Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tesis ini mengkaji mengenai aturan terkait perlindungan hukum kegiatan penggalangan dana  yang dilakukan dengan menggunakan platform Donation based  Crowdfunding.  Kegiatan penggalangan dana pada dasarnya diatur pada Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 dan PP No. 29 Tahun 1980 namun aturan ini belum mengenal penggalangan dana dengan menggunakan pihak ketiga seperti platform donation based crowdfunding. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini meliputi analisis bentuk badan usaha yang dapat digunakan oleh situs pengelola donation based crowdfunding sehingga mempunyai legal standing di Indonesia, bentuk perlindungan dan pengawasan terkait risiko dan juga perbandingan aturan dan perlindungan hukum donation based crowdfunding di Amerika, Uni Eropa dan India. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normative yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang disertai dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jenis data yang diperlukan dalam tesis ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literature, dan buku-buku yang relevan dengan Donation Based Crowdfunding.

 

---

This thesis examines the rules regarding law enforcement of fundraising activities carried out using the donation based crowdfunding platform. Fundraising activities are basically governed by Law No.9 of 1961 and PP No. 29 of 1980, however these rules does not recognize fundraising using third parties such as donation based crowdfunding platforms. The problem examined in this thesis include the analysis of business entity forms that can be used by donation based crowdfunding management sites so that they have legal standing in Indonesia, in terms of risk protection and supervision and also comparison of donation based crowdfunding legal protection and rules in United States, European Union and India. This thesis is compiled using normative legal writing method which aims to examine legal certainty based on existing literature studies and positive laws. This study uses a legal approach accompanied by literature studies to get a more comprehensive understanding. The types of data needed in this thesis are secondary data obtained through library studies, such as legislation, official documents, literature, and books that are relevant to Donation Based Crowdfunding.

 

"

"Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat dalam diri setiap individu manusia dalam suatu Negara. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Anak merupakan harapan dan apabila sampai saatnya, seorang anak akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.  Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.  Namun kenyataannya tidaklah demikian, anak sebagai korban perlakukan kekerasan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab sebagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958 secara aklamasi mensahkan "Declaration of the Right of the Child". Preamble Declaration of the Right of the Child (Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak) dalam alinea ke 3. Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Rights of the Child) tersebut adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tujuan perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

Human rights are the fundamental rights that are possessed and inherent in each human individual in a Contracting State. In LAW No. 39 year 1999 on Human rights, mentioned that human rights is a set of rights inherent to the nature and existence of man as a God almighty being and is his grace which must be respected, held and protected by the state, law, government, and everyone for the dignity and protection of human dignity.

The child is a hope and when it comes to the time, a child will replace the old generation in furthering the wheels of the country's life, thus, the child needs to be built so that they are not wrong in their lifetime. Each child has the right to obtain legal protection from any form of physical or mental violence, abandonment, bad treatment, and sexual harassment during the care of their parents or guardian, or any other party responsible for Care of the child.  But the truth is not the case, the child as a victim of violent abuse is often overlooked by competent institutions in the criminal justice system, which should provide adequate attention and protection based on the law. It is not supposed to happen, because the victim still has the right to be treated fairly, and protected by his rights.

To realize the protection and welfare of the child, the General Assembly of the United Nations on 20 November 1958 is acclamation to confirm the Declaration of the Right of the Child. Preamble Declaration of the Right of the Child, in paragraph 3. The United Nations Convention on the Rights of the Child, is an international convention governing the Civil, political, economic, social, and cultural rights of children and the children. In the Indonesian legislation of the child protection purpose is governed by article 3 of the Law No. 23 of 2002 on child protection."

"Korupsi dan tindak pidana ikutannya berupa pencucian uang merupakan tindak pidana yang memberikan dampak negatif secara meluas. Tindak pidana tersebut semakin berkembang karena globalisasi yang menyebabkan batas-batas negara menjadi tidak jelas. Pencucian uang kini dilakukan secara lintas batas sehingga perlu bantuan hukum timbal balik antar negara untuk melawannya. Salah satu kerja sama yang penting adalah untuk membekukan, menyita dan merampas sarana dan hasil tindak pidana. Pelaksaan bantuan hukum timbal balik dapat berdasarkan pada resiprositas, UNTOC, UNCAC atau bahkan berdasarkan perjanjian internasional dalam tingkat bilateral, multilateral atau regional. Otoritas yang memiliki peranan besar dalam pelaksanaan kerja sama pemberian bantuan untuk pembekuan, penyitaan dan perampasan adalah Otoritas Pusat, Unit Intelijen Keuangan dan Penyidik. Namun, dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum masih terdapat banyak rintangan. Yang menjadi penghambat dalam pelaksaannya adalah terdapat perbedaan mengenai pandangan terhadap tindak pidana dan kepentingan nasional masing-masing negara, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Dengan demikian, dirasakan perlu bagi penyidik untuk mempelajari hukum asing. Selain itu Indonesia perlu menaikkan posisi tawar, serta mengatur secara lebih praktis ketentuan yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik, atau melakukan pendekatan secara kasuistis untuk kepentingan resiprositas dalam permintaan bantuan. Dengan melihat belum banyaknya praktik yang berkaitan dengan bantuan timbal balik untuk pembekuan, penyitaan dan perampasan, maka perlu pula dilakukan studi banding di negara-negara yang sudah sering melakukan praktik tersebut.

---

Corruption as a predicate crime and its follow up crime, money laundering, have been giving negative impact significantly. Those crimes grow fast because of the globalization that blurring the idea about the border. Nowadays, money laundering is involving transnational activity, thus, the mutual legal assistance between government is needed. One of the most important mutual legal assistance is the one that related to freezing, seizing, and forfeiting the instrument and the proceed of crime. This mutual legal assistance is held based on reciprocity, UNTOC, UNCAC or based on an international treaty in bilateral, multilateral or regional scope. The authorities which have a big role in this cooperation related to freezing, seizing, and forfeiting are Central Authority, Financial Intelligence Unit, and investigator. However, in fact, there are many problems facing this cooperation. The substantive problems are the dissimilar point of view about crime and the different national interests, especially the one that related to the economy. Based on those facts, it is important for the investigator to understand foreign law. Furthermore, Indonesia should rise up their bargaining power and build more practical regulation, or doing a casuistic approach. By realizing there is not much practice related to this issue in our country, it is important to run a comparative study with the country which already familiar with that practice."

"Studi ini berfokus pada beberapa faktor yang mempengaruhi pemasaran sosial bantuan hukum di Indonesia. Variabel-variabel dalam studi ini antara lain adalah variabel dalam theory of planned behaviour sikap, norma-norma subyektif, persepsi kontrol perilaku dan beberapa variabel tambahan yang dapat mempengaruhi sikap dan intensi persepsi biaya, persepsi kebutuhan, persepsi resiko, persepsi keuntungan. Responden pada studi ini meliputi warga negara Indonesia yang saat ini memiliki dan tidak memiliki akses terhadap program bantuan hukum. Metode survey digunakan sebagai metode pengumpulan data utama. Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa sikap tidak mempengaruhi intensi untuk menggunakan bantuan hukum. Untuk responden tanpa akses pada program bantuan hukum, norma-norma subyektif terbukti sebagai prediktor terkeuat dari intensi menggunakan bantuan hukum dibandingkan dua variabel dari theory of planned behaviour lainnya. Temuan studi ini diharapkan memberikan masukan dalam praktek pemasran social terutama yang terkait dengan bantuan hukum khususnya dan layanan masyarakat pada umumnya.

---

This study focuses on the different factors influencing social marketing programme implementation of legal assistance in Indonesia. The variables being examined are variables in theory of planned behaviour attitude, subjective norms, perceived behavioural control and additional variables influencing attitude and intention perceived costs, perceived needs, perceived risks, perceived benefits. The respondents of this study consist of Indonesian citizens with and without current and existing access to legal aid programme. Survey method was utilized as the main data collection method.

The findings suggest that attitude does not have any direct influence on intention to use legal aid. For the respondents without existing access to legal aid programme, subjective norms were found to be the strongest predictor of intention to use the legal aid service among the three original components of theory of planned behaviour. The findings are expected to shed some lights on the social marketing practices of legal aid in particular and government services in general."

"Penelitian ini membahas pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia sebagai bentuk reaksi sosial atas viktimisasi struktural dari sistem peradilan dengan menggunakan teori Viktimologi Kritis dari Mawby dan Walklate. Data yang diambil merupakan data-data sekunder dari LBH di Indonesia, wawancara singkat dengan narasumber, serta dokumen-dokumen dari institusi lain. Masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat miskin ketika berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana adalah ketidakadilan yang muncul selama menjalani proses peradilan yang kemudian muncul reaksi sosial berupa adanya pemberian bantuan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan bantuan hukum dapat secara signifikan membantu masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan. Hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pemberian bantuan hukum pada saat yang sama dapat menyebabkan bantuan hukum menjadi bagian dari viktimisasi struktural bagi masyarakat miskin.

---

This research discusses the implementation of legal aid for the poor in Indonesia as a form of social reaction to the structural victimization of the judicial system using Critical Victimology Theories from Mawby and Walklate. The data taken are secondary data from LBH in Indonesia, short interviews with resource persons, and documents from other institutions. Problems faced by the poor when dealing with the Criminal Justice System is the injustice that arises during the judicial process which then emerged a social reaction in the form of providing legal assistance. The result of this research is that the implementation of legal aid can significantly assist the poor in obtaining justice. The constraints that occur during the process of providing legal aid at the same time can lead to legal aid being part of the structural victimization for the poor. "

"Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketentuan Pasal 34 ayat (1) mengatur mengenai Negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Selian itu dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pasal 3 ayat 7 Kode Etik Notaris Indonesia merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma. Dalam tulisan ini yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris dibandingkan dengan profesi hukum lainnya dan bagaimana penerapan ketentuan mengenai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris kepada masyarakat yang tidak mampu di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian jasa cuma-cuma oleh Notaris masih memerlukan penambahan pengaturan lebih lanjut karena masih banyak peraturan yang belum diatur baik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris Indonesia. Penerapan ketentuan mengenai pemberian jasa hukum kentotariatan secara cumacuma oleh Notaris untuk masyarakat tidak mampu di Kota Depok Provinsi Jawa Barat masih belum berjalan dengan efektif.

---

Based on the Law of the Republic of Indonesia Year 1945 the provisions of Article 34 paragraph (1) states that the Country acknowledges the economic, social, cultural, civil and political rights of the poor. In addition in Article 37 of Law No. 2 of 2014 concerning amendments to the Notary Act No. 30 of 2004 and article 3, paragraph 7 Indonesia Notary Code of Ethics is a guarantee of the constitutional rights of a person or group of poor people to obtain legal services in the field of notary freely. Issues in this thesis are how the provision of free of charge legal aid by Notary compared with other independent legal professionals and how the application of the provisions regarding the provision of free of charge legal aid for disadvantaged people by the Notary in Depok City, West Java Province. The method used in this research is normative juridical using secondary data.The results of this study concluded that the provision of free of charge legal aid by the Notary still requires the addition of further regulation because there are many regulations that have not set well in Notary Act and Indonesia Notary Code of Ethics. The regulation application of the provisions regarding the provision of free of charge legal aid for disadvantaged people by Notary in Depok, West Java Province is still not operating effectively."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai proses pemberian bantuan hukum terhadap tersangka kasus narkotika yang dilaksanakan oleh Pos Bantuan Hukum Badan Narkotika Nasional sebagai bentuk kebijakan yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Berdasarkan aturan tersebut kemudian diturunkan kepada surat keputusan kepala BNN Nomor KET/40/III/2011/BNN yang menjadikan Pos Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Direktorat Hukum BNN dengan bekerja sama dengan Deputi Terapi dan Rehabilitasi. Dalam tulisan ini penulis membahas tentang bantuan hukum terhadap tersangka kasus narkotika dengan menggunakan teori sistem peradilan pidana dari Siegel yang bertujuan melaksanakan pemenuhan hak-hak tersangka dalam kasus narkotika.

---

This final paper discusses the process of providing legal aid case against narcotics suspects held by legal aid unit which has been implemented by Badan Narkotika Nasional (BNN) as a form policy, based on Act No.35 2009 and Government Ruling No.25 2011. Based on these rules then enchaned by BNN decree No.KET/40/III/2011 that make legal aid unit will be implemented under Direktorat Hukum BNN by which also under supervision of Deputi Terapi dan Rehabilitasi BNN. Author also discusses the legal aid for supects by using criminal justice system from Siegel that aims for fulfillment of the rights of suspects in narcotics cases."

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan lembaga bantuan hukum dalam melaksanakan bantuan hukum secara cuma-cuma di Indonesia. Sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap penjaminan hak-hak dasar warga negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama dihadapan hukum, akan sangat menarik bila kita membandingkan serta dapat menjadikan pembelajaran konsep bantuan hukum di negara lain yakni Belanda, Australia dan Thailand. Hasil dari penelitian ini nantinya akan menjelaskan perlindungan hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma baik dalam bidang litigasi maupun nonlitigasi. Namun, dengan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku melalui mekanisme pengaturan dalam peraturan perundang-undangan maka diperlukan juga melaihat kondisi yang ada dan berjalan di masyarakat tanpa menghilangkan rasa keadilan bagi pihak yang memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma (probono).

---

This thesis is discussing about the capacity of legal ad foundation in providing free of charge legal aid in Indonesia. As a form of the liability of government guaranteeing the constitutional right if citizen to have equal legal capacity before the law, it will be interesting if we make comparison and we can be learning about the concept of legal aid in other countries, such as Netherland, Australia, and Thailand.

The result of this research will explain the legal protection in providing free of charge legal assistance in both litigation and non-litigation matters. Nevertheless, in respect of prevailing rules through the guidelines mechanism in laws and regulations so that it also desirable to see the existing and ongoing circumstances in society without any omission of sense of justice for the party who need a free of charge legal aid (probono)."