Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam praktek pelaksanaan pembebasan tanah, baik yang menyangkut pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum, maupun pembebasan tanah untuk kepentingan swasta selalu menimbulkan keributan dan masalah, khususnya dalam hal ganti rugi, sehingga banyak yang mempersoalkan apakah ini terjadi karena kurangnya peraturan yang mengatur, atau karena ketidaksiapan aparat atau bahkan karena tindakan aparat yang melampaui kewenangannya.Tesis ini membahas mengenai sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W 2) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan perusahaan pengembang perumahan di wilayah Jakarta Barat, dengan menganalisa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memenangkan perusahaan pengembang perumahan sampai dengan tingkat kasasi. Penelitian yang berjudul "Analisis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol JORR W 2" ini bertujuan untuk mengetahui alasan diterbitkannya Surat Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2349/1.711.52 tanggal 2 November 2008 yang merevisi Surat Gubernur tanggal 1 Oktober 1997, dan akibat hukumnya bagi perusahaan pengembang perumahan terkait dengan peraturan perundang-undangan.Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dasar dikeluarkannya Surat Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga kasus tersebut dimenangkan oleh perusahaan pengembang perumahan. Secara teoritis pelepasan hak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam kasus perusahaan pengembang perumahan adalah untuk kepentingan pemerintah, sedangkan kenyataannya proyek ini adalah proyek swasta namun pengadaan tanahnya mengatasnamakan kepentingan umum.

---

Conflicts and disputes have became the very common situations in society especially when they were pierced into remedy arrangements. The circumstances produce dominating question whether based on the existence of insufficient regulations, or the existence of unqualified authorised personnels, or the existence of the abuse of power for worse. The objective of this study is to describe the land acquisition dispute for tollroad project namely Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W 2) between DKI Jakarta Province Government and the Real Estate Company in West Jakarta, by analysing the verdict made byCourt of Administrative Justice which put the Real Estate Company in favor until the definitive and final Court of Justice stage. By titling this study with ?Analysis to Land Acquisition for Public Interest, a Case Study to JORR W 2 Tollroad?, we shall recover the very basic consideration to the enactment ofJakarta Province Governor Decree Letter Number 2349/1.711.52 dated on 2 November 2008 that revised the Jakarta Province Governor Decree Letter dated on 1 Oktober 1997, including the legal consequences for the Real Estate Companies that are bound to the such Decree. The writing to this study is based on the legal normative approach which examines the laws and legal theories related to the aforementioned discourse. Secondary data is the main literature as fact that is collected from the library. As the result, the description shall contain several evidences that the enactment of the Jakarta Governor Decree Letter hasnot stood on the proper law. Hence, the case is in Real Estate Company favor. Theoritically, the land acquisition for public interest as referred to the Real Estate Company case is for the Government interest, in fact the project is commercial project in the mask of public interest."

"Pengadaan Tanah menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam praktiknya sering kali masyarakat dirugikan dalam pengadaan tanah.Permasalahan yang kerap kali melatar belakangi timbulnya sengketa pengadaan tanah ialah penolakan masyarakat setempat terhadap lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang berakibat kerugian terhadap pemegang hak atas tanah. Tesis ini membahas mengenai sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar udara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Kulon Progo antara 43 warga Kulon Progo dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menganalisa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mengabulkan gugatan warga Kulon progo tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Kulon Progo beserta dengan tahapan-tahapan pengadaan tanah ditinjau dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 dan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan perundangan-undangan yang lain tercermin dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 07/6/2015/PTUN.YK tanggal 6 Juli 2015.Bentuk penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang didasarkan pada bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang berdasarkan data pustaka dan norma-norma hukum tertulis dengan mengkaji penerapan atas kaidah maupun norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yang digunakan penulis bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar udara Kulon Progo telah dilakukan sesuai tahapan-tahapan yang termuat dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum namun dalam pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut yang tidak sempurna sehingga menimbulkan sengketa antara para pihak.

---

According to the Land Acquisition Act Number. 02 of 2012 on Land Acquisition for Development for Public Interest?s activities to provide land by way of giving proper and fair compensation to those who are entitled to receive such proper compensation and fair to the entitled party. In practice most of the time the local communities suffer caused by land acquisition process. The origin problems are often the emergence of the dispute of the land acquisition is that local community rejected against the location of the land acquisition for development purposes which resulted lost to the title holders. The issues which often happen to be the background of the occurrence of the disputes in land acquisition is the rejection of the local communities towards the location of the land acquisition for the development which causes disadvantages for the land title holders.

This thesis discusses the dispute of the implementation land acquisition for the construction of a new airport in Yogyakarta, especially in the regency of Kulon Progo between 43 local citizens with the Governor of Special Region of Yogyakarta, by analyzing the Verdict of the Administration Court that has been in favor of the citizens of Kulon Progo.

This Study aimed to find out how the implementation of land acquisition for the construction of the Kulon Progo?s new Airport along with the stages of land acquisition in term of Law Number 2 of 2012 and determine how the application of Law No. 2 of 2012 and the laws and the regulations that reflected in The State Administrative Court?s Verdict number 07/6/2015 PTUK YK. Dated July, 6th 2015.This study forms a normative juridical research, which is based on library materials or secondary data.

This research uses library research based on literature data and legal norms written by reviewing the implementation of the rules and norms of the positive law. This type of research used by the author is explanatory.

The result showed that the implementation of land acquisition for the construction of airport Kulon Progo has been executed in accordance with the stages contained in Law Number 2 of 2012 on Land Acquisition for Development for Public Interest, but in the implementation of the steps has not sufficiently Implemented which, causes dispute between the parties."

"Pembangunan jalan tol sebagai salah satu program yang terdapat dalam Proyek Strategi Nasional (PSN) merupakan salah satu respons pemerintah dengan tujuan meningkatkan konektivitas dan aksesibilas antar daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki pola perubahan harga tanah yang disebabkan oleh pembangunan Jalan Tol JORR 2, terutama di sepanjang jalan non tol yang terhubung langsung dengan gerbang tol. Teori Bid Rent Curve digunakan sebagai dasar konseptual dalam penelitian ini, mengindikasikan bahwa harga tanah cenderung meningkat seiring dekatnya dengan pusat kegiatan ekonomi, diidentifikasi sebagai gerbang tol. Selain itu, Teori Inti Ganda juga diterapkan, menyatakan bahwa wilayah dengan lebih dari satu pusat perekonomian akan memiliki daya tarik tersendiri yang mempengaruhi harga tanah. Metode analisis kualitatif deskriptif digunakan, dimana data harga tanah dikumpulkan melalui survei wawancara dan pengamatan langsung. Data tersebut kemudian disusun secara tabular dan dianalisis naratif, lalu mengaitkannya dengan perubahan penggunaan lahan di sekitar gerbang tol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik lokasi menjadi faktor penentu dalam sejauh mana gerbang tol mempengaruhi perubahan harga tanah di sekitarnya. Temuan menunjukkan bahwa semakin dekat lokasi dengan gerbang tol, harga tanah cenderung meningkat, dan sebaliknya. Namun, jika lokasi tersebut memiliki lebih dari satu pusat kegiatan ekonomi, peningkatan harga tanah juga terjadi seiring mendekatnya lokasi tersebut dengan masing-masing pusat ekonomi.

---

The construction of toll roads as one of the programs contained in the National Strategy Project (PSN) is one of the government's responses with the aim of increasing connectivity and accessibility between regions. The aim of this research is to investigate the pattern of changes in land prices caused by the construction of the JORR 2 Toll Road, especially along non toll roads that are directly connected to toll booths. The Bid Rent Curve theory is used as a conceptual basis in this research, indicating that land prices tend to increase with proximity to centers of economic activity, identified as toll gates. Apart from that, the Dual Core Theory is also applied, stating that regions with more than one economic center will have their own attractions which influence land prices. A descriptive qualitative analysis method was used, where land price data was collected through interview surveys and direct observation. The data was then compiled tabularly and analyzed narratively, then linking it to changes in land use around the toll gate. The research results show that location characteristics are a determining factor in the extent to which toll gates influence changes in surrounding land prices. The findings show that the closer the location is to the toll gate, the land price tends to increase, and vice versa. However, if the location has more than one center of economic activity, an increase in land prices also occurs as the location gets closer to each economic center."

"Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan jalan tol serta dampak dari terhambatnya proses pengadaan tanah tersebut. Pengadaan tanah merupakan penghambat utama dalam percepatan pembangunan jalan tol. Studi terkait faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih terlalu berfokus pada dampaknya dan kurang mengurai simpul penyebab utama dari masalah ini. Dalam studi ini, peneliti melihat bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan ekonomi didominasi oleh negara sehingga hal tersebut dapat berdampak merugikan masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara mendalam, studi ini menemukan bahwa masalah pembagian peran dan efektifitas mekanisme kerja birokrasi menjadi hambatan utama. Di sisi lain, dampak ketidakpastian keresahan kesulitan mencari tanah pengganti, cukup banyak dialami oleh masyarakat. Secara teoritik, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia mencerminkan state centered development yang kurang optimal karena involusi mekanisme kerja birokrasi pemerintah sendiri. Gejala soft state masih sangat terlihat ketika negara kurang bisa melindungi masyarakat dari dampak pengadaan tanah.

---

This study focuses on identifying the factors that hamper the process of land acquisition process for the public interest, espescially toll road construction and the impact of the hampered land acquisition process. Land acquisition is a major obstacle in accelerating toll road development. Studies related to factors that hamper the land acquisition process are still too focused on their impact and do not examine the main causes of this problem. In this study, researchers see that the land acquisition process for the public interests is dominated by the state so that it can adversely affect the community. By using qualitative methods and in-depth interview techniques, this study found that the problem of the division of roles and the effectiveness of bureaucratic work mechanisms were the main obstacles. On the other hand, the impact of the uncertainty of anxiety on the difficulty of finding replacement land, is quite a lot experienced by the community. Theoretically, land acquisition for infrastructure development in Indonesia reflects a less than optimal state centered development due to the involution of the government's own bureaucratic work mechanism. Soft state symptoms are still very visible when the state is less able to protect the community from the effects of land acquisition."

"Penulisan tesis ini membahas mengenai masalah-masalah yang timbul dalam praktek pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR)di Jakarta Selatan oleh PT. Jasa Marga (Persero) serta upaya penyelesaiannya dan menganalisis apakah Keputusan Presiden Momor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam praktek pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol JORR di Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipologi penelitian eksplanatoris dan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melalukan wawancara. Masalah-masalah yang timbui tersebut adalah tidak tercapainya kesepakatan mengenai harga ganti rugi, tidak digunakannya lembaga pencabutan hak sebagai upaya terakhir, adanya sengketa pemilikan hak atas tanah, disalahgunakannya lembaga konsinyasi di Pengadilan Negeri, tidak adanya ketentuan mengenai harga ganti rugi atas tanah yang telah dikuasai selama tiga puluh tahun dan adanya klaim pihak ketiga atas ganti rugi yang sudah dibayarkan kepada pihak lain atau masalah salah bayar. Dapat disimpulkan bahwa Keppres No. 55 Tahun 1993 belum dapat mengatasi semua masalah-masalah yang timbul dalam praktek pengadaan tanah karena masih terdapat beberapa hal yang tidak diatur dalam peraturan tersebut. Dipandang perlu untuk melakukan upaya pembaharuan ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengadaan tanah. Selain itu, juga terdapat kelemahan pada aparatur pelaksana pembangunan, kurangnya faktor fasilitas yang mendukung dan faktor masyarakat yang terkena pembangunan seringkali mempersulit jalannya pembangunan."

"Tesis ini membahas permasalahan penetapan nilai ganti kerugian pengadaan tanah dalam kasus pembangunan Tol Trans Jawa di Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Malang. Pihak yang berhak tidak sepakat dengan nilai ganti kerugian yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah karena merasa nilai tersebut tidak layak dan adil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain evaluatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa penetapan nilai ganti kerugian oleh Penilai dilakukan secara transparan dan seharusnya pihak yang berhak yang berkeberatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Panitia Pengadaan Tanah menempuh cara konsinyasi sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar pengadaan tanah tidak terhambat.

---

This thesis discusses the problem of determination of the value of compensation for land acquisition in the case of the construction of the Trans Java toll in Jombang Regency, Mojokerto Regency and Malang City. The parties that has the right disagrees with the value of of compensation offered by Land Acquisition Committee because they feel the value is not well worth and fair. This study is a qualitative research design evaluative.

Results of the study suggest that the determination of the value of compensation by the Valuer must be transparent and should the party entitled to file a lawsuit objecting to the District Court or the Land Acquisition Committee to take on consignment in accordance period of time determined by the legislation so that the land acquisition is not obstructed."

"Berkaitan eratnya kepemilikan tanah dengan fungsi sosial atas tanah, mengandung arti pemegang hak atas tanah memiliki kewajiban untuk menggunakan maupun memanfaatkan tanahnya dengan tetap memperhatikan kepentingan umum. Seperti kejadian yang terjadi pada Kabupaten Langsa di Aceh diketahui PTPN I karena berdasarkan pertimbangan Hakim, ganti rugi yang diberikan kepada PTPN I sudah adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk Lembaga Penilai Publik mengenai pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah guna kepentingan umum sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1551 K/Pdt/2021 dan Bagaimana perhitungan ganti kerugian pada pengadaan tanah sesuai studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1551 K/Pdt/2021 ditinjau dari metode penilaian yang digunakan sesuai standar yang berlaku di Indonesia.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Cara memperoleh data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan alat memperoleh data berupa studi dokumen. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis data menggunakan metode kualitatif, disajikan secara deskriptif analitis, dan metode penarikan kesimpulan dilakukan secara induksi. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya Peraturan perundangan besarta peraturan pelaksanaanya di Indonesia yang menjadi dasar pengadaan tanah mengalami beberapa kali perubahan serta Prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum agar kemanfaatanya dirasakan oleh seluruh rakyat harus memenuhi sebagaimana ketentuan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dalam penerapan penilaian Ganti Kerugian nilai fisik, Penilai melakukan penilaian berbasis nilai pasar. Disini, Penilai memiliki beberapa alternatif pendekatan dalam menghitung nilai tanah. Di antaranya, pendekatan pasar (market approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan biaya (cost approach), dan metode atau teknik penilaian tanah lain yang sesuai.

---

The close relationship between land ownership and the social function of land implies that landowners have an obligation to use and utilize their land while considering public interests. An example of this is the situation in Langsa Regency, Aceh, where PTPN I (state-owned plantation company) received fair and lawful compensation based on the judge's considerations. The research problem formulation in this study is twofold: firstly, what are the provisions and procedures applicable to Public Appraisal Institutions regarding compensation for land acquisition for public purposes according to the Supreme Court Decision Number 1551 K/Pdt/2021? Secondly, how is the calculation of losses in land acquisition according to the case study of Supreme Court Decision Number 1551 K/Pdt/2021, considering the assessment methods used in accordance with prevailing standards in Indonesia? This study adopts a normative legal research approach. Secondary data is obtained through literature review and document studies. The problem-solving methods include legislative approach, case approach, and conceptual approach. The data analysis is qualitative, presented descriptively analytically, and conclusions are drawn through induction.The study concludes that the legislation and its implementing regulations in Indonesia, serving as the basis for land acquisition, have undergone several changes. The principles of land acquisition for development for public purposes, for the benefit of the entire population, must adhere to the latest regulations, particularly Law Number 2 of 2012. Regarding the application of the Compensation Assessment for physical value, the Appraiser conducts market-based assessments, considering various approaches such as market approach, income approach, cost approach, and other relevant land assessment methods or techniques."

"Pengadaan tanah bagi pembangunan di Indonesia semakin meningkat, baik sebagai tempat tinggal, tempat untuk menjalankan kegiatan usaha, bahkan tempat yang digunakan untuk kepentingan umum. Namun, tidak jarang pengadaan tanah ini masih menciderai keadilaan di masyarakat, karena seharusnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta rasa keadilan di masyarakat. Dalam perkembangannya peraturan mengenai pengadaan tanah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam upaya pemerintah untuk pengadaan tanah tidak jarang terjadi sengketa antara pemerintah dengan masyarakat atau dengan pihak swasta. Terhadap banyaknya kasus pertanahan yang terjadi di masyarakat, maka sangatlah perlu dicari cara penyelesaian yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut Penulis akan mengungkap sengketa lahan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kabupaten Majalengka, dimana terjadi konflik antara Pemerintah dengan masyarakat. Maka dari itu, muncul penyelesaian terhadap hambatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat tersebut.

---

Land procurement for construction in Indonesia is increasing, whether as a place of residence, a place to carry out business activities, or even a place used for public interest. However, it is still common for land procurement to harm justice in the society, because land procurement in the public interest should pay attention to existing regulations and a sense of justice in the society. On its development, regulations regarding land procurement are regulated in the Presidential Regulation Number 148 in 2015 about the Fourth Amendment of Presidential Regulation Number 71 in 2012 regarding the Implementation of Land Procurement for Construction in the Public Interest. In the government's efforts to procure land, it is still common for a dispute over the government and the society or with the private sector to happen. Regarding the number of land cases that occur in the society, it is very necessary to find a solution that is very beneficial for both parties. According to this view, the author will reveal the land dispute over the construction of the West Java International Airport or known as Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) in Majalengka Regency, where there is a conflict between the Government and the society. Therefore, a solution arises regarding the barriers to land procurement in the public interest in the construction project of the West Java International Airport."

"Saat ini pemerintah sedang merencanakan pembangunan Jalan tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah kemacetan yang selalu melanda ibukota DKI jakarta dan sekitarnya. Dalam menentukan besarnya tarif tol harus memperhatikan kepentingan pemakai jalan tol, yaitu keuntungan penghematan biaya operasi kendaraan, keuntungan penghematan waktu, kenyamanan dan keamanan, serta kemauan membayar tol (Willingness to Pay = WTP). Penentuan tarif tol yang berlaku di indonesia saat ini dibuat berdasarkan formulasi BKBOK yang dibuat oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Tarif maksimum yang diizinkan tidak boleh melebihi 70% dari nilai BKBOK (Besar Keuntungan Biaya Operasi Kendaraan). Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei wawancara langsung ke calon pengguna tol dengan metode revealed preference. Setelah melakukan analisa dari data hasil penelitiandengan metode statistik, kesimpulan yang didapat dari penelitian ini besarnya tarif yang mau dibayar untuk ruas Cengkareng-Kunciran adalah Rp. 4.629. - Rp. 4.880. Besarnya tarif tol berdasarkan 70 % BKBOK adalah Rp. 33.262. Sedangkan mengacu pada tarif tol saat ini yang berada pada kisaran 20-30% BKBOK, maka besaran tarif tol adalah Rp. 9.503 - Rp. 14.255.

---

The government is currently planning the construction of toll roads in Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) which is expected to be the solution to the problem of congestion that always struck the capital city of DKI Jakarta and its surroundings. In determining the toll rates must consider the interests of road user, the benefits of vehicle operating cost savings, the benefits of time savings, convenience and security, and the willingness to pay tolls itself (Willingness to Pay = WTP). The toll rates in Indonesia are based on formulations BKBOK made by PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. The maximum allowed tariffs should not exceed 70% of the value of BKBOK (Vehicle Operating Cost Benefits).

This research was done by conducting a survey and interview the potential users of the toll with Revealed Preference methods. After performing analysis of survey data with statistical methods, the conclusions obtained from this study the tariff for the segment Cengkareng-Kunciran is Rp. 4.629. - Rp. 4.880. The amount of the toll rates based on 70% BKBOK is Rp. 33.262. While referring to the current toll rates in the range of 20-30% BKBOK, then the toll tariff is Rp. 9.503 - Rp. 14.255."

"Jalan Lingkar Luar Jakarta II (JORR II) akan menjadi solusi yang pas untuk kemacetan di Jakarta dan daerah sekitarnya. Jalan tol ini perlu diberikan tarif karena jalan ini akan dijadikan sebagai jalan tol. Penentuan tarif tol yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan berdasarkan formulasi Biaya Operasional Kendaraan yang dibuat oleh PT. Jasa Marga Persero selaku operator jalan tol. Kemudian penentuan juga menggunakan analisa perhitungan tarif tol dengan pendekatan dengan studi nilai waktu (Time Value) dan studi tentang kemauan membayar (Willingness to Pay). Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, besarnya tarif yang mau dibayar adalah Rp 3.849 - Rp 4.340.

---

Jakarta Outer Ring Road II would be an appropriate solution to traffic congestion in Jakarta and surrounding areas. This toll road tariff should be given because this road will serve as the road toll. Toll tariff prevailing in Indonesia today is based on the formulation of Vehicle Operating Costs made by PT. Marga Services Corporation as the operator of toll roads. Then also use the analysis of the determination of toll rates with the approach to the study of value of time (Time Value) and a study of willingness to pay (Willingness to Pay). Based on that analysis has been carried out, the tariff would be paid is Rp 3.849 - Rp 4.340."