq and charity as the capital of sharia cooperation. The method used in this research is juridical normative which is based on secondary data. To support and complement the secondary data the Author also added a series of interviews with relating sources to the issues in this research.Based on these results it is concluded that there is no fundamental differences between the structure of capital for conventional cooperation and sharia cooperation. Associated with the use of zakat infaq and charity as sharia cooperation capital it can be done Zakat Management Act set that zakat must be distributed based on Islamic Law According to Islamic Doctrine zakat can be utilized for productive activities in order to poor handling and improving the quality of people. Zakat utilization for productive activities can be done if mustahik basic needs are fulfilled If zakat infaq and charity are used as capital of sharia cooperation the funds get in the capital of sharia cooperation as a component of ldquo other legitimate sources that do not conflict with Basic Budget and or legislation provision rdquo Infaq and charity may also include as ldquo grant rdquo within the structure of sharia cooperation."