Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kerugian ekonomi akibat adanya gangguan kesehatan yaog dialami seseorang berdampak terhadap pembiayaan kesehatan pemerintah dao pengeluaran rumah tangga. Dalam periode tahun 2005-2006, jumlah kasus penyakit infeksi akut lain saluran pernafasao atas menempati posisi teratas dalam proporsi sepuluh penyakit terbesar di kota Jambi. Tahun 2005 sebaoyak 108.292 kasus (34,51 %) dao pada tahun 2006 sebaoyak 99.332 (32,75%). Untuk mencapai kesembuhan, seseorang yaog menderita sakit memerlukan tindakan pengobatan. Layaoao pengobatan yang dilakukan terhadap pasien, akao menimbulkao biaya pada provider selaku penyedia jasa layanan dan juga pada pasien yaog memanfaatkan jasa layanan. Biaya yang timbul pada sisi provider maupun pasien masing-masing diklasifikasikan sebagai biaya laogsung (drect cost) dan biaya tak langsung (indirect cost). Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang besarao biaya yaog ditimbulkan akibat sakit (cost of illness) untuk rawat jalao ISPA. Tujuao khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang : karakteristik responden dan pasien rawat jalao ISPA, besaran biaya langsung (direct cost) dan biaya tak langsung (indirect cost) pada sisi provider dan pasien yang melakukao kunjungan berobat untuk mencapai kesembuhan dalam satu periode sakit. Penelitian ini menggunakao desain studi analisis biaya, yaog dilaksanakao di wilayah kerja Puskesmas Simpaog rv Sipin pada bulao Jaouari s/d. Maret 2007, dengao jumlah sampel penelitiao 96 responden. Data yaog digunakao dalam penelitiao ini adalah data sekunder yaog diperoleh dari lokasi penelitiao serta data primer yaog diperoleh dari basil interview kepada responden. Hasil penelitian menunjukkao bahwa jumlah responden terbaoyak berusia kuraog dari atau sama dengao 31 tahun. Sebagiao besar responden berjenis kelamin perempuao dao berstatus sebagai ibu rumah tangga yaog tidak memiliki penghasilao. Berdasarkao jenis kelarnin, pasien terbaoyak adalah laki-laki. Jumlah pasien terbanyak pada kelompok umur 13 - 36 bulao.Untuk mencapai kesembuhan dalam satu periode sakit, 80,21 % dari seluruh pasien masing-masing melakukan 1 kali kunjungan berobat, sisanya 19,79 % masing-masing melakukan 2 kali kunjlUlgan berobat. Jumlah klUljlUlgan berobat dalam satu periode sakit yang dilakukan oleh setiap pasien lUltuk mencapai kesembuhan, sangat berpengaruh terhadap besaran biaya yang menjadi tangglUlgan provider mauplUl biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Semakin banyak jumlah klUljlUlgan berobat yang di1akukan oleh pasien maka akan semakin besar biaya yang timbul pada sisi provider mauplUl pada sisi pasien. Opportunity cost tetap ada pada biaya yang dikeluarkan oleh repondenlpasien dalam memanfaatkan layanan rawat jalan ISPA.Untuk kese1uruhan pasien, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 2.316.259,45 dengan rata-rata Rp 24.127,70. Untuk pasien yang melakukan 1 kali kunjungan berobat, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 1.597.144,85 dengan rata-rata Rp 20.742,14. Untuk pasien yang melakukan 2 kali kunjlUlgan berobat, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 719.114,60 dengan rata-rata Rp 37.848,14.Saran yang dapat disampaikan adalah : Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten serta sarana kesehatan pemerintah yang memberikan layanan pengobatanl perawatan perlu melakukan perhitlUlgan dan analisis biaya secara menyeluruh berdasarkan kegiatan dalam memberikan pelayanan. Puskesmas seyogyanya mempertahankan dan meningkatkan penerapan pola pelayanan pengobatan sesuai standar. Perlu dilakukan pengembangan model perhitlUlgan biaya ini ke dalam bentuk perangkat lunak komputer. Kepada peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian serupa terhadap jenis penyakit lainnya.

---

Economic loss due to health disorder experienced by patient have an impact to governmenthealth financing and household health expenditure. From 2005 to 2006 period, acute respiratory infection disease was in first place of top ten diseases in Jambi City. In 2005 there were 108.292 cases (34,51%) and in 2006 were 99.332 cases (32,75%). The patient needs medical care to recover from the illness. Medical service for patient will incur the cost upon the provider who provides the service and the patient who uses the service. The cost incurred upon both the provider and the patients are classified into direct cost and indirect cost.

The aim of this study was to describe the amount of the cost of illness for acute respiratory infection disease outpatient. The particular objectives were to describe characteristics of the participant and patient of acute respiratory infection disease outpatient, the amount of direct cost and indirect cost upon provider and the patient who performed medical visit to get recovery from the illness period.

This study used cost analysis design, carried out in Simpang IV Sipin Public Health Centre from January to March2007, with 96 participants. Datawere secondary data collected from study area and primary data obtained from interviewed participants.

The findings demonstrated that most patients were less or equal to 31 years old. Majority of them female and housewives. Base on gender the most patients were male. The most patients were in 13 -36 months age group.

To get recovery in one illness period, 80,21% of total patients performed once medical visit, the remaining patients did twice medical visit. The medical visit patient performs in one illness period to get recovery from the illness highly influence the amount of cost upon provider and the patient. The more visits patient has, the higher the cost required upon provider and the patient. Opportunity cost I remains upon the patients expenditures in using acute respiratory infection outpatient services.

For all patients, the total costs upon provider were higher than the total costs uponpatient. Cost of illness for acute respiratory infection out patient was. Rp 2.316.259,45 with Rp 24.127,70 on average. For the patients who did once medical visit, the total costs upon provider were higher than total costs upon patients. Cost of illness foracute respiratory infection out patient were Rp1.597.144,85withRp. 20.742,14 on average. For the patients who did twice medical visit, the total costs upon provider were higher than total costs upon patients. Cost of illness for acute respiratory infection outpatient were Rp 719.114,60 with Rp. 37.848,14 on average.

It is suggested that District Health and government health facilities that provide medical/nursing care are required to calculate and conduct cost analysis as a whole based on activities in providing services. Public Health Centre must maintain and improve medical service pattern application by standard. It is need to develop this cost calculation model into computer software. Further researchers are needed to do the similar study for other diseases."

"Diare akut sarnpai saat ini masih merupakan masalah kesehatan, tidak saja di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Penyakit diare ini masih sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan penderita yang banyak dalam waktu yang singkat. Dalam periode tahun 2005-2006, jumlah kasus penyakit diare di Kabupaten Landak mengalami kenaikan yang cukup tajam. Tahun 2005 sebanyak 4.474 kasus (1 meninggal) dan tahun 2006 naik menjadi 6.210 kasus (2 meninggal). Diare menempati urutan ketiga setelah ISPA dan Malaria dalam proporsi sepuluh penyakit terbesar di Kabupaten Landak. Tingginya kejadian penyakit diare ini menimbulkan kerugian sosial ekonomi dan berdampak pada pembiayaan pemerintah dan masyarakat. Penelitian terhadap kerugian yang dialarni oleh diare pemah dilakukan hanya pada satu sisi saja yaitu pada sisi pasien. Sementara sisi provider belum pemah dilakukan. Biaya yang timbul pada sisi provider maupun pasien masing-masing diklasifikasikan sebagai biaya langsung (drect cost) dan biaya tak langsung (indirect cost). Untuk itu penelitian ini bertujuan secara umum rnemperoleh gambaran tentang besaran biaya yang ditimbulkan akibat sakit (cost of illness) rawat jalan diare. Sedangkan Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik pasien rawat jalan diare, besaran biaya langsung (direct cost) dan biaya tak langsung (indirect cost) pada sisi provider dan pasien yang melakukan kunjungan ke puskesmas dalam satu periode sakit. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan jumlah responden sebanyak 96 orang yang dilaksanakan di wilayah kerja Puskesrnas Ngabang Kalimantan Barat pada buian Maret s/d Mei 2007. Data yang digunakan dalarn penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian serta data primer yang diperoleh dari basil interview kepada pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan pasien ada/ah kelompok umur dewasa 44%, berjenis kelamin laki-laki 54%, tidakibelum bekerja 49%, tidakibelum sekolah 50%, tidak berpenghasilan 56%, jalan kaki ke puskesmas 40%, penanggung biaya puskesrnas berasal dad kantong sendiri 76%, jurnlah hari sembuh 2 hari 54%. Hasil penelitian menunjukkan besar biaya langsung pada provider adalah Rp. 2.292.440,- dengan rata-rata biaya langsung sebesar Rp. 23.879,-. Biaya tidak langsung pada provider sebesar Rp. 75.492,- dengan rata-rata sebesar Rp. 786,-. Total biaya pada provider sebesar Rp. 2.367.933,- dengan rata-rata sebesar Rp. 24.665,-. Biaya langsung pada pasien sebesar Rp. 478.000,- dengan rata-rata sebesar Rp. 4.979,- per pasien. Biaya tidak langsung pada pasien sebesar Rp. 1.090.250,- dengan rata-rata sebesar Rp. 11.356,-. Total biaya pada pasien diare sebesar Rp. 1.568.250,- dengan biaya rata-rata sebesar Rp. 16335,-. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata biaya akibat sakit (cost of illness) yang dikeluarkan baik pada sisi provider maupun sisi pasien untuk pelayanan rawat jalan diare per pasien sebesar Rp. 41.001,-(tidak termasuk opportunity cost). Apabila dilakukan simulasi perhitungan kerugian ekonomi yang menjadi beban pemerintah dan masyarakat akibat sakit diare maka diperoleh angka sebesar Rp. 1,6 IniIyar per tahun, atau 0,3% dari APED (Rp. 435.887.753.163,-), 7% dari anggaran kesehatan plus gaji (Rp. 26.126.133.800,-), 9% dari anggaran kesehatan tanpa gaji (Rp. 18.245.385.200,-). Dikaitkan dengan UMR Landak, maka didapatkan angka kerugian sebesar Rp. 2,5 Myst per tahun. Saran yang dapat disampaikan adalah angka kenigian yang dialarni dapat dijadikan aeuan perencanaan, penyusunan anggaran dan intervensi program penanggulangan diare dengan berorientasi path upaya preventif dan promosi, perlunya dilakukan penghematan biaya pada sisi provider dengan menekan penggunaan obat diare yang tidak rasionil, perlu dilakukan perhitungan biaya secara menyeluruh berdasarkan kegiatan, perlu penyuluhan dan perbatian kepada masyarakat tentang penyakit diare, dan terakhir bagi peneliti selanjutnya dapat melihat seeara bersarnaan pada layanan rawat jalan dan map di rurnah sakit dan puskesmas dengan menghitung opportunity cost.

---

Acute diarrhea at present still becomes health problem, not only in developing countries but also in developed countries. Diarrhea still leads to endemic (KLB) with very huge sufferer in short time. Between 2004-2005, number of diarrhea case in Landak Regency increase quite sharply. There are 4,474 cases (one died) in 2005 and the cases increase to 6,210 (2 died) in 2006. Diarrhea places the third rank after Upper Respiratory Infection (1SPA) and malaria among ten diseases in Landak Regency. The high of diarrhea incident has caused social economic loss and affected the cost for government and people. Research on loss caused by diarrhea was ever conducted but limited on patient side. Meanwhile, research on provider has never been done. Cost resulted from patient as well as provider was respectively classified as direct cost and indirect cost.

Generally, the purpose of this research is to obtain description on the cost of illness for diarrhea outpatients. Meanwhile. particularly, the purpose is to obtain description on characteristics of diarrhea outpatients, direct cost and indirect cost at provider and patient visiting health center in one period of illness.

The research conducted in Puskesmas Ngabang West Kalimantan from March to May 2007 uses cross sectional design with 96 respondents. Secondary data employed in this research come from research location, while the primary data come from interviewing the patient.

The results show that mostly patients are adult (44%). male (54%). unemployment (49%). uneducated (50%), having no income (56%). going to health center on foot (40%). self-utiarant or (76%), and having two-days recovery day (54%). Direct cost for provider is IDR 2,292,440 with direct cost IDR 23,879 on average. Indirect cost for provider is 1DR 75,492 with [DR. 786 on average. Total cost for provider is IDR 2.367,933 with /DR 24,665 on average. Direct cost on patient is [DR 478,000 with DR 4,979 on average per patient. Indirect cost for patient is [DR 1,090,250 with IDR 11,356 on average. Total cost for diarrhea patienzs is [DR 1.568.250 with 1DR 16,335 on average.

The results indicate that thc average cost of illness incurred by both provider and patients for outpatient service of diarrhea per patient is [DR. 41,001 (excluded opportunity cost). If economic loss due to diarrhea borne by government and people was caiculated, the rate is DR 1.6 billion per year or 0.3% of APBD (1DR 435,887,753,163), 7% of health budget phis salary (IDR 26,126,133.800), 9% of health budget without salary (IDR 18,245,385,200) Related to UN1R of Landak. the loss is 1DR 2.5 billion per year.

It is recommended that loss can be used as reference in planning, developing budget. and intervening program diarrhea control orienting to prevention and promotion. It is in need to retrench provider cost by reducing irrational use of diarrhea medicines, calculate cost comprehensively based on activities, educate people and keep them focused on diarrhea. Furthermore,, researcher could instantaneously see the service for outpatient and inpatient in hospital and health center by calculating opportunity cost. "

"Diabetes Mellitus tipe 2 merupakan penyakit kronis yang dalam penatalaksanaan penyakit tersebut memerlukan biaya yang besar karena pengobatan dilakukan secara intensif dan berlangsung terus menerus seumur hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM tipe 2 dan faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya tersebut berdasarkan perspektif RSUD Pasar Rebo pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian analitik deskriptif dengan rancangan penelitian cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan total biaya pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 selama setahun adalah sebesar Rp. 593.839.605, rata-rata biaya per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 di RSUD Pasar pada tahun 2015 adalah Rp 417.131 dan ada hubungan yang signifikan antara rata-rata biaya per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM tipe 2 dengan umur, lama berobat dan jumlah komplikasi. Rata-rata pembayaran BPJS Kesehatan per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 di RSUD Pasar pada tahun 2015 adalah Rp 208.260. Dengan demikian, rata-rata pembayaran BPJS Kesehatan per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 lebih rendah dibandingkan biaya RSUD Pasar Rebo pada tahun 2015.

---

Type 2 Diabetes mellitus is a chronic disease that requires big cost for the intensive treatments carried out through out patients rsquo lives continuously. The aim of this research is to analyze the cost per episode of type 2 DM out patient treatments and the related factors based on RSUD Pasar Rebo perspective in2015. This research is a descriptive analytical study with cross sectional design. The results showed the total cost of type 2 DM out patient treatments for a year isRp. 593.839.605, the average cost per episode of type 2 DM outpatient treatmentsat RSUD Pasar Rebo in 2015 is Rp 417.131 and there is significant correlation between the average cost per episode of type 2 DM outpatient treatments with patients age, the duration of treatment and the number of complications. The average payment BPJS Kesehatan provided for type 2 DM out patient treatments per episode at RSUD Pasar Rebo in 2015 is Rp 208.260. Therefore, the averagepayment BPJS Kesehatan provided for type 2 DM out patient treatments per episode is lower than the cost needed at RSUD Pasar Rebo in 2015."

"Latar Belakang: Prevalansi penyakit periodontitis di Indonesia tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan berbagai penyakit gigi dan mulut lainnya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, prevalansi periodontitis prevalansinya mencapai 74,1% pada tahun 2018. Beban ekonomi dari biaya perawatan periodontitis mencapai hingga 812 milyar rupiah secara global. Negara lain seperti negara Eropa dan Malaysia telah memiliki analisis biaya perawatan periodontitis yang dibutuhkan untuk menanggulangi prevalansi periodontitis. Peneliti tertarik untuk melakukan analisis biaya perawatan periodontitis stage I-IV pada penelitian ini dikarenakan Indonesia sendiri belum memiliki data tersebut. Tujuan: Untuk mendapatkan perkiraan biaya perawatan periodontitis yang dihitung berdasarkan perubahan status periodontal (Indeks Plak (IP), Papillary Bleeding Index (PBI), Indeks Kalkulus (IK)) setelah perawatan. Metode: Dari 210 rekam medik yang diambil dari Klinik Periodonsia RSKGM FKG UI periode April 2020 - Juli 2022, terdapat 64 rekam medik yang dianalisis. Pendekatan deskriptif dan observasional analitik dibuat dan diolah dengan analisis univariat dan bivariat dengan SPSS 26.0. Dilakukan pengambilan data diantaranya adalah biaya perawatan periodontitis dan perubahan skor status periodontal pada variabel IP, PBI, dan IK. Hasil: Biaya perawatan periodontitis stage I-IV berhasil diperoleh, namun biaya perawatan tersebut tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan perubahan variabel IP, PBI, dan IK. Perubahan variabel IP, PBI, dan IK juga tidak memiliki hubungan signifikan dengan jumlah kunjungan. Kesimpulan: Didapatkan analisis biaya perawatan berdasarkan stage I-IV dan sekuens perawatan, serta hasil analisis hubungan antara biaya perawatan dengan perubahan variabel IP, PBI, dan IK dan jumlah kunjungan.

---

Background: The prevalence of periodontitis in Indonesia is relatively higher compared to various other oral and dental diseases. According to data from the Ministry of Health, the prevalence of periodontitis reached 74.1% in 2018. The economic burden of periodontitis treatment globally amounted to 812 billion rupiah. Other countries, such as those in Europe and Malaysia, have conducted cost analyses of periodontitis treatment to solve its prevalence. Authors of this study are interested in conducting a cost analysis of periodontitis treatment stages I-IV in this study since Indonesia itself lacks such data. Objective: To estimate the cost of periodontitis treatment calculated based on changes in periodontal status (Plaque Index (PI), Papillary Bleeding Index (PBI) and Calculus Index (CI)) after treatment and number of visits. Method: Out of 210 medical records collected from the Periodontology Clinic at Dental and Oral Health Hospital (RSKGM) of Dentistry University of Indonesia during the period of April 2020 to July 2022, 64 medical records were analyzed. A descriptive and analytical observational approach was employed and processed using univariate and bivariate analysis with SPSS 26.0. Data collection included the cost of periodontitis treatment and changes in periodontal status scores for the PI, PBI and CI variables. Results: The cost of periodontitis treatment stages I-IV was successfully obtained; however, these treatment costs did not show a significant relationship with changes in variables PI, PBI and CI. Neither that the changes of PI, \PBI and CI showed a significant relationship with number of visits. Conclusion: An analysis of treatment costs based on stages I-IV and treatment sequences was obtained, along with the results of the analysis of the relationship between treatment costs and changes in variables PI, PBI and CI and number of visits."

"Permasalahan tesis ini didasarkan pada banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap organisasi publik, khususnya kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak sesuai dengan standar. Hal tersebut terlihat dari prosedur yang berbelit, tidak transparan, kurang efisien, tidak tepat waktu, dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kepemimpinan kepala kelurahan dan efektivitas organisasi pelayanan publik di Kelurahan Simpang Empat Sipin, Kotamadya Jambi. Datanya dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam kepada sejumlah informan yang mengetahui masalah yang diteliti. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala kelurahan dan efektivitas organisasi pelayanan publik di Kelurahan Simpang Empat Sipin dapat berjalan cukup efektif. Hal itu didasarkan pada komponen kepemimpinan dan efektivitas organisasi pelayanan. Komponen kepemimpinan itu meliputi unsur visi, komitmen, kewibawaan, dan gaya kepemimpinan kepala kelurahan. Dalam hal ini, visi kepala .kelurahan cukup luas, yaitu ia memandang suatu persoalan dalam konstek yang utuh dan menyeluruh. Permasalahan pemerintahan kelurahan tidak dianggap sebagai masalah yang terpisah ada keterkaitannya dengan pemerintahan secara Nasional. Oleh karena itu keberhasilannya mencerminkan keberhasilan pemerintah secara keseluruhan. Kecuali itu, kepala kelurahan juga dapat menampung aspirasi, dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah pembangunan kelurahan. Sementara itu, komitmen kepala kelurahan terhadap organisasi terlihat dari program kerja yang dimusyawarahkan pelaksanaannya selalu dengan perangkat kelurahan lainnya. Kepribadian kepala kelurahan bersifat fleksibel, aspiratif, dan komunikatif. Hal itu, didukung oleh kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat yang tidak tercela sehingga masyarakat percaya bahwa kepala kelurahan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Kehidupan pribadi yang baik tersebut menunjang kewibawaan jabatan dalam organisasi. Gaya kepemimpinannya pun demokratis. Hal itu ditunjukkan dengan kemampuan kepala kelurahan mengayomi, berkomunikasi, dan menempatkan diri di tengah masyarakat dan perangkat kelurahan. Komponen efektivitas organisasi pelayanan publik, meliputi unsur aparatur yang memadai, iklim organisasi yang kondusif, optimasi pencapaian sasaran, dan kepuasan masyarakat yang dilayani. Dalam hal ini, meskipun jumlah aparatur hanya lima belas orang, kelurahan mampu menangani pekerjaan dengan baik. Iklim organisasi kerja di kelurahan juga kondusif. Hal itu terlihat dari cara pengambilan kebijakan organisasi yang didasarkan pada musyawarah dengan mengacu kepada kepentingan bersama, tanpa ada campur tangan pihak luar. Sementara itu optimasi pencapaian sasaran dapat dikatakan cukup berhasil karena partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program kerja pemerintah cukup baik. Hal itu ditunjukkan dengan adanya sumbangan pikiran, keinginan, dan kebutuhan melalui musyawarah pembangunan kelurahan. Masyarakat yang dilayani merasa cukup puas karena pengaduan mengenai kualitas pelayanan yang pernah masyarakat terima dapat ditanggapi oleh kelurahan dengan mengadakan evaluasi dan perbaikan secara bertahap. Kualitas pelayanan yang diberikan pada dasarnya tidak semata ditentukan oleh pihak kelurahan, tetapi ditentukan juga oleh instansi yang terkait. Faktor kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan salah satu penentu organisasi dapat berjalan secara efektif. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian ini. Sejak kepemimpinan Kepala kelurahan Simpang Empat Sipin dijabat oleh Djafar, A.B., pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan cukup efektif. Hal itu karena arahan, bimbingan kepala kelurahan dapat dipatuhi dan diteladani oleh perangkat kelurahan dan masyarakat."

"Meningkatnya biaya kesehatan membuat PT Pelindo II mengubah sistem jaminan pemeliharan kesehatan untuk karyawan, pensiunan dan keluarganya dari sistem _/Zee for service menjadi bentuk asuransi dengan premi tertentu. Untuk itu PT Pelindo II menunjuk Bapel JPKM RSPJ sebagai asuradumya. Setelah berjalan hampir tujuh tahun RS. Pelabuhan Jakarta mengalami dCfiSil yang cukup signifikan. Sejak tahun 2007 Bapel memberlakukan kapitasi untuk PPK I di RS. Pelabuhan Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran utilisasi pelayanan kesehalan dan mengevaluasi biaya obat berdasarkan karakteristik pasien di PPK I hanya dibatasi tentang analisis biaya pelayanan kesehatan berdasarkan karakteristikdi PPK I pada pasien JPKM tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan aclalah metode survey operasional dengan pendekatan kuantitatif dimana populasi adalah pcscrta Bapel JPKM RSP] tahun 2007 dan sampel penelitian adalah peserta yan mcnggunakan PPK I tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan utilisasi PPK I adalah 28,4%. Dari kapitasi tahun 2007 sebesar Rp. 2.2l7_999.700,- terjadi kerugian sebesar 17,8%. Faktor umur, domisili, dan kelas jabatan atau status pegawai memiliki hubungan bermakna terhadap tingginya biaya obat di PPK I, sehingga diperlukan penghematan biaya obat di rawatjalan. RSPJ sebagai penerima kapitasi sebaiknya melakukan review utilisasi terhadap penggunaan biaya kapitasi disemua PPK yang ada.

---

Increasment in health services cost make PT. Pelindo II change their health savety net system from fee for service to insurance form with certain premi for the employees. pensioners and their family. In order to that, PT. Pelindo II chose Bapel J PKM as the provider. Aiier runs almost seven years, RS. Pelabuhan Jakarta had a significant deficit, so in 2007 Bapel applied capitation for PPK I in RS. Pelabuhan Jakarta.

This research aim is to viewed the health services utilization and evaluate the medication cost in which only on analyzing health services cost by the characteristic of patients in PPK I especially JPKM patiens in 2007. Research conducted in operational survey methode with quantitative approach for which the population arc participants of Bapel JPKM RS. Pelabuhan Jakarta in 2007, and the sample of this research are PPK I users in 2007.

Result of this research shows utilization of PPK I is 28,4 percent, and Rp.2.2l7.999.700,- from the capitation in 2007 means 17,8 percent loss. The age factor, place of stay, and employee status has a significant correlation to the increasment of medication cost in PPK I, that is why the medication cost in out- patient unit has to be reduce. According to that. RS. Pelabuhan, as the capitation reception, needs to overview the utilization within users of capitation in all existing PPK in RS. Pelabuhan Jakana."

"Biaya Kesehatan di Indonesia cenderung meningkat yang disebabkan oleh berbagai faktor. diantaranya adalah pola penyakit degeneratif. Orientasi pada pembiayaan kuratif, pembayaran out of pocket secara individual, service yang dilentukan oleh provider. teknologi canggih, perkembangan (sub) spesialisasi ilmu kedokteran, dan tidak lepas juga dari tingkat inflasi.Jika dibandingkan dengan negara - negara tetangga di Asia Tenggara tingkat kesehatan penduduk Indonesia masih relatif rendah. Angka kernatian ibu masih sekitar 390 per 100,000 kelahiran hidup. sementara di Philipina 170, Vietnam 160, Thailand 44 dan Malaysia 39 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dcngan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerinlah ataupun masyarakat untuk kesehatan dan besarnya cakupan asuransi kesehatan.Komplikasi persalinan sangat berpengaruh dengan kematian maternal/perinatal. Kebuluhan akan pelayanan kesehatan bagi seorang wanita akan meningkat dan mencapai puncaknya pada saat kehamilan dan menjelang persalinan. Kelerkaitan nasib ibu dan bayi nienggambarkan suatu kesatuan yang dimulai pada masa kehamilan. persalinan, sampai dengan awal kehidupan pertama bayi sandal mernbutuhkan perhatian yang cukup besar. kejadian komplikasi obstetric terdapat pada sekitar 20% dari seluruh kehainilan, namun yang lerlangani masih kurang dari 10%, yang nmempengaruhi kematian maternal/perinatal adalah: terlambat mengenali bahaya dan mengambil keputusan merujuk, terlambat mencapai fasilitas rujukan, dan terlambat memperoleh fasilitas rujukan yang adekuat. (Litbang Depkes, 2003)Upaya yang perlu dilakukan untuk mengendalikan biaya pelayanan kesehatan adalah peralihan dari bentuk FFS ke bentuk Prospective Payment System (PPS). System pembayaran prospektif makin banyak diterapkan. balk pada pelayanan rawat jalan berupa system pra-upaya yang berbentuk paket maupun pelayanan rawat inap yang menggunakan system pengelompokan penyakit berdasarkan diagnosa terkait.(Diacrpnosis Related group?sl DRG?s). Cost of DRGs alau cost of treatment merupakan keseluruhan biaya mulai dari pasien masuk mclakukan pendaftaran. penegakan diagnosa. pre partus. partus. post partus. puking dan berohal jalan semuanva terangkum dalam suatu alur perawatan atau Integrated Clinical Pathway, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana clinical pathway dan cost of treatment Partus Pervaginam berdasarkan DRGs di RSIA Budiasih tahun 2007.

---

Health expense at Indonesia tending increase because of various factor, amongst those is degeneratif diseased pattern, orientation on kuratif's finances, payment out of pocket individual, service that prescribed by provider. sophisticated technology developing (sub) medical science specialization. and doesn't take down also of inflation rate.In comparison with neighbouring states at healths level South-east Asia. Indonesia still low relative. Mother mortality is still around 390 about 100.000 natal live, while at Philipina 170. Vietnam 160, Thailand 44 and Malaysia 39 about 100.000 natal live. It gets straightforward bearing and also indirect with outgrows it cost that issued by government or society even for health and outgrows it health insurance range.Complication about ascendant with maternal / perinatal's death. Requirement that take care of health for a woman will increase and peaks it upon pregnancy and drawing near about cope. Mothers fated relevance and baby figure an unity that started in by pregnancy term, about copy until with first life startup baby really need sizable attention. obstetric's complication instance exists on vicinity 20% of all pregnancies. but one most handles to be still less than 10%. one that regard death maternal 1 perinatal is: behind schedule recognize danger and taking a decision refers, behind schedule reach reference facility. and slowing to get reference facility that adekuat. ( Litbang Depkes. 2003 )Effort that needs to be done to restrain health care cost is transition of Fee For Service form goes to to form Prospective Payment System (PPS), System is prospektifs payment gets a lot of be applied, well on roads nursed service as system pre effort which gets package form and also nurse service lodge that utilizes system disease agglomeration bases to diagnose relates( Related's diagnosis Group s / DRGs). Cost o/-DRGs or cost of treatment constitute entirely cost begins from input patient do registration. straightening of diagnosa, pre partus. partus. post partus, go home and get street drug every thing to hold in clinical pathway or Integrated Clinical Pathway . To the effect of observational it is subject to be know how clinical pathway and cost of treatment Vaginal delivery bases DRGs at RSIA Rudiasih year 2007."

"Indonesia merupakan negara terbanyak keempat kematian akibat diabetes Mellitus dan penyakit jantung diantara negara-negara Asia Tenggara. Penelitian dengan desain studi cross sectional ini bertujuan untuk mengetahui gambaran biaya akibat sakit serta kualitas hidup pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan penyakit jantung dengan sampel 110 orang di RSUD Dr.M.Yunus Bengkulu. Rata-rata biaya pasien akibat sakit diabetes mellitus tipe 2 dengan penyakit jantung selama setahun adalah Rp. 6.081.572 dimana komposisi biaya langsung adalah (81,54%) dan biaya tidak langsung (18,46%). Proporsi terbesar adalah biaya obat (37,05%). Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya akibat penyakit tersebut adalah Lama Hari Rawat (LHR) dan jenis pekerjaan sedangkan faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien adalah Lama/durasi sakit. Disarankan agar RSUD.dr.M.Yunus Bengkulu menyusun clinical pathway dan formularium rumah sakit. Pemerintah perlu merevisi formularium nasional dengan memperhatikan kondisi lokal dan mengembangkan program peningkatan kualitas hidup pasien.

---

Indonesia is the fourth most deaths due diabetes mellitus and heart disease among south Asia countries. This study with cross-sectional design is aiming to describing the cost of illness and quality of life of patients with type 2 diabetes mellitus with heart disease in dr.M.Yunus public hospital. Number of samples was110 patients. The annual cost of illness due to type 2 diabetes mellitus with heart disease perpatient was Rp. 6,081,572, with direct cost is reached (81.54%) and indirect cost (18.46%). The largest proportion of the cost was drug (37.05%). Factors that affect COI were Length of Stay (LOS) and the type of work, and factor affect quality of life was duration of illness. It is recommended that dr.M.Yunus Public Hospital Bengkulu should prepare clinical pathways and hospital formulary. The central government needs to revise national formulary with considering variability of country situation and develop program to improve quality of DM patient."

"Penelitian ini merupakan studi kasus di salah satu rumah sakit swasta tipe C di Kabupaten Bojonegoro yang bertujuan untuk memperoleh biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 dan perbandingannya dengan tarif Kementerian Kesehatan berdasarkan KMK No.HK.01.07/MENKES/5673/2021 dan No.HK.01.07/MENKES/1112/2022. Biaya satuan yang dihitung untuk 1 pasien COVID-19 selama 1 episode rawat inap, dimulai dari pasien masuk ke IGD COVID-19 sampai pasien keluar rumah sakit, dengan menggunakan metode ABC. Penelitian dilakukan pada berkas klaim rawat inap pasien COVID-19 yang masuk rumah sakit 1 Oktober 2021-28 Februari 2022 dengan kriteria inklusi: berkas klaim yang memiliki resume medis lengkap, pasien yang termasuk dalam kriteria suspek, probable, dan konfirmasi; dengan kriteria eksklusi: pasien rawat inap COVID-19 yang pulang APS dan dirujuk, klaim tidak layak, berkas yang berstatus pending dan dispute per April 2022. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan telaah dokumen, wawancara, serta observasi dan terdiri dari 3 tahap pengumpulan data. Terdapat 57 berkas klaim rawat inap pasien COVID-19 dengan karakteristik sebagai berikut: 54,39% pasien perempuan; dengan usia <60 tahun sebanyak 61,40%; 49,12% pasien sudah pernah menerima 2 kali vaksin COVID-19; pasien yang tidak memiliki komorbid sebanyak 57,89%; dengan 78,95% LOS selama 1-5 hari; 84,21% keluar dari rumah sakit dangan keadaan sembuh; diagnosa U07.1 sebanyak 54,39%; 56,14% termasuk ke dalam kelompok A-4-9-I. Biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 yang terbesar adalah pada diagnosa U07.1;E03.9 (A-4-19-II) senilai Rp 38.916.021,91, diikuti U07.1;E11.9;E88.0 (A-4-19-II) senilai Rp 31.122.007,44, kemudian U07.1;I11.0 (A-4-19-III) senilai Rp 30.558.210,40. Sedangkan biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 yang terkecil adalah pada diagnosa U07.1;G40.9 yaitu senilai Rp 9.467.928,01 yang termasuk ke dalam kelompok diagnosa konfirmasi COVID-19 level 2. Secara keseluruhan komponen biaya terbesar adalah biaya langsung yaitu bervariasi sebesar 85-99% dan biaya tidak langsung yaitu 1-15%. Komponen biaya langsung terbesar berupa biaya logistik (81-90%) yang dipergunakan selama perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit, sedangkan biaya jasa pelayanan sebesar 10-19%. Terdapat selisih positif nilai biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 apabila dibandingkan dengan tarif KMK No.HK.01.07/MENKES/5673/2021. Selisih positif terbesar pada diagnosa U07.1;I64;G81.9 yaitu senilai Rp 59.990.525,65. Selisih positif terkecil yaitu Rp 4.149.364,92 pada diagnosa U07.2 (A-4-18-I). Apabila dibandingkan dengan KMK No.HK.01.07/MENKES/1112/2022 terdapat selisih negatif pada 9 diagnosa ICD-10 dan 11 diagnosa ICD-10 memiliki selisih positif. Selisih negatif terbesar yaitu Rp 22.623.021,91(U07.1;E03.9) dan selisih negatif terkecil yaitu Rp 29.199,24 (U07.1;E11.1).

---

This research is a case study at a type C private hospital in Bojonegoro Regency which aims to obtain unit costs for COVID-19 inpatients and their comparison with the Ministry of Health rate based on KMK No. HK.01.07/MENKES/5673/2021 and No. HK.01.07/MENKES/1112/2022. The unit cost is calculated for 1 COVID-19 patient for 1 inpatient episode, starting from the patient entering the COVID-19 ER until the patient leaves the hospital using the ABC method. The study was conducted on inpatient COVID-19 claim files who entered the hospital from October 1, 2021 to February 28, 2022 with the inclusion criteria: claim files that have a complete medical resume, patients who are included in the criteria for suspect, probable, and confirmed; with the exclusion criteria: COVID-19 inpatients who went home on their own request and were referred, claims that were not feasible, files with pending and disputed status as of April 2022. This research was conducted qualitatively by reviewing documents, interviews, and observations and consisted of 3 stage data collection. There are 57 inpatient COVID-19 claim files with the following characteristics: 54,39% female patients; with age <60 years as much as 61,40%; 49,12% of patients have had 2 COVID-19 vaccines; 57,89% of patients with no comorbidities; with 78,95% LOS for 1-5 days; 84,21% were discharged from the hospital recovering; diagnosis of U07.1 as much as 54,39%; 56,14% belong to the A-4-19-I group. The largest unit cost for COVID-19 inpatients was for diagnoses U07.1;E039 (A-4-19-II) valued at IDR 38.916.021,91, followed by U07.1; E11.9; E88.0 (A-4-19-II) worth IDR 31.122.007,44, then U07.1;I11.0 (A-4-19-III) worth IDR 30.558.210,40. Meanwhile, the smallest unit cost for COVID-19 inpatients is for diagnoses U07.1;G40.9, which is worth IDR 9.467.928,01 which is included in the level 2 group of confirmed COVID-19 diagnoses. Overall, the largest cost components are direct costs, which vary from 85-99% and indirect costs, which are 1-15%. The largest direct cost component is in the form of logistics costs (81-90%) which are used during the treatment of COVID-19 patients, while the service fee is 10-19%. There is a positive difference in the unit cost of COVID-19 inpatients when compared to the KMK rate No.HK.01.07/MENKES/5673/2021. The biggest positive difference was in diagnoses U07.1;I64;G81.9, which was IDR 59.990.525,65. The smallest positive difference is IDR 4.149.364,92 in diagnosis U07.2 (A-4-18-I). When compared with KMK No.HK.01.07/MENKES/1112/2022 there is a negative difference in 9 ICD-10 diagnoses and 11 ICD-10 diagnoses have a positive difference. The largest negative difference was IDR 22.623.021,91 (U07.1;E03.9) and the smallest negative difference was IDR 29.199,24 (U07.1;E11.1)."

"ABSTRAKBiaya pengobatan HIV/AIDS mahal. ODHA mengeluarkan biaya sendiri yang besar untuk membiayai pengobatan. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan OOP pada pasien HIV/AIDS rawat jalan. Penelitian ini merupakan penelitian analitik deskriptif secara retrospektif dengan desain penelitian berupa desain studi potong lintang. Adapun sampel pada penelitian ini, yaitu pasien HIV/AIDS rawat jalan yang diambil secara acak sebesar 144 pasien. Rata-rata pengeluaran per kunjungan pasien sebesar Rp100.763,35 yang terdiri dari jasa dokter Rp41.557,32, administrasi Rp4563,56 dan biaya tes laboratorium sebesar Rp13.833,03. Rata-rata pengeluaran pasien umum dalam setahun sebesar Rp999.755,10 dan pasien jaminan sebesar Rp268.116,50. Ada hubungan secara statistik antara cara pembayaran terhadap Biaya Pengobatan setelah mengontrol variabel status pasien, jumlah infeksi oportunistik, dan jumlah kunjungan (nilai p sebesar 0,0005). Diharapkan pemerintah bisa menjamin penderita HIV/AIDS untuk mendapatkan pengobatan agar bisa terhindar dari kerugian ekonomi.

---

ABSTRACTcost for treatment HIV/AIDS is expensive. PLHIV spent high cost for treatment (out-of-pocket). This research analized cost for treatment in outpatient with HIV/AIDS, used cross sectional design. The sample in this research was 144 outpatient HIV/AIDS in RSKO, taken by simple random sampling. Out-of-Pocket for treatment was Rp 100.763,35/visit consists of physician Rp41.557,31, medical (non-ARV) Rp5, administration Rp4.563,56, and laboratorium test Rp13.833,03. The mean for patient with no insurance Rp999.755,10/year and with insurance Rp268.116,50. There is significant relationship between payment and number of visit to expense (p value 0,0005). Hope government could insure PLHIV for avoiding financial burden."