Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam dimensi sejarah, perluasan kewenangan Peradilan Administrasi dilakukanoleh para hakim peradilan administrasi, sebagai bagian dari proses penemuanhukum (judicial activism) untuk mengisi keterbatasan-keterbatasan UU. No.5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (atau UU. No. 51/2009 dalamperubahan terakhirnya). Namun, perluasan kewenangan absolut peradilanadministrasi melalui praktek peradilan berjalan diametral dengan politik hukumkebijakan legislasi. Dalam penelitian ditemukan disharmoni kebijakan politikhukum di bidang pengaturan eksistensi dan fungsi kompetensi absolut PeradilanAdministrasi, hal ini disebabkan karena tidak adanya grand design dari parapembuat kebijakan, khususnya di bidang legislasi, untuk membangun suatu sistemperadilan administrasi yang efektif, berwibawa dan kuat sesuai dengan cita negarahukum Indonesia. Kelemahan aturan hukum seringkali disikapi bukan denganmemperhatikan keselarasan sistem, namun menggunakan pendekatan-pendekatanreaktif, yakni berorientasi membuat aturan dan lembaga baru, untuk menatasistem hukum yang terganggu atau bermasalah. Dalam penelitian ini dibahas pulabeberapa rancangan undang-undang (RUU) yang secara langsung akanmempengaruhi fungsi peradilan administrasi ke depan, disamping menganalisissinkronisasi kebijakan legislasi dan regulasi dari lima undang-undang mutakhiryang memperluas/menegaskan kewenangan Peradilan Administrasi dalam sistemhukum nasional yaitu : 1) UU. Keterbukaan Informasi Publik; 2) UU. PelayananPublik; 3) UU. Pemilu Anggota DPR/D dan DPD; 4) UU. PengelolaanLingkungan Hidup; 5) UU. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Padaakhirnya, Peneliti berkesimpulan bahwa politik hukum yang mengatur danmengelola sistem penyelesaian sengketa antara warga masyarakat atau badanhukum dengan pemerintah dalam kebijakan legislasi maupun regulasi harusdisusun dalam suatu grand design perubahan yang mencerminkan hakikatperlindungan hukum kepada masyarakat. Namun perlindungan hukum ini akanlebih bermakna apabila kompentensi peradilan administrasi tidak dibatasi olehketentuan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 UU PERATUN, maupunpembatasan-pembatasan hukum lainnya, namun mencakup semua tindakanhukum publik administrasi pemerintahan.

---

ABSTRACTIn historical dimension, the extension of the administrative courts jurisdiction isexercised by administrative judge as part of the judicial activism to strengthen theweakness of the Administrative Court Act no. 5/1986 (last revised on the Act no.51/2009). Unfortunately, the extension of the administrative court jurisdiction hasbeen diametrically opposed with the legal policy of legislation. The analysis willdemonstrate disharmony of the effectiveness legislation of judicial administrativecourt power, due to the lack of lawmakers grand design to build a effective andstrong judiciary system of administrative court based on the idea of Indonesianrule of law. The defective of the laws and regulations tends to be faced in reactiveapproach for building new regulation or institution. Realizing the lack of politicalwill of the lawmakers to build a effective and strong administrative court power,the reseacher propose some ideas and arguments to optimalize the power ofadministrative court by systematizing and re-thingking some actual legal issuesrelating the future of administrative court jurisdiction (ius constituendum).Relating to this topic, the researcher examine as well some of the draft bills whoseimpact to the future of the administrative court function, besides analyzing currentpolicies which has been expanding the administrative court jurisdiction in nationallaw system namely : 1) Freedom Information Act; 2) Public Service Act; 3)Legislative and Senate Election Act; 4) Enviromental Protection and ManagementAct; 5) Land Acquistition For Public Purposes Act. Finally, the researcher has aconclusion that legal policy which regulates and operates national legal system ofthe conflict resolution between the government and the citizen must be composedand designed based on a supporting grand design to promote and guarantee legalprotection for citizens. This protection would be more meaningful if thejurisdiction of the administrative court are not limited only to the specific criteriaof the administrave court decision according to article 1 figure law 9 Law No.51/2009, including another legal exemption, but also cover all the public legalaction of administrative authority."

"Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi mengadili pengadilan tata usaha negara (PTUN) mengalami perluasan kompetensi absolut yang sangat signifikan. Kewenangan untuk mengadili objek sengketa tidak saja berupa keputusan tata usaha negara (KTUN) tetapi termasuk juga tindakan faktual badan dan/atau pejabat pemerintahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi perluasan kompetensi mengadili peradilan tata usaha negara pasca berlakunya UU AP dan bagaimana titik singgung kompetensi mengadili sengketa onrechtmatige overheidsdaad antara peradilan umum dengan peradilan tata usaha negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang bersifat inkracht van gewijsde yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Hasil penelitian menunjukan bahwa implikasi perluasan kompetensi mengadili peradilan tata usaha negara terhadap perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) pasca berlakunya UU AP adalah meliputi tindakan administrasi pemerintahan termasuk tindakan faktual yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan dan benang merah titik singgung kompetensi mengadili antara peradilan umum dengan peradilan tata usaha negara terhadap sengketa onrechtmatige overheidsdaad adalah walaupun suatu tindakan administrasi pemerintahan sama-sama dilakukan oleh subjek hukumnya badan dan/atau pejabat pemerintahan tetap harus dilihat terlebih dahulu sumber atau dasar dilakukannya tindakan administrasi pemerintahan tersebut.

---

After the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, the competence to adjudicate at the State Administrative Court (PTUN) experienced a very significant expansion of absolute competence. The authority to adjudicate the object of the dispute is not only in the form of state administrative decisions (KTUN) but also includes factual actions of government bodies and/or officials. The problem in this research is what are the implications of expanding the competence to adjudicate state administrative courts after the enactment of the AP Law and what are the points of contact for competence to adjudicate on-rechtmatige overheidsdaad disputes between the general court and the state administrative court. This type of research is normative juridical legal research by examining legal principles, statutory regulations and inkracht van gewijsde court decisions related to the legal issues discussed. The results of the research show that the implications of expanding the competency to adjudicate state administrative courts regarding unlawful acts by government bodies and/or officials (onrechtmatige overheidsdaad) after the enactment of the AP Law are to include government administration actions including factual actions carried out by government administration bodies and/or officials and The common thread that touches on the competency to adjudicate between the general judiciary and the state administrative judiciary regarding disputes on rechtmatige overheidsdaad is that even though a government administrative action is equally carried out by the legal subject, government bodies and/or officials must first look at the source or basis for carrying out the government administrative action."