Hasil Pencarian

Ditemukan 124283 dokumen yang sesuai dengan query

BUMN indonesia: isu, kebijakan, dan strategi

Jakarta: Kelompok Gramedia, 2005

650 BAD

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Gunarto Suhardi

Revitalisasi BUMN

Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007

346.06 GUN r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Agus S. Riyanto

PKBL : Ragam dema sosial BUMN

Jakarta: Banana Publiser, 2011

658.408 AGU p

Buku Teks SO Universitas Indonesia Library

Sandra Anggita

Kepastian hukum status kekayaan negara pada Bank BUMN studi putusan mahkamah konstitusi nomor 77 puu ix 2011 = Legal certainty on the status of the nation s wealth on state owned bank analysis of the constitutional court rulling number 77 puu ix 2011 / Sandra Anggita

"ABSTRAK

Tesis ini membahas apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011

yang menyatakan bahwa Piutang Bank BUMN bukan Piutang Negara, telah

memberikan kepastian atas status hukum kekayaan negara pada Bank BUMN dan

apakah dengan terbitnya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, konsep keuangan

negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara masih berlaku pada BUMN Persero. Penelitian yang menggunakan

metode yuridis normative ini mengungkapkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 77/PUU-IX/2011 telah memberikan kepastian atas status hukum kekayaan

negara yang dipisahkan pada Bank BUMN dan dengan adanya Putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut, maka konsep keuangan negara berdasarkan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara tidak berlaku pada BUMN

Persero.

ABSTRACT

The thesis examines wheter the Constitutional Court Ruling No. 77/PUU-IX/2011

which states that the state-owned bank receivables is not the state-receivables

provides certainty on the legal status of state assets in state owned bank; and wheter

the concept of state finances as set out in the Law Number 17 Year 2003 regarding

State Finance still applies to state owned enterprise limited. By applying the

normative legal research approach, this thesis reveals that the Constitutional Court

Ruling No. 77/PUU-IX/2011 provides certainty on the legal status of state assets in

state-owned banks because the assets has been separated from the state finances; and

that state finances concept as set out in Law No. 17 Year 2003 regarding State

Finance does not apply to state owned enterprise limited."

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42017

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ashar Maulana Religia

Tanggung jawab direksi dalam hal terjadi kerugian perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan = Responsibilities of the board of directors in the consequences of limited company damages which the capital comes from separate wealth

"Direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi selalu dihadapkan dalam pengambilan keputusan bisnis, keputusan bisnis tersebut dapat berakibat pada timbulya kerugian pada perseroan. Penulisan ini akan memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab direksi pada PT, kedudukan keuangan negara yang dipisahkan dalam BUMN dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Direksi dapat dibebaskan dari kerugian perseroan dengan penerapan business judgment rule. Mengenai kedudukan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dengan tindak pidana korupsi juga akan dibahas dalam penulisan ini. Karena saling terkaitnya antara penerapan business judgment, kedudukan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dan tindak pidana korupsi dengan tanggung jawab direksi BUMN yang berbentuk PT. Penulisan ini akan dilakukan dengan contoh kasus yang terjadi di BUMN khususnya pada PT. Bank Mandiri (Persero). Sehingga akan terdapat ketentuan mengenai perlindungan direksi melalui penerapan business judgment rule juga kedudukan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN serta kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

The Board of Directors is responsible for managing the company both inside and outside the court. Directors are always faced with making business decisions, these business decisions can result in losses to the company. This writing will provide an explanation of the responsibilities of directors at the PT, the states financial position separated in SOEs and their relation to corruption. Directors can be freed from the companys losses by applying a business judgment rule. Regarding the position of the state finances separated from SOEs with corrupt acts will also be discussed in this paper. Because of the interrelationship between the application of the business judgment rule, the position of the state finances separated from BUMN and corruption with the responsibility of BUMN directors in the form of PT. This writing will be done with examples of cases that occur in SOEs, especially at PT. Bank Mandiri (Persero). So that there will be provisions regarding the protection of directors through the application of business judgment rules as well as the states financial position which is separated from SOEs and its relation to corruption."

2020

T54562

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ishak Rafick

BUMN expose: menugak pengelolaan aset negara senilai 2.000 triliun lebih

Jakarta : Ufuk Press, 2010

336.88 I 388 b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Steiner, George Albert, 1912-

Kebijakan dan strategi manajemen

Jakarta: Erlangga, 1997

658.4 STE m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Analisa penilaian efisiensi dan produktivitas BUMN dengan menggunakan pendekatan konsep income nilai tambah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1993

S18251

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dwi Ary Purnomo

Sudut pandang hukum tentang kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan = State owned enterprise wealth as a separated state wealth based on law point of view

"Tesis ini membahas mengenai sudut pandang hukum terhadap kekayaan BUMN sebagai Kekayaan Negara dipisahkan. BUMN sebagai Badan Hukum tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Namun terdapat ketidakpastian hukum yang ditemukan dalam ketentuan Undang-undang nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 (g) bahwa Kekayaan negara/kekayaan daerah adalah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, sementara ketentuan Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 1 secara tegas disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Tidak terbatasnya keuangan Negara dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut di atas mengeliminisasi semangat entrepreneurship jajaran manajemen BUMN dan berimplikasi pada kurang optimalnya BUMN didalam mewujudkan maksud dan tujuan pendiriannya.

Kurangnya koordinasi dan pemahaman yang baik pada penyusunan peraturan perundangundangan dalam menerjemahkan pengertian dan batasan keuangan Negara, menyebabkan tidak sinkronnya peraturan perundangan-undangan yang diberlakukan dengan fakta yang ada berlaku dilapangan. Dibutuhkan segera penyelarasan dan perbaikan uundang-undang yang mengatur tentang keuangan Negara agar dapat mendudukan fungsi hukum pada posisi ideal yang sebenarnya mengingat suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan dipelihara oleh Negara yang bersifat mengikat dan ada sangsi tegas bagi setiap orang atau pihak yang melanggarnya.

This theses briefly reviews State Owned Enterprise (SOE) as a separated state wealth in Law point of view. The theses explores the conditions of Indonesian SOE status, in which as a corporation, SOE has to comply with all related state?s laws and regulations. However, in some conditions, there is uncertainty in law body itself in delivering SOE's code of conduct particularly on those related to regulation of state wealth arrangement. This theses uses Law No. 17/2003 article 2 (g) as a case, where in this regulation is mentioned that state/local government wealth refers to wealth that is managed by the government itself or other parties consists of money, securities, state accounts, goods, and other rights based on price measurement, including separated wealth in SOEs. Meanwhile, the Law No. 19/2003 mentions that SOE is a corporation with its entire or partial capital is owned by the government, through direct allocation from state's separated wealth. In turns, this jurisdictions uncertainty will lead to SOEs profit loss.

Unlimited government finance scope as mentioned in Law No. 17/2003 may discourage self entrepreneurship within SOEs managerial layers and in turn will influence the organization performance in achieving its goals and objectives. Insufficient coordination and comprehensive understanding of laws and regulations arrangement including interpretation and decision about financial limitation in this context, might create barrier to the synchronization process between stipulated laws and the real situation and condition faced by the government and SOEs. Further harmonization and correction effort in laws and regulation related to government finance management are needed in order to put the ideal function of laws and regulation themselves in a state, to achieve law supremacy."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28187

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Prasetyo Bayu Murty

Kebijakan sinergi BUMN dalam perspektif kebijakan dan ekonomi persaingan usaha: studi kasus perusahaan terfilih BUMN di Industri Jasa Informasi = policiessynergy in the perspective of economic policy and competition: a case study in the SOE in information services industry

"[ABSTRAK

Dalam menghadapi perekonomian yang semakin global, Pemerintah

menginginkan BUMN-BUMN memiliki daya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang mendorong terjadinya sinergi di antara BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Terafiliasi BUMN. Kebijakan untuk mendorong terjadinya Sinergi BUMN tersebut, saat ini diterapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-15/MBU/2012. Sinergi yang dimaksud dalam peraturan tersebut pada dasarnya adalah dorongan untuk saling melakukan penunjukan langsung di antara BUMN, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasinya. Terhadap hal tersebut, KPPU menilai Kebijakan Sinergi BUMN bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang utamanya tercermin dalam putusan dan saran atas perkara nomor 07/KPPU-I/2013.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perspektif kebijakan dan ekonomi persaingan usaha terhadap Kebijakan Sinergi BUMN. Guna menjawab hal tersebut, penelitian ini akan melakukan analisis dengan menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif dengan pembatasan studi pada industri jasa teknologi informasi. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode penelitian non-doctrinal legal research, sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan cara melakukan perhitungan konsentrasi industri. Dari analisis kualitatif yang dilakukan, dapatlah disimpulkan bahwa secara material Kebijakan Sinergi BUMN memiliki beberapa kekurangan yang dapat berdampak terhadap kompetisi ataupun efisiensi. Kendati demikian, oleh karena secara legal formal Kebijakan Sinergi BUMN tetap dapat dilakukan maka diperlukan beberapa perbaikan dalam aturan pelaksanaannya sehingga Kebijakan Sinergi BUMN menjadi tidak

berpotensi merugikan persaingan secara luas. Adapun dari pengolahan data kuantitatif yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pada industri jasa teknologi informasi khususnya pasar data center services, Kebijakan Sinergi BUMN dapat berpotensi membatasi persaingan. Hal tersebut terlihat dari angka pertumbuhan kinerja pelaku usaha pesaing, meningkatnya penguasaan pasar dan rendahnya efisiensi Perusahaan Terafiliasi BUMN.

ABSTRACT

In the face of an increasing global economy, Government wants State-Owned Enterprises (SOE) to be more competitive. In order to realize that goal, Government made an effort by issuing policies that foster synergy among SOEs, its Subsidiaries, and Affiliated Companies of the SOE. Currently, policy to encourage business synergy between SOEs is implemented by the Government through SOE?s Minister Regulations No. Per-15 / MBU / 2012. Synergy that stipulated in the minister regulations is basically to permit and encourage procurement with direct appointment method among SOEs, its subsidiaries, and

Affiliated Companies of the SOE. On the contrary, the Antitrust Commission considers such kind of policy is against to the principles of competition. Such consideration was mainly reflected in the Commision verdicts and suggestion on case number 07 / KPPU-I / 2013.

This research was conducted to determine how the perspective of antitrust economic and policy towards synergy of the SOEs. To answer this, this research performed analysis using quantitative and qualitative data. Such data is limited to the information technology services industry. Qualitative data was analyzed by using non-doctrinal legal research method, while quantitative data was analyzed

by calculating industry concentration. From the qualitative analysis carried out, it can be concluded that the SOE? Synergy Policy contains some risks that can influence competition and efficiency. However, because SOE? Synergy Policy

still can be legally implemented, some policy-improvements are needed to ensure

that implementation of the policy will not harm competition. From the

quantitative data processed, it can be known that competition in information

technology services industry in particular market of data center services is

potentially damaged by the SOE? Synergy Policy. This is evident from the

performance of the competitors as well as market share and efficiency of

Affiliated Companies of the SOE.;In the face of an increasing global economy, Government wants State-Owned

Enterprises (SOE) to be more competitive. In order to realize that goal,

Government made an effort by issuing policies that foster synergy among SOEs,

its Subsidiaries, and Affiliated Companies of the SOE. Currently, policy to

encourage business synergy between SOEs is implemented by the Government

through SOE?s Minister Regulations No. Per-15 / MBU / 2012. Synergy that

stipulated in the minister regulations is basically to permit and encourage

procurement with direct appointment method among SOEs, its subsidiaries, and

Affiliated Companies of the SOE. On the contrary, the Antitrust-Commission

considers such kind of policy is against to the principles of competition. Such

consideration was mainly reflected in the Commision?s verdicts and suggestion on

case number 07 / KPPU-I / 2013.

This research was conducted to determine how the perspective of antitrust

economic and policy towards synergy of the SOEs. To answer this, this research

performed analysis using quantitative and qualitative data. Such data is limited to

the information technology services industry. Qualitative data was analyzed by

using non-doctrinal legal research method, while quantitative data was analyzed

by calculating industry concentration. From the qualitative analysis carried out, it

can be concluded that the SOE? Synergy Policy contains some risks that can

influence competition and efficiency. However, because SOE? Synergy Policy