Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang Upaya Pemberdayaan Koperasi Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Masyarakat oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif positivist yang merupakan suatu metode ilmiah yang memberikan tekanan utama pada penjelasan konsep dasar dan dipergunakan sebagai sarana analisis. Peneliti menggunakan teori Isbandi R. Adi yang dapat memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan yang diperlukan agar pemberdayaan dapat menciptakan keberdayaan, sehingga masyarakat khususnya gerakan Koperasi dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta untuk melihat kendala-kendala dalam program pemberdayaan Koperasi. Hasil dari penelitian ini adalah upaya pemberdayaan Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan yang telah mengacu terhadap teori Adi mengenai tahap-tahap proses pemberdayaan sebagai salah satu tugas dan fungsi pemerintah daerah atau pelayan publik yang bertujuan untuk meningkatkan peran Koperasi agar mampu meningkatkan kinerja dan kemandiriannya, sehingga besar harapan dengan pemberdayaan Koperasi ini akan mempunyai dampak yang besar untuk pengembangan ekonomi mayarakat di Kota Tangerang Selatan. Peneliti menemukan hambatan-hambatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya yang sama pada tahap-tahap proses pemberdayaan Koperasi tersebut dengan melihat dari 3 sisi yaitu sisi makro (Pemerintah dan Walikota Kota Tangerang Selatan), sisi meso (Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan) dan sisi mikro (gerakan Koperasi Kota Tangerang Selatan).

---

This thesis discusses Empowerment Cooperative Efforts in the Context of Community Economic Development by the Department of Cooperatives and SMEs South Tangerang Banten Province. This study used quantitative positivist approach, which is a scientific method that gives primary emphasis to the explanation of basic concepts and is used as a means of analysis.

Researchers used the theory Isbandi R. Adi to give an overview of the necessary steps in order to create empowerment empowerment, so the community particularly cooperative movement can participate in development as well as to see the obstacles to empowerment Cooperative.

The results of this study is an effort to empower cooperatives by the Cooperative and SME South Tangerang city that has referred to the theory about the stages Adi empowerment process as one of the duties and functions of a local authority or public servant that aims to enhance the role of cooperatives in order to improve the performance and independence, so much hope to empower Cooperative will have a major impact on the economic development of society in South Tangerang city.

Researchers found obstacles in the planning and implementation of the same in the empowerment process stages such cooperatives with a view from 3 sides, namely the macro (the Government and the Mayor of the City of South Tangerang), the meso (Department of Cooperatives and SMEs South Tangerang city) and the micro (South Tangerang City Cooperative movement)."

"Koperasi menurut esensinya adalah suatu bentuk organisasi sosial-ekonomi yang menjadi simbol sejarah atas semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari kemiskinan, serta untuk merdeka dan mandiri. Salah satu jenis koperasi yang telah digariskan dalam haluan negara untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah pedesaan adalah koperasi unit desa (KUD). Dalam dua dekade terakhir ini, KUD menunjukkan perkembangan relatif cepat. Pada akhir Pelita IV saja telah dilaporkan 1/3 dari populasi KUD telah mandiri menurut kriteria dan penilaian pemerintah. Hanya saja penilaian itu lebih mendasarkan pada pendekatan konfigurasi atau struktur fisik organisasi KUD dengan menggunakan indikator-indikator seperti kwantitas satuan organisasi, jumlah anggota KUD, angka simpanan anggota, modal usaha, volume usaha, sisa hasil usaha, serta ukuran-ukuran sejenisnya. Akan tetapi pendekatan pada proses organisasi, misalkan saja dengan menggunakan indikator-indikator komunikasi organisasi kurang mendapatkan tempat. Pada hal pendekatan ini penting karena unsur manusia, terutama anggotanya, ditempatkan pada posisi sentral dalam penilaian atas kelangsungan hidup dan perkembangan organisasinya. Dalam suatu konsep yang dikembangkan dalam studi-studi, komunikasi organisasi bahwa pola komunikasi manajemen organisasi berhubungan erat dengan iklim organisasi, dan budaya kerja anggotanya. Dalam konsep ini menempatkan pikiran, perasaan, kepentingan, dan pilihan tindakan manusia pendukung organisasi sebagai fokus sentralnya agar dimungkinkan tiap-tiap kegiatan organisasi dapat menjadi bagian dari totalitas hidupnya. Selanjutnya, setiap kegiatan organisasi akan dapat menjadi produk dari realisasi atas konstruksi realitas .yang terbentuk melalui interaksi para anggotanya. Dengan demikian, kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi mendapat pijakan yang lebih kokoh. Studi ini dimaksudkan untuk menganalisis jaringan komunikasi pada KUD dan hubungannya dengan iklim dan budaya kerjanya. Dalam studi ini, hubungan-hubungan komunikasi mengenai budidaya ternak sapi perah dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis jaringan komunikasi. Sedangkan hubungan antara variabel penelitian dianalisis dengan menggunakan tabel silang dan alat-alat analisis statistik yang dinggap absah sesuai dengan sifat datanya. Dalam studi ini, penarikan sampel dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah penarikan satuan organisasi KUD sebagai sampel yang dilakukan dengan teknik stratified sampling. Maksudnya, dari populasi KUD yang memiliki unit Sapi Perah diambil sampelnya berdasarkan strata menurut sejumlah kriteria tertentu. Tahap kedua adalah penarikan responden sampel dari tiap-tiap KUD yang telah ditetapkan dengan menggunakan teknik penarikan sampel Sampling Intact System, yaitu menarik sampel kelompok responden yang didasarkan atas wilayah administratif dan pengelompokan yang berlaku di tiap-tiap KUD yang bersangkutan. Tehnik penarikan ini diterapkan agar memungkinkan dilakukan analisis variabel-variabel jaringan pada setiap analisisnya. Setelah dilakukan analisis data hasil penelitian lapangan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Dari hasil analisis gambar sosiogram jaringan komunikasi menunjukkan adanya perbedaan pola jaringan komunikasi yang nyata pada KUD Kertajaya, KUD Tani Jaya, dan KUD Subur. Letak perbedaan itu terutama terletak pada peran personalia (pengurus dan karyawan) KUD dalam struktur komunikasi, jumlah responden pemencil, dan orientasi hubungan komunikasi. 2. Masing.masing dari ketiga KUD sampel yang mewakili strata berbeda menunjukkan perbedaan pola jaringan komunikasi, iklim organisasi, serta budaya kerjanya secara empiris signifikan. 3. Pola jaringan komunikasi mengenai informasi budidaya sapi perah pada KUD (unit Sapi Perah) ternyata menjadi determinan penting atas karakter iklim organisasi dan budaya kerja dalam budidaya sapi perah para peternak anggotanya. Dimensi jaringan komunikasi itu meliputi variabel-variabel jarak hubungan komunikasi, multipleksiti hubungan komunikasi, keterbukaan jaringan individu, keberhubungan jaringan individu, integrasi jaringan individu, diversiti jaringan individu, jarak hubungan komunikasi individu dengan anggota kliq personalia, serta muitipleksiti hubungan komunikasi individu dengan kliq personalia. Disamping dipengaruhi oleh variabel-variabel jaringan komunikasi, khusus dimensi budaya kerja juga dipengaruhi oleh dimensi budidaya ternak. 4. Sedangkan pola jaringan komunikasi tersebut dipengaruhi oleh dimensi individu peternak dan usaha budidaya ternak. Variabel-variabel dimensi individu yang ternyata berhubungan signifikan meliputi variabel tingkat usia peternak, variabel jenis pekerjaan pokok, dan variabel sumber inisitif berternak. Sedangkan variabel-variabel dimensi usaha budidaya ternak yang ternyata signifikan meliputi tingkatan lama berternak, umur ternak yang dimiliki, dan produksi susu segar yang dihasilkan."

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia FISIP-UI, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut diatas dengan tujuan untuk mengetahui mengapa KUD Sungai Pua kurang berhasil dalam mengembangkan industri konveksi rakyat di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan hambatannya, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang diperlukan dalam meningkatkan upaya KUD Sungai Pua dalam mengembangkan industri konveksi rakyat di Nagari Sungai Pua.Koperasi Unit Desa Sungai Pua ini telah berdiri sejak tahun 1973 di Nagari Sungai Pua ini, namun dalam perkembangannya selama ini KUD Sungai Pua ternyata belum mampu untuk dapat lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha konveksi yang dibuat oleh para anggota KUD Sungai Pua itu sendiri. Terdapat beberapa hal yang didugaldiasumsikan sebagai penghambat dari KUD Sungai Pua dalam pengembangan industri konveksi, yaitu : masih serba terbatasnya sumber daya yang dimiliki dari KUD Sungai Pua yang meliputi masih rendahnya profesionalisme untuk mengembangkan kreatifitas, masih rendahnya tingkat pendidikan pengurus baik formal maupun non formal, keterbatasan modal dalam usaha pengembangan dan pembinaan serta terbatasnya sarana dan prasarana administrasi dan teknis dan juga masih kurangnya bantuan dari pemerintah dan pihak lain dalam pembinaan, kerjasama maupun pengembangan dalam bantuan dana tambahan dana baik itu kepada koperasi sendiri maupun yang langsung kepada pengusaha konveksi.Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, dalam studi ini dilakukan kajian dengan konsep bahwasanya agar koperasi dapat mengembangkan suatu industri kecil maka upaya yang dilakukan hendaknya adalah dengan penanaman jiwa wirausaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pola kemitraan yang saling menguntungkan, perluasan jaringan informasi dan komunikasi serta peningkatan kualitas produk.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pads data primer dan salt-under juga melalui pengkajian literatur, observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan lingkup informan mencakup 1 (satu) orang pengurus koperasi yaitu ketua KUD Sungai Pua, 3 (tiga) orang anggota koperasi yang sekaligus sebagai pengusaha konveksi dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat yang juga sebagai Wali Nagari di Nagari Sungai Pua. Dengan dernikian dari keseluruhan studi ini, didapat suatu data deskriptif yang menjelaskan tentang penyebab masih kurang berkembangnya industri konveksi yang ada di Nagari Sungai Pua melalui KUD Sungai Pua.Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penyebab dari kurang berkembangnya industri konveksi yang ada di Nagari Sungai Pua disebabkan karena KUD Sungai Pua masih belum ada melakukan upaya- upaya yang optimal untuk kemajuan dan berkembangnya industri konveksi rakyat tersebut sebab yang selama ini upaya yang dilakukan KUD Sungai Pua dalam membantu mengembangkan industri konveksi itu hanya dengan memberikan simpan pinjam, pelatihan membuat pola dan menjahit serta membawa basil produksi konveksi pada waktu ada pameran raja.Untuk mengatasi berbagai masalah agar industri konveksi rakyat di Nagari Sungai Pua dapat berkembang, maka KUD Sungai Pua hendaknya dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut :1. Melakukan pembinaan dalam menanamkan prinsip-prisip wirausaha kepada pengusaha konveksi agar dapat memiliki falsafah wirausaha (berfikir kreatif dan berwawasan kompetitif}, sikap wirausaha (penghargaan kualitas dan pemanfaatan peluang usaha), kiat wirausaha (strategi bisnis, pendekatan relasi dan kepercayaan yang berkelanjutan).2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pengusaha konveksi yaitu dengan menambah pelatihan pada manajemen usaha, keuangan dan permodalan serta pemasaran.3. Melakukan upaya pola kemitraan yang saling menguntungkan dengan membantu mendapatkan pola kerjasama modal usaha antara intern anggota, dengan lembaga lain maupun dengan pemerintah serta juga ikut mempromosikan, mempublikasikan ataupun mensosialisasikan dari hasil produksi konveksi yang ada di Nagari Sungai Pua tersebut.4. Membuat suatu upaya agar dapat memperluas jaringan informasi dan komunikasi usaha, sehingga para pengusaha konveksi menjadi mempunyai jangkauan informasi dan komunikasi yangluas dalarn mengembangkan hasil usaha konveksinya.5. Mengupayakan dapat membuat penentuan pads kualitas produk layanan atau barang, seperti dalam penentuan standarisasi produk balk itu kualitas, kuantitas maupun kemasannya dan juga dalam menentukan ketepatan penyediaan produk mulai dari promosi, distribusi ataupun purna layan."

"ABSTRAKDewasa ini, perkembangan perekonomian Indonesia memasuki era globalisasidengan persaingan yang menitikberatkan pada invididualisme dan peningkatanmodal tanpa mengenal batas, sehingga berdampak pada ruang gerak terbatas bagikoperasi. Kegiatan ini menuntut pelaku usaha kecil seperti koperasi dapatmenyusun strategi yang tepat untuk mempertahankan eksistensinya. Tumbuh danberkembangnya koperasi, tidak akan terlepas dari peran pemerintah sebagai pihakyang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap kepada koperasi.Dengan adanya peran dari pemerintah, diharapkan dapat membantu mengatasipermasalahan yang dihadapi oleh koperasi, sehingga koperasi dapat meningkatkaneksistensinya dalam perekonomian nasional. Penelitian ini bersifat yuridisempiris, melalui wawancara kepada responden dan studi dokumen untuk dapatmemberikan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACTNowadays, the development of Indonesia?s economy has entered the globalizationera with competition that emphasizes on individualism and capital increasewithout limitation, hence affecting the room for movement which becomeslimited for cooperatives. The activities currently demand small business enactorssuch as cooperative to form a strong strategy to be able to survive. The growthand development of the cooperative cannot be separated from the government?srole as the party who has the obligation to founding the cooperatives. With therole of the government, it is hoped that it could help overcome problems faced bycooperatives, hence the cooperatives can increase its existence in the nationaleconomy. This research is juridical empirical, using interview towardsrespondents and document study to be able to give a depiction towards the issuesresearched."

"Berbagai program diciptakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satunya adalah Program Bantuan Kesejahteraan Sosial, melalui KUBE. KUBE yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial didasarkan konsep Pembangunan Masyarakat yang pada dasarnya merupakan proses perubahan yang disengaja dan terarah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan mengutamakan pendayagunaan potensi dan sumber-sumber setempat dengan penuh kreativitas, inisiatif dan partisipatif. Perlombaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja KOBE agar lebih kreatif dan partisipasitif dalam pembangunan masyarakat, melalui kompetisi yang pada akhirnya diberikan penghargaan (hadiah). Efektivitas perlombaan akan terlihat setelah menyandang predikat terbaik. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian tentang dampak sistem lomba terhadap kinerja KUBE dengan cara membandingkan -kondisi sebelum dan sesudah meraih predikat terbaik.Sehubungan dengan itu, tujuan penelitian untuk mengetahui (1) penyelenggaraan perlombaan KUBE, (2) kondisi KUBE Gadog sebelum menyandang predikat terbaik dan (3) kondisi KUBE Gadog sesudah menyandang predikat terbaik, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dengan alat ukur berupa pedoman wawancara berstruktur, obeservasi dan studi dokumentasi. KUBE Gadog peraih predikat terbaik tingkat Propinsi Jawa Barat, pada dasarnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan anggotanya, namun dalam perkembangan selanjutnya mengalami banyak hambatan. Kegiatan semakin menurun baik frekuensi maupun sasarannya, dan tidak berkembangnya jumlah anggota KUBE setelah meraih predikat terbaik. Oleh sebab itu dampak penyelenggaraan lomba tidak dapat meningkatkan kinerja KUBE. Hal ini diduga disebabkan oleh kelemahan penyelenggaraan lomba dan pendekatan yang dilakukan para agen pelaksana perubahan dalam mengubah sikap warga masyarakat. Penyelenggaraan lomba, membutuhkan tenaga profesional, bukan tenaga yang diangkat karena jabatan, sehingga kurang dapat merumuskan kriteria atau alat ukur yang valid dan reliabel, serta diduga terdapat bias dalam pengumpulan dan pengolahan data, yang pada gilirannya tidak dapat menghasilkan gambaran keberhasilan KUBE yang sesungguhnyaDisamping itu adanya tanggapan yang berlebihan dari KUBE Gadog dalam mengikuti perlombaan yang lebih menitikberatkan untuk memperoleh hadiah/ penghargaan, tanpa disertai kesadaran masyarakat akan pentingnya KUBE dalam pembangunan masyarakat, khususnya pengentasan penyandang masalah kemiskinan. Disisi lain, para agen pelaksana perubahan dalam mengadakan pendekatan dengan masyarakat cenderung menggunakan pendekatan direktif, tanpa melihat perubahan kernampuan dan kemauan anggota KUBE dalam melakukan suatu program atau kegiatan, sehingga menjadi pasif dan menimbulkan ketergantungan terhadap pihak luar. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan konsep pembangunan masyarakat, keberhasilan KUBE Gadog sebatas pada program, yang menitikberatkan pencapaian tujuan yakni memberikan bantuan kepada penyandang masalah kemiskinan karena KUBE merupakan bagian dad kebijakan pembangunan nasional.Agar KUBE dapat berkembang lebih lanjut dalam rangka pengentasan kemiskinan disarankan pelaksanaannya didasarkan prinsip-prinsip, pendekatan dan proses pembangunan masyarakat, khususnya dalam manegemen pengguliran bantuan dan peningkatan pembinaan lanjutan. Dan jika menyelenggarakan perlombaan untuk merangsang motivasi KOBE agar lebih baik kinerjanya, perlu menyempurnakan perlombaan dengan melibatkan tenaga-tenaga yang profesional."

"Koperasi Dana Mandiri menjalankan usahanya melalui kegiatan simpan pinjam. Penghimpunan dana yang dilakukan Koperasi Dana Mandiri dilakukan dengan cara mengiming-imingi calon nasabah dengan pemberian imbalan yang dianggap cukup tinggi. Namun pada Tahun 2015 Koperasi Dana Mandiri digugat ke pengadilan karena tidak dapat mengembalikan simpanan para anggotanya. Kebebasan koperasi dalam menentukan kebijakannya adalah satu keunggulan dari suatu koperasi. Pada contoh kebijakan yang ditetapkan secara bebas adalah pemberian imbalan atas simpanan yang ditentukan melalui keputusan rapat anggota. Pemberian imbalan berupa bunga ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.2 Tahun 2017. Imbalan jasa yang cukup besar tentunya akan menarik masyarakat untuk mengelola uangnya pada Koperasi Simpan pinjam. Namun pemberian bunga tersebut akan menjadi masalah ketika suatu koperasi tidak bisa  mengembalikan simpanan anggotanya tersebut. Maka terciptalah suatu pokok permasalahan tentang pengaturan rapat anggota koperasi dan mekanisme mengenai pemberian bunga simpanan kepada anggota koperasi serta pemberian bunga pada koperasi dana mandiri dan apakah diperlukan aturan tambahan yang mengatur tentang pemberian bunga tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemberian imbalan atas jasa tersebut dilakukan berdasarkan rapat anggota yang ketentuannya mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah, selanjutnya pemberian bunga yang dilakukan oleh koperasi dana mandiri merupakan keputusan indivindu bukan keputusan rapat anggota dan menjawab bila tidak diperlukan pengaturan khusus mengenai pemberian Batasan atas imbalan anggota koperasi karena semua didasarkan rapat anggota dan itulah yang menjadikan koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya.

---

Koperasi Dana Mandiri runs its business through savings and loan activities. Funds collected by the Dana Mandiri Cooperative are carried out by lure potential customers with rewards that are considered high enough. But in 2015 the Dana Mandiri Cooperative was sued in court for not being able to return the deposits of its members. The freedom of cooperatives in determining their policies is one advantage of a cooperative. In the example of a policy that is freely determined is the provision of benefits for deposits determined through the decision of a meeting of members. The provision of rewards in the form of interest is regulated in the Minister of Cooperatives and SMEs Regulation No.2 of 2017 The benefits of services that are quite large will certainly attract the public to manage their money in the Savings and Loan Cooperative. But the giving of interest will be a problem when a cooperative cannot return the savings of its members. Then a main issue was created regarding the arrangement of cooperative member meetings and the mechanism for providing deposit interest to cooperative members and giving interest to independent fund cooperatives and whether additional rules were needed to regulate the interest. This writing uses normative legal research methods. The results of this study found that the provision of compensation for these services is based on meeting members whose provisions refer to the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulations, then the interest made by independent fund cooperatives is indivindu decisions rather than decisions of member meetings and answers if no special arrangements are needed granting limits on compensation for cooperative members because all are based on members' meetings and that is what makes cooperatives different from other business entities."

"ABSTRACTKeberadaan koperasi dipertanyakan terkait dengan menjamurnya bisnis digital. Hal tersebut menunjukan bahwa industri digital di Indonesia sangat berpotensi menjadi pilar bagi pertumbuhan ekonomi di era milenial ini, sehingga koperasi perlu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Pada tahun 2016, Koperasi Digital Indonesia Mandiri hadir memperkenalkan diri sebagai Koperasi Digital pertama di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang keanggotaan, bentuk simpanan, dan mekanisme rapat anggota pada perkoperasian dan menganalisis penerapan ketentuan tentang keanggotaan, bentuk simpanan, dan mekanisme rapat anggota di Koperasi Digital Indonesia Mandiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengaturan mengenai keanggotaan, bentuk simpanan dan rapat anggota koperasi diatur dalam beberapa pasal dalam UU Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Selain itu, UU Perkoperasian yang sudah berlaku lebih dari dua puluh lima tahun sudah tidak dapat menampung kegiatan perkoperasian di masa sekarang dan terdapat aspek-aspek dalam KDIM yang tidak diatur secara jelas seperti perekrutan anggota secara online, akun virtual, simpanan khusus, dan rapat anggota dengan media elektronik. Oleh karena itu pemerintah perlu mengkaji ulang pengaturan perkoperasian di Indonesia dan membuat pengaturan untuk menampung ketentuan yang masih belum jelas pengaturannya agar terciptanya kepastian hukum .

---

ABSTRACTThe existence of cooperatives is questioned related to the development of digital businesses. This shows that the digital industry in Indonesia has the potential to become a pillar of economic growth in this era, so it needs to adapt with these developments. In 2016, Koperasi Digital Indonesia Mandiri introduced itself as the first Digital Cooperative in Indonesia. Therefore this study aims to identify the regulation for membership, forms of savings, and mechanism for meeting members on cooperatives and analyzing the application of provisions regarding membership, forms of savings, and meeting mechanism of members at Koperasi Digital Indonesia Mandiri based on Indonesian Cooperatives Law. The type of research is normative juridical. This research shows that the regulation regarding membership, forms of savings, and meetings of cooperative members are regulated in several articles in the Indonesian Cooperative Law and Ministry of Cooperatives and SMEs Regulations. In addition, the Indonesian Cooperative Law which has been in effect for more than twenty-five years has not been able to accommodate cooperative activities in the present and there are clearly unregulated aspects in KDIM such as online member recruitment, virtual accounts, special savings and meetings member with electronic media. Therefore the government needs to review the Cooperative Law and issue a regulation to accommodate provisions that are still unclear in order to create legal certaity."

"Rendahnya kemampuan UMKM untuk megakses modal merupakan masalah klasik yang terkait langsung dengan ketidaksesuaian orientasi, model operasional dan pola hubungan antara usaha mikro dan kecil dengan lembaga perkreditan formal terutama perbankan. Berbeda dengan lembaga perkreditan formal lainnya, koperasi yang berorientasi kemanfaatan bagi anggota memiliki hubungan yang bersifat dimensional dengan kehidupan anggotanya. Namun demikian realita menunjukkan peran koperasi di sektor keuangan hanya 6,87%. Beberapa masalah yang dihadapi diantaranya yaitu ketidakmampuan mengembangkan modal, kelemahan sistem manajemen dan belum diterapkannya asas dan prinsip dasar koperasi secara benar. Solusi yang disarankan adalah: 1) membangun lembaga penjamin simpanan koperasi simpan pinjam; 2) reformulasi model simpan pinjam koperasi dengan menghilangkan komponen tingkat bunga dalam penyusunan model dan memasukkan komponen lainnya yang lebih strategis; 3) Mengarahkan sistem manajemen pelaksanaan kegiatan simpan pada hubungan multidimensional antara koperasi dengan anggotanya; 4) Merubah sistem administrasi yang ala perbankan sulit dengan menyusun sistem administrasi sederhana dan merekrut karyawan dari internal anggota dan; 5) mamempukan karyawan koperasi untuk menjelaskan apa yang tidak dimengerti oleh anggota yang berkaitan dengan pola pengeluaran dan penyimpanan mereka."