Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mekanisme penanganan pelanggaran pidana, administrasi dan kode etik penyelenggarapemilu dalam Pemilu Kepala Daerah tidak memiliki pengaturan yang jelas dalamUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, baik mengenai pelanggaran itu sendiri, mekanismepenyelesaiannya, dan berbagai pengaturan lainnya. Dalam pelaksanaan Pemilu kepaladaerah ini juga banyak pelanggaran-pelanggaran seperti halnya dalam penyelenggaraanPemilu kepala daerah tahun 2010 yang dilaksanakan di sebanyak 244 Daerah baik ituProvinsi dan Kabupaten/Kota ditemukan sebesar 1179 pelanggaran administrasi, 572pelanggaran pidana, dan 35 rekomendasi kode etik dari Bawaslu. Hal yang serupaadalah bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu kepala daerah tahun 2010 yangdilaksanakan di sebanyak 244 daerah tersebut, Mahkamah Konstitusi selama tahun 2010menerima permohonan perkara perselisihan hasil Pemilu kepala daerah sebanyak 230permohonan. Banyakanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilukadasebagaimana data tersebut semakin menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah di Indonesia pada saat ini masih jauh dari rasa keadilan karenapenuh dengan berbagai bentuk pelanggaran baik itu administratif, pidana maupun kodeetik. Lembaga peradilan hadir untuk menangani pelanggaran-pelangaran Pemilu kepaladaerah berdasarkan kesadaran bahwa pelaksanaan Pemilu tersebut tidak dengansendirinya menjamin peningkatan kualitas negara hukum dan demokrasi tanpamelakukan evaluasi dan perbaik terhadap mekanisme dan sistem Pemilu Kepala Daerahtersebut. Dalam konteks pemilukada sebagai sebuah pelaksanaan negara hukum, makaseluruh pelaksanaan pemilukada harus dimaknai juga sebagai bagian dari penguatansebuah sistem hukum. Namun yang menjadi kendala hingga saat ini adalah PemiluKepala Daerah yang hampir selalu bermasalah tidak diimbangi dengan lembagaperadilan yang dapat secera efektif menyelesaikan segala permasalahan, dikarenakanlembaga peradilan yang ditugaskan dalam undang-undang untuk menyelesaikanpersoalan Pemilu Kepala Daerah adalah lembaga peradilan biasa bukan lembagaperadilan khusus. Sehingga penyelesaian pelanggaran berlarut-larut dan kepastianhukum tidak terjamin. Sehingga pelaksanaan Pemilu kepala daerah masih sulit dalammewujudkan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan menghasilkan pemimpin yangberkualitas.

---

The mechanism of handling criminal offences, the Administration and the organizers of

the election code of conduct in The Direct Election of District Head does not have a

setting that is clear in Law Number 32 of 2004 about Regional Governments as

amended several times, the last by Act No. 12 of 2008 about the second amendment in

the Law Number 32 of 2004 concerning Regional Governments, both regarding the

violation itself, settlement mechanisms, and various other settings. In the

implementation of The Direct Election of District Head as well as many violations as

well as in organizing regional head Election in 2010 were held in as many as 244

Regional both province and Kabupaten/Kota found of 1179, 572 administrative

violations a criminal offense, and 35 recommendations code of ethics from Bawaslu.

A similar thing is that in the conduct of The Direct Election of District Head in 2010

were held in as many as 244 of the area, the Constitutional Court during the year 2010

receiving the petition for lawsuit disputes election results head area as much as 230

petition. Banyakanya violations that occur in the data as pemilukada increasingly

confirms that the Election Officer and Deputy Head of the region in Indonesia at the

moment still far from a sense of Justice because it is filled with various forms of

violation of the administrative, criminal and code of ethics. The judiciary is present to

handle infringement infringement-Election districts based on the realization that the

implementation of such Elections does not by itself guarantee improved quality of legal

State and democracy without doing evaluation and perbaik of mechanism and system of

The Direct Election of District Head. In the context of the implementation of the State

as a The Direct Election of District Head law, then the implementation must also The

Direct Election of District Head is meant as part of a strengthening of the legal system.

But the obstacles to date was Election regional Head is almost always in trouble are not

offset by the judiciary that can effectively resolve any secera problems, since the

judiciary is assigned in legislation to resolve the question of the election of the head of

The regular judiciary is not the Election Court. So the resolution of protracted violation

and legal certainty is not guaranteed. So the implementation of The Direct Election of

District Head are still hard in realizing the implementation of democratic elections and

produces a quality leader"

"Skripsi ini membahas tentang penanganan tindak pidana Pemilu pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Di dalamnya akan dibahas mengenai prosedur penerimaan laporan tindak pidana Pemilu oleh Panwaslu, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Selain itu skripsi ini juga membahas bagaimana kewenangan Panwaslu dan akibat hukum apabila tindak pidana Pemilu tidak dilaporkan menurut prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitan yuridis normatif. Data primer yang digunakan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Pengadilan, Peraturan Bawaslu serta didukung oleh berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian dan artikel ilmiah lainnya, termasuk pula wawancara dengan narasumber yang menangani tindak pidana Pemilu. Data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prosedur penanganan laporan tindak pidana Pemilu harus dimulai dari Panwaslu, jika tidak maka tindak pidana pemilu tidak dapat diproses lebih lanjut atau akan dilakukan penghentian penyidikan. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan koordinasi diantara unsur Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

---

This thesis discuss about settlement of election offences on Integrated Law Enforcement Center. It will discuss about the acceptance report procedure of election offences by General Election Supervisory Committee, investigation, prosecution, and trial court examiantion. Furthermore, this thesis also discuss about authority of General Election Supervisory Comitteee and legal consequences if the election offences is not reported according to the procedure mentioned in regulation. This research is a normative juridical research. Primary data used include the act, government regulations, and court decisions and supported by various of literatures such as books, scientific journals, research reports, and other scientific articles, including the interview with the expert in the General Election. Data were analyzed by a qualitative approach and explained descriptively. The result of this thesis declares that the report procedure of election offences must be started from General Election Supervisory Committee, if it doesn?t, law enforcement of Election offences can?t be processed further or there will be a termination of the investigation. Coordination on Integrated Law Enforcement Center is required to solve the problem."

"ABSTRAKPrinsip subrogasi sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam hukum asuransi karena keberadaan dan implementasinya berkaitan dengan pihak ketiga yang berada di luar dari skema hubungan hukum penanggung dan tertanggung dalam sebuah perjanjian asuransi, sampai saat ini hanya diatur secara terbatas. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan prinsip subrogasi berdasarkan hukum di Indonesia dan perbandingannya dengan hukum di Negara Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat, serta implementasinya dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/PDT.G/2013/PN.JBI yakni sebuah putusan mengenai perkara gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar hak subrogasi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian terhadap tertanggung sehubungan dengan terjadinya sebuah kecelakaan kapal, serta hak penanggung untuk mengajukan permohonan penahanan kapal. Skripsi ini merupakan sebuah penelitian yuridis-normatif yang menggunakan tiga pendekatan yakni peraturan, konseptual, dan studi kasus. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa pengaturan mengenai prinsip subrogasi di Indonesia belum cukup dan majelis hakim dalam perkara yang bersangkutan belum dapat menerapkan prinsip subrogasi dengan tepat. Agar dapat tercapainya kepastian hukum, maka pengaturan prinsip subrogasi dan penahanan kapal harus diperbaharui, diatur lebih lanjut, dan diperlengkap, serta hakim harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif mengenai berbagai bidang hukum termasuk hukum asuransi.

---

ABSTRACTPrinciple of subrogation, one of the most important and fundamental principles in insurance law due to its existence and its implementation which relates to third parties who is outside of the insurer 39 s insurance relationship with the insured in an insurance agreement, up to date is still minimally regulated. This research elaborates the regulation of the subrogation principle based on the Indonesian law as well as its comparison to the law of the United Kingdom, the Netherlands, and the United States, and also its implementation in the decision of District Court Number 10 PDT.G 2013 PN.JBI, a decision regarding a lawsuit on the basis of subrogation rights owned by the insurance company as the insurer to a third party causing damage to the insured rsquo s vessel, as well as the right of the insurer to apply for the detention of the vessel. This research is a juridical normative study using three approaches, which are rules, conceptual, and case studies. Based on the analysis and research conducted by the author, it is discovered that the regulation regarding the principle of subrogation in Indonesia is not nearly enough and the judges in the case concerned cannot apply the principle of subrogation properly according to law. In order to achieve legal certainty, the subrogation principle and vessel detention regulations shall be amended and further regulated comprehensively, also the judges shall have comprehensive understanding and knowledge concerning various specific areas of law including insurance law."

"ABSTRAKJudicial review adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yangmerupakan salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi. Dalam perkara pengujian undangundang,Mahkamah Konstitusi dapat saja mengesampingkan, membatalkan atau memaknaimateri muatan pasal/ayat/bagian dari sebuah undang-undang. Namun dalam perkembanganhukum acara di Mahkamah Konstitusi, ternyata dalam perkara Pemilukada MahkamahKonstitusi melakukan pseudo judicial review (pengujian undang-undang semu) di manaMahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap materi muatan/pasal/ayat atau bagian darisuatu undang-undang. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisiskonstruksi judicial review dalam pengujian undang-undang dibandingkan dengan konstruksipseudo judicial review dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada. Selain itu juga bertujuanuntuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum mengikat suatu materi muatan pasal/ayatyang telah diuji dalam perkara Pemilukada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil,permohonan judicial review dalam perkara pengujian undang-undang dan permohonan pseudojudicial review dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada adalah berbeda karena diatur olehdua jenis hukum acara dalam kewenangan yang berbeda. Akan tetapi dalam konteks putusan,konstruksi judicial review dan konstruksi pseudo judicial review memiliki persamaan danperbedaan. Di sisi lain, materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang yang telah diujioleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pemilukada masih memiliki kekuatan hukummengikat karena Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan norma dalam undang-undang yangdiuji. Akhirnya, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah perlu diberi kewenangan mengujiPseudo judicial..., Irfan Nur Rachman, FH UI, 2015viisecara terbatas saat melaksanakan tugas dan kewenangan selain pengujian undang-undang danhal ini perlu diatur dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.

---

ABSTRACTJudicial review is the test act against UUD 1945- that is one authority the constitutional court.Intesting legislation, affairs--how the constitutional court ruled out, could have cancel or materialhandling charge article / ayat / part of a statute.But in the legal developments event at theconstitutional court, turned in regional head affairs--how the constitutional court to review (pseudo judicial testing legislation specious ) where the constitutional court to do our testsmaterial charge / article ayat / or part of a statute. The purpose of this thesis was to review andanalyze the contruction of judicial review in testing legislation compared with the contruction ofpseudo judicial review in the matter of dispute the results of regional head.It also aims to reviewand analyse legal force fasten a material charge article / verse that has been tested in matters ofregional head.The research results show that on formil, judicial review the request in the matter of the act oftesting and supplication pseudo judicial review in the matter of the results of the upcominggeneral election strife is different because be set by two types of laws the event under theauthority of the different.However in the context of the award, construction judicial review andconstruction pseudo judicial review having similarities and differences.At the other side aPseudo judicial..., Irfan Nur Rachman, FH UI, 2015viiicharge of article material / paragraph / part of legislation that has been tested by theconstitutional court in the matter of the upcoming general election still having legal forcebinding because the constitutional court did not make the norm in a law that tested.Finally, asjudicial constitution, the court need to be given the authority test in a restrictive manner whilecarrying out the tasks and the authority in addition to testing the laws and this needs to beregulated in law the event of the constitutional court."

"Dewasa ini keberadaan penanaman modal asing (foreign direct investment) memainkan peran yang signifikan bagi suatu negara. Selain untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan modal negara, penanaman modal asing (foreign direct investment) juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan suatu masyarakat, Oleh karenanya dalam pengaturan Foreign Direct Investment harus dilakukan secara tepat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional suatu negara. Pada umumnya praktik kepentingan nasional dalam pengaturan Foreign Direct Investment adalah dalam bentuk negative list (daftar negatif investasi). Namun daftar negatif investasi suatu negara juga dapat berubah-ubah tergantung arah kebijakan penanaman modal yang diambil oleh negara. Seperti Negara Indonesia yang ditemukan perbedaan dalam daftar bidang usaha tertutup penanaman modal sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta dan Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Telebih dengan dibukanya investasi asing minuman beralkohol di Indonesia yang kemudian menuai pro dan kontra di masyarakat. Hal ini memberikan pemahaman bahwa tarik-menarik konsepsi kepentingan nasional dalam pengaturan Foreign Direct Investment masih terus terjadi. Dalam penelitian ini juga menganalisis contoh kepentingan nasional dalam Foreign Direct Investment Minuman Beralkohol di Negara Malaysia. Penelitian ini dipaparkan untuk mengetahui bahwa tidak ada pengaturan khusus yang standar dan spesifik dalam mendefinisikan suatu kepentingan nasional dalam kaitannya Foreign Direct Investment. Kepentingan nasional merupakan bentuk untuk mempertahankan pengendalian atas sebuah negara, sehingga kepentingan nasional digunakan untuk mempertahankan integritas teritorialnya (physical), mempertahankan rezim ekonomi-politiknya (political), serta memelihara sosial budaya sebagai bentuk dari identitas kulturalnya (cultural identity). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun bahan-bahan penelitian yang terdiri atas bahan hukum dan nonhukum dilakukan dengan cara studi dokumen hukum dan studi kepustakaan.

---

Today, a country's ability to attract foreign direct investment (FDI) is critical. In addition to fulfilling the interests and needs of state capital, foreign direct investment can also encourage an increase in the welfare of a society. In general, the practice of national interests in managing foreign direct investment is in the form of a negative list (negative investment list). However, a country's negative investment list can change depending on the direction of the country's investment policy. Like the State of Indonesia, differences were found in the list of investment-closed business fields before the entry into force of the copyright law and after the entry into force of the job creation law. Especially with the opening of foreign investment in alcoholic beverages in Indonesia which then reaped the pros and cons in society. This provides an understanding that the tug-of-war between the conception of national interests and the regulation of foreign direct investment is still going on. This study also analyzes examples of national interests in foreign direct investment alcohol drink in the Malaysia Country. This research is presented to find out that there are no special standards or specific arrangements for defining a national interest in relation to foreign direct investment. National interest is a form of maintaining control over a country, so national interest is used to maintain its territorial integrity (physical), maintain its political-economic regime (political), and maintain social culture as a form of its cultural identity (cultural identity). The research method used in this study is normative-juridical, using a statue approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The research materials, which consist of legal and non-legal materials, are carried out by studying legal documents and literature studies."

"Kegiatan jual beli tanah tidak selamanya berlangsung dengan baik meskipun di awal para pihak sudah mencapai kesepakatan. Permasalahan dalam jual beli tanah sering kali melibatkan pembeli yang merasa mempunyai niat baik karena telah membayar tanah yang diperjualbelikan. Kriteria pembeli seperti ini ialah pembeli beritikad baik. Di Indonesia, belum banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap pembeli beritikad baik sehingga seorang pembeli yang merasa dirugikan oleh penjual harus menggugatnya di muka pengadilan agar hak-haknya dapat dipenuhi melalui putusan pengadilan atau bahkan memohon kepada hakim untuk dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik. Penulis mengambil contoh permasalahan Putusan Pengadilan No. 875/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt yang melibatkan pembeli beritikad baik. Dalam perkara ini, Tergugat sebagai penjual Objek Tanah SHGB No. 01541/Melawai tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah ditandatangani. Penggugat yang merasa dirinya pembeli beritikad baik memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik. Relevansi permasalahan yang terkandung dalam Putusan No. 875/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt dengan pembeli beritikad baik ialah dengan mengkaitkan antara asas-asas hukum dalam jual beli tanah secara KUHPerdata dan hukum adat. Penulis memaparkan pembeli beritikad baik menurut KUHPerdata dan hukum adat. Seseorang dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik apabila memenuhi asas-asas hukum yang terkandung dalam perjanjian jual beli tanah baik secara KUHPerdata maupun secara adat. SEMA 4/2016 menegaskan bahwa pembeli beritikad baik seharusnya bisa mengidentifikasi apakah penjual yang akan berinteraksi dengannya merupakan orang yang berwenang untuk menjual.

---

The sale and purchase of land does not always go well even though the parties have reached an agreement at the beginning. Problems in buying and selling land often involve buyers who feel they have good intentions because they have paid for the land being traded. The criteria for a buyer like this is a buyer with good intentions. In Indonesia, there are not many laws and regulations governing the protection of buyers with good intentions so that a buyer who feels aggrieved by the seller must sue him before the court so that his rights can be fulfilled through a court decision or even ask the judge to be declared a buyer in good faith. . The author takes the example of the issue of Court Decision No. 875/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt involving buyers with good intentions. In this case, the Defendant as the seller of the Land Object SHGB No. 01541/Melawai does not carry out its obligations in accordance with the written agreement that has been signed. The plaintiff who feels that he is a buyer in good faith asks the Panel of Judges to be declared a buyer in good faith. The relevance of the problems contained in Decision No. 875/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt with buyers in good faith is to link between legal principles in buying and selling land in the Civil Code and customary law. The author describes buyers with good intentions according to the Civil Code and customary law. A person is declared a buyer in good faith if he fulfills the legal principles contained in the land sale and purchase agreement, both in the Civil Code and according to custom. SEMA 4/2016 emphasizes that a buyer with good intentions should be able to identify whether the seller who will interact with him is the person authorized to sell."

"Tesis ini membahas sejarah sampai lahirnya kewenangan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa dalam penyelenggeraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari konsep Nomokrasi dan Demokrasi, Pemilihan oleh DPRD dan Pilkada Langsung sampai dengan pemilu kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Pembahasan juga dilakukan terhadap kerangka hukum penyelesaian sengketa (hukum acara) yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang menjadi inti dari tesis ini adalah Kepatuhan KPU dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

---

This thesis discusses the historical existence of the authority of Judiciary Institution to settle dispute on Local Head dan Vice Head Region Election, Comparation between the concept of Nomocracy and Democracy, between Elected by Local Parliament and Local Direct Election, between Direct Election regime and General Election regime. This thesis also discusses legal framework for Dispute Settlement Procedure (Procedural Law) under Administrative Court and Constitutional Court in Local Head Election Management. Finally, Main discussion of this thesis addresses the Compliance of Election Commission in implementing Administrative and Constitutional Court Decision."

"Banyak perdebatan apabila dokter melakukan kesalahan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengaduan kasus malpraktik medis yang diajukan masyarakat pada profesi dokter. Kondisi demikian dipicu oleh makin meningkatnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat atas hak perawatan dan pemeliharaan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib diri sendiri. Cara dokter dalam menangani seorang pasien adalah antara kemungkinan dan ketidakpastian karena tubuh manusia bersifat kompleks dan tidak dapat dimengerti sepenuhnya. Berangkat dari permasalahan tersebut, skripsi ini membahas perlindungan hukum bagi dokter pada kasus alergi obat dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 630/Pdt.G/2015/PN Bks. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk yuridis-normatif. Hasil Penelitian ini adalah pengaturan malpraktik medis di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, serta peraturan turunan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Terkait perlindungan hukum bagi dokter pada kasus alergi obat studi kasus : putusan pengadilan negeri Bekasi No. 630/Pdt.G/2015/PN Bks. Majelis Hakim tidak memberikan perlindungan hukum bagi dokter tersebut.

---

There are so many debate when doctors make mistakes. This is demonstrated by the many complaints of medical malpractice cases filed society in the medical profession. Such conditions triggered by the increasing level of education and public awareness of the right to health care and the right of self determination. How doctors treat patients is between probable and uncertainty because the human body is complex and cannot be fully understood. Departing from these problems, this thesis discusses the legal protection for doctors in case of allergy drugs by analyzing the Bekasi District Court 39 s Decision Number 630 Pdt.G 2015 PN Bks. This research is a qualitative study with normative juridical form. Results of this research is the regulation of medical malpractice in Indonesia stipulated in the Penal Code, Civil Code, The Law of Republic Indonesia Number 36 of 2009 on Health, The Law of Republic Indonesia Number 36 of 2014 on Health Workers, as well as derivative legislation, namely the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 269 MENKES PER III 2008 on the Medical Records and Regulation of the Minister of Health of the Republic Indonesia Number 2052 MENKES PER X 2011 on Permit Practice and Implementation of Medical Practice. Related to Legal Protection For Doctors In Case Of Drug Allergy Case Study Bekasi District Courts rsquo s Decision Number 630 Pdt.G 2015 PN Bks. Judges do not provide legal protection for the doctor. "

"ABSTRAKTesis ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan pasangan calon Irna Narulitadan Tanto Warsono Arban menjadi peserta sekaligus memenangkan pemilukadaKabupaten Pandeglang tahun 2015. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukanupaya untuk memilih pasangan calon yang tepat dan kendaraan politik yang kuat.Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana strategi politik Irna Narulita danTanto Warsono Arban dalam menentukan pasangan calon dan bagaimana strategiuntuk mendapatkan dukungan gabungan partai politik sebagai syarat pencalonanINTAN pada pemilukada tahun 2015.Teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalahpemilu dari Robert Dahl, teori demokratisasi dan teori partisipasi politik dariSamuel P. Huntington dan teori strategi politik dari Peter Schroder. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai sumberdata primer dan studi kepustakaan serta dokumentasi media massa sebagai sumberdata sekunder.Temuan dari penelitian ini adalah peran aktor politik sangat penting dalammempengaruhi pembentukan pasangan calon dan arah dukungan partai politik.Dalam penelitian ini, aktor politik sentral melekat pada calon bupati KabupatenPandeglang, yaitu Irna Narulita. Untuk menentukan pasangan calonpendampingnya, Irna melakukan komunikasi politik dengan para partai politikpendukung agar tidak terjadi perpecahan. Kemudian dengan pertimbangankomponen individu, program, kinerja dan kompetensi maka dipilih TantoWarsono Arban sebagai calon wakil bupati. Sementara dalam mendapatkandukungan gabungan partai politik, Irna melakukan komunikasi politik denganmengikuti proses penjaringan setiap partai politik. Disamping itu, peran figur IrnaNarulita menggunakan langkah strategi membuat partai politik berinisiatif untukmemberikan dukungan.Implikasi teoritisnya adalah penelitian ini menegaskan dan menunjukkanteori pemilu dari Robert Dahl, teori demokratisasi dan teori partisipasi politikSamuel P. Huntington sangat relevan dengan keikutsertaan pasangan calon Irna-Tanto pada pemilukada di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini jugamembuktikan bahwa konsep Peter Schroder tentang membentuk produk politikmenjadi strategi yang relevan dalam pencalonan. Serta konsep langkah strategisefektif untuk mendapatkan dukungan partai politik

---

ABSTRACTThis thesis is based on the success of the Irna Narulita-Tanto WarsonoArban in the 2015 regional head elections in Pandeglang. In terms of victory, thissuccess is related to the effort in selecting the right candidate and in having astrong political vehicle. There are two questions that will be answered by thisresearch. First, what was Irna Narulita and Tanto Warsono Arban?s politicalstrategy in choosing the candidate pair? Second, what was the strategy thatenabled them to receive joint support from political parties as the INTANnomination condition in the 2015 regional head election?The theories used to answer the questions of this research are RobertDahl?s theory of election, Samuel P. Huntington?s theory of democratization andpolitical participation, and Peter Schroder?s theory of political strategy. Thisresearch uses a qualitative approach with an in-depth interview as the primarydata source. As a secondary data source, literary review and mass mediadocumentation are used.The principal finding of this research shows that the role of the politicalactors is crucial in influencing the formation of a candidate pair and the directionof the political parties? support. In this research, the political actors are attached tothe Pandeglang regent candidate, Irna Narulita. To select the vice-regentcandidate, Irna used political communication with the supporters to preventdisunity. Then, with consideration of several components (individual, program,performance, and competence), Tanto was selected as the vice-regent candidate.In gaining the joint support from political parties, Irna used politicalcommunication by participating in the recruitment process of each political party.In addition, Irna Narulita used the political party strategy in order to give support.The theoretical implication of this research accentuates and shows thatRobert Dahl?s theory of election, Samuel P. Huntington?s theory ofdemocratization and theory of political participation are relevant to theparticipation of the Irna-Tanto pair in the regional head elections in Pandeglang.This research also proves that the concept of effective strategy and PeterSchroder?s concept about forming a political product is relevant to thenomination."

"ABSTRAKKepemilikan suatu subjek hukum terhadap hak atas tanah, tidak bisa mengesampingkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun bila terjadi transaksi jual-beli hak atas tanah yang tidak sesuai tetapi kemudian tetap dapat terjadi proses pengalihan hak atas tanah, maka hal itu bisa menjadi pengecualian tersendiri yang patut disertai dengan landasan yang memiliki nilai justifikasi yang pantas. Suatu Putusan Pengadilan dapat dimohonkan sebagai solusi dari proses pengalihan hak tersebut, apabila kondisi para pihak yang terkait memang berada dalam keadaan terpaksa dan tidak memiliki jalan keluar lainnya.

---

ABSTRACTOwnership of the subject on land rights law, cannot rule out the role of PPAT (official empowered to draw up land deeds) as what is specified by the UUPA (basic agrarian law). However, in the case of transaction processes of land rights that do not fit but then still be a subject of transfer of land rights, is an exception that should be accompanied with a foundation which contains a value of appropriate justification. Therefore, a court decision can be applied as a solution concerning land rights ownership transisition if the condition of the related parties meets no other alternative."