Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keabsahan dan implikasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkait perkara pidana yang dituangkan melalui akta notaris yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Pasal 3 KUHPerdata menegaskan bahwa tidak ada satu pun hukuman yang dapat menghilangkan keperdataan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun seseorang yang terkait perkara pidana bahkan ditahan sekalipun tetap dapat menjalankan hak keperdataannya dalam kehidupan bermasyarakat namun tentunya tidaklah dapat dilakukan dengan bebas atau dengan kata lain lingkup hak keperdataannya adalah terbatas. Misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi, hak keperdataan seseorang menjadi dibatasi terutama untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan perkara pidana korupsi yang sedang dijalaninya. Organisasi profesi notaris dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti lembaga kepolisian, penuntut umum, dan lembaga lainnya diperlukan adanya kerja sama dan perlu dibuatnya suatu nota kesepahaman khususnya mengenai akta notaris yang berisi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkait perkara pidana, serta perlu lebih banyak diadakan sosialisasi mengenai prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

The validity and implication of legal act conducted by party involved in criminal case which implemented in deed of notary as an authentic deed with impeccable evidentiary function and binds the parties. Article 3 of Civil Code stipulates that no punishment can annul the civil right of any individual. This assertion concludes that although a person involved in criminal case or even imprisoned, such person still can perform his civil right in social life, yet, such right can`t be performed in a liberty manner or in other words, the civil right scope is limited. For instance, in corruption case, the civil right of person is limited particularly in certain legal acts related to the ongoing corruption case. Organization of Notary Profession and another law enforcement institutions such as police, prosecutor, and others need to cooperate and enter into Memorandum of Understanding particularly regarding deed of notary containing legal act conducted by party involved in criminal case, also, socialization of prudent principle implemented by the notary in performing their duties."

"Dewasa ini banyak kasus yang dialami oleh Notaris terkait itikad tidak baik para pihak. Contohnya adalah adanya penandatanganan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh salah satu pihak yang tidak berwenang. Penulis bermaksud mengkaji dan memahami tentang keabsahan akta dan perlindungan hukum terhadap Notaris berhubungan dengan penandatanganan akta oleh salah satu pihak yang tidak berwenang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian secara preskriptif dan dianalisa secara kualitatif.Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa terlanggarnya salah satu syarat sahnya perjanjian mengakibatkan suatu akta menjadi tidak sah dan berakibat pada kebatalan akta Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris hanya bertanggung jawab terhadap pada kebenaran formil, tidak termasuk pada kebenaran materil, sehingga Notaris dibebaskan dari tanggung jawab secara hukum.

---

Nowadays, many cases that experienced by Notary related to bad faith from the parties. For the example is the signing of the Deed of Conditional Sale and Purchase Agreement by one of unauthorized person. The writer intends to review and comprehend about the validity of deed and legal protection for Notary related to the signing of the deed by one of unauthorized person. This research used have the the character of normative juridical with research type is prescriptive and being analysis by qualitative methode.

From this research, we know that the violation of a condition of validity of the agreement resulted in a notary deed becomes invalid and result in the nullification notarial deed. In carrying out his profession, Notariy is solely responsible for the formal truth, excluding the material truth, so that Notary do not have the legal responsibility related to this case."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seorang Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan mengindahkan larangan-larangan yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris tersebut. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaranpelanggaran terhadap pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris, hal tersebut dapat berindikasi pidana, yaitu tindak pidana pemalsuan akta autentik yang diatur dalam Pasal 264 KUHP. Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan pertanggung-jawaban dari Notaris dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalan metode penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah penelitian preskriptif dan eksplanatoris, sehingga bentuk penelitian ini menjadi preskriptif-eksplanatorisanalitis. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data sekunder, yang berupa studi kepustakaan. Penelitian ini juga dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap para pihak sudah terjamin apabila akta yang dibuat oleh Notaris telah sesuai dengan Undangundang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (I.N.I). Bentuk pertanggung-jawaban Notaris yang melakukan pemalsuan akta autentik dapat dikenai sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Akta yang telah dipalsukan itu juga menjadi batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada dan akta tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apapun.

---

Notary is a public official who is authorized to make an authentic act and other authorities referred to in Law No. 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary. A notary is required to be professional in carrying out their position with regard to the prohibitions contained in the regulations concerning the Notary. However, there is possibility of the occurrence of violations of the deed committed by a notary. If an error occurs in a deed executed by notary, it may indicate a criminal, that criminal counterfeiting authentic act under Article 264 of the Criminal Code. As a result of criminal offenses committed by the notary in connection with the responsibility of notary and legal protection of the parties.

The method used is a normative juridical research method. Typology of research is prescriptive and ekspalanatoris, so this form of research into the prescriptive-ekplanatoris-analytical. The data used in this research is secondary data, in the form of literature. The study also analyzed qualitatively.

From the analysis it can be concluded that the protection of the parties is guaranteed when the deed made by the notary in compliance with the laws of the jurisdiction of the Notary and the Notary Code (INI). Forms of accountability that have forged the authentic act may be subject to criminal penalties, civil penalties, and administrative sanctions. The aggrieved party can demand reimbursement of expenses, damages and interest to a notary. The Act has forged it also becomes null and void so that there is never considered and that the act does not have the power to prove anything."

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan perjanjian perkawinan dibawah tangan yang disahkan oleh notaris terhadap pihak ketiga dan harta perkawinan dalam perkawinan campuran dengan Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 477/PDT/2019/PT.DKI. Putusan tersebut menyatakan bahwa pengesahan perjanjian perkawinan tidak berlaku terhadap pihak ketiga dan harus dikesampingkan, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dalam tesis ini mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga yang tersangkut serta mengenai keabsahan dari harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan tersebut. Untuk menjawab pemasalahan tersebut digunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Adapun analisis data dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute apprach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian ini perjanjian perkawinan dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak sah dan mengikat para pihak dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang memperbolehkan dibuatnya dalam bentuk dibawah tangan dan ketentuan diadakan setelah perkawinan dapat dibenarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2016, perjanjian perkawinan tidak dimaknai sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement). Oleh karena Para Pihak yang ternyata sudah bercerai, maka akta pengesahan perjanjian kawin dibawah tangan yang disahkan Notaris (akta authentik) menjadi “tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan”. Adapun Perjanjian Kawin dibawah tangan tersebut tidak didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan sehingga hanya berlaku secara intern (suami-istri) dan selama belum didaftarkan terhadap pihak ketiga beranggapan perkawinan itu masih sah dengan kebersamaan harta perkawinan. Adanya kebersamaan harta dalam perkawinan campuran, WNI yang menikah dengan WNA tidak diperbolehkan memiliki Hak Milik atas tanah berdasar ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

---

This thesis discusess about the legal validity of a prenuptial agreement under-hand which was ratified by a Notary to a third party and marital asset in intermarriage based on DKI Jakarta High Court Judgement case number 477/PDT/2019/PT.DKI. The decided that the legalization of the marriage agreement does not apply toward a third party and must be ruled out, therefore the autor is interested in discuss the legal consequences of the third party involved and the validity of the marital asset that is obtained during the marriage. To solve these problems, a normative juridical method with a typology of descriptive analytical was used. The data analysis was carried out using a statute approach and a case approach. Based on the result of this research show that an under-hand marriage agreement made by legitimate parties and binds the parties with the condition of section 29 subsection (1) of the Marriage Law, which allows it to be made under hand and provisions to be held after marriage can be justified based on the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XII / 2015 dated 27 October 2016, where the marriage agreement is not interpreted as an agreement made before marriage (prenuptial agreement) but can also be made after the marriage takes place (postnuptial agreement). Because the parties are already divorced, the deed of ratification of the marriage agreement under-hand of a Notary (authentic deed) become “.. doesn’t have the value of evidentiary and must be ruled out”. The marriage agreement under-hand is considered not validated by a marriage registrar or a notary that is only valid internally (husband-wife) and as long as it has not been registered with a third party it is consider that the marriage is still valid with togetherness of marital assets. The existence of togetherness of assets in intermarriages means that Indonesian citizens who are married to foreigners are not allowed to have ownership rights to land based on the provisions of the Basic Agrarian Law (UUPA)."

"Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat berpengaruh pada persaingan antar manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang berujung pada dibutuhkannya standar persyaratan minimal yang semakin tinggi. Hal tersebut tentu saja memunculkan ide untuk memperoleh keuntungan yang tinggi tanpa melakukan pekerjaan. Inti dari ide ini adalah berfokus untuk mencari keuntungan dengan cara penggandaan uang yang menggunakan sistem perekrutan yang manipulatif, termasuk salah satunya adalah dengan sistem online atau yang biasa dikenal dengan praktik High-Yield Investment Program (HYIP). Praktik HYIP dapat dikatakan sebagai suatu skema terbesar dan terkejam yang pernah ada dalam sejarah manusia, dan ironisnya di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur dan melarang praktik ini, karenanya Penulis mengangkat permasalahan ini untuk diteliti dengan menggunakan metode yuridis normatif dalam rangka memperoleh hasil yang valid dalam penelitian ini. Tesis ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan saran kepada pemerintah agar dapat mencegah atau setidaknya meminimalisir terjadinya praktik HYIP yang merugikan masyarakat salah satunya dengan cara melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia juga mengajak masyarakat untuk waspada terhadap praktik HYIP, serta memberikan himbauan kepada badan legislatif untuk segera mengundangkan peraturan yang melarang penyelenggaraan dan partisipasi dalam praktik HYIP tentu saja dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

---

The Vast Advancement of technology and information nowadays, influences the competitive spirit in human beings to fulfill their own needs, all in all, resulting in the raising of the minimum requirements. This triggers the idea of gaining high profits without doing any work or hard labor. The point is to focus on seeking profits with the use of multiplying money using manipulative recruitment system, which includes online system or as known as High-Yield Investment Program (HYIP). HYIP Practice can be said as the largest and cruelest schemes that ever exist in human history, and ironically in Indonesia there is no legislation that explicitly regulate and prohibit this practice, therefore Writer proposing this matter to be researched by using normative method in order to obtain valid results in this study.

This thesis is made with the concern to give advices to the Indonesian Government, in order to prevent or at least to minimize the act of HYIP which is very harmful for the soceity, in one way, using a rechtsvinding to the existed regulations in Indonesia and to engage the society to be more aware of the practice of HYIP, as well as to appeal to the legislative to immediately invent regulations which forbid the act and participation in the practice of HYIP to enforce the law in Indonesia."

"ABSTRAKNotaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara memerlukan perlindungan hukum di dalam menjalankan jabatannya. Salah satu wujud perlindungan yang diberikan oleh negara ialah dengan membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Bentuk penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara menganalisis bahan pustaka yang berhubungan dengan substansi penelitian. Tipe penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif analisis yang berguna untuk mengambil masalah yang diteliti dan hasil penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Jenis data yang dipakai dalam tesis ini ialah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan juga memerlukan penjelasan dari narasumber dari akademisi maupun praktisi di bidang terkait. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam tesis ini ialah studi dokumen atas data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris, belum gugur hak menuntut, adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta atau adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal antidatum . Menurut Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris apabila seorang notaris berstatus tersangka tetapi belum memperoleh putusan pengadilan yang bersifat hukum tetap notaris tersebut masih berwenang membuat akta tetapi hal tersebut seharusnya tidak dapat dilaksanakan jika notaris berstatus tersangka dan ditahan untuk sementara waktu sebaiknya notaris tersebut tidak berwenang membuat akta. Jika notaris tersebut dijadikan saksi maka notaris hadir untuk memberi kesaksian dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris karena dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil. Menurut Mahkamah Konstitusi nomor 72/PUU-XII/2014 perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris dalam kasus pidana hanyalah apabila untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang ingin memanggil notaris ke dalam persidangan harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.Kata kunci: perlindungan terhadap notaris, peran majelis kehormatan notaris.

---

ABSTRACTNotary as a public official appointed by the state requires legal protection in the conduct of his her position. One of the forms of protection afforded by the state is by establishing the Honorary Council of Notaries. The form of research conducted in the writing of this thesis is law juridical normative research that is research by analyzing library materials related to research substance. The type of research in this thesis is a descriptive analysis that is useful to take the problem under study and the results of this study are then processed and analyzed to take conclusions. The type of data used in this thesis is secondary data obtained from the literature and also requires explanation from resource persons from academics and practitioners in related fields. The data collection tool used in this thesis is document study of secondary data. The result of this research is that the granting of consent to the investigator, public prosecutor or judge for the sake of the judicial process in the notarial calling, is done in the case of the alleged offense related to the Minutes of Notarial deed and or Notary 39 s Notaries, , The denial of the signature of one or more parties, the alleged deduction or addition to the Minutes of Deed or the alleged notary of the antidatum. According to Articles 12 and 13 of Law Number 2 Year 2014 concerning Notary Publication if a notary is a suspect status but has not yet obtained a court decision of a legal nature, the notary still has the authority to make a deed but it should not be executed if the notary is a suspect and is temporarily detained Time should the notary is not authorized to make deed. If the notary is made a witness then the notary is present to give testimony with the approval of the Notary Public Honor Council because in a criminal case sought is material truth. According to the Constitutional Court number 72 PUU XII 2014 the legal protection granted to a notary in a criminal case is only in the interest of the judicial process, the investigator, the public prosecutor or the judge wishing to call the notary to the proceeding with the approval of the Notary Honorary Board"

"Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 44 UUJN mengatur bahwa Notaris, penghadap dan minimal 2 (dua) orang saksi harus menandatangani akta segera setelah akta dibacakan. Namun bagaimana status keabsahan akta Notaris serta pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang penandatanganannya tidak dilakukan bersama oleh para pihak dihadapan Notaris. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengamati dan menganalisa dengan seksama bahan hukum primer dan sekunder guna memperoleh kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa UUJN dan peraturan lain (KUHPerdata, KUHPidana) telah mengatur baik secara tersirat maupun tersurat tentang penandatanganan akta yang harus dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan hilangnya otentisitas akta Notaris dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan bagi pihak yang menderita kerugian dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN, Notaris juga bisa dijatuhi sanki administratif dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dapat dituntut secara pidana berkenaan dengan keterangan palsu dalam akta tentang proses penandatanganan akta. Kemudian untuk meningkatkan kinerja Notaris dalam melaksanakan jabatannya agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan, sudah sepatutnya Notaris secara personal dapat menjaga integritasnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Pejabat Publik serta untuk menjamin agar Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sejalan dengan peraturan yang berlaku, seharusnya Notaris aktif memberikan penyuluhan kepada semua klien tanpa terkecuali tentang aturan standar mengenai pembuatan akta agar akta yang dibuat terjamin otentisitasnya, terakhir, Notaris juga sepatutnya memperhatikan dan mengamalkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

---

Notary deed is an authentic deed, which is made by or passed before a Notary based on the format and procedures stipulated under Law No. 30 of 2004 regarding Notary (Notary Law). Article 44 of the Notary Law regulates that Notary, appearer and minimum 2 (two) witnesses must execute the deed after such deed has been read to the parties. What about the authentically of the Notary deed as well as the responsibility of the Notary towards a deed which execution is not being conducted by the parties before a Notary. By using the literature research method with juridical- normative approach, this research observing and thoroughly analyzing the primary and secondary legal materials in order to obtain a conclusion towards the main issue which is being raised. The result of the research concluded that the Notary Law and other regulations (Indonesian Civil Code, Indonesian Criminal Code) have regulated, whether expressly or un-expressly, that the parties must jointly sign the deed. Therefore, as regulated under Article 84 of the Notary Law, a violation towards such provision has causing the lost to the authentically of the Notary deed and such deed only has the authentication power as a private deed, and for the party who suffers loss may demand for a compensation to the said Notary. The Notary can also be imposed with an administrative sanction by the Minister of Law and Human Rights and the said Notary can also be charged under criminal law in relation to the forged information regarding the execution process of the deed. In order to enhance the work performance of the Notary to be in line with ihe laws and regulations, the Notary then personally must maintain its integrity in conducting its function and duty as a Public Officer; and to guarantee that the Notary must, in conducting its function and duties in accordance with the prevailing laws and regulations, actively provide information to all of its client regarding the Standard rules on the incorporation of the deed so the authentically of such deed is guaranteed. Finally, the Notary must also observing and conducting the General Good Corporate Governance."

"Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan secara formalitas akta notaris tentang akta pengakuan hutang yang di dalamnya terdapat dua perbuatan hukum, yaitu pengakuan hutang dan kuasa untuk menjual. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Namun dalam prakteknya terdapat akta notaris khususnya akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial tidak dapat dieksekusi di Pengadilan Negeri karena mengandung cacat yuridis, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah keabsahan suatu akta pengakuan hutang yang dibuat notaris yang memuat dua perbuatan hukum sekaligus dalam satu akta, serta bagaimanakah tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Suatu akta pengakuan hutang yang memuat dua perbuatan hukum yaitu pengakuan hutang dan kuasa untuk menjual mengandung cacat yuridis sehingga kehilangan kekuatan eksekutorialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier, metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian tersebut dapat tampak akta pengakuan hutang merupakan akta notariil yang murni berdiri sendiri dan tidak dapat disertai atau ditambah dengan persyaratan-persyaratan lain terlebih lagi yang berbentuk perjanjian dan pemberian kuasa tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, serta notaris mempunyai tanggung jawab moral dan dapat dituntut untuk memberi ganti rugi jika merugikan pihak lain.

---

This research aims to determine how the validity of the notarial deed on deed formalities of credit in which there are two legal actions, namely the recognition of debt and the power to sell. Notary is a public official who has the authority to make an authentic deed. However, in practice there are notary deed of acknowledgment of debt in particular has the power executorial can not be executed in the District Court jurisdiction because it contains defects, which are at issue is how the validity of a deed of acknowledgment of debt that made notary deed containing two legal actions at once in a single deed, as well as how is the responsibility of the notary as a public official toward deed containing the legal defect. A deed of acknowledgment of debt which includes two legal actions, namely the recognition of debt and the power to sell the flawed executorial juridical thus losing power. The research method is normative juridical with type of data is consist of primary, secondary and tertiary legal materials, data processing method is done qualitatively so that generating analytical descriptive data. Base on this research, a notarial deed of acknlowledgment of debt is a pure self-supporting and can not be attached or added by other requirements especially in the form of the agreement and the authorization null and void because it is contrary to Domestic Affair Minister’s Instruction No. 14 Year 1982 on Absolute Prohibition of Use of Power As a Transfer of Land’s Right, and the notary have a moral responsibility and be required to provide compensation if harm others."

"Kecenderungan manusia untuk segera memenuhi kebutuhan atas manfaat suatu benda tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh benda-benda miliknya. Salah satu cara mengatasinya adalah melalui perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa yang banyak dilakukan dalam masyarakat dan mendapatkan pengaturan yang cukup lengkap dalam Bab Ketujuh Buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulisan tesis mengambil judul "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Ditinjau Dari Akta Notaris)" dengan mengangkat kasus perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan yang dibuat dengan Akta Notaris. Pokok permasalahannya adalah bagaimana cara penyelesaiannya bila terjadi wanprestasi terhadap objek sewa menyewa pada waktu berlangsungnya sewa menyewa, bagaimana penerapan perlindungan hukum yang seimbang terhadap pihak yang menyewakan dan pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa serta bagaimanakah isi klausul perjanjian yang dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang menyewakan dan pihak penyewa yang dianalisis dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang seimbang kepada para pihak yang membuat perjanjian. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisa peraturan per Undang-Undangan dan buku-buku, didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hukum tertier serta pengkajian terhadap kasus melalui data berupa dokumen pada objek penelitian. Hasilnya mendapatkan kesimpulan bahwa penyelesaiannya dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap objek sewa menyewa oleh pihak BANK dan ketentuan hukum tentang sewa menyewa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan perlindungan hukum yang memadai dan seimbang bagi para pihak. Dalam kasus yang dianalisis ditemukan klausul-klausul yang dapat memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak, baik pihak yang menyewakan dengan dibayarkannya uang sewa seketika dan sekaligus lunas pada saat ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa dan bagi penyewa akan mendapatkan sisa uang sewa yang belum dijalani dan dinikmati beserta ganti rugi dari seluruh kerugian yang akan ditanggung oleh pihak penyewa dengan lalainya pihak yang menyewakan atas kewajibannya terhadap BANK dalam perjanjian sebagaimana tersajikan selengkapnya dalam tesis ini.

---

Human tendency to immediately fulfill the need for the benefits of an object cannot be entirely fulfilled by the objects onecurrently owns. One way to mitigate this situation is through lease agreement. Lease agreement is very commonly used in the society and thoroughly regulated in the seventh chapter of the third book of the Indonesian Civil Code. This thesis is entitled "Legal Protection For Parties Involved In Lease Agreement (Viewed from the Notary Deed)", taking the case of land and property lease agreement initiated with a Notary deed. The main problem is how a default accurred to the rent object during the lease agreement can be resolved, how balanced legal protection for the owner and the tenant can be implemented and how the clauses that can provide legal assurance to both owner and tenant that were analyzed can truly give legal assurance and balanced legal protection to each party involved in the agreement. This research is carried out using juridical-normative method through analysis of secondary data by collection of primary and secondary data, along with tertiary legal materials. The research employs qualitative data analysis, which resulted in descriptive-analytic data. This research concludes that default accurred during lease agreement is to be resolved by execution of the rental object by the bank. And that laws governing lease agreement in the Indonesian Civil Code have provided adequate and balance legal protection for the parties involved in lease agreement. Analysis of legal cases found sufficient clauses that can provide legal protection and assurance for the owner, by immediate and full payment of lease fee at the time of signing of the agreement, and for the tenant, where the tenant will be entitled for the lease fees not yet accrued, together with the compensation for all the loses which will be born by the tenant in the case of the owner?s negligence of his liability to the BANK, as further explored in this thesis."

"Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta secara otentik. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris maka dapat dikenakan sanksi yang dapat berakibat bagi Notaris itu sendiri maupun keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Maka dari itu disinilah Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum.

---

Notary is a public official who has the authority to make an authentic deed. In the performance of duties and responsibilities as a public official Notary frequent violations by the notary. Of violations committed by the notary may be imposed which may result in the notary deed itself and the legitimacy made by the notary. Therefore this is where the Council of Trustees and Honorary Board serves to monitor the behavior of notary in order to avoid legal violations committed by the notary as a public official."