Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi Taika melahirkan perubahan dalam skala besar terhadap sistem pemerintahan Jepang. Salah satu perubahan dapat dilihat pada terbentuknya sistem pemerintahan Ritsuryo yang mendorong sentralisasi kekuasaan ke tangan kaisar dan penanaman nilai Konfusianisme kepada seluruh elemen pemerintah. Proses internalisasi nilai Konfusianisme dilakukan dengan cara menyebarkannya melalui institusi pendidikan. Dalam upaya mewujudkan idealisme tersebut, Gakuryo disusun sebagai undang-undang yang mengatur sistem pendidikan di bawah naungan Ritsuryo dan berbasis kepada ajaran Konfusiansime. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya Gakuryo dan mengidentifikasi nilai Konfusianisme seperti apa yang terkandung di dalam undang-undang Gakuryo untuk menghasilkan pejabat pemerintahan yang bermoral Konfusianisme. Penelitian ini menggunakan teori pendekatan sejarah konstitusional berupa analisis terhadap undang-undang Gakuryo dengan tujuan mengetahui nilai Konfusianisme yang terkandung dalam pembentukan sistem pendidikan yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan isi dari undang-undang Gakuryo dan menganalisis setiap butir undangundang Gakuryo yang diidentifikasi mengandung nilai Konfusianisme. Data mengenai undang-undang Gakuryo diambil dari situs Yoro-Ryo Gendaigoyaku. Hasil dari penelitian ini adalah Gakuryo terbentuk bersama dengan perkembangan Ritsuryo dan isi dari Gakuryo merupakan adaptasi dari sistem pendidikan Dinasti Tang (kokushikan). Dalam Gakuryo butir ke-1 dan 5-13 tercantum kualifikasi pengajar dan kurikulum pendidikan berbasis Konfusianisme. Pada butir ke-3 dan 22 dapat diidentifikasi nilai Konfusianisme Li dan pada butir ke-4, 18, dan 19 diidentifikasi mengandung nilai Konfusianisme Filial Piety.

---

The Taika Reformation brought about significant changes to the Japanese government system. One of the changes can be observed in the establishment of the Ritsuryo government system, which aimed to centralize power in the hands of the emperor and instill Confucian values across all facets of the government. The process of internalizing Confucian values involved disseminating them through educational institutions. In an effort to realize these ideals, the Gakuryo was drafted as a law that regulated the education system under the Ritsuryo, based on Confucian teachings. This research aims to elucidate the history of the formation of the Gakuryo and identify the Confucian values embedded in the Gakuryo law to cultivate government officials with Confucian morals. The research utilizes the theory of constitutional history as an approach, involving an analysis of the Gakuryo law to understand the Confucian values shaping the ideal education system. The research methodology employed is qualitative with descriptive analysis, entailing a description of the Gakuryo law's contents and an analysis of each item identified as containing Confucian values. Data regarding the Gakuryo law were sourced from the Yoro-Ryo Gendaigoyaku website. The study's findings reveal that the Gakuryo was developed alongside the evolution of the Ritsuryo, and its content represents an adaptation of the education system from the Tang Dynasty (kokushikan). In Gakuryo, qualifications for teachers and an education curriculum based on Confucianism are mentioned in sections 1 and 5-13. Confucian values of Li are identified in sections 3 and 22, while values of Filial Piety are found in sections 4, 18, and 19.

"

"Dalam menjalani kehidupan di masyarakat, sikap memahami perasaan orang lain atau empati sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan nyaman. Hal ini dipengaruhi hakekat manusia sebagai makhluk sosial yang akan selalu bergantung pada orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Anak-anak di Jepang sejak usia dini sudah dikenalkan mengenai hakekat manusia sebagai makhluk sosial, maka dari itu pendidikan empati pada anak-anak di Jepang juga dimulai sejak dini. Empati atau yang dalam bahasa Jepang disebut omoiyari adalah sikap yang wajib dimiliki setiap individu dan wajib untuk dipelajari selayaknya budaya. Pendidikan empati terjadi disegala lingkup sosial yang dimulai dari keluarga lalu mengarah ke lingkup yang lebih besar seperti sekolah, komunitas dan masyarakat. Pada masa sekarang ini, dalam upaya mendidik empati pada anak-anak usia sekolah dasar di Jepang, orang tua di rumah memiliki cara tersendiri untuk mendidik anaknya berempati. Selain di rumah, anak-anak sekolah dasar di Jepang juga mendapatkan pendidikan empati di sekolah. Dengan diberikannya pendidikan empati sejak dini, diharapkan anak-anak mampu berempati dalam kehidupan bermasyarakat dan turut serta dalam upaya menciptakan masyarakat yang harmonis.

---

Living in society, the attitude of understanding other people's feelings or empathy is needed to create a comfortable and harmonious society. It is influenced by the nature of human as a social being who will always be dependent on others and can not live alone. Children in Japan from an early age has been introduced concerning the nature of human as a social being, and therefore empathy education on children in Japan also started early. Empathy or which in Japanese is called omoiyari is an attitude that must be possessed by each individual and mandatory for culture that should be studied. Empathy education occurs in all social sphere that starts from the family and leads to a larger scope such as schools, community and society. At the present time, in an effort to educate empathy in children of primary school age in Japan, the parents in the house has its own way to educate their children empathy. In addition to the home, elementary school children in Japan also gain empathy education in schools. With empathy education given since childhood, children are expected to be able to empathize in society and participate in the efforts to create a harmonious society."

"ABSTRAKPendidikan menjadi bagian terpenting dalam menyiapkan generasi suatu bangsa. Keberhasilan suatu bangsa juga dapat diukur dari bagaimana pendidikan diselenggarakan. Jepang adalah salah satu negara di dunia yang memiliki reputasi baik dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Namun, dalam penyelenggaran pendidikan bukan berarti tidak terjadi masalah. Permasalahan yang menyangkut perilaku siswa juga masih terjadi di Jepang, salah satunya adalah futōkō atau ketidakhadiran siswa di sekolah dalam jangka waktu yang lama. Siswa yang tidak hadir di sekolah dalam jangka waktu lama akan menimbulkan dampak negatif, terutama dalam hal sosialisasi. Semakin banyaknya siswa yang tidak hadir di sekolah mengakibatkan keresahan para orangtua dan masyarakat, sehingga pemerintah dianggap penting untuk segera mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Jepang melalui kementerian pendidikan merancang kebijakan yang dapat membantu siswa yang tidak hadir di sekolah agar tetap dapat mengenyam pendidikan. Selain pemerintah, pihak non profit organization atau NPO juga mengusahakan program untuk membantu para siswa tersebut. Salah satu program NPO yang mendapatkan perhatian pemerintah adalahfree-school, yaitu sekolah bagi siswa futōkō. Undang-undang terbaru yangdisahkan oleh pemerintah telah melegitimasi free-school sebagai salah satu bentuk sekolah yang dapat menyelenggarakan wajib belajar. Melalui undang-undang ini Jepang telah melakukan perubahan dalam sistem pendidikan dan semakin terbuka dengan sekolah-sekolah jenis baru pada era globalisasi.

---

ABSTRACTEducation is the most important part in preparing generation of a nation. Thesuccess of a nation can also be measured on how education is organized. Japan is one of the countries in the world with good reputation in terms of education. However, it does not mean Japan has no problemin the delivery of education. Problems concerning student behaviour also happened in Japan, one of them is futōkō or the absence of students in school for long periods of time. Students who are absent in school for a long time will have a negative impact, especially in terms of socialization. The increasing number of students who are absent from school leads to anxiety among parents and the community, so the government is considered important to address the problem immediately. Japanese government through Ministry of Education Culture, Sport, Science and Technology (MEXT), designed policies to help students who are absent in school to continue receiving education. In addition to the government, non-profit organizations or NGOs also work on programs to help these students. One of the NPO programs that get government attention is free-school, which is a school for futōkō students. Recent legislation passed by the government has legitimized free-school as one form of school that can provide compulsory education. Through this law Japan has made changes in the education system and is increasingly open to schools of a new kindin the era of globalization."