Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai daerah di Indonesia dalam periode 1947-1949 terlibat dalam perlawanan bersenjata dalam rangka menegakkan kedaulatan Indonesia yang terancam oleh kehadiran Belanda yang berkeinginan menguasai kembali Indonesia. Daerah Malang Selatan menjadi salah satu basis perjuangan sebagai akibat keputusan perjuangan diplomasi dalam bentuk Persetujuan Renville, namun yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana para pejuang dan rakyat menjalankan strategi untuk melawan Belanda, tanpa mengabaikan kebijakan yang digariskan oleh pemerintahan pusat dan Masrkas Besar Komando Djawa (MBKD). Kegiatan penelitian disesuaikan dengan langkah-langkah yang terdapat dalam metode sejarah. Langkah yang dimaksud meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan penyajian. Data yang terkumpul berupa data deskriptif. Sumber data berupa arsip, arsip yang diterbitkan, catatan kenang-kenangan yang tidak diterbitkan, hasil wawancara, surat kabar, majalah dan buku.Agresi Militer Belanda tanggal 21 Juli 1947 membawa perubahan terhadap tatanan politik. Belanda yang menggunakan strategi pendadakan dan pemusnahan (annihililation) menyulitkan posisi tentara Indonesia yang menggunakan sistem Linier mengakibatkan jatuhnya Kota Malang dan sekitarnya. Aparat pemerintahan mengundurkan diri ke daerah Malang Selatan. Jumlah aparat pemerintahan dan rakyat serta tentara yang menuju ke Malang Selatan semakin bertambah setelah disepakatinya Persetujuan Renville yang memisahkan wilayah Republik dengan daerah pendudukan Belanda.Menjelang berakhirnya tahun 1948 MBKD menetapkan pemilihan sistem wehrkreise sebagai upaya melanjutkan perjuangan. Sistem itu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Perintah Siasat Nomor 1 dari MBKD. Wehrkreise hakekatnya adalah upaya memobilisasi rakyat demi kepentingan perjuangan. Mobilisasi dana dan tenaga dilakukan dalam bentuk dukungan yang bervariasi. Kebutuhan logistik gerilyawan diperoleh berkat partisipasi rakyat dalam bentuk sumbangan wajib, sistem maro penggarapan tanah milik negara (PPN) yang terlantar. Partisipasi rakyat dalam perjuangan juga berupa terbentuknya Pasukan Gerilya Desa yang koordinasinya dibawah Komando Militer Karesidenan Malang.Penyempurnaan organisasi perjuangan yang dilakukan secara terus menerus bersamaan dengan upaya pemberdayaan seluruh lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam, mampu meningkatkan operasi gerilya kedaerah pendudukan Belanda. Tekanan seperti itu membawa korban yang besar terhadap Belanda, lebih-lebih ketika dalam waktu yang sama mendapat tekanan diplomatik dari PBB. Perjuangan dalam diplomatik dan militer itu mampu memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Di Malang hal itu ditandai dengan kembalinya Walikota dan Bupati ke Kota Malang."

"Salah satu fungsi utama bank sebagai lembaga keuangan intermediasi adalah menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pemberian pinjaman (kredit). Terkait kegiatan bisnis perkreditan dimaksud, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-undang Perbankan) mensyaratkan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap calondebitur. Salah satu penilaian tersebut adalah terkait jaminan yang diberikan oleh debitur.Perjanjian penanggungan (borgstelling) merupakan salah satu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank. Berdasarkan perjanjian penanggungan tersebut, bank memiliki hak untuk memperoleh pelunasan dari pihak ketiga atas kewajiban debitur manakala debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.Permasalahan kemudian timbul terkait keberlakuan perjanjian penanggungan (borgstelling) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, sejauh manakah penanggungan tersebut memiliki implikasi hukum.Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menarik asas-asas hukum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait perkreditan, jaminan borgtocht dan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dilakukan analisa. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat eksplanatoris evaluatif yaitu bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala serta memberikan penilaian atas kegiatan yang telah dilaksanakan.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan (borgstelling) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, sehingga penanggungan tersebut menjadi batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan (non-executable) atau sia-sia. Sejalan dengan hal tersebut, maka guna melindungi kepentingan bank sebagai kreditur manakala debitur tidak memenuhi kewajibannya, bank dapat menggunakan mekanisme lain diluar mengeksekusi haknya sebagaimana tertuang dalam perjanjian penanggungan (borgstelling).

---

One of the main activity of bank as the financial intermediary institution is given the credit facility for the people. Related to that business credit activity, Law No. 10 of 1998 which is concerning Banking, given a requirement for the bank in doing such credit activity to do the analysis related to the candidate of its debtor. One of the analysis is related to the collateral that given by the debtor to the bank. Guarantee agreement (borgstelling) is one of the collateral that usually given by the debtor to the bank. So, by that kind of collateral, bank has a right to take a granted from the guarantor to fulfill the obligation of the debtor if he can't fulfill his obligation to the bank. The problem then appear related to the guarantee agreement that given by the local government. How far will the local government cover the debtor obligation to the bank based on that guarantee agreement (borgstelling).Research methods used in this thesis is a normative juridical research method, the research by taken the principle of the legislation that related to the law of credit business banking, collateral and local government. This type of research in this thesis uses the type of research that is evaluation explanatory, a study that is intended to explain a phenomenon and giving and evaluation to its phenomenon.From these research it can be be concluded that the guarantee agreement (borgstelling) that given by the local government is not executable. And in the other side, to get the guarantee of the credit that the bank given to the debtor, bank could use other mechanism beside having a guarantee agreement as stated."

"West season represent period of strong blowing wind in southern waters of Malang, East Java Province with maximum speed of wind reaching 31.37 that happened in Februari 2008, while average speed of wind 10.16 knot. During this season wind pattern even also relative more disseminating to all direction compared to other seasons. Westerly wind is dominant at the season. During three next seasons, namely early-year switchover season, east season and year-end switchover season, wind pattern settdly blow from east and south-east directions. Speed of its feeber wind even also than west season, specially at early-year switchover and year-end switchover seasons. East wind is predominating wind puff since April till November with strongest blowing 23.19 knot happened in July and average speed of this wind reach maximum 15.39 knot in August. March become period of calm wind puff with wind blowing disseminating from all direction relatively . Average speed of wind in this month only 5.90 knot and speed of the strongest 12.93 knot only. February - March mark a period of wind gradient strongest and average speeds with maximum and minimum reaching during December 2007 till November 2008."

"Monograf ini berisi uraian tentang bunyi dalam bahasa Indonesia. Berbagai bunyi dalam bahasa Djawa kuno umumnya sama dengan bunyi dalam bahasa Indonesia purba, yang dapat ditunjukkan dengan jalan membandingkan berdasarkan dokumen-dokumen yang turun menurun."