Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menuntut Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola Pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam rangka memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan meningkatkan status desa, Pemerintah melakukan retribusi ekonomi melalui kucuran dana desa yang berjumlah fantastis. Kepala Desa mempunyai kewenangan yang luas sebagai penguasa pengelola keuangan desa, sehingga sangat rentan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan keuangan Desa. Oleh karena itu, Peneitian ini bertujuan untuk menganalisa pertanggungjawaban kepala desa dalam mengelola keuangan desa khusunya dana desa dan melihat peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa banyaknya laporan yang wajib disampaikan oleh kepala desa dan kurangnya pemahaman kepala desa dalam menyusun laporan pertanggungajwaban. Selain itu, peraturan pengelolaan keuangan desa masih terlalu banyak, rumit, tumpang tindih dan sering mengalami perubahan yang tidak diiringi dengan sosialisasi yang memadai. Sehingga, mengakibatkan meningkatnya kasus penyalahgunaan keuangan di tingkat Desa. Adapun peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penggunaa Dana Desa di Desa Lancang Kuning belum berjalan dengan efektif dikarenakan kurangnya pembinaan dan pelatihan dari Pemerintah, tidak efektifnya jam kerja BPD, dan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang mengkaji rumusan masalah dari sudut padang peraturan perundang-undangan.

---

The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages requires villages to be more independent in managing the Government and various resources owned, including Village Financial Management. In order to strengthen the position of the village as the subject of development and improve the status of the village, the Government made an economic levy through the fantastic disbursement of village funds. The village head has broad authority as the manager of village financial management, making it very vulnerable to deviations from the use of village finances. Therefore, this Research aims to analyze the accountability of village heads in managing village finances especially village funds and see the role of the Village Consultative Body in overseeing the use of Village Funds by the Village Government.

The results of this study indicate that the number of reports that must be submitted by the village head and the lack of understanding of the village head in preparing accountability reports. In addition, village financial management regulations are still too numerous, complicated, overlapping and often undergo changes that are not accompanied by adequate socialization. Thus, resulting in increased cases of financial abuse at the village level. The role of the Village Consultative Body in overseeing the use of Village Funds in Lancang Kuning Village has not been effective because of the lack of guidance and training from the Government, ineffective BPD working hours, and no good communication between the Village Government, BPD and the village community. The method in this study is normative juridical which examines the formulation of the problem from the point of view of the legislation."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang penilaian risiko keselamatan kerja pada pembuatan produk berbahan dasar baja ringan di PT Bumi Lancang Kuning Pusaka (BLKP) Pekanbaru tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat risiko pada kegiatan di area produksi. Identifikasi bahaya dilakukan menggunakan Job Safety Analysis. Penilaian risiko dilakukan berdasarkan kriteria Fine yaitu nilai risiko berasal dari perkalian probability, consequence, dan exposure. Hasil penelitian menemukan 4 jenis bahaya di tempat kerja yaitu bahaya mekanik, fisik, psikososial, dan perilaku. Terdapat 4 risiko dengan kategori very high, 5 risiko kategori priority 1, 8 risiko kategori substantial, 2 risiko kategori priority 1, dan 2 risiko kategori acceptable pada penilaian risiko dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada di perusahaan. Setelah diberikan rekomendasi pengendalian ada 15 risiko diestimasi masuk kategori acceptable, 5 kategori priority 3, dan 1 kategori substantial.

---

ABSTRACTThis research discusses the occupational safety risk assessment in the manufacturing of light gauge steel products at PT Bumi Lancang Kuning Pusaka (BLKP) Pekanbaru 2014. The aim of this research is to define the level of risk of the activities in the production area. Hazard was identified using Job Safety Analysis (JSA). Risk assessment was conducted using Fine criteria. Level of risk was the function of the multiplication of probability, consequence, and exposure (R=PxCxE). This results found that there are 4 hazards in the workplace, they are mechanical hazard, physical hazard, psychosocial hazard, and behaviroal hazard. The assessment of existing risks showed that there are 4 risks ranked as very high, 5 are priority 1 risks, 8 are substantial risks, 2 are priority 3 risks, and 2 are acceptable risks. The recommendations of control were given based on the existing risk and risk categories were estimated changed into 15 acceptable risks, 5 priority 3 risks, and 1 subtantial risk."

"Skripsi ini membahas mengenai pengadaan listrik dari panas bumi serta manfaatnya bagi perlindungan lingkungan hidup. Ditinjau dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, kegiatan operasional panas bumi terdiri atas Survei Pendahuluan, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Eksploitasi dan Pemanfaatan. Lebih lanjut, kegiatan usaha panas bumi di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007. Dengan memanfaatkan energi panas bumi di Indonesia, permasalahan kelangkaan energi dapat teratasi karena sifat energi panas bumi yang dapat diperbarui. Selain itu pemanfaatan energi juga mendorong upaya perlindungan lingkungan hidup karena jumlah emisi yang dihasilkan dari energi panas bumi tergolong cukup kecil dibandingkan dengan emisi dari energi fosil, yang selama ini sumber energi utama bagi Indonesia. Hasil analisis membuktikan bahwa energi panas bumi dengan emisi yang berjumlah sedikit ini dapat mendorong terjadinya penurunan efek Gas Rumah Kaca, sehingga hal ini sesuai dengan tujuan Protokol Kyoto. Oleh karena itu untuk semakin mengembangkan pemanfaatan energi panas bumi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dan menurunkan efek Gas Rumah Kaca, Protokol Kyoto, dalam Pasal 12, memberikan insentif bagi usaha panas bumi dengan Mekanisme Pembangunan Bersih.

---

This thesis discusses the electricity procurement from geothermal and its impacts to environmental protection. In reference to Law Number 27 Year 2003 on Geothermal, geothermal operational activity consists of Preliminary Survey, Exploration, Feasibility Study, Exploitation, and Utilization. Furthermore, geothermal operations in Indonesia are regulated in Governmental Regulations Number 59 Year 2007. In exploiting geothermal energy in Indonesia, the energy rarity problem can be handled because geothermal energy is renewable. Besides, energy utilization also encourages the environmental protection because the emission produced from geothermal energy is smaller than the one produced from fossil energy that has been becoming the main energy source in Indonesia. Result of analysis proves that geothermal energy with the small emission produced is able to support the reduction of greenhouse gas effect. This is balanced to the Kyoto Protocol?s objection. Therefore, to develop more the geothermal energy utilization that aims to fulfill energy needs and reduce the greenhouse gas effect, Kyoto Protocol, in Chapter 12, gives the incentive for geothermal operations with Clean Development Mechanism."