Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Situasi penya1ahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan menuntut upaya penanganan serius yang meHbatkan semua orang di lingkungannya masing-masing, seperti lingkungan pemerintah ingkungan swasta, lingkungan penddikan mapun Hngkuugan maeyarakat. Akan tetapi pola pikir dan ruang gerak masyarakat yang dapat memuncu1kan peranserta tersebut cenderung diabaikan, sehingga masyarakat tidak memUiki keberdayaan dan kemampuan untuk menangani masalah tersebut Oleh karena itu diperlukan suatu usaha yang dapat merubah pola pikir dan meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat menangani masalah P4GN secara mandiri melalui suatu proses pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan proses pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut, maka dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mencari gambaran mengenai proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN, mengetabui bagatmana proses pemberdayaan rnasyarakat yang telah dilakukan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merumggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Penelitian dilakukan selama 2 (dua) buJan pada bulan april- juni 2011 di berbagai institusi yang menjadi peserta d.ari kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN, serta di dalam lingkungan Direktorat Peran Serta Masyan1kat bnn, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dinmna data yang didapat adaiah basil dari wawancara dengan beberapa informan terpilih dan atom dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif. Kesimpulan yan didapat dari hasH penelitian ini adalah bahwa proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN masih belum efektif. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan masih berada dalam kegiatan pemberian informasi dan pengetahuan tentang narkoba. kegiatan yang dilaksanakan masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum adanya Standard Operational Procedure (SOP) dalam perekrutan narasumber dan pelaksanaan kegiatan.

---

The situation of drug abuse which eetting worse requires serious effort which involving everyone in the neighborhond, as in government environment, private environment, educational environment and also community environment. Meanwhile the mindset and the space for people who may come up with such participation tends to be ignored. so that people do not have the empowerment and ability to handle such problems. Therefore we need something that can change the mindset and improve society's ability to handle P40N problems independently through a process of community empowerment.

Due to these process of community empowerment in improving the ability of the community, then this research was conducted with aims to find a picture of the community empowerment process which undertaken by the Directorate of Community Participation BNN, knowing how the prflcess of community empowerment that has been done to improve the ability of communities to tackle drug abuse in their environment.

The research was conducted for 2 (two) months In April - June 2011 in various institutions who participated in the activities of community empowerment programs implemented by BNN, and in the environment of Directorate of Community Participation BNN. using <: qualitative approach, where the data obtained is the results of interviews with several selected informants and will be analyzed and described descriptively.

The conclusion from the results of this research is that process of community empowennent undertaken by the Directorate of Public Participation BNN is still not effective. This is because the activities carried out are still in the stage of providing information and knowledge about drugs. Activities undertaken also still face several obstacles, such as the lack of Standard Operating Procedure."

"Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa Indonesia hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan dengan peredaran gelap narkoba. Strategi pemberantasan Peredaran Narkoba dari luar negeri merupakan bagian dari permasalahan ini. Berdasarkan data yang ada, peredaran narkoba dari luar negeri semakin meningkat, sedangkan aparat penegak hukum yang menangani permasalahan ini masih berjalan sendiri dilaksanakan oleh masing-masing instansi, oleh karena itu perlu adanya suatu strategi sebagai upaya pemberantasan narkoba dari luar negeri. Mengingat bahwa, peredaran gelap narkoba dari luar negeri semakin meningkat karena itu, Indonesia dijadikan sasaran peredaran gelap narkoba dari luar negeri, Jumlah narkoba yang disita masih belum seimbang dengan narkoba yang beredar dimasyarakat, artinya masih banyak narkoba yang lolos dari pantauan penegak hukum. Diperlukannya strategi interdiksi memberantas peredaran gelap narkoba. Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional dalam upaya pemberantasannya. Dari penelitian yang dilakukan masih ditemui adanya keterbatasan dalam operasionalnya khususnya dalam kerjasama antar instansi lain. Selain itu juga dicoba untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan strategi yang telah ditetapkan. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh utama upaya pemberantasan narkoba di Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian menunjukkan grand strategi yang harus dijalankan oleh Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional adalah interdiksi terpadu yang melibatkan beberapa instansi yang melaksanakan fungsinnya diarea Kepabeanan, serta mengajak pihak swasta yang terkait dengan jasa pengiriman barang. Grand strategi ini harus progresif artinya organisasi dalam kondisi relatif prima dan mantap sehingga sangat memungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

---

The research is conducted from the background of Indonesia which is until now still facing various problems of illicit Drugs trafficking. The strategy of eradicating illicit Drugs from abroad is part of this problems. Based on available data, illicit Drugs trafficking from abroad has increased, whereas the Drugs Law Enforcement Officers in handling this problem is still done by each institution, not integrated, therefore needs to be a strategy in an effort to eradicate Drugs from abroad.

To remind, the illicit Drugs trafficking from abroad has increased, that’s why Indonesia be a target in illict Drugs trafficking. Number of Drugs seizured is imbalance with the circulation of Drugs in society. It means that there are so many Drugs which lost from control of Drugs Law Enforcement Officers so that needed the interdiction strategy to eradicate illicit drug trafficking . The meaning of research is to know how the implementation strategy of effort Interdiction Directorate National Narcotics Board in eradicating illicit Drugs trafficking, but from this research is still encounter the limitation in the operational, especially in operation with other institutions. Otherwise, that is also tried to explain the efforts which are able to be done to optimalize the predetermined strategy.

The step of this research is with collecting data and using interview technique with interview the main figures in effort eradicating illicit Drugs trafficking in National Narcotics Board. The result of research shown that grand strategy should be run by Interdiction Directorate National Narcotics Board is Integrated Interdiction which involve some institutions that conduct the function in customs, also involve the private organization especially in dispatch of goods or expedition agent. The grand strategy should be progressive means that the organization is in prima condition so that its possible to do expansion continously, wide the grow up and reach the maximal progress."

"Sampah merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh kota-kota metropolitan, besar, sedang, dan bahkan menjadi permasalahan nasional, sehingga pengelolaannya harus diberikan prioritas utama. Pencemaran paling utama di Indonesia adalah pencemaran oleh limbah domestik terutama yang berasal dari rumah tangga, oleh karena luasnya daerah pencemaran dan besarnya jumlah korban. Ditambah lagi pada beberapa dekade belakangan ini adanya kecenderungan pemakaian karakter barang konsumsi yang tidak akrab lingkungan, seperti plastik, styrofoam dan lain-lain. Berdasarkan data Dinas Kebersihan DKI Jakarta, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Jakarta dapat mencapai 29.567 m3/hari atau kurang/lebih 2,92 liter/orang/hari, sedangkan yang sampai saat ini hanya mampu diatasi oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta baru sekitar 76,12% atau 22.507 m3/hari. Dari sisanya pun hanya sebagian kecil saja yang ditanggulangi oleh Dinas PU DKI Jakarta, Dinas Pertamanan DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya serta lebih sedikit lagi yang dicoba dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara daur ulang. Penanganan sampah di wilayah DKI Jakarta sebenarnya telah diupayakan dari waktu ke waktu untuk mengurangi dampak negatifnya, mulai dari tahap pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampai dengan pembuangan akhir. Namun adanya keterbatasan sumber daya yang ada mengakibatkan hasil yang dicapai belum optimal. Dilain pihak, permasalahan sampah yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan, bukan semata-mata permasalahan teknis dan manajemen semata, tetapi juga dituntut adanya peran serta masyarakat termasuk sektor swasta. Gambaran tentang tumpukan sampah atau pun pengotoran sungai/kali di Jakarta bukan hanya urusan Pemerintah Daerah saja, tetapi juga harus dilihat dengan keadaan yang lebih menyeluruh serta proporsional. Meskipun pengelolaan kebersihan lingkungan telah diatur melalui peraturan-peraturan dan penyelenggaraan kebersihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, tetapi sehari-hari masih dengan mudah ditemui adanya tumpukan- tumpukan sampah bertebaran ditempat-tempat bukan tempat pengumpulan sampah. Berbagai upaya mengatasi hal tersebut di atas telah dilakukan, dimulai dengan lebih mengintensifkan cara pengumpulan dan pengangkutan sampah dengan mempertimbangkan kondisi dari masing-masing permukiman, pembuatan dan penyediaan Lokasi Pengumpulan Sampah (LPS) yang lebih banyak, maupun pemanfaatan sampah yang masih dapat dipergunakan seperti pembangunan Usaha Daur-ulang dan Produksi Kompos (UDPK), namun Cara-cara di atas masih belum mampu memecahkan masalah inti permasalahan sampah. Kenyataan di lapangan, di beberapa daerah pemukiman umumnya, partisipasi masyarakat sering disalahartikan dengan cenderung hanya menunggu keterlibatan pemerintah saja, dalam hal ini Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang mempunyai tugas khusus mengelola masalah sampah. Padahal pengelolaan sampah sebaiknya sudah dimulai dari sektor rumah tangga sebagai struktur terbawah yang saling berinteraksi, baru meningkat pada sektor-sektor diatasnya. Untuk itu masih diperlukan upaya selain masalah teknis semata, yaitu dengan adanya upaya peran serta atau partisipasi masyarakat yang dimulai dengan melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah terpadu dari rumah-rumah ke tempat penampungan sementara, terutama di daerah-daerah yang kurang atau tidak terjangkau langsung oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta, sehingga untuk mengatasi permasalahan sampah tidak akan terselesaikan oleh upaya pemerintah saja, melainkan masyarakat juga perlu diajak berperanserta secara aktif. Bagi Kotamadya Jakarta Utara, permasalahan sampah layak dianggap sebagai prioritas cukup utama mengingat wilayah tersebut mempunyai tingkat heterogenitas penduduk yang sangat tinggi, dengan tingkat disiplin dan kurangnya kesadaran masyarakat, ditambah wilayah dengan kontribusi 13 sungai yang berhilir di sana dengan beberapa daerah yang mempunyai kontur lebih rendah dari permukaan bumi dan mempunyai 17 lokasi permukiman kumuh, sehingga semuanya dapat berakumulasi, dapat membentuk kultur masyarakat yang kurang mendukung upaya pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengetahui hubungan faktor status sosial dan status ekonomi terhadap kenaikan tingkat peran serta masyarakat dalam kebersihan, yang terbagi atas beberapa parameter seperti: upaya melakukan pewadahan sampah, upaya melakukan pemilahan sampah, upaya membuang sampah pada tempatnya, upaya membayar retribusi sampah sesuai jumlah dan waktunya, keikutsertaan dalam setiap kegiatan kebersihan, dan kepatuhan dalam setiap peraturan kebersihan. Atas dasar hal tersebut disusun hipotesis sebagai berikut:1. Ada keterkaitan antara status sosial dan status ekonomi masyarakat dengan tingkat peran serta masyarakat di bidang kebersihan.2. Ada hubungan antara status sosial masyarakat dengan tingkat peran serta masyarakat di bidang kebersihan.3. Ada hubungan antara status ekonomi masyarakat dengan tingkat peran serta masyarakat di bidang kebersihan.4. Ada perbedaan yang berarti antara tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lama tinggal, status kependudukan, dan pendapatan terhadap besamya peran serta di bidang kebersihan. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian survei dan pendekatan korelasional. Analisis data diolah melalui program SPSS yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel status sosial dan status ekonomi terhadap peran serta masyarakat dalam kebersihan secara lebih mendalam. Pada pemilihan wilayah kecamatan dan kelurahan sebagai populasi survei dilakukan dengan metode Stratified Random Sampling, sedangkan pemilihan responden sebagai populasi target dilakukan dengan metode Proportional Random Sampling. Melalui metode di atas direncanakan diambil 160 responden, dengan harapan terdapat sejumlah perbandingan kondisi keluarga dengan status sosial dan status ekonomi yang diinginkan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: 1. Terdapat hubungan yang sangat erat antara faktor status sosial dengan status ekonomi dari masyarakat.2. Terdapat korelasi antara faktor status sosial dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.3. Terdapat korelasi antara faktor status ekonorni terhadap peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.4. Terdapat korelasi bermakna, meskipun kecil antara faktor status sosial dan status ekonomi dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.

---

Garbage is one of the problems up against by metropolitan cities, small and big cases and even as national matters, so its management has to put in the first priority. The main pollution in Indonesia is pollution due to domestic waste mainly originated from household, therefore spreading polluted area and amount of who are suffering of its impact. In addition the latest period tend to miscellaneous consumption product harmful to environment such as plastics, Styrofoam etc.

According to the data from Dinas Kebersihan DKI Jakarta, every day public in Jakarta could produce garbage of 29,567 m3/day or + 2, 92 liter/person/ day, whereas this office could handle it only 86,12% or 22,507 m3/day. The others were overcome by Dinas PU (Public Work Office) Dinas Pertamanan (Gardening Office) and Pasar Jaya and at least waste recycled by people.

Actually, the handling of garbage in DKI Jakarta have been done from time by time to minimize its negative impacts, started from its collection, transportation, processing and to the final disposal But due to the less of the human resources, the results achieved still not optimum. On the other hand, the waste problem faced by Dinas Kebersihan was not only caused by technical and management problems, but also the public participation including private sectors is very required to overcome this problem together. Description of garbage stack or dirty rivers are not problems of local government only, but it should be viewed in a more comprehensive and proportional circumstances.

Although the environmental sanitation management has been by regulations and its implementation was done the by government institutions, but in daily life it's easily to be found the garbage everywhere that is not in its collection place. Many efforts has been done to overcome these problems, started by doing more intensive ways of collection and transportation of garbage by either considering the condition of each settlement, the making and providing more of garbage collection place (LPS), nor the use of garbage which can be used such as the development of recycling business and compos production (UDPK), but those ways still can not overcome the main of waste problem.

In fact, generally in some urban areas public participation often being misunderstood and tends to wait the government's involvement only, in this case Dinas Kebersihan DKI Jakarta is the one who has a special duty to manage the waste problem. Whereas waste management is better started from household sector as the lowest structure is which interacted, and then increase to the upper sector.

Therefore it's still required the other efforts beside a technical problem that is doing an integrated from houses to the temporary places of garbage collection, especially for the areas that can not be achieved directly by Dinas Kebersihan DKI Jakarta, so to overcome garbage problems will not only be solved by government's efforts but also by active participation of the community.

For the Municipality of North Jakarta, the waste problems are deserved to be put as the first priority considering to the area that has high heterogenity of population with less dicipline and awareness, in addition the area contributed by 13 rivers that empty into lower land sea surface, and 17 slum areas, so Those could be accumulated to community culture who are less supporting the waste management.

This study was aimed to search and find out socio-economic relationship factors towards the increasing of community participation level in sanitation, which is divided into some parameters such as : effort in providing grange place, effort in identifying of garbage, effort in throwing garbage in its proper place, effort to pay retribution (tax) of garbage accordance with the volume and removal schedule, public participation in every sanitary activities and obedience in every sanitary regulations.

Based on the explanation above, the hypothesis has been arranged as follows:

1. There is a relationship between social and economic status with the public participation level.

2. There is a relationship between social statuses with the public participation level.

3. There is a relationship between economic statuses to the public participation level.

4. There is a difference among education level, kind of job, long of stay, citizenship status and income level to toward participation in sanitation.

This research uses survey research method and correlative approaches. Data analysis used SPSS program to know the relationship level among social status to the participation of public in sanitation. In choosing of sub districts and villages as survey population, stratified random sampling method was used, whereas the choosing of respondents as target population, proportional random sampling method was used. By this method, 160 respondents were taken with assumption there is s number of comparisons of family with the souse-economic status desired.

The result of this research showed that :

1. There is a tight relationship between social status factor and economic status factor.

2. There is a correlation between social status factor and the increasing of public participation in sanitation.

3. There is a correlation between economic status factor and the increasing of public participation in sanitation.

4. There is a significant correlation, although a little between socio-economic status factor and the public participation in sanitation."

"Penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi Covid-19 merupakan hal yang baru bagi seluruh negara di dunia. Negara Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19 pada 9 Desember 2020 di 270 daerah. Pemilihan tetap dilaksanakan karena kedaruratan yang dipilih oleh negara Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah kedaruratan berdasar undang-undang. Sistem hukum yang berlaku dalam kedaruratan berdasar undang-undang adalah sistem hukum normal sehingga, pemilihan tetap dapat dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Permasalahan pada tesis ini adalah bagaimana KPU dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di tengah pandemi dan bagaimana Bawaslu mengantisipasi pelanggaran di ruang gerak yang terbatas akibat pandemi. Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan di tengah pandemi adalah melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai kegiatan, menerapkan protokol kesehatan dan melaksanakan simulasi protokol kesehatan di TPS. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di tengah pandemi adalah sebesar 76,09% dan merupakan yang tertinggi sejak pemilihan kepala daerah 2015. Pemilihan ini dapat dikatakan cukup sukses karena pemilihan di tengah pandemi Covid-19 tidak menghalangi pemilih untuk memberikan suaranya. Peran Bawaslu dalam mengantisipasi pelanggaran di ruang gerak yang terbatas akibat pandemi adalah melakukan sosialisasi, melaksanakan sekolah kader pengawas partisipatif, membentuk desa anti politik uang dan membentuk kampung sadar pengawasan pilkada. Dengan adanya program ini diharapkan pelanggaran bisa dicegah dan tidak terjadi. Pemilihan kepala daerah di tengah pandemi Covid-19 ini memberikan kewenangan baru bagi Bawaslu, yaitu mengawasi penerapan protokol kesehatan.

---

Holding elections in the midst of the Covid-19 pandemic is a new thing for all countries in the world. The Indonesian state held regional head elections in the midst of the Covid-19 pandemic on December 9, 2020 in 270 regions. The election still be held because the chosen emergency by Indonesian state in dealing with the Covid-19 pandemic is an emergency based on law. The legal system that applies in emergencies based on law is a normal legal system so the elections can still be held in the midst of the Covid-19 pandemic. The problem in this thesis is how KPU can increase public participation in regional head elections in the midst of a pandemic and how Bawaslu anticipates violations in the limited space due to the pandemic. The role of KPU in increasing public participation in elections in the midst of a pandemic is to conduct massive socialization through various activities, implement health protocols and carry out simulations of health protocols at polling stations. Public participation in regional head elections in the midst of a pandemic is 76.09% and is the highest since the 2015 regional head elections. This election can be said to be quite successful because the election in the midst of the Covid-19 pandemic did not prevent voters from voting. The role of Bawaslu in anticipating violations in the limited space due to the pandemic is to carry out socialization, carry out participatory supervisory cadre schools, form anti-money politics villages and form villages aware of election supervision.With this program, it is hoped that violations can be prevented and do not occur. The election of regional heads in the midst of the Covid-19 pandemic gave Bawaslu new authority, namely overseeing the implementation of health protocols."

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam mendorong Pemerintah Kota Cimahi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang pada pembangunan daerah. Kota Cimahi pada tahun 2018 menjadi juara pertama dalam pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat. Namun, pada kenyataannya masih ada permasalah tahunan pembangunan daerah yang belum terselesaikan. Masyarakat menilai bahwa pembangunan di Kota Cimahi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah belum melaksanakan perannya dengan optimal. Kebijakan yang dirumuskan oleh Ditjen. Bina Pembangunan Daerah sebagai regulator, belum mengakomodasi kebutuhan pemerintah Kota Cimahi dalam pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Pembinaan umum dan teknis yang dilakukan sudah cukup baik, dengan diselenggarakannya Rakornas dan Rakortek Nasional dan Kota Cimahi sebagai salah satu pesertanya.Tidak ada fasilitasi yang dilakukan secara langsung ke Pemerintah Kota Cimahi, karena fasilitasi yang dilakukan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah hanya pada tingkat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk fasilitasi ke Pemerintah Kota Cimahi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan evaluasi belum dilakukan dengan optimal, karena evalusi yang dilakukan saat ini hanya sebatas pengecekan dokumen administratif terhadap berita acara pelaksanaan Musrenbang. Saran untuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, perlu adanya perbaikan regulasi mekanisme pelaksanaan dan evaluasi Musrenbang, serta pemantauan secara langsung pelaksanaan kegiatan Musrenbang.

---

This study discusses the Role of the Directorate General of Regional Development in encouraging the Cimahi City Government to increase community participation in Musrenbang in regional development. The city of Cimahi in 2018 won first place in regional development in West Java Province. However, in reality there are still unresolved annual problems of regional development. The community feels that the development in Cimahi City is not in accordance with the needs of the local community. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Directorate General of Regional Development has not implemented its role optimally. Policies formulated by the Directorate General. Development of Regional Development as a regulator, has not accommodated the needs of the Cimahi City government in the implementation of the Musrenbang.

The implementation of the general and technical training carried out was quite good, with the holding of the national Rakornas and Rakortek and the City of Cimahi as one of the participants. There was no facilitation conducted directly to the Cimahi City government, because facilitation was carried out directly by the Directorate General. Bina Bangda is only at the provincial government level, while facilitation to the Cimahi City Government is carried out by the West Java Provincial Government. The evaluation has not been carried out optimally, because the evaluation carried out at this time is limited to checking administrative documents on the minutes of the Musrenbang implementation. Suggestions for the Directorate General of Regional Development, it is necessary to improve regulations on the mechanism for implementing and evaluating Musrenbang, as well as direct monitoring of the implementation of Musrenbang activities."

"Proses penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam proses penegakan hukum semakin nyata saat rasa keadilan di dalam masyarakat terusik ditambah dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Salah satu wujud dukungan masyarakat dalam proses penegakan hukum adalah munculnya opini publik baik melalui media massa maupun media sosial. Tesis ini membahas mengenai bentuk peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum, sikap para penegak hukum dalam mengakomodir opini publik yang muncul dalam proses penegakan hukum serta pengaruh opini publik dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian empiris. Sedangkan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum. Secara umum peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum lebih banyak diarahkan pada upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah berusaha mengakomodasi opini publik yang disampaikan oleh masyarakat namun dalam prakteknya tidak semua opini publik yang berhubungan dengan proses penegakan hukum berpengaruh terhadap hasil akhir proses penegakan hukum. Profesionalitas para penegak hukum sangat diperlukan untuk memilah opini publik tanpa harus mengganggu pelaksanaan tugasnya dalam upaya melaksanakan penegakan hukum.

---

Law enforcement process is inseparable from the role of the community wherein the law is applied. The participation and support from the community in the enforcement of law become more evident when something disturbs their sense of justice and when their trust towards the law enforcement officers efforts in handling criminal cases has decreased. One example of community's support towards law enforcement is the emergence of public opinion in mass and social media. This thesis discusses the forms of public participation in the law enforcement process, the stance of law enforcement officers in accommodating the public opinion emerging in the law enforcement process, and the effect of such public opinion. The research applies a legal normative method which is supported by empirical studies. Meanwhile, the analysis in this research is made by using the secondary data as the main data and using the primary data as the supporting data.

The result of the research shows that the Indonesian laws and regulations have opened up an opportunity for the community to participate in the law enforcement process. In general, the public participation in the law enforcement process focuses more on the criminal acts prevention. This research shows that in doing their duties, the law enforcement officers have attempted to accommodate public opinion. However, in the practice, not all of the public opinion related to the law enforcement process can have any effect on the final result of the law enforcement process. Professionalism of the law enforcement officers is necessary to sort out public opinion without disrupting the performance of their duties in enforcing the law."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Masa remaja merupakan masa yang sangat penting, sangat kritis dan sangat rentan. Remaja dalam rentan usia transisi banyak mengalami berbagai macam persoalan dalam hidup, banyak muncul persoalan negatif yang salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Berbagai alasan remaja menyalahgunaan narkoba antara lain baik dari faktor internal maupun eksternal. Jika faktor internal yaitu faktor individu dan faktor permasalahan dalam keluarga, sedangkan faktor eksternal yaitu pengaruh lingkungan dimana lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat remaja tinggal dan adanya ketersediaan narkoba. Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatif yang sangat besar dimasa yang akan datang maka semua elemen bangsa seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat, keluarga dan lembaga lainnya seperti LSM dan lembaga swadaya lainnya untuk mulai dari sekarang melakukan gerakan pencegahan guna penanggulangan bahaya narkoba pada remaja. Pokok permasalahan yang peneliti angkat dalam tesis ini adalah adakah pengaruh keluarga, masyarakat dan pendidikan terhadap pencegahan bahaya narkoba dikalangan remaja dengan tujuan untuk mengetahui penyebab utama timbulnya masalah penyalahgunaan narkoba menurut persepsi remaja dan metode pencegahan yang bagaimana yang dapat diterapkan pada remaja agar tidak menggunakan narkoba serta dapat mewujudkan ASEAN bebas narkoba tahun 2015 mendatang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif/ kuantitatif dimana peneliti mengadakan penelaahan dokumen dan wawancara terhadap informan (pengguna narkoba) untuk mengetahui alasan remaja menggunakan narkoba dan menggunakan metode kuantitatif yaitu penyebaran kuesioner terhadap remaja yang masih bersekolah pada SLTA dengan batasan usia antara 15 s/d 20 tahun, keluarga, masyarakat dan pendidik pada wilayah Jakarta Pusat. Hasil Analisis yang didapat pada penelitian ini adalah untuk dua variabel bebas yaitu variabel keluarga dan masyarakat secara simultan berkorelasi lemah dan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pencegahan bahaya narkoba dikalangan remaja sedangkan variabel pendidikan secara simultan menghasilkan korelasi yang lemah dan berpengaruh Signifikan terhadap pencegahan bahaya narkoba. Ini disebabkan karena peran keluarga khususnya orang tua di Jakarta Pusat terlalu sibuk bekerja sehingga kurang memiliki waktu yang cukup untuk memberikan perhatian dan membimbing anak-anak khususnya remaja sehingga remaja merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang akhirnya terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Sedangkan pada variabel masyarakat diperkotaan terlebih Jakarta Pusat kurang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta pola hidup masyarakat yang individualistis amat rentan bagi remaja untuk terjerumus kepada pergaulan yang tidak sehat yaitu penyalahgunaan narkoba.

---

The influences of family, public society and education to the prevention of the dangerous of drug and narcotic in adolscents The background of this research is the increasing of drug abuse in adolscents. Adolscence are the golden moment, critical moment and vulnerable moment. Adolscents in the transition age have been facing many problems in life, there are many negative problems, One of that is drug abuse. Adolscents have many reasons why they do that, it can be from internal and external factors. The internal factors are Individual and family problems meanwhile the external problem is the influence of education and environment whereas the adoscents stay and also the accesible of the drug.

Base on the reality and the big negative impact in the future that happening in social life, all the national elements such as the government, the law offical, education institution, society , family and others such as Non-Government Official (NGO) and self-helped Institution nowadays are doing the prevention through the protection of the dangerous of drug in adolscents.

The main problem on this thesis is ?Do the family, society and education have a big influence to the drug abuse in adolscents?? The aim is to figure out the main cause of the drug abuse in the adolscent?s point of view and the prevention methode that can be implemented to adolscent so they won?t use drug and also to fulfill ASEAN Program ?Free of narcotic year of 2015. This research were using the qualitatif method which the steps are ; the researcher did document?s examination and interview to the drug abuser to develop the reasons and the quantitatif method by distributing questioner forms to the high school students with the average age between 15-20, family, environment and education on territorial Central Jakarta.

The result of this research are two free variables; Family and society variables that had a weak correlation significantly give influence to the prevention of drug. This happened since family role in particular parents in central jakarta dont have enough time to give attention and guidance their children, especially their adolscent, so that the adolscents get less affection and attention that finally make them sink as a drugs abuser. Meanwhile on social variable at urban people, especially in Central jakarta have less concerned to the environment surrounded and individual social ?life pattern is very vulnerable to the adolscents to get in the unhealthy life which is drug abuse."

"Tesis ini membahas kefektifan strategi pelatihan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap di Kampung Bali, Jakarta Pusat. Penelitian ini mengungkap bahwa strategi memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat Kampung Bali mampu meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta mencegah penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini juga berhasil mengungkap kendala-kendala yang dihadapi selama kegiatan pelatihan yaitu: komunikasi, peralatan, dan pengakuan masyarakat akan hasil pelatihan tersebut. Dari hasil pelatihan-pelatihan tersebut terungkap bahwa ada sebagian warga yang mampu mengambil manfaat ekonomi dari keterampilan yang mereka peroleh dan mereka juga berkomitmen untuk terus ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Program pelatihan yang berkelanjutan diperlukan agar tujuan akhir yaitu membebaskan Kampung Bali dari penyalahgunaan narkoba dapat terlaksana.

---

This study discussed the training strategy effectiveness in enhancing community participation towards drug abuse prevention campaign in Kampung Bali. Kamung was formerly known as an area in which drugs are commonly found and resulted in bad images of the area. The study reveals that such strategy is found to be useful in increasing the level of community participation in the prevention campaign. The study has also shown that there are three obstacles identified: communication, equioment and people’s acknowldgement towards the ouput of the training program.

The results of the training also serve as ways for the participants to take economic benefit by utilizing the skills gained from the training. They have also shown their commitment to keep being involved in similar programs in their neighborhood against drug abuse. A sustainable training program is needed to ensure a complete eradication of drug abuse in Kampung Bali."

"Penelitian yang bertujuan untuk melihat efektifitas program ini dilakukan dengan latar belakang tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Program kegiatan ini dilakukan dalam upaya meminimalisir penyebab tak langsung dari tingginya angka kematian ibu, yaitu rendahnya pendidikan, ekonomi lemah, dan rendahnya kesadaran akan kesehatan terutama kesehatan reproduksi. Pendekatan yang digunakan adalah mengupayakan peningkatan kapasitas kepemimpinan, formal dan informal, agar partisipasi masyarakat dalam mendukung penurunan angka kematian ibu dari sebab tak langsung dapat meningkat. Hasilnya, kegiatan ini berhasil mendorong pemimpin desa untuk membuat rencana kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan tiga aspek, yaitu: ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, berbasis potensi lokal.

---

Purpose of this study is to see effectiveness of the program, which done with the background of the high of maternal mortality rate in Indonesia. The program want to reduce indirect causes of maternal mortality rate, they are: low education, low economical income, and low awareness of health, especially health of reproduction. The approach on this study 1vas to increase leadership capacity, formal and non-formal, so that citizen can participate to support reducing indirect causes of maternal mortality rate. The result, this program was able to push village leader to make an action plan to increase the three aspects, they are economic, education, and health, based on local potentiality."

"ABSTRACTPenyerahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur Daerah Otonomnya secara tidak langsung menciptakan peluang terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat daerah. Besarnya jumlah tindak pidana korupsi di daerah yang terungkap membuktikan upaya pencegahan dan pemerantasan korupsi masih belum maksimal dilakukan. Selain para penegak hukum, dibutuhkan peran serta dari masyarakat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Skripsi ini akan membahas mengenai peningkatan efektivitas peran serta masyarakat khususnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan studi atas Bidang Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-empiris dengan dengan kajian penelitian terhadap efektivitas hukum, meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat. dengan tipe penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Mekanisme kerja Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta secara garis besar meliputi 3 tiga aspek, yakni pengaduan, order by governor, dan pembangunan sistem terintegrasi. Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta memaksimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan korupsi dengan cara menerima laporan pengaduan oleh masyarakat, melibatkan masyarakat dalam penindaklanjutan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, serta pemberian penghargaan terhadap peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat, Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta perlu membuat peraturan tentang mekanisme peran serta masyarakat secara rinci, terutama dalam hal laporan pengaduan oleh masyarakat. Peningkatan peran serta masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara menyediakan media informasi seperti website atau aplikasi sejenis untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta. Bidang Pencegahan Korupsi DKI Jakarta hendaknya mempersiapkan sistem yang terintegrasi serta menambah anggota dalam tim bila diperlukan agar mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

---

ABSTRACTThe transfer of authority to the Regional Government to regulate its Autonomous Region indirectly creates opportunity for corruption at the region level. The large amount of corruption in the area revealed, proves that the efforts to prevent and eradicate corruption has not been done to the fullest yet. Aside from the law enforcer, community participation is needed to prevent and fight corruption. This thesis will discuss about increasing the effectiveness of community participation especially in preventing corruption crime by studying the Governor rsquo s Team for Development Acceleration GTDA . The research method used by the author is juridical empirical with research studies on the effectiveness of the law, including knowledge of the community, public awareness and the application of law in society, with descriptive research type. From the results of this study, it is known that the GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta is authorized and responsible to the Governor and Vice Governor. Working Mechanism of GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta highlights 3 three aspects, namely complaint, order by governor, and development of integrated system. The GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta, maximizes community participation in the framework of preventing corruption by receiving reports of complaints by the community, involving the community in the follow up of complaints about alleged corruption acts, and giving awards to community participation. To increase public participation, the GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta needs to make regulation on the mechanism of community participation in detail, especially in the case of reports of complaints by the public. Increasing community participation can also be done by providing information media such as websites or similar applications to facilitate the public to obtain information related to the GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta. Prevention of Corruption DKI Jakarta should prepare an integrated system and additional members in the team if necessary in order to increase public participation in the prevention of criminal acts of corruption."