Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai partisipasi relawan didalam PNPM Mandiri Perkotaan. Partisipasi merupakan konsep sentral didalam pemberdayaan masyarakat yang dipandang sebagai proses dan tujuan (as means to ends). Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat didalam pemberdayaan berimplikasi terhadap demokrasi dan implementasi HAM didalam program. Berdasarkan kajian literatur dan pemetaan teoretis diduga terdapat empat variabel independen yang berhubungan dengan variabel dependen tingkat partisipasi relawan didalam PNPM Mandiri Perkotaan. Keempat variabel independen tersebut antara lain : Gaya Kepemimpinan Partisipatif KSM (X1), Peningkatan Kapasitas KSM (X2), Pendampingan KSM oleh Fasilitator (X3) dan Alokasi Pendanaan KSM (X4).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis serta derajat keeratan hubungan dari keempat variabel independen (X1-X4) terhadap variabel dependen (Y). Tesis ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik penelitian survey serta didukung oleh wawancara. Sampel penelitian dipilih secara total dari populasi (total sampling) dari seluruh KSM Fisik yang ada di Kecamatan Pesanggrahan. Uji statistik menggunakan pearson correlation dengan terlebih dahulu dilakukan uji validitas, reliabilitas, normalitas, outlier dan linearitas.Hasil pengujian menunjukan, hubungan variabel gaya kepemimpinan partisipatif KSM signifikan (sig = 0.035) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Rendah (0.210). Variabel peningkatan kapasitas KSM signifikan (sig = 0.01) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Rendah (0.314). Variabel pendampingan KSM oleh fasilitator signifikan (sig = 0.000) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Tinggi (0.772). Sedangkan variabel alokasi pendanaan BLM tidak signifikan (sig = 0.157) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Rendah (0.338). Penelitian juga menunjukan pentingnya struktur LKM sebagai bentuk pengorganisasian masyarakat, terbangunnya kapital sosial melalui proses rembug warga, adanya pemaknaan bersama (shared meaning) mengenai program diantara para relawan, tindakan komunikatif fasilitator didalam menterjemahkan pengetahuan teknis yang dibawa program serta peningkatan kapasitas relawan dan perencanaan anggaran deliberatif.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the participation in the PNPM Mandiri Perkotaan. Participation is a central concept in the community development is seen as a process and a goal (as means to ends). The level of citizen participation in the development has implications for democracy and human rights in the program implementation. Based on a literature review and a theoretical mapping there were four independent variables associated with the dependent variable levels of voluntary participation in the PNPM Mandiri Perkotaan. The four independent variables are: Participative Leadership Style of KSM (X1), KSM Capacity Building (X2), KSM Assistance by Facilitator (X3) and KSM Funding Allocation (X4).

The purpose of this study was to test the hypothesis and the degree of relationship between the four independent variables (X1-X4) to the dependent variable (Y). This thesis uses quantitative methods, survey research techniques and supported by interviews. Samples were selected from the total population (total sampling) of all KSM Fisik in the Pesanggrahan District. Statistical test using pearson correlation with first tested the validity, reliability, normality, outliers, and linearity.

The test results showed the relationship between KSM participative leadership style variable is significant (sig = 0.035) to the level of KSM participation with degree of closeness low (0.210). Variable KSM Capacity Building significant (sig = 0.01) to the level of participation with degree of closeness low (0.314). Variable KSM Assistance by Facilitator significant (sig = 0.000) to the level of participation with a high degree of cohesion (0.772). While the BLM funding allocation variables were not significant (sig = 0.157) to the level of participation with a low degree of closeness (0.338). The study also shows the importance of the structure of KSM as a form of community organizing, social capital through the establishment of citizen deliberation (rembug), shared meaning of the program among volunteers, facilitators communicative action in translating technical knowledge and capacity building had brought by program to volunteers and deliberative budget planning."

"Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di perkotaan, pemerintah telah memberlakukan program yang bernama PNPM Mandiri Perkotaan. Salah satu daerah yang menjadi target program ini adalah Kelurahan Mulyaharja yang berada di Kecamatan Bogor Selatan, dan sekaligus menjadi obyek penelitian ini. Namun, berdasarkan data PNPM Mandiri Perkotaan, tidak terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin di kelurahan ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif pengelolaan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mulyaharja. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pengumpulan datanya melalui penyebaran kuesioner kepada 65 responden, yakni Anggota Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mulyaharja. Selain itu dilakukan juga wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait. Pada penelitiannya, pengelolaan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mulyaharja dilihat dari dimensi efektivitas program yang terdiri dari Dimensi Pemahaman Program, Dimensi Tepat Sasaran, Dimensi Tepat Waktu, Dimensi Tercapainya Tujuan, dan Dimensi Perubahan Nyata. Hasilnya, setiap dimensi tersebut berada di kategori efektif. Kesimpulannya adalah pengelolaan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mulyaharja efektif. Saran yang diberikan yaitu agar mekanisme pengembalian pinjaman dipertegas dan diperjelas, diberikan sosialisasi mendalam mengenai besaran dana dan peningkatannya, jumlah kelompok dikembangkan, semua anggota diawasi dan dimotivasi lebih lanjut, dan disediakan mekanisme pengajuan dana yang bersifat bottom-up.

---

To exceed the poverty problem in cities, the government has implemented a program called PNPM Mandiri Perkotaan. One of the region that has been targeted by the program is Mulyaharja, which located in South Bogor Sub-District and was this research’s object. Despite that, based on the PNPM Mandiri Perkotaan’s data, there was no decreasing in amount of this Sub-District’s poor citizens. By that, this research objective is to analyze descriptively the maintenance of PNPM Mandiri Perkotaan in Mulyaharja. The approach that used on this research is quantitative by outspread the questionnaire to 65 respondents, which are the member of Revolving Loan PNPM Mandiri Perkotaan in Mulyaharja Sub-District. Moreover, in-depth interview has been executed with the related parties.

According to the result of the research, that was concluded that the average value of every dimensions, which are Program Comprehensiveness Dimensions, Right Objectives Dimensions, Achievement of Goals Dimension, Timely Dimensions, and Noticeable Change Dimensions, are in the Effective Category.

The conclusion is the maintenance of National Program of Urban Self-Empowerment (PNPM Mandiri Perkotaan) Revolving Loan (Case Study in Mulyharja Village, South Bogor Sub-District, Bogor) is effective. Recommendation for the maintenance are to outright the loan returning mechanism, provide socialization about the amount of the loan, increase the number of member, motivate and control the member, and provide the bottom-up loan submission."

"Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan Program Nasional Pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Program ini dilakukan melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dengan mengacu kepada wilayah Rukun Warga yang memiliki jumlah Keluarga Miskin yang cukup banyak. Program ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif sehingga masyarakat dapat mengetahui potensi wilayah dan mengembangkannya menjadi program penanggulangan kemiskinan. Skripsi ini membahas dan menggambarkan tentang implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka telah berjalan dengan baik, tetapi kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini, sedangkan rekomendasi yang dapat peneliti berikan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka ini yaitu Tim Fasilitator agar dapat lebih mendalam lagi melakukan sosialisasi sehingga masyarakat menyadari pentingnya program tersebut.

---

National Program for Community Empowerment (PNPM) Urban is a National Program The Government of Indonesia in order to overcome poverty. The program is conducted through the Coordinating Ministry for People's Welfare and implemented in all districts / municipalities in Indonesia with reference to the Pillars of Residents who have a number of Poor Families enough. The program is conducted through a participatory approach so that people can know the potential of the region and develop them into poverty reduction programs.

This paper discusses and describes the implementation of PNPM Mandiri in the Urban Village Roa Malaka Tambora District in West Jakarta. This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. Data was collected through field studies, in-depth interviews, and literature study.

The study concluded that the implementation of PNPM Mandiri in the Urban Village Roa Malaka has been running well, but the lack of community participation in the implementation of this program, while recommendations can be given to implementation researchers PNPM Urban Roa Malaka in the Village is the Team Facilitator to be more profound socialization so that people realize the importance of the program."

"Sistem pengelolaan sampah di DKI Jakarta masih bertumpu dengan sistem Kumpul-Angkut-Buang sehingga menambah beban pencemar di TPST Bantargebang sebagai satu-satunya TPA Jakarta. JRC merupakan suatu program yang dibangun untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta sehingga dapat mengurangi sampah. Penilaian program seperti ini perlu dilakukan untuk melihat keberlanjutan sistem pengelolaan sampah di kemudian hari. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penilaian program JRC dan menyusun strategi keberlanjutan sistem pengelolaan sampah terpadu. Metode yang digunakan adalah melakukan penilaian dengan instrument Wasteaware Benchmark Indicators yang kemudian dilakukan analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats (SWOT). Hasil dari penelitian ini adalah keberlanjutan sistem JRC ini memberikan nilai yang sedang/tinggi sehingga perlu dilakukan penguatan pada kegiatan daur ulang, sistem finansial pengelolaan sampah, kerja sama dengan pihak swasta dan juga memperkuat kelembagaan.

---

The waste management system in DKI Jakarta still relies on the Collect-Transport-Disposal system, thereby increasing the pollutant load at the Bantargebang Landfill, the only landfill in Jakarta. JRC is a program to create an integrated waste management system that increases the participation of the community, government, and private sector to reduce waste. An assessment of a program like this needs to be carried out to determine the sustainability of the waste management system in the future. The purpose of this research is to evaluate the JRC program and develop a strategy for the sustainability of an integrated waste management system. The method used is to carry out an assessment with the Wasteaware Benchmark Indicators instrument, which is then followed by a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis. According to the findings of this study, the sustainability of the JRC system provides a medium-to-high value, indicating that it is necessary to strengthen recycling activities, the financial system for waste management, collaboration with the private sector, and institutions."

"As a developing country Indonesia still faces the acute problem of poverty . The result of survey made by Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) forescated the number of poor population, in 2009 was about 40 million (16,8%) . This number of population increases 5 million compared to the result of survey made by Badan Pusat Statistik (BPS) in 2008, which registared the nunber of poor population about 35 million or about 15,4% (Edi Suharso, 2009;20). B7y considering data mentioned above, we can see that the poverty in Indonesia is very urgent to be handled comprehensively and sustainably. It means that the problem of poverty cnnot be handled partially and sector, because by doing that , in fact us face unlucky situation,i.e wrong target, emergency of seeds of social fragmentation , weakening capital social values, (mutual cooperation, consensus, self supporting and so on). By weakening capital social values in turn, it will push the changing of social behavior to be more distant from the spirit of independence, togetherness, and care to handle the problem collectively. Therefore, government in this case, Coordinator Minister of Prosperity, as Chairman of Team for Coping with Poverty has to make policy which could be the National Program for Autonomous Community Empowerment (PNPM) i.e.a national program in form of policy as base /frame to implement activities of handling Poverty based on society empowerment. This program is implement through the harmonization and development of system ,mechanism and program procedure, assistance and simulant fund to push initiative and innovation of society in effort to handle the poverty, sustainably. The approach made by Autonomous PNPM is an empowerment approach to push the creation of Self - Supporting Group (KSM) as a component of the whole process of hndling the poverty in order to increase the capability of existing group , or to create a new group. So, KSM is an association or persons which, voluntarily, assembles them self in kind of group , because of having the same interest and need, so that inside that group there is the same objective to be achieved collectively."

"Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran merupakan prioritas utama pembangunan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007.Program PNPM Mandiri menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (sosial capital) masyarakat di masa mendatang yang disebut dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).Dalam prakteknya seringkali ditemukan adanya perbedaan keberhasilan antara satu LKM dengan LKM lain di wilayah yang berbeda. Persoalan perbedaan keberhasilan antara satu LKM dengan LKM lain merupakan suatu persoalan yang perlu ditelusuri untuk perbaikan Implementasi program ke depan sehingga pemerataan pembangunan yang dicita-citakan dapat diwujudkan.Pelaksanaan Program PNPM Mandiri perkotaan di LKM Bina Budi Mulya lebih mencerminkan community-based development dibanding LKM Ratujaya. Pada imlementasi program PNPM Mandiri di Kelurahan Pancoran Mas, pendekatan community-based development cukup berhasil dilaksanakan. Masyarakat sudah dilibatkan sejak proses perencanaan, dimana masyarakat sendiri yang memilih pengurus LKM dengan mekanisme voting. Berbeda halnya dengan Kelurahan Ratujaya dimana implementasi prinsip community based development menjadi sangat rumit dilakukan sebab sejak dana bergulir sudah tidak ada dan LKM sudah jarang rapat bahkan selama penulis mengadakan penelitian selama hampir 3 bulan dari Januari hingga Maret belum pernah diadakan rapat LKM satu kalipun.Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sangat menekankan prinsip-prinsip diantaranya: bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokrasi, transparansi dan akuntabel, prioritas, kolaborasi, keberlangsungan dan sederhana. Pada implementasi program dilapangan prinsipprinsip tersebut terlaksana lebih cenderung ke arah ekonomi dan perputaran ekonomi bergulir. Jika pelaksanaan dilapangan terus-menerus hanya berkutat seputar masalah ekonomi tanpa penguatan substansi prinsip-prinsip PNPM Mandiri maka LKM akan terperangkap dalam ekonomi bergulir. Lembaga LKM yang sejatinya dimaksudkan untuk menumbuhkan nilai-nilai universal kemanusiaan lama-lama jadi tidak dapat diwujudkan karena peran LKM yang menyempit menjadi semacam lembaga mikro kredit bagi masyarakat kelurahan.Upaya pemberantasan kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama baik oleh pemerintah maupun swasta. LKM memiliki peran mengembangkan jaringan LKM di tingkat Kecamatan, kota, sebagai mitra kerja pemerintah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Keberhasilan implementasi program PNPM Mandiri di suatu kelurahan sangat tergantung pada kinerja pimpinan kolektif LKM. Sedangkan institusi LKM akan berkembang mencapai kemandirian tergantung pada sejauhmana kemampuan pimpinan kolektif secara bersama-sama mengelola institusi LKM secara lebih profesional.

---

The effort to increase prosperity through the troubleshooting of poverty and decreasing unemployment is the main priority of development. To increase the effectiveness of poverty troubleshooting and vacancy creating, the government has launched The National Program of Society Empowerment (PNPM) Mandiri since 2007.PNPM Mandiri program prepares the basis of society autonomy as society leadership institution which is representative, embedded, and conducive for the progress of society?s social capital in the future which is mentioned as The Institution of Society Innate Power (LKM).In practice it is frequently found the difference of achievement between one LKM with another in different area. The problem of achievement difference among LKMs is a problem which has to be scrutinized to the refinement implementation of the next program so as the development which is evenly distributed could be implemented.The implementation of Urban PNPM Mandiri program in LKM Bina Budi Mulya reflected more community-based development compared to LKM Ratujaya. In the implementation of PNPM Mandiri program in Pancoran Mas, the approach of community-based development was successful enough in accomplishment. The society has been involved since the planning process, in which the society itself chose the LKM organizers with voting mechanism. Different thing occurred in Ratujaya area where the implementation of community based development principle becoming very complicated due to the absence of incoming fund and the LKM was rarely hold the meeting, even during this research along three months since January to March, there was no meeting held by the LKM.The management of National Program of Society Empowerment (PNPM) Mandiri exceedingly highlights to the principles of: rest upon human development, autonomy, decentralization, oriented to the poor, participation, the gender equality and equity, democracy, transparency and accountability, priority, collaboration, continuity and simplicity. The implementation of program in the field, the accomplishment of the principles tended to economic heading and economic rotation. If the realization in the field persistently settles only around economic problems without strengthening the PNPM principles substance, then LKM will be trapped around the fund distribution. The LKM institution which is truly intended to raise humanity values, in the long run would not be able to be realized because the role of LKM which is shrink become such a micro credit institution for the certain society. The endeavor of poverty eradication must be done jointly, both by government and private companies. LKM has role to develop LKM network in the sub-district and city, as the government partner and conveyor to express society aspiration. The success of the implementation of PNPM Mandiri program in an area depends on the work LKM collective leaders. While LKM institution will develop attaining autonomy depends on how high the ability of collective leaders jointly could manage LKM institution more professionally."

"Kelurahan Kaliabang Tengah memiliki pencapaian partisipasi yang paling rendah dibandingkan dengan Kelurahan lainya. Partisipasi dewasa yang terserap hanya 1.5% dari jumlah penduduk dewasa. Pencapaian partisipasi dewasa yang rendah di Kelurahan Kaliabang Tengah diikuti juga dengan rendahnya partisipasi penduduk miskin dan partisipasi perempuan. Penyebab rendahnya partisipasi di Kelurahan Kaliabang Tengah dengan menggunakan Model CLEAR antara lain: sosialisasi yang belum dilakukan secara luas, sehingga banyak masyarakat yang belum paham apa maksud dan tujuan dari PNPM Mandiri Perkotaan. Kemampuan menyediakan waktu untuk terlibat dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kaliabang Tengah masih kurang. Partisipasi miskin juga rendah karena ketidakmampuan warga miskin untuk berswadaya sebesar 30% dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Sementara itu, partisipasi perempuan rendah karena program yang dikhususkan untuk perempuan masih kurang.

---

Compare to other villages, Kaliabang Tengah Village has the lowest participation achievement. Adult participants are only 1.5% of the adult population. The low adults participation the Kaliabang Tengah Village followed by low participation of poor and women participants belonging to the adult participants. The result of this study with Model CLEAR participation is the socialization which has not been implemented extensively. There?s so many people who do not understand what purpose of PNPM. As formal workers, the ability to provide their own time-being the low participation factor in Kaliabang Tengah Village. 30% of the low poor participation is because of the poor inability to do the self-help in PNPM. Meanwhile, the low female participation is because there are not many programs for women in the Kaliabang Tengah Village. The program mostly preferred in environment activities. So that woman are less facilitated in PNPM of Kaliabang Tengah Village."

"Praktik kerja profesi di Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan periode bulan Oktober tahun 2017 bertujuan agar mampu memahami peranan, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundangan dan etika farmasi yang berlaku, dan dalam bidang kesehatan masyarakat, memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas, melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di Puskesmas, memiliki gambaran nyata tentang permasalahan praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas, dan mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas. Praktik kerja profesi di Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan dilakukan selama dua minggu dengan tugas khusus yaitu ldquo;Panduan Materi Konseling HIV/AIDS rdquo;. Tujuan dari tugas khusus ini yaitu untuk memberikan panduan materi untuk membantu Apoteker dalam memberikan konseling pada pasien HIV/AIDS serta untuk meningkatkan pengetahuan atau memberikan pengetahuan baru pada pasien HIV/AIDS mengenai pengobatan yang diterimanya melalui pemanfaatan materi ini sebagai bahan konseling.

---

Internship at community health clinic of Pesanggrahan of Southern Jakarta month period October 2017 aimed to understand the duties and responsibilities of pharmacists in pharmacaceutical care service in community health clinic according to applicable laws and ethics, also in community health sector, then had knowledge, skills, professionalism, insight and reality to undertake pharmaceutical practices in community health clinic, looked and learned strategies and the development of professional practice of pharmacists in community health clinic, had practical experiences about problems of pharmaceutical care practice in community health clinic, and was able to communicate and interact with another health staff. Internship at Pesanggrahan community health clinic was conducted for two weeks with special assignment Guide for HIV/AIDS Counseling . The purpose of this special assignment was to provide material guidance to assist Pharmacists in providing counseling to HIV/AIDS patients and to increase knowledge or provide new knowledge to HIV/AIDS patients regarding the treatment they receive through the use of this material as a counseling material. "

"Kemiskinan yang terjadi di Indonesia masih menjadi permasalahan, terlebih lagi seluruh negara tak terkecuali Indonesia baru saja melewati masa pandemi. Dengan situasi tersebut, pemerintah melakukan pemulihan ekonomi nasional melalui pengembangan UMKM. Pelaku UMKM diharapkan bisa memanfaatkan peluang yang dipergunakan untuk mengembangkan usaha sehingga mampu meningkatkan taraf kehidupan termasuk pada saat mengalami hambatan. Salah satu cara dalam pengembangan UMKM adalah dengan melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki. Kekayaan intelektual menjadi modal inovasi untuk menghasilkan keuntungan bisnis, menghindara persaingan usaha tidak sehat, pelindungan konsumen, dan factor pendorong pemulihan ekonomi secara regional dan nasional. Dengan potensi kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia yang tinggi, maka perlu adanya proteksi berupa perlindungan kekayaan intelektual yang juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, untuk mewujudkan perlindungan kekayaan intelektual perlu adanya tingkat partisipasi pelaku UMKM yang tinggi. Untuk mengidentifikasi Tingkat partisipasi pelaku UMKM, terdapat faktor-faktor penting yang memengaruhi partisipasi yang perlu diukur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek dagang melalui program Jakpreneur di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan metode survey dan studi kepustakaan. Penelitian ini melibatkan 55 responden yang merupakan pelaku UMKM di wilayah kecamatan Kebayoran Baru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat partisipasi pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek di Kecamatan Kebayoran baru sudah tinggi jika diukur dengan model CLEAR Model of Participation.

---

Poverty in Indonesia remains a significant issue, especially as the country, like the rest of the world, has recently emerged from the pandemic. In response to this situation, the government has implemented a national economic recovery program through the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). MSME actors are expected to take advantage of available opportunities to develop their businesses, thereby improving their standard of living, even when facing obstacles. One approach to MSME development is by protecting their intellectual property. Intellectual property serves as an innovation asset to generate business profits, avoid unfair competition, protect consumers, and act as a driver for regional and national economic recovery. Given the high contribution potential of MSMEs to Indonesia's economy, there is a need for protection in the form of intellectual property rights, which has also become a focus of the Indonesian government. To realize intellectual property protection, high participation levels among MSME actors are essential. Identifying the participation levels of MSME actors requires measuring key influencing factors. This study aims to analyze the participation levels of MSME actors in registering trademarks through the Jakpreneur program in Kebayoran Baru District, South Jakarta. This research adopts a positivist approach, utilizing survey methods and literature studies. The study involved 55 respondents who are MSME actors in the Kebayoran Baru district. The findings indicate that the participation level of MSME actors in trademark registration in Kebayoran Baru is high, as measured using the CLEAR Model of Participation."

"ABSTRAKPNPM Mandiri Perdesaan ditujukkan untuk menanggulangi kemiskinan melalui kemandirian dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pinjaman bergulir merupakan salah satu kegiatan yang dinaungi oleh PNPM Mandiri Perdesaan untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif dari masyarakat miskin.Pada akhir Desember 2015 PNPM Mandiri Perdesaan secara resmi berakhir. Tesis ini meneliti dampak pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perdesaan terhadappendapatan usaha dan pengeluaran rumah tangga. Lingkup penelitian adalah di Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi. Data sampel 168 individu diperoleh melalui penyebaran kuesioner terhadap 84 peserta pinjaman bergulir (treatment) dan 84 non-peserta (kontrol). Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan instrumental variabel. Ditemukan bahwa partisipasi pinjaman bergulir memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan baik terhadap pendapatan usaha maupun terhadap pengeluaran rumah tangga. Modal awal, tabungan, jumlah anggota keluarga, status usaha, dan pendidikan tidak tamat SD memberikan pengaruh signifikan pada pinjaman bergulir terhadap pendapatan usaha. Modal awal, tabungan, usia, jumlah anggota keluarga, rasio ketergantungan, gender kepala keluarga, dan pendidikan tidak tamat SD memberikan pengaruh signifikan pada pinjaman bergulir terhadap pengeluaran rumah tangga

---

ABSTRACTPNPM Rural aim for alleviating poverty through self-reliance and community participation. Revolving loan fund is one of the activity under PNPM Rural to encourage poor's economic productive activity. In the end of December2015 PNPM Rural officially ended. This Thesis research the impact of PNPMRural revolving loan fund income enterprise and household expenditure. Thescope of the research is in Sub District Sukakarya Bekasi. Sample data 168individual gather through questionnaires to 84 revolving loan fund participant(treatment) and 84 non-participant (control). Quantitative method used to estimate the impact with instrumental variable approach. The result show that revolving loan fund participation has positive and insignificant effect to income enterprise and household expenditure. Initial capital, saving, household size, business status, and do not completed primary education status has significant impact on revolving loan fund through income enterprise. Initial capital, saving, age, household size, dependency ratio, household head gender, and do not completed primary education status has significant impact on revolving loan fund through household expenditure"