Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sengketa pertanahan merupakan perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya dan masing-masing memperjuangkan kepentingannya dengan objek yang sama, yakni tanah beserta benda-benda lain yang berada diatas tanah tersebut. yang penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah atau melalui pengadilan. Konflik pertanahan terjadi hampir diseluruh Indonesia karena tuntutan hak atas status tanah maupun kepemilikan ganda, dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sengketa pertanahan satu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sisi lainnya sebagai tanda bukti hak keperdataan (kepemilikan) seseorang atas tanah, sehingga apabila terjadi sengketa penyelesaiannya dapat ditempuh melalui dua jalur peradilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Akan tetapi tujuan akhir dari tuntutan itu adalah siapa yang lebih berhak dari yang lain (prioritas) atas tanah sengketa tersebut. Pada Putusan Kasasi dan Putusan peninjauan Kembali Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memberikan Hak Pengelolan kepada PT Kereta Api (Persero) atas tanah yang menjadi sengketa.

---

Land dispute is a conflict between two parties or more where one party feels aggrieved by the other party and each party fight for their interests in the same object such as a piece of land and other objects on the land and the settlement is done through consultation or through court. Land disputes occur in most part of Indonesia in the form of land ownership status as well as dual ownership, with expectation of getting settlement according to existing law. Land dispute in one side is State Administrative Court decision and on the other side as individual ownership right of a land, so when conflict occur, claim could be settled either through State Administrative Court or State Court. But the end result of the claim is who has more ownership right (priority) of the land. On the Supreme Court decision and Judicial Review (PK), the decision has already been inconformity with current regulations by giving the ownership right of land being dispute to PT Kereta Api (Persero)."

"Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma beracara khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi. Dalam tradisi hukum acara peradilan tata usaha negara komisi seperti ini seringkali disebut peradilan semu atau (quasi rechtspraak). Namun demikian tidak dengan Komisi Informasi, Komisi ini merupakan lembaga profesional yang mengevaluasi bagaimana seharusnya keterbukaan informasi itu diselenggarakan dalam suatu negara hukum. Pihak-pihak bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila badan publiknya adalah Badan Publik Negara. Jika dalam tradisi peradilan tata usaha negara pejabat tata usaha negara senantiasa berkedudukan tergugat, maka dalam penyelesian sengketa informasi pubik di pengadilan, tradisi itu tidak berlaku lagi. Masing-masing dapat bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat sesuai dengan kepentingan masing-masing. Komisi Informasi yang putusannya menjadi acuan untuk dinilai tidak termasuk sebagai pihak yang bersengketa. Terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 160/G/2011/PTUN- JKT, dapat diambil kesimpulan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk menyelesaiakan sengketa informasi publik. Namun demikian terdapat keterlanjuran proses peradilan yaitu mendudukan Komisi Informasi sebagai tergugat sehingga memungkinkan untuk dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

---

The enactment of the Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure, has brought a paradigm shift on the proceeding of courts, especially the State Administrative Court. In order to settle public information disputes, the Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure mandated the establishment of the Information Commission. This commission is usually called quasi judicial body (quasi rechtspraak) in the State Administrative Court's Procedural Law, but not with this Commission. The Information Commission is a professional body which evaluates how the Public Information Disclosure should be held in a state law. If the Parties initially disputed in the Information Commission, i.e. the Public Body and the public information user, do not accept the verdict of the Information Commission, they may file lawsuit to the State Administrative Court as long as the public body is a statepublic body. If in the State Administrative Court's Procedural Law the state administrative officials always serves as a defendant, then in the settlement of public information dispute in court, the tradition does no longer apply. Each one can act as a Plaintiff or Defendant depending on their own interests. The Information Commission, which decision becomes a reference for assessment, is not considered as a disputing party. In relations to the Jakarta State Administrative Court Decision Number 160/G/2011/PTUN- JKT, it can be concluded that the State Administrative Courts has an absolute competentie to settle the public information disputes. However, there is an error in in the judicial process which put the Information Commission as defendant which allows cassation to be filed to the Supreme Court."

"Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, wakaf di Indonesia belum tercatat dengan baik, sehingga mudah terjadi penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya dua bentuk perwakafan (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak ada keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan itu. sehingga seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris atau pengurus (Nazhir). Dalam tesis ini dianalisis kasus tentang seseorang telah mewakafkan tanah untuk makam keluarga. Namun akhirnya peruntukannya menjadi pemakaman umum. Kasus ini menarik untuk dikaji karena wakaf tersebut tidak didaftarkan dan menimbulkan sengketa, ahli waris menganggap tanah tersebut bukanlah tanah wakaf. Pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dari penelitian ini adalah bagaimanakah pembuktian tanah wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis tidak setuju dengan pendapat Hakim Kasasi yang menganggap bahwa tanah tersebut bukan tanah wakaf dengan pertimbangan tidak adanya saksi-saksi yang mendengar ikrar wakaf. Menurut penulis, pembuktian tanah wakaf dapat dilakukan dengan Saksi-saksi Testimonium De Auditu, yang walaupun tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi sebagai persangkaan adalah dibenarkan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959.

---

Prior to the enactment of Government Regulation No. 28 of 1997, waqf in Indonesia has not been well documented, so it was easy to deviating the nature and purpose of the waqf itself, primarily because of the presence of two forms of waqf (family waqf and general waqf) and there is no requirement for the registration of objects that has become waqf. so as if it belonged to the heirs or the caretaker (Nazhir).

In this thesis has analyzed the case of a person donating the land for a family tomb. But eventually the designation became public cemetery. This case is interesting to study because it is not registered waqf and cause disputes, the heirs assume that land is not a waqf land. The principal issues raised by the authors of this study is how to prove the land of waqf according to legislation No. 41 of 2004 about Waqf. The research method used is a normative juridical research, with the type of descriptive analytical study.

Based on the results of the study, author do not agree with the opinion of Supreme Court Judges who consider that the land is not of waqf land with consideration absence of witnesses who heard the pledge of waqf. According to the author, evidence of waqf land can be done with witnesses Testimonium De auditu, which although can not be used as a direct witness, but as a presupposition is justified, as affirmed in the Supreme Court jurisprudence 308 K / Sip / 1959 dated November 11, 1959."

"Seseorang yang telah memiliki sertipikat Hak Atas Tanah tetap dapat digugat oleh pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Permasalahan yang diangkat pada tesis ini adalah mengenai Putusan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur dan mengenai pihak yang berhak atas sebidang tanah Girik yang telah diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa hakim dalam mengadili suatu sengketa pertanahan wajib mempertimbangankan dan menilai fakta - fakta dan data yang ada serta dilakukan penelitian lapangan yang akurat sehingga diharapkan agar semua putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap dapat dilaksanakan; Lurah harus mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang sebenarnya, Surat Keterangan Riwayat Girik sesuai dengan daftar Riwayat Girik; Pejabat Pembuat Akta Tanah diharapkan lebih teliti dan cermat untuk memeriksa terlebih dahulu apakah Surat Keterangan Riwayat Girik yang diberikan oleh penjual tidak diragukan kebenarannya.

---

Someone who has a sertificate of Rights over Land can still be sued by others who claim that they have rights over the land. The issue raised in this thesis is concerning the State Administrative Court’s Decision with permanent legal force which cannot be enforced by the Land Office of East Jakarta and the party who is entitled to a plot of girik land with the Certificate of Right to Build over it. This research is a normative research with descriptive design.

The result of this research is suggesting that judges in adjudicating a land dispute shall consider and assess the facts and data which are accompanied with an accurate field research, thus all court decisions with permanent legal force can be implemented; Headman shall issue the actual Statement of Non-Dispute (Surat Pernyataan Tidak Sengketa), Reference Letter of Girik History (Surat Keterangan Riwayat Girik) in accordance with the list of Girik History; Land Conveyancers are expected to check in more thorough and careful way whether the Reference Letter of Girik History provided by the seller is not apocryphal."

"Perlindungan hukum atas aset tetap BUMN merupakan suatu hal yang penting bagi BUMN, Perlindungan hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, maka terhadap aset tetap BUMN akan berlaku ketentuan-ketentuan yang juga berlaku bagi aset Negara lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya hakim masih kesulitan untuk memahami penerapan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Kondisi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 merupakan kondisi yang unik bagi BUMN, mengingat kedepannya BUMN disatu sisi akan mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap intervensi pemerintah, ketika mengalami sebuah permasalahan terkait aset tetapnya, yaitu BUMN akan cenderung mengharapkan adanya campur tangan pemerintah sebagai penyelamat dengan menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang publik dalam rangka perlindungan atas aset tetap BUMN. Namun di sisi lain BUMN juga dituntut untuk mandiri, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait dengan tugas Direksi sebagai pihak yang mengelola kekayaan perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan dengan penuh itikad baik dan penuh tanggung jawab, dimana hal tersebut dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan perseroan.

---

The legal protection of fixed assets of State Owned Enterprises (SOE) is an important thing for the SOE, legal protection is highly influenced by the Constitutional Court Decision No. 62 / PUU-X / 2013. With the Constitutional Court Decision No. 62 / PUU-XI / 2013, the regulations about SOE fixed assets will follow the regulations of State assets. However, in practice, judges still difficult to understand the application of the Constitutional Court Decision No. 62/PUU-X/2013. Condition after the Constitutional Court Decision No. 62/PUU-X/2013 is a unique situation for SOE, whereas SOE on one side will have a high level of dependency on government intervention, when experiencing a problem related to its fixed asset (the companies will tend to expect their government interference as a savior by implementing public legislation in order to protect its fixed assets of SOEs). But on the other side, the SOEs are also required to be independent, it is as stated in the provisions of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, related to the duties of Directors as those who manage the wealth of the company to achieve the aims and objectives of the company with full good faith and full responsibility, where it is done solely for the benefit of the company."

"Hak atas tanah dapat diperoleh melalui jual beli, hibah ataupun pewarisan. Adanya dasar kepemilikan hak atas tanah yang berbeda terhadap satu objek yang sama dapat menyebabkan adanya saling klaim hak atas tanah yang merupakan awal adanya sengketa tanah. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah terkait peralihan hak atas tanah melalui hibah yang menimbulkan sengketa antara penerima hibah dan ahli waris serta keabsahan peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang dilakukan oleh ahli waris kepada pihak ketiga yang dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/PDT.G/2018/PN.Mks juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 504/PDT/2018/PT.Mks juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/PDT/2020. Bentuk penelitian ini ialah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun metode analisis data yang dilakukan dalam tesis ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pemberian hibah, perlu memperhatikan pengaturan mengenai status harta benda serta adanya hak ahli waris atas harta peninggalan pewaris yang dihibahkan. Adapun untuk memperoleh kepastian hukum terkait pihak yang berhak atas tanah waris tersebut hendaknya para pihak menyelesaikan perselisihan mengenai waris tersebut pada Pengadilan Agama yang berwenang dalam hal memeriksa, memutus dan mengadili mengenai sengketa waris bagi orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya, perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh ahli waris melalui jual beli kepada pembeli yang beritikad baik adalah sah selama syarat materiil dan formil telah terpenuhi. Meski diketahui belakangan bahwa penjual bukanlah orang yang berhak maka terdapat perlindungan untuk pembeli yang beritikad baik di mana pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemilik atau penjual tanah yang tidak berhak tersebut.

---

Land rights can be obtained through buying and selling, grants or inheritance. The existence of different basic land rights ownership of the same object can lead to mutual claims of land rights which is the beginning of land disputes. The problems raised in this study are related to the transfer of land rights through grants which cause disputes between grantees and heirs as well as the validity of the transfer of land rights through buying and selling carried out by the heirs to third parties which can be found in the Makassar District Court Decision Number 4 /PDT.G/2018/PN.Mks in conjunction with the Makassar High Court Decision Number 504/PDT/2018/PT.Mks in conjunction with the Supreme Court Decision Number 1206 K/PDT/2020. The form of this research is normative juridical, using a statutory approach and a case approach. The data analysis method used in this thesis is qualitative using secondary data. The results of this study can be seen that in granting, it is necessary to pay attention to the regulation regarding the status of the property and the rights of the heirs to the inheritance of the heirs who are donated. As for obtaining legal certainty regarding the parties entitled to the inheritance land, the parties should settle disputes regarding the inheritance at the Religious Courts which are authorized in terms of examining, deciding and adjudicating on inheritance disputes between Muslim people. Furthermore, the legal act of transferring land rights carried out by the heirs through buying and selling to buyers with good intentions is valid as long as the material and formal requirements have been met. Although it was later discovered that the seller was not the rightful person, there is legal protection for buyers who had a good faith, so the original owner could only file a claim for compensation to the owner or seller of the land who was not entitled."

"ABSTRAKSistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah sistem pendaftaranhak dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif,apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat atastanah, dapat mengajukan pembatalan. Permasalahannya adalahbagaimanakah tata cara atau mekanisme pembatalan penguasaan tanahyang telah terdaftar dalam sertipikat HGB dan HPL? Kemudian apakahKepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan sudahmembereskan hak atas tanah milik Susuna Dewi sebelum diterbitkannyasertipikat HPL No. 1/Kuningan Barat kepada PD. Pembangunan SaranaJaya DKI Jakarta, sertipikat HGB No. B119/Kuningan Barat kepada PT.Bimantara Sarana Perkasa, dan sertipikat HGB No. 198/Kuningan Baratkepada PT. Fajar Surya Shakti (Studi Kasus Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Republik Indonesia No. 89/PK/TUN/2008 jo. PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 75K/TUN/2008 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta No.178/B/2007/PT.TUN.JKT jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta No. 14/G/2007/PTUN.JKT)? Metode penelitian yang digunakanadalah tipe penelitian yuridis normatif dari data sekunder yang dianalisissecara kualitatif dalam bentuk preskriptif.

---

ABSTRACTLand registration system applied by Indonesia is land registration systemwith a negative publicity which is contain positive elements, if any partiesfeel harmed by the issuance of land certificate, can file cancellation. Theproblem is how the procedures or mechanism cancellation of land tenurethat has been registered in HGB dan HPL? Then, if Head of the MunicipalLand Office of South Jakarta has settled the right of land belongs toSusuna Dewi before the issuance of the Certificate of HPL Number1/Kuningan Barat to PD. Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta,Certificate of HGB Number B119/Kuningan Barat to PT. BimantaraSarana Perkasa, and Certificate of HGB Number 198/Kuningan Barat toPT. Fajar Surya Shakti (Study Case of the Decision of Judicial Review bythe Supreme Court of the Republic of Indonesia Number89/PK/TUN/2008 as amended to the Decision of Cassation by theSupreme Court of the Republic of Indonesia Number 75K/TUN/2008 asamended to the Decision of State Administrative High Court of the SpecialCapital City Region of Jakarta Number 178/B/2007/PT.TUN.JKT asamended to the Decision of Jakarta State Administrative Court Number14/G/2007/PTUN.JKT)? The Research method that is used is a judicialnormative research type from secondary data that is analyzed qualitativelyin the form of prescriptive. The case of such cancellation is submitted toPTUN and is proceed through regular procedure examination."

"Sesuai dengan amanat Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam rangka penataan tanah terkait dengan penggunaan, penguasaan dan pemilikan diadakannya pendaftaran hak atas tanah untuk terciptanya kepastian hukum. Para pemegang hak-hak atas tanah yang bersangkutan berhak mendaftarkan tanahnya masing-masing dalam rangka memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat pemegang hak atas tanah. Namun dalam proses penerbitan sertipikat tidak jarang timbul permasalahan seperti permasalahan yang terjadi seperti dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 29/G/2017/PTUN-Srg terdapat penerbitan sertipikat di atas tanah milik orang lain. Permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan terhadap sertipikat hak atas tanah yang terbit di atas tanah milik orang lain dan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang di atas tanahnya telah terbit sertipikat atas nama orang lain. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif mengkaji antara ketentuan hukum yang ada dengan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, sedangkan tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian problem identification yang merupakan penelitian dengan mengidentifikasi permasalahan untuk mempermudah analisa dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian keabsahan terhadap sertipikat di atas tanah milik orang lain dalam Putusan Tata Usaha Negara Nomor 29/G/2017/PTUN-Srg terjadi karena dalam proses penerbitan sertipikat kantor pertanahan mengalami kesalahan yang menyebabkan cacat administrasi yaitu Kantor Pertanahan melakukan kesalahan saat melakukan prosedur pendaftaran tanah dan tidak cermat dalam memeriksa data yuridis dan data fisik atas suatu tanah. Atas cacat administrasi tersebut sertipikat yang telah terbit dapat dimintakan pembatalan karena terdapat cacat adminitrasi sesuai dengan amanat Pasal 1 angka 14 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yaitu pemilik tanah dapat mengajukan gugatan untuk melakukan pembatalan sertipikat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

Consistent mandate of Article 19, paragraph 1, Law No. 5 of 1960 concerning Tahune basic provisions of agrarian principles in Tahune context of land management in relation to Tahune use, control and ownership of Tahune land. land, register land rights to create legal certainty. Land rights holders in question have Tahune right to register Tahuneir land to get proof of land rights, which is solid proof of land rights holders. However, in Tahune process of granting Tahune certificate, problems often arise, such as Tahune one in Tahune State administrative decision No. 29/G/2017/PTUN-Srg, specifically Tahune issue of certificates on o Tahuner people's land. Tahune issue in Tahunis study is Tahune validity of land use right certificates issued on land owned by oTahuners and Tahune legal protection of land owners who have been granted land use right certificates on behalf of oTahuners. is different. To address Tahunese issues, a legal legal research meTahunod is used to examine Tahune existing legal agreements wiTahun problems arising in society, while Tahunis type of research is used. Application is problem-defining research, i.e. research by defining problems to facilitate analysis and drawing conclusions. Research results on Tahune issuance of certificates for land owned by oTahuners in State Administrative Decision No. 29 / G / 2017 / PTUN-Srg arise because during Tahune certification process, Tahune cadastral agency encountered must have caused an administrative error, in particular, Tahune Land Office made an error in Tahune land registration process. and careless in checking legal data and physical data on a land. In respect of Tahunis administrative defect, Tahune issued certificate may be requested to be revoked because of an administrative defect as provided for in Articles 1, 1 and 107 of Tahune Regulations of Tahune Minister of Agriculture. National Land. 9 of 1999. In addition, Tahune legal protection of Tahune landowner, ie Tahune landowner can sue to revoke Tahune certificate in Tahune state administrative court."

"Pengajuan klaim yang sulit dan berujung kepada penolakan klaim polis asuransi merupakan salah satu kendala yang sering dialami konsumen. Beberapa konsumen memilih BPSK sebagai Lembaga alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan sengketa polis asuransi untuk mendapatkan keadilaan dan kepastian hukum dengan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase, disisi lain terdapat adanya proses keberatan yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dalam menyelesaikan sengketa klaim polis asuransi ke Pengadilan Negeri, dan sampai ke tingkat Kasasi yang ujung-ujungnya Putusan BPSK dianulir oleh Majelis Hakim. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan terhadap putusan majelis hakim yang menguatkan Putusan BPSK dan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan adanya proses keberatan dan penolakan putusan BPSK. Penelitian ini dilakukan dengan metode non-dokrtinal (Socio Legal Research). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa majelis hakim menilai pokok perkaranya bukan bersumber dari wanprestasi atas hutang piutang (perjanjian pokok) dan faktanya ada kerugian yang diderita oleh konsumen kemudian mengenai efektivitas penyelesaian sengketa pada BPSK, peneliti menemukan data statistik dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari BPSK Prov DKI Jakarta. BPSK masih efektif untuk menyelesaiakan sengketa polis asuransi dengan melaui mediasi atau konsiliasi karena tidak terdapat proses keberatan dari hasil keputusan BPSK tersebut. Namun dalam faktanya terhadap pertimbangan majelis hakim masih Terdapat perbedaan cara pandang antara Majelis Hakim satu dan lainnya di Mahkamah Agung terkait dengan kewenangan BSPK dan apa yang menjadi tolak ukur sengketa konsumen. Kemudian mengenai efektifitas penyelesaian sengketa di BPSK, masih banyak kekurangan mulai dari eksekusi putusan yang masih ambigu, SDM yang kurang memahami sengketa, prasana dan sarana yang sangat terbatas.

---

The submission of difficult claims and the rejection of insurance policy claims is one of the obstacles often experienced by consumers. Some consumers choose BPSK as an alternative Dispute Settlement Institution in resolving insurance policy disputes to obtain justice and legal certainty with mechanisms through conciliation, mediation and arbitration. On the other hand, there is an objection process filed by unsatisfied parties in resolving insurance policy claim disputes to the District Court, and up to the Cassation level, which ultimately results in the BPSK Decision being annulled by the Panel of Judges. This research was conducted to determine the consideration of the decision of the panel of judges that upheld the BPSK Decision and to determine the effectiveness of dispute resolution through BPSK in the presence of the objection process and the rejection of the BPSK decision. This research was conducted using the non-docrtinal method (Socio Legal Research). The results of this study found that the panel of judges assessed that the subject matter of the case did not originate from default on debt and credit (main agreement) and in fact there were losses suffered by consumers then regarding the effectiveness of dispute resolution at BPSK, researchers found statistical data and information obtained from BPSK Prov DKI Jakarta. BPSK is still effective in resolving insurance policy disputes through mediation or conciliation because there is no objection process from the BPSK decision. However, in fact, there are still differences in perspective between the panel of judges in the Supreme Court related to the authority of BSPK and what is the benchmark for consumer disputes. Then regarding the effectiveness of dispute resolution in BPSK, there are still many shortcomings starting from the execution of decisions that are still ambiguous, human resources who do not understand disputes, very limited infrastructure and facilities."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bentuk dari perjanjian kerjasama operasi serta syarat sah perjanjian kerjasama operasi yang dikaitkan dengan asas konsensualisme. Asas konsensualisme pada dasarnya merupakan asas yang menentukan bahwa perjanjian dan perikatan sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Namun terdapat pengecualian pada asas konsensualisme, yaitu oleh undang - undang yang ditetapkan formalitas - formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, atau ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak menuruti bentuk cara yang dimaksud. Dalam KSO sebagai perjanjian innominaat yang belum ada pengaturannya secara khusus didalam KUHPer dan KUHD harus mengacu pada undang - undang atau peraturan lain dalam pelaksanaan dan pengaturannya. Namun belum ada undang ndash; undang dan peraturan yang mengatur secara tegas bentuk perjanjian KSO apakah termasuk kedalam perjanjian formil atau materil. Sehingga sangat rawan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian KSO. Seperti yang akan dibahas didalam skripsi ini mengenai analisis yuridis perjanjian kerjasama antara PT Kereta Api Persero DAOP VIII dengan PT Sumber Sejahtera Lestari Lombok dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 501K/PDT/2014.

---

ABSTRACTConsensualism principle is a principle that determines that agreements have been born from the moment the agreement is reached. There are, however, exceptions to the principle of consensualism, The law requires certain formalities for some type of agreement, which will void the agreement if the requirements not fulfilled. Joint operation agreement as an innominaat agreement has not regulated yet in KUHPerdata and KUHD, therefore must refer to other laws or regulations in the implementation and adjustment. However, there are no laws and regulations which strictly regulates the joint operation agreement form in Indonesia, whether it is defined as formal or consensual agreement. So it is very prone to breach of contract in the joint operation agreement. This undergraduate thesis discusses about Consensualism Principle of Joint Operation Agreement between PT Kereta Api Persero DAOP VIII and PT Sumber Sejahtera Lestari Lombok in Supreme Court Decision Number 501K PDT 2014. "