Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 197019 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sri Warsini
"Jumlah sarana kesehatan di Kota Tangerang Tahun 2006, yaitu Rumah Sakit sebanyak 18 buah, Puskesmas 25 buah, Pustu 7 buah, Posyandu 866 buah, Praktik dokter untuk 652 buab, Praktik dokter gigi 174 buah, Praktik dokter spesialis 275 buah, Balai Pengobatan (BP)/Klinik 120 buah, Rumah Bersalin (RB) 19 buah dan bidan swasta sebanyak 233 buab, namun sebaran sarana pelayanan kesehatan yang ada tersebut belum terlihat khususnya berdasarkan kebutuhan penduduk.
Jumlah sarana pelayanan kesehatan swasta meningkat seiring dengan meningkatnya jamlah penduduk dan pencarian pengobatanoleh masyarakat. Sistem informasi registrasi sarana pelayanan kesehatan swasta di Kota Tangerang yang sudah berjalan belum mempunyai sistem basis data yang terintegrasi dan proses registrasi masih dilakukan secara manual. Analisis lebih lanjut perlu dilakukan sehingga dapat dilakukan pengembangan melalui tools yang tepat untuk menganalis kepadatan/rasio sarana pelayanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai advise dalam perencanaan pembangunan dan ususlan penentuan lokasi sarana pelayanan kesehatan swasta dan tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Pengembangan sistem yang dilakukan berdasarkan metode Decision Support System (DSS) yaitu planning, analysis system, design, prototyping,implementation dengan memadukan konsep Data Base Management System dan data spasial sehingga menjadi kekuatan dalam Sistem fnformasi Evaluasi Registrasl Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dan Tenaga Kesehatan (REKESTA). Hasil analisis sistem dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam sistem yang sedang berjalan serta altematif solusi pada level input, proses dan output.
REKESTA didesain untuk kemudahan input data dan otomasi proses pcngolahannya menjadi informasi. Output yang dihasilkan berupa laporan, tabulasi indikator tenaga kesehatan dan informasi pemetaan sebaran sarana pelayanan kesehatan swasta dan tenaga kesehatan berdasarkan wilayah administrasi dan lnterpretasi 1ebih lanjut akan didapatkan peta sebaran sarana pelayanan kesehatan dasar berdasarkan sarana dan tenaga yang ada, sehingga akan didapatkan daerah yang kekurangan tenaga dan sarana.
Aplikasi REKESTA ini dapat menjadi alat manajemen dalam advise dalam perencanaan pembangunan bukan hanya untuk registrasi izin saja tetapi usulan penentuan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. REKESTA ini diharapkan dapat dijadikao alat bagi pengeloia program dan dimungkinkan dapat dikembangkan di Kabupaten lain.

The number of health facility in Tangerang on 2006, are 18 hospital, 25 local governer,7 pustu, 866 integrate post service (posyandu), 652 public doctor practise, 174 dentist practise, 275 specialized practice, 120 clinics, i9 maternity hospitals and 233 private midwife, however the spreading of those health services was unseen particularly based on the people needs.
The number of private health services increase along with the increasing of people and public searching medical treatment. The information system of private health service registration in Tangerang that already exist now still have not with intergrated data base system and the registration process is still in manuaL Further analysis should be conducted inorder to develope with the right tools to analyze the density or ratio of health service facility compared with the number of citizen. Those informations can be used as advise to plan building and give an idea health service building location that needed by people.
Developing system that be done based on decision support system (DSS) method, are planning, analysis system, design, prototyping, implementation by integrating the concept of data base management system and spacial data which result with the power in information system of private health facility service registration evaluation and health personnel (REKESTA). The result of this analysis system can identify the exist problem in the running system, it also can be an alternative solution in level input, process and output.
REKESTA is designed to easy in data input and automatic processing into information, The output results are reports, indicator tabulation of health personnel, indicator grafic of health personnel and spreading map information of private health serv(ce and health personnel based on administration area. In further more interpretation can be obtained the spreading map of basic health service facility based on the present facility and personnel, so we will know the area that lack of personnel and facility.
The REKESTA aplication can be a management tools in making advise to plan building not only for license registration but also to give idea the appropriate location with the people needs. It hoped can he a tool for programme manager and it is possibly to be developed in other regency.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2007
T21069
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Efi Indarti
"SP3 yang berjalan selama ini belum menghasilkan data/informasi program kesehatan yang lengkap, cepat dan keakurasiannya masih diragukan, oleh karenanya pemanfaatan hasil luaran SP3 oleh pengelola program di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten belum optimal.
SP3 bukan merupakan satu-satunya pelaporan yang harus dibuat oleh Puskesmas, tetapi masih terdapat laporan lain dari para pengelola program Dinas Kesehatan. Hal ini disamping menjadi beban bagi Puskesmas, juga menyebabkan pelaporan tidak lengkap, tidak tepat waktu dan adanya duplikasi data antra pengelola program dengan data pada pengelola SP3. Hal lain yaitu tidak berjalannya mekanisme umpan balik dari tingkat Dinas Kesehatan kepada Puskesmas.
Sejalan dengan era desentralisasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengembangan Sistem Kesehatan di tingkat Kabupaten maupun dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatannya. Kebijakan organisasi dan komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang beserta jajarannya, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan di wilayahnya. Sistem Informasi Program Kesehatan (SIPK) berbasis data Puskesmas merupakan pengembangan dari SP3, yang diharapkan menghasilkan data/informasi mengenai program kesehatan di Puskesmas sehingga dapat mendukung pelaksanaan manajemen program kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi program.
Pengembangan SIPK berbasis data Puskesmas ini, dimulai dengan menetapkan informasi, indikator dan data yang dibutuhkan, mendesain sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, mendesain format input dan output laporan, serta perancangan program aplikasinya. Kebijaksanaan satu pintu keluar-masuk data pada Sub Bagian Perencanaan, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan data program kesehatan, serta pelaksanaan mekanisme umpan balik akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan sistem ini dalam menghasilkan data/informasi program kesehatan yang berkualitas.

The existing Public Health Center Recording and Reporting System has not yet sufficient and satisfy our need to gather a complete health program data and information, in fact the speed and accuracy is still questionable. Therefore the output utilization by the Program Manager in the Health Office Tangerang District is far from optimum.
The major problem of Public Health Center Recording and Reporting System is on its data collection, in which it is not the only report should prepared by the Public Health Center, but there are many other reports required by the Program Manager in the Health Department as well. It is more often becoming an additional workload to them and resulting incomplete reports made and not submitted on time. It is also containing data duplications between the report received by the Program Manager in the Health Department with another one delivered to the Recording and Reporting System Manager. Another problem is the inaccuracy information will affect the feedback mechanism from Chief Executive of Health District Office to the Public Health Center. Along with decentralization era, the Health District Office has an authority to develop the health system in the level of district and to develop the health information system as necessary. Policy and strong commitments of the organization supported by adequate human resources to maintain the development of health information system in the District.
The Health Program Information System is an outcome of Public Health Center Recording and Reporting System development. The expectation is to produce data and information concerning health program in the Public Health Center, and to have the ability to support managing the health program management in the Health Office Tangerang District. The development of Health Program System Information begins with verifying the information, data and indicator required, designing the collection system, processing and data presentation, designing the output and input format of reports, and application program design.
The one gate policy of data in the Planning Section which has task and function in handling health program data, and maintaining a feedback mechanism which will optimizing the system achievement to produce high quality health program data and information.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2002
T3023
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R. Mauludin Muchamad
"Ketidakmerataan pembangunan kesehatan tennasuk didalamnya pemerataan tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan sudah menjadi masalah yang menahun di Kabupaten Tasikmalaya. Pengangkatan tenaga dan pembangunan sarana sejatinya harus melalui perencanaan yang matang dengan memperbatikan faktor kependudukan. wilayah dan tenaga serta fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Keadaan ini menjadikan masyarakat kurang akses terhadap tenaga dan fasilitas kesehatan. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak sedikir masyarakat menempuhjarak yangjauh dan mengeluarkan uang yang banyak karena diwilayahnya sangat minim akan tenaga dan fasilitas kesehatan.
Kebijakan Dinas Kesehatan terhadap pemberian izin sarana. pelayanan kesehatan swasta seperti halnya masalah diatas, tidak dilakukan atas petirnbangan Sistem infonnasi yang ada saat ini belum mampu menyediakan informasi yang akurat, efektif dan efisien dalam mcmberikan data dan infurmasl mengenai perizinan kepada pengambU kebijakan. Untuk itu diper1ukatl pengembangan sistem infonnasi yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi perizinan sarana pelayanan kesehatan, dises-uaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan peralatan pendukung yang dimiliki.
Pengembangan sistem informasi dilakukan dengan mengkaji sistem yang ada saat ini kernudian mengidentifikasi permasalahan sistem informasi serta mengk:aji kebutuhan infonnasi dari para pengguna informasi dalam rangka manajemen pemecahan masaiah. Hasil kajian ini menjadi dasar dalam mendisain sistem yang baru.
Hasil pengembangan sistem informasi yaitu terbangunnya prototype yang diharapkan menjadi solusi masalahan sistem informasi perizinan sehingga infonnasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk mernecahkan masalah kesehatan.
Beberapa keunggutan dari prototype yang dihasilkan antara lain adalah kemampuan prototype penghasiikan infonnasi yang dibutuhkan, kemudahan dan kecepatan dalam pengeloiaan dan penyajian data, penyajian infonnasi dalam bentuk tabei dan peta serta penggunaan basis data sehingga menghasilkan analisis yang sangat bennanfaat bagi pengambil kebijakan terutama da!am pengangkatan.

Uneven distribution of health development including health professionals and health care facilities distribution is one of health issues in Tasikmalaya District. Recruitment of health professional and development of health care facilities ideally have to be done in a good planning by taking demography, geography and professional and the existing government and private health care facilities factors Into account. The consequences is that the public have test access to health professional and facilities. order to obtain health care, they have to take a long distant and spend much money.
Tasikmalaya district health office policy on licensing for private health care Current existing information system is unable to provide accurate. effective and efficient information in providing data and information considering licensing to regional autorities and head of health office, Therefor. a development of infonnation system from old system is needed that fitted health care facilities licensing information requirement, and fits the availability of existing human resource and support equipment.
Development of information system was conducted by assessing the existing system and then identify lssues in information system and assess information need from information user in management of problem solving. The output is used as a basis in new system design.
The purpose of this information system development was to produce a prototype that is hoped to be a solution in licensing infonnation system issue, thus produced information can be used as a basis for decision makers to solve health issues specially in distribution of professional and health care facilities.
Advantages from this prototype are its ability in producing required infom1ation, simplicity, and its speed in data processing and presentation, percentation of information in tabel fonn and communicative map and data base utilization so it can be a very useful analysis for policy maker mainly in recruitment and distribution of health professional and as a consideration in giving license to private health facilities founding applicant The author hopes that the utilization of the purposed prototype is followed.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008
T21042
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sugiarto
"Latar Belakang: Sesuai Permenkes NOMOR 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1464/Menkes/PER/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Bidan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Sistem informasi registrasi yang ada belum optimal, proses input data yang berulang, form input data tidak lengkap, sistem informasi tidak bisa diakses oleh stakeholder terkait, proses pengiriman data lambat tidak realtime. Tujuan penelitian ini membangun model Sistem Informasi Registrasi Bidan berbasis web di MTKI dalam mendukung pembinaan, pengawasan dan pengambil keputusan.
Metode: Penelitian ini dikembangkan berdasarkan metode System Development Life Cycle/SDLC yaitu metoda kebutuhan bertahap dan interaktif yang terdiri dari analisis sistem, perancangan sistem, perancangan basis data dan tahapan uji coba.
Hasil: Penelitian menunjukan adanya perbedaan waktu yang signifikan antara proses registrasi melalui sistem yang ada dengan sistem informasi yang dikembangkan. Seluruh pengolahan data otomasi dan aplikasi mudah dioperasionalkan. Pada sistem informasi yang dikembangkan semua stake holder terkait dapat melihat informasi proses registrasi yang sedang berjalan.
Kesimpulan: Sistem informasi yang dikembangkan lebih baik dibandingkan dengan sistem yang ada. Sangat dibutuhkan komitmen dari seluruh pimpinan di Badan PPSDM, MTKI, MTKP dan Organisasi Profesi (IBI) dalam mendukung proses registrasi secara online.

Background: Regulation orders of the Minister of Health of Republic Indonesia of 1796/MENKES/PER/VIII/2011 of Human Health Resources Registration and 1464/Menkes/PER/X/2010 of license and implementation of midwifery practice is midwives should have a Certificate of Registration (STR). Already, the existing information systems of registration has not been optimal, the repetitive of data input process, data input form is incomplete, the system information can not be accessed by the relevant stakeholders, slow data transmission process is not real time. The purpose of this study build Midwives Registration Information System model in web-based MTKI in supporting for coaching, supervision and decision makers.
Methods: Development of systems based on System Development Life Cycle / SDLC that needs gradual and interactive method which consists of a system analysis, system design, database design and testingstages.
Result: Research showed a significant difference in time between the registration process through the existing system and the developed information system. All data processing automation and application more easy operationalized. In theinformation systems which developed showed all the running process of registration for the relevant stakeholders.
Conclusions: Information systems are developed more better than the existing system. It is need more commitment from all leaders in PPSDM, MTKI, MTKP and Health Professional Organizations (IBI) in support of the online registration process.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2013
T35165
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Priyono
"Program pengendalian TB Nasional telah memiliki sistem pencatatan dan pelaporan baku, meskipun menghadapi permasalahan seperti ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan data, akurasi data serta kemampuan untuk memilah berdasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan dimana sistem tersebut adalah dasar dalam pengembangan sistem informasi TB. Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu dikembangkan untuk mempercepat proses pengumpulan data di tingkat provinsi dan nasional. Mengingat SITT masih dalam tahap pengembangan sehingga dalam implementasinya perlu diadakan analisis, dengan harapan adanya SITT dan kegiatan lain dalam hal manajemen dan analisis data, akan terjadi peningkatan dalam manajemen informasi TB berbasis bukti yang pada akhimya memberikan dampak positif terhadap program pengendalian TB di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan untuk menganalisis implementasi SITT.di Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Dimana dalam pelaksanaannya masih dalam tahap adaptasi, sehingga diperlukan perbaikan seperti pelatihan untuk petugas fasilitas pelayanan kesehatan, adanya keterlibatan pelaksanaan pemanfaatan SITT oleh Rumah sakit dan klinik swasta serta laporan sebagai output sistem ini masih belum maksimal, sesuai dengan fasilitas yang disediakan oleh SITT, karena data yang dimasukkan hams melibatkan data dari program lain seperti Program Pengendalian HIVAIDS.

National TB control programs have had a raw recording and reporting system, even in the face of problems such as the timeliness of reporting, data completeness, accuracy and the ability to sort by type of health care facility where the system is the basis for the development of TB information system . Integrated Tuberculosis Information System was developed to speed up the process of data collection at the provincial and national level .Given SITT still in the development stage so that its implementation needs to be conducted an analysis, in the hopes of SITT and other activities in terms of data management and analysis, will be an increase in the evidence -based information management TB, which in tum have a positive impact on TB control programs in Indonesia.
This research is a descriptive qualitative approach carried out to analyze the implementation of SITT in Kota Tangerang Health Department. Which in practice is still in the stage adaptation, so that the necessary improvements such as training for the health care facility, the involvement of the implementation of SITT use by hospitals and private clinics as well as the output reports the system is still not maximized, in accordance with the facilities provided by SITT, because the data entered must involve data from other programs such as HIV - AIDS Control Programme.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014
S57751
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syefira Salsabila
"Tesis ini membahas pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ke masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil. Pencatatan dan Pelaporan PKB dilakukan dengan metode paper based, sehingga memiliki beberapa risiko yang dapat menghambat keberlangsungan data dari pengumpulan, pencatatan, dan sampai proses pelaporan. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan sistem informasi pencatatan dan pelaporan PKB dengan memanfaatkan teknologi telepon bergerak (mobile phone). Metode pengembangan sistem menggunakan teknik SDLC dengan model RAD dengan menggunakan teknik prototyping. Hasil penelitian menyajikan bahwa pemanfaatan telepon bergerak (mobile phone) berbasis android sebagai alat bantu dalam pengumpulan data pelaksanaan pencatatan dan pelaporan PKB dapat dijalankan secara offline. Prototipe sistem informasi ini dapat berjalan lebih efisien dari sisi waktu, pengiriman data ke server membuat data lebih aman, memudahkan para Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB) untuk menginput data sebagai bahan pelaporan.

The focus of this study discusses the implementation mobile health services program to bring health service access closer to the community in remote and very remote area. Recording and reporting mobile health service with the paper based method, there is the risk of this method on delays the availability of the data for analysis, introduces errors during the transcription process until data reporting. The purpose of this study is to produce a system of information based on mobile phone for recording ad reporting mobile health services program with mobile phone technology. The method used in software engineering is DLC with RAD model, while for the method of designing systems using prototyping. Collecting data using mobile technology made the process more efficient in term of time, especially when the data is uploaded to a properly administered server, makes the data much more secure, more effective to use for mobile health clinic team or health provider for data collection."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2017
T48891
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anisah Zulfah
"Implementasi e-kesehatan di Indonesia tahun 2013 masih menemui kendala pada komponen kebijakan, infrastruktur, aplikasi, standar, tata kelola, dan pengamanan data Kemenkes, 2015. Langkah-langkah prioritas yang dilaksanakan untuk penguatan SIK di Indonesia adalah pembenahan sistem informasi non elektronik menjadi SIMPUS/SP2TP/SP3 Sedangkan untuk aliran dan integrasi data dilakukan optimalisasi pelaporan data dari kabupaten/kota melalui aplikasi komunikasi data. Pusat Data dan Informasi, 2017. Kota Bogor merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang melaporkan data kesehatan prioritas bulanan, triwulan, dan tahunan pada tahun 2017 secara lengkap, namun belum tepat waktu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kerangka Performance Routine Information System Management PRISM.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor input dari segi teknis, organisasi, dan perilaku, mengetahui faktor proses pelaksanaan pelaporan dan umpan balik, serta mengetahui faktor output laporan dari sistem informasi kesehatan. Subyek penelitian adalah koordinator pelaporan/SIK dan penanggung jawab program di Puskesmas.Penelitian menunjukkan kekurangan dalam kinerja sistem informasi kesehatan yakni puskesmas melakukan pencatatan ganda dengan banyak formulir yang tersedia, belum semua puskesmas menerapkan SIMPUS, masih ditemukan puskesmas yang belum memiliki SOP dan alur pelaporan/kegiatan SIK, SIMPUS error dan jaringan yang belum stabil, belum adanya penunjukkan tertulis untuk petugas pelaporan atau tim pelaporan, pengawasan dari manajemen bersifat insidentil, puskesmas belum memiliki rencana pelatihan yang terjadwal, belum ada kesadaran petugas akan pentingnya pelaporan, dan alur pelaporan yang masih terfragmentasi. Hal ini menyebabkan pelaporan yang dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kota Bogor mengalami keterlambatan dan menghambat pelaporan/komunikasi data prioritas kesehatan ke Pusdatin Kemenkes RI.

The implementation of e health in Indonesia in 2013 still faces constraints on policy components, infrastructure, applications, standards, governance and data security Ministry of Health, 2015. The priority step implemented for strengthening Health Information System HIS in Indonesia is the improvement of non electronic information system to SIMPUS SP2TP SP3, improve flow and data integration by optimizing data reporting from districts through data communication application. Data and Information Center 2017. Bogor city is one of the cities in West Java that report health data monthly, quarterly, and yearly complete in 2017, but not yet timely. This is a qualitative research with Performance Routine Information System Management PRISM framework approach.
The research aims to know the input factors technical, organizational and behavioral aspect, to know the process factor of reporting and feedback, and to know the output factor of health information system. The subjects of the study were the reporting coordinator HIS and the person in charge of the program at Public Health Centre PHC. The study shows that PHC has double recording and reporting with many forms available, some PHC do not implement SIMPUS, PHC do not have SOP of reporting HIS, SIMPUS error and unstable network, no statement of reporting officer or reporting team, supervision from management is incidental, PHC do not have a scheduled training plan, there is no awareness of the importance of reporting officers, and fragmented reporting flows. These are causes of reporting submitted to the Bogor City Health Office not timely and inhibit reporting communication of priority health data to Data and Information Centre of Health Ministry RI.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pristya Trianggi Juwita
"Latar Belakang: Sistem informasi pengelolaan obat di Dinas Kesehatan telah diganti dengan sistem yang baru yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Obat (SIPO) berbasis jaringan internet yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok sejak Bulan Februari tahun 2015. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan SIPO di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan analisis PIECE (performance, information, control, efficiency,service). Tujuan penelitian ini adalah melakukan penilaian pelaksanaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Obat (SIPO) di Dinas Kesehatan Depok.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara. Hasil: Informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SIPO sudah akurat dan tepat waktu, aplikasi SIPO mudah digunakan dan meringankan beban kerja.
Simpulan & saran: Faktor yang mendukung dilaksanakannya SIPO adalah tersedianya sarana yang menunjang. Saran: Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut tentang sarana, jumlah petugas obat dan beban kerja petugas dalam melaksanakan SIPO.

Background: drug management information system in the Department of Health has been replaced by a new system which Medication Management Information System (SIPO) -based Internet network developed by the Depok City Health Department since February 2015. The evaluation was conducted to determine how the use of SIPO in health centers and Health Department with the analysis PIECE (performance, information, control, efficiency, service). The purpose of this study was to assess the implementation and utilization of Drug Management Information System (SIPO) in Depok Health Department.
Methods: This study used qualitative methods to interview. Results: The information generated by the SIPO application is accurate and timely, SIPO application is easy to use and help out the workload.
Conclusions and suggestions: Factors that support the implementation of the SIPO is the availability of means of support. Suggestion: Necessary to evaluate the facilities and human resources in the implementation of the SIPO.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2015
S60378
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, Yusran
"Pelaporan pelayanan KIA secara rutin setiap bulan telah dilakukan oleh puskesmas di Kota Tangerang, waiaupun masih ada yang belum tepat waktu. Laporan pelayanan KIA puskesmas berasal dari PWS KIA dan LB3 Puskesmas. Laporan texsebut merupakan alat manajemen program KIA untuk memantau calcupan pelayanan KIA diwilayah kexja puskesmas.
Pemanfaatan laporan tersebut sudah dilakukau dalam memantau dan mengevaluasi program KIA di puskesmas. Analisis terhadap laporan tersebut sudah dilakukan dalam bentuk narasi, tabel atau grafik, demikian juga umpan balik ke puskesmas dilakukan melalui supervisi atap rapat rutin tiga bulanan di Seksi KIA dan KB. Namun demikian, analisis terhadap cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA dimasing-masing puskesmas belum optimal dilakukan. Dengan aglanya evaluasi program KIA dengan analisis spasial maka dapat diketahui keterkaitan tingkat cakupan pelayanau KIA dengan ketersediaan layanan KIA di setiap puskesmas. Hasil analisis tersebut ditampilkan dalam bentuk peta tematik sehingga lebih memudahkan bagi manajemen dalam melakukan evaluasi program KIA.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan plating posisi puskesmas dalam peta. Pengembangan sistem menggunakan pendekatan analisis sistem mulai dari mengidentitikasi masalah sampai pada menentukan data yang dibutuhkan sistem. Kemudian mendisain sisten; mulai dari pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta perancangan program aplikasinya. Tahap selanjutnya dilakukan analisis spasial.
Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya prototipe pengembangan analisis spasial PWS KIA secara komputerisasi dengan menghasilkan informagsi dalam bentuk peta cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA. Berdasarkan hasil tersebut puskesmas yang ada di Kota Tangerang dapat diklasiiikasikan berdasarkan tingkat cakupan indikator KIA dan ketersediaan pelayanan KIA.
Ada 8 puskesmas dengan tingkat cakupan indikator KIA masuk kategori baik dan 4 diantaranya adalah ketersediaan pelayanan KIA-nya kurang yaitu Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari dan Jatiuwung. Sebaliknya ada 7 puskesmas dengan indikator KIA kurang dan 4 diantaranya ketersediaan pelayanan KIA cukup yaitu Puskesmas Jurumudi Baru, Gembor, Kedaung Wetan dan Pasar Baru.

Reporting of MCH services regularly each month had been undertaken by Tangerang City community health center (puskesmas), although it was not reported on time. Puskesmas MCH service taken from MCH Local Area Monitoring (Pemarztauan Wilayah Setempat) and MCH/Family Planning Monthly Report (LB3). These reports are a management tool for monitoring of MCH services coverage at puskesmas working area.
The reports had been utilized in monitoring and evaluating of MCH Program at puskesmas. Then, it analyzed in types of narration, table, and graphic. In addition, the feed back to puskesmas given by supervision or three-monthly regular meeting at MCH Section and Family Planning. However, analysis for MCH service coverage related to the availability of MCH services in each puskesmas had not been implemented optimally.
Through MCH Program evaluation with spatial analysis, the association between MCH service coverage level and its availability in each puskesmas known. The result of analysis presented in thematic map in order to facilitate evaluation of MCH Program by management.
Data collection methods are observation, interview, and plotting of puskesmas in map. The system development using system analysis approach starting from the problem identification until data determination needed by system. Then, system design starting fiom data collection, analysis, and presentation and also the design of application program. The final step is spatial analysis.
The product of research is prototype of MCH Local Area Monitoring (Pemanfauan Wilayah Serempat) spatial analysis development by computerization. The prototype of information is map of MCH service coverage related to the MCH Program availability. Hence, all puskesmas in Tangerang City classified based on the level of MCH indicator coverage and its availability.
There were 8 puskesmas with its MCH indicator coverage level put in good category and four of them have poor MCH availability, namely Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari, and Jatiuwung. In contrary, there were 7 puskesmas with poor MCH indicator. Four of them have enough the availabilities of MCH service i.e. Puskesmas Jurumudi Barn, Gembor, Kedaung Wetan and Pasar Baru.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2006
T31586
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Faisal
"Meningkatnya kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Banda Aceh yang mencapai 242 kasus pada tahun 2006 dan 851 kasus pada tahun 2007 dengan angka kematian mencapai 4 kasus yang sering terabaikan dan pencegahan serta penatalaksaan yang tidak dilakukan secara komprehensif, sehingga berdampak terhadap tidak efektifnya sistem pengamatan jentik (surveillance). Hal ini terbentur oleh karena cara pendekatan pengamatannya lebih menitikberatkan pada penemuan kasus baru DBD dan belum memanfaatkan kondisi lingkungan secara maksimal.
Sistem informasi DBD belum menghasilkan informasi yang dapat mendukung program pencegahan dan pemberantasan DBD di wilayah kerja Dinkes Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan belum adanya analisis lebih lanjut daerah KLB DBD. Pengolahan dan analisis data yang tersedia masih menggunakan grafik dan tabel, belum menggunakan penyajian data yang menggambarkan status kerawanan daerah berdasarkan geografis, sehingga kebutuhan informasi secara cepat, akurat, dan efisien belum dapat dilaksanakan secara komprehensif.
Rancangan penelitian ini menggunakan metodologi pengembangan sistem dengan metode model incremental yaitu menggabungkan elemen-elemen dalam model berurutan linear dengan filosofi iteratif dari metode prototipe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ouput yang merupakan rekapitulasi data dari puskesmas tidak dapat memberikan gambaran yang detail tentang kegiatan surveilans epidemilogi penyakit karena hanya menggambarkan waktu dan orang, belum menggambarkan tempat. Wilayah administrasi terkecil kota Banda Aceh adalah Kecamatan, namun pada output yang ada saat ini tidak bisa mengetahui gambaran penyebaran DBD menurut wilayah administasi terkecil tersebut. Selain mengetahui jumlah kasus, informasi yang diharapkan juga berupa grafik perkembangan DBD, pola penyebaran DBD, dan frekuensi DBD seperti angka insiden, angka prevalen, dan case fatality rate. Dengan Prototipe ini diharapkan data sebaran DBD itu menggunakan kecamatan sebagai wilayah administrasi terkecil, sehingga informasi yang ada dapat menjadi early warning system untuk kejadian DBD. Informasi ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam penetapan anggaran dari APBD daerah untuk bidang kesehatan.
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan, bahwa 1) Sistem informasi DBD di Kota Banda Aceh yang ada saat ini belum menghasilkan suatu informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan program. Hal itu disebabkan adanya masalah pada level input, proses dan output sistem itu sendiri. 2) Prototype sistem informasi DBD berbasis SIG yang dikembangkan menghasilkan informasi berupa angka insiden, angka prevalen, case fatality rate dan peta sebaran DBD menurut wilayah administratif terkecil yaitu kecamatan. Informasi ini dapat digunakan oleh manajemen kesehatan sebagai decision support system dalam perencanaan program, karena telah memberikan kemungkinan pada stake holder Dinas Kesehatan untuk melihat dampak yang mungkin timbul dari program pencegahan yang telah dilaksanakan.

The number of Dengue Hemorrhage Fever (DHF) case in Banda Aceh increased by 242 on 2006 and 851 on 2007 with the mortality cases up to 4. These figures were often being unawared. The prevention as well as the implementation were incomprehensively done which impacted to the ineffectiveness of surveillance system. Of the reasons, it impeded by the surveillance approach that only emphasized on the new cases of DBD and not considered to make benefit of environment.
The recently usage of DBD infomation system has not yet provided the sufficient information to support the prevention and the elimination of DBD cases in the working area of Public Health Service in Banda Aceh. It was due to the unavailibility of further analysis at the area where the occurance cases happened.
The process and analysis of existing data had the final result in forms of graphics and tables, or in other words, not in forms of specific and geographic descriptions in the crisis areas. Thus, the information which should be quick, accurate and efficient was not incomprehensively applied."
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T41281
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>