Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wakaf tunai uang pada dasarnya merupakan salah satu instrumen sosial-ekonomi yang dapat meningkatkan akselerasi pembangunan bangsa dan mengentaskan kemiskinan ?khususnya umat Islam di Indonesia? jika dikelola secara profesional dan efektif oleh lembaga-lembaga pengelola yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Masalahnya adalah banyaknya kendala dalam manajemen pengaturan ?termasuk Undang-undang sebagai dasar hukum utamanya?dan mekariisme pengeloaannya yang belum berjalan sesuai pengaturan yang ada di Indonesia. Saat ini belum ada dan sedang dalam penyusunan rancangan undang-undang wakaf oleh departemen agama. Dalam hal ini didasarkan pada keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Manajemen wakaf tunai pengelolaannya diserahkan kepada badan profesional dalam hal ini Bank Baitul Mal Muamalat atau Bank Syari'ah yang berada di bawah pengawasan Badan Wakaf Nasional. Agar pelaksanaan wakaf uang tunai tidak mengalami kendala birokrasi yang korup dan menjadi distorsi yang melumpuhkan perkembangan wakaf itu sendiri, manajeman pengelolaan wakaf tunai uang perlu dilaksanakan oleh suatu badan wakaf nasional sebagai lembaga khusus yang kredibel, yang kinerjanya mendapat pangawasan efektif dari pemerintah dan DPR. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dari berbagai nara sumber di Jakarta. Wakaf uang tunai dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, berperan dalam pembangunan pendidikan, sosial dan pembangunan sarana ibadah, pembangunan sarana kemasyarakatan, perbaikan sarana dan sektor ekonomi di Indonesia."

"ABSTRAKWakaf merupakan salah satu bentuk distribusi ekonomi Islam yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan ummat. Ciri khas dari wakaf adalah keabadian harta benda yang diwakafkan dan hanya boleh dimanfaatkan hasilnya saja. Ciri khas ini yang pada akhirnya menuntut Nazhir untuk mengembangkan harta wakaf sekreatif mungkin sehingga harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan wakaf uang yang fleksibel sangat berpeluang untuk dikelola dalam bentuk Reksa Dana syariah dengan segala keunggulannya dibandingkan instrumen investasi lain. Untuk memperoleh analisis yang komphrehensif, penulis menganalisis dua pokok permasalahan yaitu mengenai perkembangan pengaturan wakaf uang setelah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan analisis mengenai penerapan pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam menganalisis dua pokok permasalahan ini, penulis menggunakan metode deskriptif sehingga menghasilkan skripsi yang deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa wakaf uang di Indonesia dikenal ketika dikeluarkan Inpres No.1 Tahun 1999 dan fatwa MUI 11 Mei 2002, tetapi pada waktu itu belum diatur mengenai penerapan wakaf uang secara menyeluruh oleh karena itu pemerintah mengundangkan Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 untuk menjamin kepastian hukum tentang wakaf uang. Secara kualifikasi, BWI telah memenuhi persyaratan untuk mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi khususnya Reksa Dana Syariah, baik dari segi modal dalam bentuk peraturan, dana, maupun, Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, hingga kini BWI belum menerapkan pengelolaan wakaf uang karena masih terfokus pada pembinaan Nazhir wakaf di Indonesia.

---

ABSTRACTWaqf is a form of economic distribution of Islam which has a strategic role in realizing the welfare of the ummah. The hallmark of the waqf is eternity property and should only be used just results. These characteristics, which in turn requires Nazhir to develop the property waqf waqf creative as possible so the property can be utilized optimally. The existence of a flexible cash waqf is very likely to be managed in the form of Islamic Mutual Fund with all its advantages compared to other investment instruments. To obtain a komphrehensif analysis, the authors analyzed two main issues regarding the development of cash waqf regulation after Act No. 41 Year 2004, and an analysis of the application of cash waqf management in the Agency Endowments Indonesia (BWI). In analyzing these two fundamental issues, the author uses descriptive method to produce a descriptive analytical thesis. The study produced the conclusion that the waqf money in Indonesia known as issued Presidential Instruction No.1 of 1999 and May 11, 2002 MUI fatwa, but at times it has not been set concerning the application of waqf money overall and therefore the government enacted Act No.41 Year 2004 to ensure legal certainty regarding waqf money. In qualifying, BWI has met the requirements for managing the endowments of money in the form of investments in particular mutual fund Sharia, both in terms of capital in the form of regulations, funding, and, Human Resources (HR). However, until now BWI has not implemented the management of cash waqf because it is still focused on coaching Nazhir waqf in Indonesia. "

"Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan dana untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan sosial semakin mendesak dan bertambah besar. Adanya instrumen dana alternatif seperti wakaf uang memang suatu hal yang inovatif dalam instrumen keuangan sebagai pendamping untuk mengoptimalkan mobilisasi dana umat. Dengan dikeluarkannya Fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, diharapkan dapat menjadi awal bagi pelaksanaan wakaf uang, disamping undang-undang yang sedang diusahakan terbentuknya oleh pemerintah. Inovasi mengenai pengembangan instrumen dana ini hendaknya seimbang dengan manajemen pengelolaannya, sehingga potensi dana yang dapat terkumpul memang sesuai dengan peruntukannya. Manajemen yang profesional, transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat yang harus ada dalam lembaga pengelola dana tersebut. Salah satu lembaga alternatif yang dapat berperan dalam pengelolaan dan pengembangan dana wakaf adalah reksa dana syariah dengan sistem investasi di bidang pasar modal. Persoalannya adalah bagaimanakah wakaf uang dapat dikelola melalui reksa dana syariah dan bagaimana perlindungan bagi dana tersebut atas resiko yang bisa saja terjadi dalam kegiatan usaha investasi tersebut. Melalui metode penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder, penulis mencoba menjelaskan berbagai hal yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini. Pada dasarnya peraturan dalam bidang pasar modal telah cukup mengakomodir bagi perlindungan dana wakaf uang yang diinvestasikan melalui reksa dana syariah, namun pedoman dalam bentuk peraturan perundang-undangan khusus untuk pengelolaan wakaf sangat diperlukan. Oleh karena itu, dengan adanya pedoman tersebut diharapkan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat berlangsung dengan profesional dan akhirnya tujuan dari wakaf pun dapat tercapai."

"The paper is an attempt to present cash waqf as a model of giving in islam with Philantropic of social justice prespective. On this prespective, cash waqf placed in the context of empowerment among the economically marginalized. Cash waqh will be integrated into mocrofinancing program to efectively alivate absolute poverty. Waqf fud collected through cash waqf will be alocted as loan for microenterprises and the benefit will be alocted as qardhul hasan for the poorest. Baituk Mal Wa Tanwil is an ideal institution to operate the microfinancing programe based on waqf fund"

"ABSTRAKOtoritas Jasa Keuangan dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura menyebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan dari Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) berasal dari wakaf, sedangkan yang dapat menyalurkan dana wakaf adalah Bank Syariah yang diamanatkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Salah satu kegiatan usaha PMVS, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dimana PMVS melakukan kerjasama dengan Bank Syariah dalam bentuk kerjasama pembiayaan untuk disalurkan pada Pasangan Usahanya. Dibutuhkan perlindungan hukum untuk melindungi nilai pokok wakaf uang agar tidak berkurang pada saat disalurkan dalam kegiatan usaha yang dilakukan PMVS. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan mengenai peraturan dan perlindungan hukum wakaf uang melalui PMVS dengan melakukan penelitian yuridis-normatif mengunakan peraturan terkait wakaf uang. Simpulannya adalah penerapan wakaf uang dalam kerjasama pembiayaan penerusan antara PMVS dengan Bank Syariah dilakukan dengan akad wakalah bil ujrah, sedangkan perlindungan hukum wakaf uang dalam kerjasama pembiayaan penerusan dilakukan oleh PMVS melalui mitigasi risiko, yaitu memberi bantuan manajemen ke dalam Pasangan Usaha, mengalihkan risiko kegiatan investasi kepada Lembaga Penjaminan Syariah dan barang yang menjadi agunan dari kegiatan investasi kepada Asuransi Kerugian Syariah.

---

ABSTRACTThe Financial Services Authority OJK has issued Regulation No.35/POJK.05/2015 on Venture Capital Company Implementation, states that one of the funding sources of Islamic Venture Capital Company (IVCC) is derived from waqf, while distribution the waqf funds by Islamic Bank who mandated as Islamic Financial Institutions Cash Waqf Beneficiary (LKS PWU) . One of IVCC 39 s business activities is financing based on profit sharing principle where IVCC cooperates with Islamic Bank in the form of financing cooperation to be channeled to its business partner. Therefore, legal protection is required to protect the basic value of cash waqf in order not to decrease when it is channeled into IVCC's business activities. This research is purpose to find the answers about regulation and legal protection of cash waqf through IVCC by conducting juridical normative research using regulations related to cash waqf. The conclusion is the application of cash waqf in the channeling financing cooperation between IVCC and Islamic Bank using akad wakalah bil ujrah, and the legal protection of cash waqf in the channeling financing cooperation doing by IVCC through risk mitigation, such as provide management assistance to the business partner, transfer the risk of investment activity and goods collateralized from the investment activity to the Islamic Insurance Institution."

"Wakaf uang, sebagai salah satu jenis wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, memiliki manfaat yang besar, yaitu dapat dilakukan oleh orang yang memiliki dana terbatas dan dapat mengisi aset-aset wakaf berupa tanah dengan pembangunan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Agar manfaat wakaf uang berjalan optimal, diperlukan nazhir yang profesional dalam mengelolanya. Sebagai nazhir, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa mengelola wakaf uang yang berasal dari Alumni ESQ Training. Sebelum mengetahui bagaimana cara pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dan apakah pengelolaan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki hubungan yang saling berkaitan, yaitu terdiri dari penghimpunan wakaf uang, pengembangan wakaf uang, dan pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang kepada mauquf ?alaih. Peran nazhir tersebut dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, yaitu dengan melakukan penghimpunan wakaf uang secara langsung maupun tidak langsung, mengembangkan wakaf uang melalui investasi langsung di Menara 165, dan mendistribusikan hasil pengembangan wakaf uang secara tidak langsung kepada fakir miskin dan dhuafa.Pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menghimpun wakaf uang, masih menggunakan bank konvensional serta rekening bank syariah berbentuk rekening mudharabah, belum berbentuk rekening wadi?ah. Sertifikat wakaf uang juga masih diterbitkan sendiri, bukan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sehingga mengakibatkan pelaksanaan ikrar wakaf uang maupun pendaftaran wakaf uang yang seharusnya dilakukan melalui LKS-PWU menjadi belum terlaksana. Pengembangan wakaf uang yang dilakukan juga belum diasuransikan pada asuransi syariah dan tidak ada persentase wakaf uang yang diinvestasikan di bank syariah.Cash waqf, as one type of waqf is regulated in Indonesia legislation, have great benefits, which can be done by people who have limited funds and can fill waqf assets such as land with a more productive development tools for the benefit of the people. In order that the benefits of cash waqf running optimally, it would require professional nazhir to manage it. As a nazhir, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa manages cash waqf derived from alumni of ESQ Training. Before knowing cash waqf management in Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa and whether the management has been in accordance with Indonesia legislation, it is important to know the role of nazhir in cash waqf management according to Indonesia legislation.

This research is a normative legal research using literature research and analytical approach. Role of nazhir in cash waqf management, according to the legislation in Indonesia, is related each other, which consist of collecting cash waqf, developing cash waqf, and distributing results of cash waqf development to mauquf ?alaih. The role of nazhir is performed by Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, consists of collecting cash waqf directly and indirectly, developing cash waqf through direct investment in Menara 165, and distributing results of cash waqf development indirectly to poor people.

Cash waqf management in Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa has not been entirely in accordance with Indonesia legislation. In collecting cash waqf, still use conventional banks and mudharabah account, not wadi?ah account. Certificate of cash waqf is still self-issued, not by Sharia Financial Institution-Receiving Cash Waqf (LKS-PWU). Because of that, the implementation of waqf pledge and registration of cash waqf, that should be done through LKS-PWU, have not done yet. The developing of cash waqf has not insured with sharia insurance and there is no percentage of cash waqf which invested in sharia bank.<.i>"