Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit perbankan berperan penting dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian. Untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang diberikan, diperlukan adanya jaminan. Umumnya benda yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah tanah dan bangunan yang pengikatan jaminannya melalui lembaga hak tanggungan. Pengikatan jaminan dengan hak tanggungan diatur dalam UUHT. Ketidakwenangan debitur dalam membebankan jaminan tanah milik pihak ketiga pada saat pembuatan APHT menimbulkan akibat hukum dibatalkannya APHT oleh Putusan Pengadilan. Pemberian hak tanggunan seharusnya memenuhi Pasal 8 UUHT. Batalnya APHT juga dikarenakan ketidakhadiran pemilik jaminan sendiri atau tidak adanya SKMHT pada saat pembuatan APHT karena tidak memenuhi Pasal 10 dan Pasal 15 UUHT.

---

Credit from bank has an important role in supporting economic development. To ensure certainty of loan repayment, required the collateral. Generally, a collateral could be the land and buildings that binding (mortgage) through the mortgage agency. The collateral binding for mortgage arranged in UUHT. Unauthorized of debtor in mortgage binding to third-party collateral, may lead to cancellation the binding by the court decision. Mortgage should satisfy Article 8 UUHT. The cancellation of mortgage could also be caused by the owner's absence of collateral due to mortgage installation (APHT) or there is no power of attorney for mortgage installation (SKMHT) where not fulfilling Article 10 and Article 15 UUHT."

"Kredit perbankan berperan penting dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian. Untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang diberikan, diperlukan adanya jaminan. Umumnya benda yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah tanah dan bangunan yang pengikatan jaminannya melalui lembaga hak tanggungan. Pengikatan jaminan dengan hak tanggungan diatur dalam UUHT. Ketidakwenangan debitur dalam membebankan jaminan tanah milik pihak ketiga pada saat pembuatan APHT menimbulkan akibat hukum dibatalkannya APHT oleh Putusan Pengadilan. Pemberian hak tanggunan seharusnya memenuhi Pasal 8 UUHT. Batalnya APHT juga dikarenakan ketidakhadiran pemilik jaminan sendiri atau tidak adanya SKMHT pada saat pembuatan APHT karena tidak memenuhi Pasal 10 dan Pasal 15 UUHT.

---

Credit from bank has an important role in supporting economic development. To ensure certainty of loan repayment, required the collateral. Generally, a collateral could be the land and buildings that binding (mortgage) through the mortgage agency. The collateral binding for mortgage arranged in UUHT. Unauthorized of debtor in mortgage binding to third-party collateral, may lead to cancellation the binding by the court decision. Mortgage should satisfy Article 8 UUHT. The cancellation of mortgage could also be caused by the owner's absence of collateral due to mortgage installation (APHT) or there is no power of attorney for mortgage installation (SKMHT) where not fulfilling Article 10 and Article 15 UUHT."

"Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit dalam perbankan berfungsi untuk menjamin kepastian pelunasan hutang apabila debitur wanprestasi atau cidera janji. Ketika debitur dinyatakan wanprestasi, bank selaku kreditur dapat melakukan upaya eksekusi terhadap jaminan guna pelunasan hutang debitur. Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan dibawah tangan merupakan alternatif dalam penyelesaian kredit bermasalah yang umumnya dilaksanakan melalui pelelangan umum. Penjualan dibawah tangan terhadap objek jaminan kredit tersebut dilakukan dengan membuat akta kuasa menjual dihadapan Notaris. Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum akta kuasa menjual atas objek jaminan Hak Tanggungan sebagai sarana dalam penyelesaian kredit bermasalah, serta penerapannya dalam kasus, dengan penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa akta kuasa menjual tidak dapat didaftarkan layaknya Hak Tanggungan, karenanya tidak mengikat atau tidak mempunyai kekuatan mengikat. Selain itu, akta kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris sebagai dasar bagi kreditur untuk melakukan jual beli terhadap pihak ketiga yang memuat klausul kuasa mutlak atau kuasa yang tidak dapat ditarik kembali bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Sehingga berakibat akta kuasa menjual menjadi batal demi hukum, termasuk jual beli yang telah dilakukan dengan pihak ketiga tersebut.

---

Mortgage as a collateral for banking loans has a function to ensure certainty of debt repayment if the debtor defaults. When the debtor is declared in default, bank as a creditor can make execution efforts against the debtor?s collateral for debt repayment. Execution of Mortgage which is executed under hand is an alternative to the settlement of non-performing loans that generally carried out through auctions. Private selling for the collateral of credits are done with making a Deed of Power Attorney to Sell by Notary. This thesis explains about legal binding of Deed of Power Attorney to Sell against the object of Mortgage as a means to settlement of non-performing loans and its application in the case, with juridical normative research.

Based on these studies it is concluded that the Deed of Power Attorney to Sell can not be registered like a Mortgage, therefore has no binding force. The Deed of Power Attorney to Sell which is made by Notary as a basis for creditor to do sale and purchase transaction with third parties also prohibited contrary to the laws and regulations, such as Instruction The Minister of Home Affairs Number 14 Years 1982 about Prohibition The Use of Absolute Power Attorney to Transfer of Land Rights. With the result that Deed of Power Attorney to Sell becomes null and void, including selling and purchasing to the third parties that has been done."

"Orang perseorangan selaku subyek hak atas tanah, yaitu setiap orang yang identitasnya terdaftar selaku Warga Negara Indonesia berdomisli di wilayah Negara Indonesia dan tidak kehilangan hak memperoleh sesuatu hak atas tanah, namun untuk melakukan tindakan hukum dalam hal pertanahan harus sudah dewasa secara hukum. Manusia guna melangsungkan kehidupannya, maka selalu akan mempunyai kebutuhan, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Salah satu kebutuhan jasmani dapat diperoleh seseorang baik dengan jalan mengadakan perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, warisan ataupun cara hibah (Schenking), atau pemberian kepada seseorang tatkala orang yang memberi masih hidup. Yang dibicarakan dalam tesis ini adalah mengenai kekuatan pembuktian Akta Hibah yang dibuat di hadapan notaris terhadap perbuatan hukum pemindahan hak milik rumah dan bangunan yang berdiri di atas tanah hak pakai yang telah berakhir jangka waktunya? Menurut Penulis, akta hibah bangunan dan pemindahan hak yang dibuat notaris sehubungan ddengan berakhirnya sertipikat hak pakai adalah sah dan tetap berlaku karena tanah sudah menjadi tanah Negara dan bagi penerima hibah nantinya akan mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut. Terhadap hak atas tanahnya yang telah habis maka yang berwenang membuat aktanya adalah seorang Notaris.

---

Individuals as subjects of land, that is, every person whose identity has been registered as a citizen of Indonesia domiciled in the territory of Indonesia and not lose the right to any land rights, but to take legal action in the case of land should be legally grown. Men to hold life, it will always have a need, either physical or spiritual needs. One person's physical needs can be obtained either by road entered into a sale and purchase, exchange, lease, or the way the legacy grant (Schenking) or giving to someone when the person who gave still alive. Discussed in this thesis is about the strength of evidence that Grant Deed is made before a notary public in a legal action against the alienation of houses and buildings that stood on the land use rights have expired? According to the authors, a grant deed of the building and the transfer is made in connection notary expiration ddengan use rights certificate is valid and remains in effect because the land has become land of the State and for the institution will apply for the rights to the land. The right to land that has been who have the right to issue a deed is a Notary."

"Sertipikat sebagai alat bukti terkuat ternyata tidak menjamin dapat di jadikan alat bukti yang dapat secara penuh di miliki ini di buktikan dengan di batalkannya Hak Tanggungan No.5/HT/18/IV/199 oleh pengadilan. Akibat di batalkannya Akta Jual Beli Tanah yang menjadi obyek jaminan hak tanggungan sehingga menyebabkan hapusnya obyek jaminan hal ini tentu saja merugikan pihak kreditur karena pihak kreditur yang beitikad baik yang telah memenuhi segala ketentuan untuk memberi pinjaman tidak mendapatkan perlindungan karena haknya telah di cederai dengan di batalkannya hak tanggungan tersebut karena batalnya sertipikat jual beli tersebut. Sehingga dalam hal ini penulis ingin meneliti dan mengkaji bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi bagaimana kekuatan perjanjian yang di lakukan sebelum AJB di buat apakah mempunyai Implikasi yang besar terhadap pembatalan sertipikat kedua tanah tersebut sehingga mengakibatkan batalnya hak tanggungan. Tesis ini di buat untuk dapat mengetahui factor apa saja yang dapat membatalkan sertifikat sehingga penulis mengharapkan dapat mengklarifikasi penyebab batalnya hak tanggungan yang di sebabkan batalnya sertifikat akibat akta jual beli yang batal di masa yang akan datang.

---

Certificate as the strongest evidence did not ensure that the evidence can be made in full to have this attested by at cancellation of Mortgage No.5/HT/18/IV/199 by the court . Due on Sale and Purchase of Land Deed canceled the object of causing collateral mortgage guarantee this object abolishment of course detrimental to the creditors because the creditors are faith both have met all the provisions to provide protection because the loan did not get in to harm the rights have been in cancellation the encumbrance certificate for the cancellation of the sale and purchase. in this case I want to examine and assess how such events can happen how the strength of the agreement will be undertaken prior to AJB is made whether to have great implications on both the soil certificate cancellation, resulting in the cancellation of mortgage. Thesis is made in order to determine what factors may cancel the certificate so that the author hopes to clarify the cause of the cancellation of mortgage that is caused due to the cancellation of the deed of sale certificate is canceled in the future."

"Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sangat penting diterapkan, salah satunya dengan mengadakan jaminan terhadap setiap pembiayaan yang diberikan. Guna menjamin pelunasan utang debitur seringkali tanah menjadi objek jaminan melalui pemberian Hak Tanggungan. Namun kenyataannya, masih terdapat Akta Jual Beli (AJB) yang belum dilakukan pelunasan tetapi telah dilakukan peralihan Hak Milik atau balik nama kepemilikan tanpa sepengetahuan pihak penjual tanah, yang kemudian oleh pembeli tanah tersebut dijadikan jaminan utang ke bank melalui pemberian Hak Tanggungan sebagaimana ditemukan dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1787 K/PDT/2022. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan mitigasi risiko bank terhadap pembatalan pemasangan Hak Tanggungan akibat peralihan Hak Milik atas tanah yang tidak sah. Untuk dapat memberikan penjelasan terkait permasalahan utama tersebut maka dianalis pula mengenai penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam pemberian pembiayaan. Selain itu dianalisis pula terkait pengaturan dan sanksi terhadap debitur yang tidak beritikad baik. Data sekunder pada penelitian dokrinal ini diperoleh melalui studi dokumen berupa bahan-bahan hukum serta diperkuat dengan wawancara narasumber terkait untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian menjelaskan bahwa Hak Tanggungan merupakan salah satu bentuk upaya preventif dalam mencegah tidak dilunasinya utang debitur dikemudian hari. akan tetapi Hak Tanggungan yang dijadikan jaminan harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan fisik tanah oleh bank. Untuk menghindari timbulnya masalah atau risiko bank sebagai upaya penerapan prinsip kehati-hatian bank. Mitigasi risiko bank terhadap pembatalan pemasangan Hak Tanggungan dilakukan dengan mengadakan agunan pengganti yang sah milik debitur. Upaya hukum yang dilakukan bank terhadap debitur yang beritikad tidak baik dengan menuntut ganti rugi sebesar APHT yang telah disepakati.

---

The application of cautious banking principles in providing financing to customers is crucial, including securing collateral for every loan granted. To ensure debtor repayment, land often serves as collateral through Mortgage Rights. However, in practice, there are instances where a Deed of Sale. has not been settled but ownership has been transferred or renamed without the knowledge of the land seller. Subsequently, the land buyer uses it as loan collateral through Mortgage Rights to the bank, as found in the case of Supreme Court Decision Number 1787K/PDT/2022. The primary issue addressed in this study concerns the bank's risk mitigation against the cancellation of Mortgage Rights due to unauthorized land ownership transfers. To provide an explanation regarding this issue, the study also analyzes the application of cautious banking principles in financing. Furthermore, it examines the regulations and penalties for debtors acting in bad faith. Secondary data for this doctrinal study were obtained through document studies of legal materials, supported by qualitative analysis from interviews with relevant sources. The research findings conclude that Mortgage Rights represent a preventive measure against future debtor default. However, banks must physically inspect the collateral land before accepting it as security, thereby applying cautious banking principles to mitigate risks. Banks mitigate the risk of Mortgage Rights cancellation by establishing valid substitute collateral owned by the debtor. In cases where debtors act in bad faith, banks pursue legal action to claim damages equivalent to the agreed Property Sale and Purchase Deed."

"Hak milik atas tanah merupakan hak yang hanya dapat diperoleh oleh warga negara Indonesia. Namun pada kasus dalam penelitian ini, terdapat sebidang tanah hak milik yang dipegang oleh beberapa warga negara Indonesia serta oleh beberapa warga negara asing yang sebelumnya berkebangsaan Indonesia. Tanah tersebut diperoleh melalui peristiwa pewarisan, dan terdapat kesepakatan pada putusan perdamaian untuk menunda pembagian tanah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskiptif. Hasil penelitian menyarankan guna dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum terhadap pelanggaran putusan perdamaian; tidak menunda pembagian atas tanah hak bersama guna meminimalisir potensi konflik; ahli waris berkebangsaan asing sebaiknya segera mengalihkan bagian tanah hak milik yang diperoleh kepada ahli waris berkebangsaan Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum putusan perdamaian ialah sebagai tanda bukti ahli waris; dan dampak keberadaan warga negara asing pada kepemilikan bersama tanah hak milik harus ditinjau dari segi cara perolehannya dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.

---

Only Indonesian citizens who can obtain rights land ownership in Indonesia. But there are the rights who owned by both of Indonesian citizens and foreigners who previously is Indonesian citizens too. They gain the rights from inheritance, and agreed to postpone land partition, that agreement contained in some peace verdict. This research is qualitative with prescriptive design. The researcher suggests to doing lawsuit effort when violation to peace verdict happen; doing partition of co-own land immediately in order to minimize potentially conflict; and heind foreigner must give his rights section to Indonesian heind. This thesis conclusions is legal position of peace verdict is proof of beneficiaries; and the impact of the presence of foreigners to rights land must be reviewed from how they get the rights land and the parties’ agreement."

"ABSTRAK“From email to Jail ”, inilah perkara yang menimpa Prita Mulyasari pada pertengahan tahun 2008, seorang ibu rumah tangga yang pada saat itu memiliki dua (2) anak balita, Ananta yang berusia 3 tahun dan Ranarya yang berusia 1 tahun harus menjadi terdakwa atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan juga digugat melalui Pengadilan Negeri Tangerang oleh Rumah Sakit OMNI Alam Sutera Tangerang atas perbuatan melawan hukum karena telah menyampaikan keluhannya melalui email terkait buruknya pelayanan jasa kesehatan dari Rumah Sakit OMNI Alam Sutera Tangerang. Berdasarkan Pasal 4 huruf (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya konsumen mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur dari dokter atau pihak rumah sakit yang telah merawatnya, disamping itu dokter atau pihak rumah sakit harus memberikan isi rekam medis kepada pasien yang bisa dipergunakan untuk mendapatakan second opinion dari dokter dan rumah sakit lain. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dan metode analisis data deskriptif kualitatif. Perkara Prita Mulyasari dapat menjadi pelajaran berharga bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan sehingga dalam mengatasi keluhan dari pasien dapat menyelesaikan dengan cara yang baik dan bersahabat serta berusaha menghindari proses hukum pidana maupun perdata, dengan demikian terjalin hubungan timbal balik yang baik antara dokter, rumah sakit dan pasien.

---

ABSTRACT“From email to Jail ”, this is a case that befell Prita Mulyasari in mid 2008, a housewife with two young children, Ananta three years old and Ranarya one year old. She must have become an accused on an alleged criminal act of defamation. In addition to that, Prita was also sued by OMNI Alam Sutera Tangerang Hospital for an act against law due to her complaint via email on the poor health service of OMNI Alam Sutera Tangerang Hospital. Based on Article 4 section (c) Act No. 8 Year 1999 On Consumers Protection, Consumers should get clear, correct and honest information from doctors or the hospital that have given medical care to her. In addition to that, the doctors or the hospital must give medical records to their patients which can be used to get the second opinion from other doctors or hospitals. The research methode used in this thesis is yuridical- normative approach. It uses secondary data collecting technics and descriptive- qualitative data analysis. The case of Prita Mulyasari can be a valuable lesson for business actors in the health service. They can address the complaints from their patients in a good and friendly manner and avoid criminal as well as private legal processes. Thus, it enables the establishment of mutual relationship between doctors, hospitals, and the clients."

"Perkembangan ekonomi yang sangat pesat membuat kepastian hukum untuk lembaga-lembaga keuangan sangatlah diperlukan untuk menjamin kembalinya hak yang dimilikinya. Hal tersebut mengaikbatkan diperlukannya jaminan untuk memperkuat kepastian hukum yang dimiliki oleh pemegang jaminan untuk didahulukan apabila si pemberi jaminan cidera janji atau wanprestsasi. Namun pada kenyataannya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan pemegang jaminan tersebut kehilangan jaminannya tersebut. Salah satu diantaranya hapusnya Hak Tanggungan yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan diakibatkan itikad buruk dari pemberi hak tanggungan. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum lebih lanjut agar terjaminnya perlindungan dan kedudukan kreditur dalam pemberian jaminan. Dalam Tesis ini mengangkat mengenai putusan Makhamah agung Republik Indonesia Nomor 396/K/Pdt/2009 mengenai pembebasan Tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan yang membuat kerugian bagi pihak pemegang hak tanggungan. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelittian kepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder. Penulisan tesis ini membahas mengenai perlindungan kreditur sebagai pemegang hak tanggungan atas pembebasan tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan untuk bisa mendapatkan haknya sebagai pemegang hak tanggungan.

---

The rapid economic growth requires the legal certainty for financial institutions to guarantee the return of the owned rights. Therefore, warranty is necessary to strengthen the legal certainty of the guarantee holder if the guarantor violates the contract. However, in the reality, many holders lose their guarantee due to the breaches. One of them is the voidance of Mortgage Right of its holder by reason of the ill will of the mortgage giver. Thus, further legal certainty is requisite to guarantee the creditor protection and position in the guarantor.

This thesis discusses the verdict of Indonesian Supreme Court No. 396/K/Pdt/2009 on land acquisition as loan guarantee which causes loss for the mortgage right holder party. This thesis uses library research, for the data to be used is secondary data. This thesis discusses creditor protection as mortgage right holder of land acquisition as loan guarantee from mortgage burden in the credit agreement and legal actions of the mortgage right holder to obtain the right as the mortgage right holder."

"Penelitian ini membahas tentang Kedudukan Akta Pemberian Hak Tanggungan Akibat Tidak Dihadirkannya Pemberi Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2380k/Pdt/2017), terhadap putusan ini diperlukan kajian dengan isu hukum yang dibahas adalah menganalisis tentang tidak dihadirkannya Pemberi Hak Tanggungan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dihubungkan dengan Undang-undang Hak Tanggungan dan menganalisis tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait diterbitkannya Akta Pemberian Hak Tanggungan pasca dikeluarkannya putusan ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap azas-azas hukum dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah Pemberian Hak Tanggungan kesatu terhadap sertipikat hak milik nomor 599 dan 600 oleh notaris MH atas permintaan tergugat 1 tidak perlu dan tidak harus memberitahukan dahulu kepada nona PS, karena Pemberian Hak Tanggungan sudah tercantum jelas dalam pasal 10 angka 2 Akta perjanjian kredit nomor 67 tahun 2010, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris/PPAT nyonya EH, bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang menegaskan bahwa ketentuan mengenai isi Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut, sifatnya wajib untuk sahnya Akta Pemberian Hak Tanggungan. Diantaranya kehadiran pemberi hak tanggungan yakni PS mengakibatkan Akta Pemberian Hak Tanggungannya tidak mengikat. Lalu tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dimaksud diatas dapat dibehentikan sementara sesuai pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan dimintakan ganti rugi sesuai pasal 1365 BW apabila pihak yang dirugikan dapat membuktikan kerugiannya.

---

This research discusses the satatus of deed of granting mortgage due to absence of the giver of the mortgage (Case Study of Supreme Court Decision Number 2380K/Pdt/2017), this decision requires a study with legal issue is analyze the guarantor of the mortgage in the deed of grant. Mortgage rights law and analyze the responsibilities of the land deed making official in relation to the issuance of the deed of granting mortgage after issuance of this decision. The method used is a normative juridical research method, namely research on legal principles using secondary data. While the data analysis method used is qualitative methods and the data collection tool used is document study. The results of this study are that the granting of the first mortgage to the certificate of ownership rights number 599 and 600 by the notary MH at the request of the defendant 1 is not necessary and does not have to inform Ms PS first, because the Granting of Mortgage is clearly stated in article 10 number 2 of the credit agreement deed number 67 of 2010, which was drawn up and signed in front of the notary / PPAT Mrs. EH, contradicts Article 11 paragraph (1) of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights which confirms that the provisions regarding the contents of the Deed of Granting Mortgage are mandatory for the validity of the Deed. Granting Mortgage Rights. Among them, the presence of the mortgage provider, namely PS resulted in the Deed of Granting Mortgage Rights not binding. Then the responsibility of the Land Deed Making Official for the issuance of the Deed for Granting Mortgage Rights referred to above can be temporarily suspended in accordance with Article 10 paragraph 2 of Government Regulation Number 24 of 2016 in lieu of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Land Deed Making Officials and compensation is requested according to article 1365 BW if the injured party can prove the loss."