Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ditegakkannya Hukum Syariah di Provinsi Aceh memunculkan serangkaian peraturan bernuansa Islam. Hadirnya peraturan-peraturan yang mengatur perilaku menyimpang kemudian memunculkan diskriminasi terhadap perempuan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini kemudian mencoba melihat konstruksi perilaku menyimpang terhadap perempuan yang terkandung di dalam peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum, Feminist Jurisprudence, dan Kriminologi Kritis melalui Teori Realitas Sosial Kejahatan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai studi dokumen dan wawancara, serta ditambah dengan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa dalam dua Qanun tidak terdapat kalimat bias gender yang diskriminatif terhadap perempuan. Diskriminasi terjadi karena konstruksi budaya dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh patriarki dalam menginterpretasikan Qanun.

---

The implementation of Shariah Law in Aceh Province triggered creation of series of Islam related rules. Several rules that regulate deviance, in time, impose discrimination towards women in the practice. This research tries to oversee the constructed deviance of women that were defined within the rules. This research based on Sociology of Law approach, Feminist Jurisprudence, and Critical Criminology within Social Reality of Crime Theory. Using qualitative approach supported with documents study and interview completed with literature study, this research found that in two Qanun there is no gender-biased lines and discrimination towards women. Discrimination in this case happened because of cultural construction within the local people that influenced by patrialchal views in interpreting Qanun."

"ABSTRAKTulisan ini berangkat dari hasil penelitian tentang adanya dugaan pelanggaran hakasasi manusia terkait penerapan Qanun Jinayat hukum pidana di Aceh yang telahberlangsung sejak tahun 2012 dan telah diformalkan sejak tahun 2014. Tesis inimenganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan jejaring advokasitransnasional yang dilakukan oleh NGO lokal, nasional dan internasional untukmenghapus praktik Qanun Jinayat di Aceh. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka serta wawancara dan observasilangsung di Banda Aceh dan Sabang. Analisis kajian tesis ini menggunakan konsepTAN; pola bumerang oleh Keck dan Sikkink 1998 . Berdasarkan kerangkaanalisis TAN, ada empat strategi yang diterapkan dalam kasus ini, yaitu strategipolitik informasi, strategi politik simbolis, strategi politik pengaruh, dan strategipolitik akuntabilitas. Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa strategistrategitersebut tidak efektif dalam kasus ini karena terhambat oleh berbagai faktorseperti kompleksitas hukum Indonesia, perbedaan tujuan akhir antar elemenelemenTAN, serta ketiadaan tokoh representatif yang menjadi ikon pada isu ini.Akibatnya, meskipun pola advokasi transnasional telah nampak di Aceh,keberadaan jejaring transnasional tersebut tidak berhasil mengadvokasikan prinsipHAM universal untuk menghapuskan praktik Qanun Jinayat. Jadi kesimpulan tesisini telah memberi kontribusi pada debat universalisme dan partikularisme bahwakekuatan faktor lokal mempengaruhi hasil akhir dari sebuah advokasi

---

ABSTRACTThis thesis explores the allegation of human rights violation regarding theimplementation of Islamic Criminal Law Qanun Jinayat in Aceh which has beenstarted in 2004 and formalized in 2014. This thesis analyzes the factors behind thefailure of transnational advocacy network done by local, national, and internationalNGOs in order to abolish the practices of Qanun Jinayat in Aceh. This qualitativeresearch combines literature research and field observation in Banda Aceh andSabang. Analysis in this research thesis is based on the concept of TAN boomerang pattern by Keck and Sikkink 1998 . According to the framework ofanalysis, there are four strategies in an advocacy, namely information politics,symbolic politics, leverage politics, and accountability politics. It is found that suchstrategies are ineffective due to multiple problems such as complexity ofIndonesian law, difference in final objective of the elements of TAN, and lack oficonic representative figure as the front of the advocacy. In all, it can be concludedthat although the pattern of transnational advocacy has emerged in Aceh, presenceof such transnational network has not successfully advocated against thelegalization of Qanun Jinayat. In conclusion, this thesis has contributed to thedebate between universalism and particlularism that local factors may affect thefinal outcome of an advocacy."

"Skripsi ini membahas mengenai perjuangan Partai Aceh (PA) dalam penyusunan qanun lembaga wali nanggroe. Penyusunan qanun lembaga wali nanggroe yang tidak terlepas dari peran PA yang sangat dominan di Aceh, terutama di parlemen serta intervensi dari Pemerintah Pusat. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kepentingan PA dalam qanun lembaga wali nanggroe, terutama dari sudut pandang politik. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kepentingan PA di dalam penyusunanqanun lembaga wali nanggroe adalah membentuk lembaga wali nanggroe yang kuat dan mengamankan kursi wali nanggroe.

---

This thesis examines the Aceh Party?s struggle in establishing the institution of guardian of the state law (qanun lembaga wali nanggroe). The making of this law is separable with Aceh Party's dominant role in Aceh, especially in the parliament, and Central Government?s intervention. Using qualitative research methods, this study aims to determine and understand Aceh Party?s secret interests inthe institution of guardian of the state law, especially the political one. This study finds that Aceh Party?s interests in establishing the institution of guardian of the state law is making the strong institution and securing the guardian of the state position."

"Terjadinya peningkatan jumlah kematian Ibu di Aceh Timur pada Tahun 2015 sebanyak 14 ibu menjadi 21 pada Tahun 2016, dan penurunan cakupan Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2016, juga merupakan masalah kesehatan yang harus dihadapi Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Angka Kematian Ibu Menurut Qanun No. 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan Di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assessment Procedure (RAP), pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa logical framework sebagai kerangka berpikir logis dalam penelitian ini masih belum seluruhnya terlaksana ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilakukan seperti pendampingan ibu hamil, penempatan bidan desa dan masih ada desa yang belum memiliki polindes/poskesdes. Untuk implementasi kebijakan Qanun No. 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan masih didapati kendala dalam Komunikasi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi Qanun No. 4 Tahun 2010, meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan tercapainya tujuan logframe dalam upaya penurunan angka kematian ibu.

---

The increasing of maternal deaths in East Aceh in 2015 by 14 mothers compared to 21 in 2016, and the decrease in coverage of Minimum Service Standards in 2016, is also a health problem faced by East Aceh District. This study aims to obtain in-depth information on Implementation Analysis of Mortality Rate Decrease Policy of Mother Based on Qanun No. 4/2010 concerning Health in East Aceh Regency Year 2017. This research uses qualitative method with Rapid Assessment Procedure (RAP) approach, data collecting conducted through in-dept interview and documentation, the number of informants in this study as many as 5 people. Result of logical framework analysis showed health logical thinking in this research is still not fully implemented there are some activities that can not be done such as maternal assistant, placement of village midwife and there are still villages that do not have polindes/poskesdes. For the implementation of Qanun policy No. 4 of 2010 on Health, there are still obstacles in Communication, Resources and Bureaucracy Structure. Some suggestions recommended in this study include socializing Qanun No. 4 of 2010, improving cross-sectoral cooperation and achieving logframe goals in an effort to reduce maternal mortality."

"Signature, exchange of instruments or ratification will be binding if the text provides that these actions are to have that effect. A treaty which merely needs signatures from the parties, it will be legally binding to the parties by signing the treaty. However, for a treaty which needs ratification, signatures of the parties will not have a legal effect to the parties. The parties who have signed the treaty is only bound morally. Thus, the treaty will be legally binding to the parties, if the parties have ratified it."

"Vegetasi yang tumbuh pada zona riparian memiliki peran penting dalam melindungi fungsi dan struktur sungai. Penelitian bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman spesies dan struktur vegetasi serta perspektif masyarakat terhadap nilai kepentingan vegetasi pada zona riparian. Penelitian dilakukan pada Maret-September 2014 di Ciliwung segmen Bogor-Depok. Analisis vegetasi dilakukan dengan metode petak (quadrat) berukuran 40 x 50 m. Sebanyak 15 pasang petak pengamatan di kanan-kiri sungai ditempatkan secara systematic sampling pada interval jarak 4 km mengikuti panjang aliran sungai. Seluruh tumbuhan berdiameter ≥ 2 cm dalam petak pengamatan diidentifikasi nama spesiesnya dan diukur diameternya. Perspektif masyarakat terhadap nilai vegetasi diidentifikasi dengan pendekatan etnobotani melalui observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok masyarakat di tiga lokasi yang mewakili komplek perumahan dan perkampungan. Data kuantitatif nilai kepentingan spesies dan kategori fungsi vegetasi dihitung dengan pendekatan LUVI (Local's User Value Index). Jumlah spesies tumbuhan yang ditemukan di dalam petak pengamatan sebanyak 105 spesies dari 36 famili. Famili yang memiliki anggota spesies paling banyak adalah Fabaceae dan Moraceae, masing-masing 11 spesies. Indeks keanekaragaman (H') spesies tumbuhan pada seluruh lokasi penelitian sebesar 3,23 dengan indeks kemerataan spesies (E) 0,69. Spesies tumbuhan yang mendominasi di antaranya Gigantochloa apus (INP 42,90 %), Musa paradisiaca (INP 38,44 %), Paraserianthes falcataria (INP 16,20 %), Swietenia macrophylla (INP 15,46 %), dan Cecropia peltata (INP 13,76 %). Masyarakat mengetahui 14 kategori fungsi vegetasi yang tumbuh pada zona riparian. Kategori yang memiliki nilai kepentingan tertinggi adalah mencegah longsor tebing sungai dengan LUVI 31,00. Spesies tumbuhan yang memiliki nilai kepentingan tertinggi menurut perspektif masyarakat adalah Gigantochloa apus (J.A. & J.H. Schults) dengan LUVI 15,62.

---

Riparian vegetation has important rules on protection of the river functions and structure. The objectives of the study were to identify species diversity and vegetation structure and also to define local's perspectives of the riparian vegetation function in Ciliwung River segment Bogor-Depok. Fifteen pairs of 40 x 50 m quadrat plots have been used to analyse diversity and structure of riparian vegetation. All plants ≥ 2 cm diameter were identified and measured for diameter. Local's perspectives on riparian vegetation values were identified by ethnobotany approach through in-depth interview, field observation, and Focus Group Discussion. Quantitative data on local's perspectives were analysed by Local's User Value Index (LUVI). The total number plants species were 105 species and 36 families. Fabaceae and Moraceae were highest number in species member (11 species). The diversity index (H) was 3.23 and the equitability species index (E) was 0.69. Gigantochloa apus (J.A. & J.H. Schultz) Kurz is the most dominant species that has highest Important Values Index (42.90 %), followed by Musa paradisiaca (IVI 38.44 %), Paraserianthes falcataria (IVI 16.20 %), Swietenia macrophylla (IVI 15.46 %), and Cecropia peltata (INP 13.76 %). 14 functions of the riparian vegetation were known by local people. The most important function of the riparian vegetation was prevention of riverbank from landslide (LUVI 31.00) and the most important species for the whole category functions was Gigantochloa apus (J.A. & J.H. Schults) Kurz with LUVI 15.62."

"Penelitian pengangkatan daratan dan dampaknya terhadap ekosistem pesisir akibat gempa Aceh, Desember 2004 dan gempa Nias, Maret 2005 telah dilakukan di Pulau Weh, Pulau Simeulue dan Pulau Nias pada akhir JUli hingga awal Agustus 2005

---

."