Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan ganti rugi yang dapat diperoleh agen penjualan tiket maskapai penerbangan, pada saat putusan kepailitan dijatuhkan pada PT. Metro Batavia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk permasalahan; pertama teori tentang kedudukan hukum agen penjual tiket penerbangan terhadap PT. Metro Batavia yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan KUHPerdata dan kedua pengembalian uang deposit yang dapat diperoleh oleh agen dari PT. Metro Batavia yang pailit sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan UU No.37 Tahun 2004. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: 1) pemerintah sebaiknya membuat regulasi khusus yang mengatur mengai hukum keagenan; 2) Uang deposit yang diwajibkan dalam perjanjian kerja sama keagenan tidak ditempatkan pada rekening atas nama salah satu pihak.

---

This Thesis discusses about compensation from an airline agent from PT. Metro Batavia based on the Book of the Law and the Civil Law Act Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Debt Payment Obligations Towing. This research is juridical-normative research to study literature. The research methods applied to the problem, the first theory of the state law realtors tickets to PT. Metro Batavia arranged in Law. 37 of 2004 and the Civil Code and the second deposit refunds can be obtained by agents from PT. Metro Batavia bankruptcy Civil Code and in accordance with the provisions of Law No.37 of 2004. Results of this study suggest that: 1) government should make a regulation about agency law, 2) Deposit money shall not be placed in an account in the name of one of the parties."

"Keamanan, kenyamanan dan keselamatan terhadap diri pribadi penumpang transportasi umum dan harta benda yang dibawa oleh konsumen pengguna jasa transportasi umum kurang mendapat perhatian penyedia jasa transportasi umum. Perusahaan penerbangan sebagai pelaku usaha tidak jarang melalaikan tugasnya dalam melakukan pengangkutan udara. Lahirnya Peraturan Menteri Perhubungan mengenai ganti rugi dalam hal hilangnya bagasi penumpang memiliki tujuan untuk meberi keketatan kepada pelaku usaha dan perlindungan lebih kepada konsumen terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha penerbangan terhadap bagasi tercatat penumpang pesawat yang hilang. Prinsip pertanggungjawaban yang diatur dalam skripsi ini adalah tanggung jawab mutlak (absolute liability). Prinsip ini diterapkan agar konsumen tidak lagi harus repot-repot untuk memperkarakan bagasi hilang ke pengadilan. Konsumen dapat langsung mendapatkan ganti rugi di tempat. Namun pengaturan ini justru membuat konsumen tidak puas dengan pembatasan ganti rugi yang ditetapkan sehingga mendorong konsumen pada akhirnya membawa perkara tersebut ke pengadilan.

---

Safety, comfort and security of the public transportation of passengers and property brought by them received less attention by the public transportation service providers. The airline company as the bussines actor seldom to neglect their duties in conducting air traffic. Birth of Regulation of the Minister of Transportation regarding compensation for the passanger lost of baggage gives purpose to give a tighter liability to the business actor and to give more protection to consumers. The principle of liability set out in this paper is the absolute liability. This principle is applied so that consumers no longer need to bother bringing the lost baggage issue to the court. Consumers can immediately obtain compensation in place. However, this arrangement makes the consumer is not satisfied with the compensation restrictions set, it eventually encourages consumers to finally bring the case to be settled in the court."

"Skripsi ini membahas penyelesaian sengketa investasi asing di sektor pertambangan minerba di Indonesia dalam kaitannya dengan hukum perdata internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menyarankan agar Majelis Arbitrase Internasional dan para pihak dalam KK dan PKP2B untuk lebih memperhatikan penerapan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku dalam KK dan PKP2B (governing law), sekaligus sebagai hukum materiil (substantive law) dalam proses arbitrase internasional untuk menyelesaikan perkara-perkara utama HPI di dalamnya.

---

The focus of this study is the settlement of foreign investment dispute in mineral and coal mining sector in Indonesia in relation to private international law. This study uses a juridical normative and empirical methods. The results suggest that the International Arbitration Tribunal and the parties in KK and PKP2B to pay more attention to the implementation of Indonesian law as the governing law in KK and PKP2B, as well as the substantive law in the process of international arbitration to resolve major matters of HPI in it."

"Dalam praktik dapat terjadi presentasi dokumen persyaratan Letter of Credit tidak sesuai dengan persyaratan (discrepant). Sangat penting bagi bank untuk mengambil langkah tepat dalam memutuskan apakah menerima atau menolak dokumen persyaratan Letter of Credit yang meyimpang tersebut. Penelitian ini membahas mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh bank sebelum memutuskan apakah menolak atau menerima dokumen persyaratan Letter of Credit menyimpang sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank (prudential principle) berdasarkan Uniform Customs and Practice for Documentary Credit ICC Publication No. 600 (UCP 600). Dalam penelitian ini, Penulis melihat dari dua sudut pandang bank, yaitu dari sudut pandang nominated bank dan issuing bank. Penelitian ini bertujuan agar bank, baik nominated bank maupun issuing bank dapat meminimalisasi risiko dalam melakukan pembayaran dokumen Letter of Credit yang menyimpang, seperti risiko hukum berupa gugatan pengadilan atau risiko tiada penggantian pembayaran (non-reimbursement) dari pihak terkait. Nominated bank dapat meminta otorisasi pembayaran dari issuing bank dalam hal terjadi penyimpangan dokumen. Sementara itu, issuing bank dapat meminta persetujuan penyimpangan dokumen (waiver) dari applicant dalam hal dokumen persyaratan yang dipresentasikan tidak sesuai.

---

In practice, Letter of Credit presentation documents do not comply with the requirements established in the Letter of Credit. It is quite important for banks to take a proper action in determining whether to receive or to refuse those discrepant documents. This research discusses correct measures a bank could perform before deciding to take up or refuse the discrepant Letter of Credit documents. Those measures must conforms Uniform Customs and Practice for Documentary Credit ICC Publication No.600 (UCP 600) provided that Letter of Credit states conform UCP 600. This research analyses from two different points of view, nominated bank and issuing bank. Nominated bank and issuing bank must undertake prudential action in honouring discrepant Letter of Credit documents in order to prevent or at least minimize legal risk such as lawsuit or non-reimbursement risk from related parties. Nominated bank could request a payment authorization from issuing bank. Issuing bank can request a waiver from applicant on discrepant documents to pay the beneficiary."

"ABSTRAKSejak berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPerundang-Undangan.yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004,Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit dalam UU No. 12Tahun 2004.Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui statusperaturan desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011denganmenafsirkan serangkaian pasal 7 ayat (1), 7 ayat (2). 8 ayat (1) dan 8 ayat(2) dan dikombinasikan dengan masa sebelum berlakunyaUU No. 6 Tahun2014 tentang Desa dengan masa setelah berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014tentang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative denganmenggunakan kajian kepustakaan dan perundang-undangan, disusun secarasistematis dan komprehensif kemudian didapat kesimpulan yangmempunyai relevansi langsung dengan permasalahan terkait yang diteliti.Status Peraturan Desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 dan jikadikombinasikan dengan masa sebelum berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014,maka masih termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan karenapengundangannya dalam Lembaran Derah/Berita Daerah. Sedangkansetelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tidak termasuk dalam kategoriperaturan perundang-undangan, karena diundangkan dalam LembaranDesa/BeritaDesa, keberadaannya diakui dan mengikat bagi masyarakat. Jikadikaji dengan teori kewenangan, pembentukan Peraturan Desa inimerupakan kewenangan subdelegasi yang diberikan oleh DPRD kepadaBPD dalam tataran pemerintahan desa. Ketentuan sub delegasi jugadijabarkan dalam pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan.Untuk mengembalikan status peraturan desa masuk dalamkategori peraturan perundang-undangan maka diperlukan revisi pasal 69ayat 11 UU No. 6 tahun 2014 atau dengan mengeluarkan produk hukumberupa Permendagri yang menentukan bahwa PeraturanDesa diundangkandi Lembaran Daerah/Berita Daerah dan pembentukan Peraturan Desa agarlebih ditingkatkan lagi partisipasi masyarakat karena hal ini merupakan halyang sangat penting dalam perwujud dan demokrasi di pemerintahan desa

---

ABSTRACTSince the enactment of Law No. 12 Year 2011 on the EstablishmentRegulations Undangan.yang replace Law No. 10 In 2004, the VillageRegulations no longer explicitly mentioned in Law No. 12, 2004. Thepurpose of this study aims to determine the status of village regulationsafter the enactment of Law No. 12 in 2011 to interpret a series of article 7paragraph (1), 7 (2). 8 paragraph (1) and 8 (2) and combined with theperiod prior to the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning the villagewith the period after the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning thevillage. This research is normative juridical using study literature and law,arranged systematically and comprehensively then be concluded that havedirect relevance to the issues related to the investigation. Regulatory StatusThe village after the enactment of Law No. 12 Year 2011 and whencombined with the period before the enactment of Law No. 6 In 2014, it wasincluded in the category of legislation for enactment in the Gazette ofRegional / Local News. Meanwhile, after the enactment of Law No. 6 Year2014 are not included in the category of legislation, as promulgated in theGazette of the Village / Village News, its existence is recognized andbinding for the community. If assessed by the authority of the theory, theformation of a Village Regulation subdelegasi authority granted byParliament to BPD at the level of village government. Conditionssubdelegasi also spelled out in article 13 of Law No. 30 Year 2014 onGovernment Administration. To restore the status of village regulations inthe category of legislation would require a revision of article 69 paragraph11 of Law No. 6 2014 or by issuing a legal product in the form ofRegulation specifies that the Village Regulations promulgated in theRegional Gazette / Regional News and the establishment of villageregulations that further enhanced community participation because it is avery important point in the realization of democracy in villageadministration."