Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang ?Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah?, menentukan bahwa Bank-Bank yang didirikan oleh Pemerintah diperkenankan mempunyai asset berupa tanah dengan status Hak Milik. Semula Bank-Bank milik Pemerintah yang terdiri dari BDN, BBD, Exim dan Bapindo mempunyai asset berupa tanah dengan status Hak Milik. Dengan adanya proses merger antara empat Bank Pemerintah tersebut dengan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang dilakukan tanpa didahului dengan proses likuidasi, maka seluruh asset tanah yang dipunyai keempat bank tersebut dengan status Hak Milik beralih demi hukum kepada PT . Bank Mandiri (Persero) Tbk . Dengan adanya restrukturisasi dan privatisasi terhadap PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. ternyata telah menimbulkan masalah terhadap status tanah Hak Milik PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang terletak di Kabupaten Bangka. Sehubungan dengan hal tersebut tesis ini bertujuan untuk meneliti apakah pada saat ini PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. masih merupakan Bank Pemerintah yang berhak menguasai tanah dengan status Hak Milik mengingat PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada saat ini telah menjadi perseroan terbuka dimana sebagian saham milik Pemerintah telah beralih kepada pihak swasta asing maupun domestik. Dalam tesis ini Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dari penelitian yang Penulis lakukan ternyata PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. masih berhak mempunyai tanah dengan status Hak Milik."

"Murabahah merupakan suatu bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu bank membeli inventaris dari pemasok kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang menutup biaya bank ditambah dengan keuntungan. Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dipraktikan dalam perbankan syariah di Indonesia. Salah satu bentuk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah adalah Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE), yaitu jual beli emas secara angsuran menggunakan akad murabahah. Produk PKE dipraktikan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan didasari oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSNMUI/ 2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaturan dalam pelaksanaan PKE serta kesesuaian peraturan tersebut dengan pelaksanaannya pada produk PKE Solusi Emas Murni iB di Unit Usaha Syariah Bank Danamon.

---

Murabaha is a form of financing with the principle of trading, where the banks bought the comodity from the suppliers and then sold it back to the customers at a price that covers the costs plus the profit margin. Financing based on murabaha contract is the most business activities practiced in Indonesian Islamic Banking. One form of financing based on murabaha contract is the Gold Ownership Financing (Pembiayaan Kepemilikan Emas), the gold sale and purchase transaction using murabaha contract with instalments. The Financing of Gold Owenership was applied by Islamic Banks and Islamic Business Units based on Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Non-Cash Gold trading) and Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Bank Indonesia Circular Letter Regarding Gold Ownership Financing Product for Islamic Banks and Islamic Business Units). Accordingly, this research was conducted to determine the rules in the implementation of the Gold Ownership Financing and the rules' compliance with the Solusi Emas Murni iB Financing Products of Danamon Sharia Business Unit."

"Tingkat kredit macet yang tinggi dapat menurunkan profitabilitas dan likuiditas keuangan bank yang berakibat pada penurunan anggapan kesehatan bank di mata masyarakat maupun dunia perbankan. Terhadap kredit macet bank akan melakukan berbagai upaya penyelesaian seperti penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka akan dilakukan penghapusbukuan tanpa menghilangkan hak tagih bank terhadap kredit tersebut, yang dapat diikuti dengan dilakukannya penghapustagihan. Pada kenyataannya masih terdapat ketidakjelasan dalam proses pelaksanaan serta dampak kepastian hukum atas dilakukannya tindakan ini. Skripsi ini meneliti lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan penghapusbukuan dan penghapustagihan pada Bank BUMN terutama setelah diberlakukannya PP No. 33 Tahun 2006 yang memberikan banyak perubahan serta dampak yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatis-yuridis yaitu dengan mengaitkan permasalahan terhadap norma hukum terkait perbankan yang berlaku di Indonesia ditambah dengan peninjauan pada Bank X untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Pada kesimpulannya, proses penghapusbukuan dan penghapustagihan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan internal masing-masing Bank BUMN dan membawa dampak baik positif maupun negatif bagi bank dan debitur.

---

High level of non-performing loans may decrease the profitability and liquidity of the bank's financial result that may affected the bank's health perception in the eyes of society and the world of banking. Against bad loans the bank will make various efforts to settle such as rescheduling, reconditioning, and restructuring. If these efforts are not successful, it will be done with write-off without removing the bank's right to claim the credit, which can be followed by doing the hair cut. In case there is still a lack of clarity in the implementation process and the impact of legal certainty for commission of these acts. This research further investigates the implementation process of write-off and hair cut on state-owned banks, especially after the enactment of Government Regulation No. 33 on Year 2006 which gives a lot of changes and impacts. The method used in this research is by linking the normative juridical issues related to the legal norms applicable in the Indonesian banking coupled with observation to X Bank to complete the required data. In conclusion, write-off and hair cut process is conducted in accordance with the internal policies of each state-owned bank and bring both positive and negative effects for bank and debtor."

"Skripsi ini membahas mengenai penjaminan atas objek rekening bank. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai objek rekening bank beserta jenisnya dengan keterkaitannya dengan hukum kebendaan. Kedua, pembahasan mengenai penjaminan apakah jenis jaminan yang paling tepat dalam penjaminan rekening bank dilihat dari hukum jaminan Indonesia. Ketiga, membahas mengenai perbandingannya atas penjaminan pada Negara Singapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh serta beberapa wawancara dengan beberapa narasumber.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa rekening bank termasuk pada klasifikasi benda bergerak yang tidak bertubuh menurut hukum kebendaan. Maka dengan adanya klasifikasi benda bergerak atas rekening bank, penjaminan yang dapat dilakukan atasnya antara lain adalah fidusia serta gadai. Cessie juga merupakan salah satu bentuk dari penjaminan atas rekening bank pada prakteknya di Indonesia. Dari tiga bentuk penjaminan yang ada pada praktiknya di Indonesia, maka yang paling tepat digunakan sebagai penjaminan rekening bank adalah lembaga jaminan fidusia.Lembaga jaminan fidusia merupakan penjaminan yang paling sesuai digunakan dilihat daripada klasifikasi dan karakteristik rekening bank. Perbandingannya dengan Negara Singapura, dengan penjaminan gadai serta fidusia adalah pledge dan charge. Keduanya mempunyai ciri yang hampir sama dengan gadai di Indonesia. Atas kedua perbandingan antara Indonesia dengan Singapura, atas penjaminan terhadap rekening bank digunakan lembaga jaminan yang mencirikan persamaan sifat yaitu fidusia dengan charge. Maka dapat disimpulkan bahwa atas penjaminan rekening bank.

---

This thesis is concerning the securities over bank account. This thesis mainly focusing about three problems. First one, the object of the securities also with the characteristic relating to the Law of Property. Second, explaining about which form of securities which suits best for bank account regarding the securities law in Indonesia. Third, comparing the securities over bank account in Indonesia with Singapore. This research is a doctrinal research, which some of the data are based on the related literatures.

The result regarding the research stipulate that bank account is qualified as the form of intangible movable goods according to Law of Property in Indonesia. According to the practical of this transaction, securities over bank account applied inform of pledge, fiduciary and cessie. In the analysis, fiduciary is suits best for secured bank accounts relating the characteristic of the form of goods itself. Comparing to Singapore, charge and pledge is basically nearly the same as in Indonesia."

"Pasar keuangan dunia yang terintegrasi telah mempertegas visi industri perbankan Indonesia yang dituangkan pada Arsitektur Perbankan Indonasia (API). API merupakan visi industri perbankan Indonesia yang dikeluarkan Bank Indonaia (BI) untuk mempersiapkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong perlumbuhan ekonomi nasional. Guna menunjang visi API maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai melalui Pilar API yang diantaranya menciptakan sistem pengawasan bank yang mengacu pada standard internasional dan menciptakan industri perbankan yang kuat serta memiliki ketahanan menghadapi risiko. Mengacu pada visi ini maka Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum yang salah satu pasalnya mewajibkan Bank untuk mengendalikan dan mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.Pertimbangan utama dalam mengendalikan dan mengelola risiko adalah karena bank merupakan institusi keuangan yang mengelola dana masyarakat sehingga harus dikelola secara prudent. Salah satu indikator dalam menentukan pengelolaan secara prudent adalah penilaian kesehatan melalui Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Konsep KPMM yang diterapkan di Indonesia pada saat ini adalah konsep Capital Accord 1988 dimana metode perhitungan risiko dalam menghitung KPMM berdasarkan risiko kredit (compliance) sedangkan pendekatan yang dilakukan perbankan internasional adalah Risk Based Approach (pendekatan risiko). Pendekatan risiko pasar sebagai salah satu komponen risiko mulai diimplementasikan oleh perbankan internasional setelah amandemen Capital Accord 1996 yang berisi tentang perhitungan KPMM risiko pasar.Metode yang digunakan dalam menghitung KPMM risiko pasar adalah melode standar dan direkomendasikan oleh Basic Committee on Banking Supervision (BCBS) dari Bank for Internasional Settlement (BIS). Bl telah mengeluarkan kebijakan kewajiban menghitung KPMM risiko pasar bagi Bank Umum dengan kategori systematic important bank atau bank yang memiliki asset diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) dan transaksi derivatif suku bunga dalam trading book. Jenis risiko pasar yang akan dihitung dalam KPMM adalah risiko suku bunga, ekuitas, komoditas, nilai tukar dan perubahan harga option yang tercatat pada posisi bank."

"Tesis ini dilatarbelakangi penerbitan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) oleh Bank Indonesia dalam rangka penataan kembali industri perbankan setelah krisis moneter tahun 1997. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan API terhadap struktur, tingkat persaingan dan kinerja industri perbankan Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan API. Tujuan Tesis ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk struktur, pengaruh kebijakan API terhadap tingkat persaingan industri perbankan dan menganalisis dampak penerapan kebijakan API bagi kinerja perbankan Indonesia dengan periode penelitian tahun 2001 - 2008. Untuk mengukur tingkat persaingan dan bentuk struktur dalam industri perbankan Indonesia digunakan model Panzar-Rosse. Model ini memberikan indikator persaingan yang dikenal sebagai statistik H yang menyediakan penilaian kuantitatif dari persaingan dalam pasar. Statistik H didapatkan dari jumlah elastisitas revenue terhadap harga faktor-faktor produksi berdasarkan reduced form persamaan pendapatan bank. Persyaratan dalam metode Panzar-Rosse adalah sampel observasi harus mewakili ekuilibrium long run untuk mengukur tingkat kestabilan, mengingat model ini menggunakan pendekatan statis. Berdasarkan hasil pengujian, secara umum dapat disimpulkan bahwa setelah diterbitkan kebijakan API oleh Bank Indonesia, maka struktur perbankan Indonesia berbentuk monopoli atau oligopoli kolusif. Bentuk struktur tersebut mencerminkan adanya perbedaan tingkat persaingan bank umum pada periode sebelum dan sesudah API diterbitkan. Dengan diberlakukannya kebijakan API, kondisi perbankan nasional tidak menjadi lebih stabil dibandingkan sebelum API diterbitkan. Namun ketidakstabilan ini tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum, sehingga setelah kebijakan API diterbitkan kinerja bank umum mengalami peningkatan.

---

The background of this Thesis was the issuance of the Indonesian Banking Architecture (API) by Bank Indonesia in the framework of restructuring the banking industry after the financial crisis in 1997. The main concern of this thesis was the impact of the Indonesian Banking Architecture policy toward structure, the level of competition and performance of the Indonesian banking industry before and after the promulgated of API. The purpose of this Thesis is to identify the shape of the structure, to measure the impact of promulgated of API policy toward the level of competition of the banking industry and to analyze the impact of API?s implementation toward performance of banking industry with year study period from 2001 to 2008. To measure the level of competition and the shape of the structure of Indonesian banking industry used Panzar-Rosse model. This model provides an indicator of competition, known as H statistic that provides a quantitative assessment of competition in the market.

H statistics obtained from the amount of revenue to price elasticity factors of production based on the reduced form bank revenue equations. The terms of the Panzar-Rosse method is to sample observation should be representative of long run equilibrium to measure the level of stability, since this model uses a static approach. On the basis of test result, it is concluded that after the Indonesia Banking Architecture policy issued by Bank Indonesia, the structure of Indonesian banking industry is monopoly or collusive oligopoly. This structure reflects the different levels of competition for commercial banks in the period before and after the implementation of API. The condition of banking industry do not become more stable than before the published of API. However this instability does not affect toward performance of banking industry, so performance of banking industry have increased."

"Kredit yang disalurkan oleh sektor perbankan pasca krisis 1997 mengalami penurunan yang sangat tajam sehingga angka Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai titik terendah pada bulan Maret 2000. Sementara itu meskipun LDR tahun 2003 sudah menunjukkan peningkatan sehingga menjadi sebesar 48,53% pada bulan Desember 2003 namun angkanya masih jauh di bawah angka LDR sebelum krisis. Kredit yang disalurkan belum cukup memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kembali pada level sebelum krisis, yang berarti fungsi intermediasi perbankan masih belum pulih atau terjadi disintermediasi perbankan.Belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan antara lain disebabkan oleh belum mampunya sektor riil menyerap kredit dan masih berlangsungnya konsolidasi internal perbankan. Studi Iiteratur menunjukkan bahwa sebab-sebab menurunnya penyaluran kredit perbankan kepada sektor swasta di Asia pasca krisis 1997 masih menimbuikan perdebatan. Sebagian ekonom menganggap menurunnya penyaluran kredit perbankan disebabkan oleh "credit crunch" yang menimbulkan fenomena credit rationing sehingga terjadi penurunan penawaran kredit. Ekonom lain berpendapat menurunnya penyaluran kredit perbankan lebih disebabkan oleh menurunnya permintaan terhadap kredit sebagai konsekuensi logis terjadinya kontraksi permintaan agregat.Mengetahui penyebab menurunnya penyaluran kredit perbankan apakah Iebih dipengaruhi dari faktor permintaan kredit atau faktor penawaran kredit mempunyai irnpiikasi penting terhadap kebijakan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut di atas, studi ini mengkaji faktor-faktor (variabel ekonomi) yang menyebabkan menurunnya penyaluran kredit perbankan di Indonesia pasca krisis 1997 apakah lebih dipengaruhi oleh faktor penawaran kredit atau oleh permintaan kredit melalui analisis empiris. Berbeda dengan pendekatan ekonometrik tradisional Walrasian yang mengasumsikan pasar dalam kondisi equilibrium, dalam penelitian ini digunakan pendekatan new-Keynesian yang mengemukakan bahwa pada dasarnya pasar keuangan, seperti pasar kredit, seringkali tidak berfungsi secara sempurna sehingga pasar dalam kondisi disequilibrium.Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas persoalannya adalah bagaimana mengidentifikasi bahwa kredit yang disalurkan perbankan lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor penawaran atau oleh permintaan kredit tersebut. Identifikasi ini dilakukan dengan metode "switching regression" untuk memperoleh informasi apakah kredit yang disalurkan dapat dihubungkan dengan fungsi penawaran kredit atau permintaan kredit. Sebagai konsekuensinya model mengasumsikan pasar kredit dalam kondisi disequilibrium. Dengan asumsi bahwa dalam kondisi tidak adanya informasi berkaitan dengan proses penyesuaian suku bunga dan asumsi bahwa residu merupakan variabel acak yang terdistribusi normal, penggunaan metode estimasi Maximum Likelihood (ML) dengan sendirinya dapat mendeterminasi "probabilitas" setiap observasi kredit aktual apakah Iebih ditentukan oleh persamaan penawaran kredit atau oleh permintaan kredit.Data yang digunakan dalam mengestimasi model tersebut adalah data time series variabel makro dan mikro ekonomi. Data tersebut merupakan data bulanan dari Januari 1993 s.d. Desember 2003. Data dimulai dengan rentang waktu 5 tahun sebelum dan 5 tahun setelah krisis ekonomi tahun 1997/98 dengan pertimbangan untuk meiihat perbedaan perilaku penyaluran kredit antara periode sebelum krisis dan setelah krisis. Sumber data berasal dari Bank Indonesia, Bursa Efek Surabaya, dan Badan Pusat Statistik.Hasil estimasi Maximum Likelihood terhadap persamaan permintaan kredit dan penawaran kredit Bank Umum pada periode sampel Januari 1993 s.d. Desember 2003 (sebanyak 132 observasi) menunjukkan bahwa nilai fungsi maximum likelihood adalah Sebesar 181,5O. Nilai maksimum fungsi likelihood tersebut tercapai setelah dilakukan evaluasi terhadap 236 fungsi dan tercapai konvergen setelah dilakukan 66 iterasi."