Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Since 9/11, we have lived in an age of counterterrorism in which the spectre of terrorism justifies increasingly repressive and violent measures. Against this backdrop, legal scholars and human rights advocates have encouraged integration of human rights into the discourse of counterterrorism as the best way to counter such repression and violence. This book challenges that received wisdom by showing the ambiguous effects of such converged discourse on developing countries. It highlights the effect of terrorism discourse on human rights in two developing countries, viz., the Philippines and Indonesia, the efforts of local advocates in resisting abuses in the name of counterterrorism, and the persistence of violations despite legal and policy reforms in those countries. Applying a novel analytic framework drawn from critical terrorism studies and critical international law, the book provokes new thinking on the future of human rights advocacy in the age of counterterrorism."

"Dengan disahkannya 2 konvenan international hak asasi manusia international pada tahun 2005, maka hingga saat ini Indonesia telah menjadi pihak pada 6 dari 7 perangkat HAM international, yaitu ICC PR, ICESCR, CERD, CEDAW, dan CAT. Setiap konvensi tersebut mempunyai badan-badan perjanjian HAM interntional (tready bodies) untuk memantau pelaksanaan konvensi-konvensi tersebut oleh negara pihak. Tready bodies, yang beranggotakan para pakar dari negara-negara pihak, mempunyai sebutan yang hampir sama dengan perangkat pokok HAM international di bawah mandatnya. Treaty bodies tersebut meliputi committee on economic, social and cultural rights memonitor pelaksanaan (CERD); committe on the elimination of dicrimination against women memonitor pelaksanaan (CEDAW); Committee on the rights of child memonitor pelaksanaan (CRC); committe against torture memonitor pelaksanaan (CAT); dan Migrant committee memonitor pelaksanaan internastional convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families. Hanya satu komite yang sebutannya berbeda dengan perangkat pokok HAM international di bawah mandatnya, yaitu Human Rights Committee yang memonitor pelaksanaan (ICCPR) "

"Skripsi ini membahas tentang kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menjatuhkan sanksi terhadap individu berdasarkan Bab VII Piagam PBB dan prinsip pertanggungjawaban individu yang diakui oleh hukum internasional. Kemudian, dalam perkembangannya, penerapan sanksi tersebut telah berdampak pada hak-hak individu yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional mengenai HAM. Sanksi larangan perjalanan dan pembekuan aset yang diterapkan terhadap individu-individu oleh negara-negara anggota PBB berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB dalam Piagam PBB telah menimbulkan kekhawatiran atas ketiadaan jaminan bahwa hak-hak individu yang dimiliki oleh individu yang dijatuhkan sanksi tersebut tidak dilanggar oleh Dewan Keamanan PBB. Contoh kasus adalah sanksi terhadap Qadhafi.

---

This thesis emphasize the authority of UN Security Council on sanctioning individuals in regards to Chapter VII UN Charter and the individual responsibility principle that was recognized by international law. Hence, the application of individual sanctions has affected to individual rights which is guaranteed by international law instrument regarding human rights. Travel ban and asset freeze that is applied towards individuals by UN members in regards to UN Security Council mandate on the UN Charter has caused the absence of warranties that the individual rights has not been violated by the UN Security Council. Case in point, sanctioning to Qadhafi."