Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jumlah pekerja diseluruh dunia sebanyak 3 milyar, 80"/o diantaranya bekelja dan hidup tanpa memiliki akses pelayanan kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan kerja pada masa kini semakin berkurang dan tidak mengalami perkembangan. Padahal kesehatan merupakan investasi yang sangat strategis dalam pernbangunan sumber daya manusia Berkembangnya industrialisasi, meningkatkan jum1ah pekerja. Indonesia memiliki jumlah angkatan kelja terbesar namor 4 dunia, data BPS (2007) menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 108, 13 juta jiwa angkatan kerja. yang 1ersebar pada berbagai lapangan pekerja.an dengan berbagai perrnasalahan yang muncul akibat pekerjaan. Keadaan seperti ini menghasilkan kebutuhan khusus akan pelayanan kesehatan kerja. Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. l28&1enkes/SK/H/2004 tentang Kebtjakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, yang menyatakan bahwa bagi Puskesmas yang wilayah keajanya merupa:kan kawasan/sentra industri, maka wajib mengembangkan Upaya Kesehatan Kerja karena merupakan kebutuhan dan masalah yang ada pada wilayah tersebut Puskesmas Cileungsi mempunyai 124 tempat usaha, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 48.864 jiwa. Kasus kecelakaan kerja sebanyak 1.387 kasus dan mengakibatkan meninggal dunia sebanyak 25 orang. Kunjungan pasien tahun 2007 sebanyak 136.029 dan 47.48% nya berusia 15 s/d 54 tahun. Dimana pada usia tersebut merupakan usia produktif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat daiarn pelayanan kesehatan bagi pekerja. Rancangan penelitian ini adalah kuaiitatif. dalam penelitian ini tidak mementingkan jumlah sampel tetapi lebih mementingknn bagaimana mempero!eh kesesuaian dan kecuk:upan infonnasi, Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambif dari hasil wawancara mendafam dan Fokus Grnp Diskusi (FGD) sedangkan data sekunder diambil dari laporan..Japoran yang berhubungan dengan petaksanaan pelayanan kesehatan pekerja.Hasil penelitian menunjukkan bahwa need peiayanan kesehatan pekerja di Pusk:esrnas Cileungsi belum dilaksanakan secara k:ornprehensif, karena pelayanan rehabi!itatif belum pernah dilaksanakan.. Utilisasi pelayanan kesehatan pekeJja paling tinggi di Puskesmas o!eh pekerja dan pengusaha adalah pelayanan kuratif, ditunjukkan dengan tingginya angka kunjungan pasien tahun 2007, pada gofongan umur 15 s/d 54 tahun 47.85%. Demand pengusaha dan peketia masih rendah. Demand pengusaha dipengaruhi oleh persepsi dan promosi, sedangkan demand pekerja dipengarohi oleh time cost, ke1engkapan pelayanan, dan pilihan tempat pelayanan. Peiayanan kesehatan rehabilitatif bagi pekerja belum berfungsi di Puskesmas Cileungsi. 3 fungsi pelayanan yang lain (promotif, preventif dan kuratif) masih belum optimal Tanggungjawab sasaran melebih sasaran yang harus dilayani dan tanggung jawab petugas dalam pe!ayanan kesehatan pek:erja dilaksanakan bersarnaan dengan tanggungjawab yang lain. Petugas Puskesmas masih perlu meningkatkan kemampuannya di bidang KJ, dana, sarana dan prasarana masih minim. Pelayanan Kesehatan Pekerjaan dapat diiaksanakan oleh Puskesmas dengan baik apabila tercipta kerjasama antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta perusahaan baik fonnal maupun informal."

"Puskesmas mampu PONED menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar sebab komplikasi tidak dapat diramalkan sebelumnya sehingga ibu hamil harus berada sedekat mungkin dengan pelayanan emergensi dasar. Pelatihan keterampilan Pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan yang diharapkan memberikan dampak langsung pada kualitas pelayanan kegawatdaruratan meternal dan neonatal.Tujuan dari penelitian ini adalah: mengetahui perbedaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang telah dilatih PONED dan belum dilatih PONED terhadap kinerja pada puskesmas di Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel penelitian adalah petugas yang sudah dilatih PONED dan belum dilatih PONED. Hasil studi menunjukkan adanya perbedaan bermakna pada variabel pengetahuan, keterampilan dan kinerja pada kelompok PONED dan non PONED; Pada kelompok PONED variabel sikap diduga yang paling dominan mempengaruhi variabel kinerja.

---

Puskesmas PONED able to carry out a basic emergency maternal neonatal service because the complication of pregnancy and labor is not always predictable before it was happened, so pregnant woman must have access nearly Basic Emergency obstetric services. Basic Emergency Obstetric Neonatal Care Training implemented in order to improve the knowledge and skills of health workers who are expected to have a direct impact on the quality of emergency care and maternal or neonatal services.

The study aims to know the difference of knowledge, attitudes and skills between the personnel experienced PONED training and the personnel with no training, and the effect of training on the performances of health centers in the municipality of Bogor. This is quantitative research with cross sectional study design. Samples are personnels who have been trained with PONED and personnel with non PONED training. The results showed significant differences on knowledge, skills and performance between those with PONED training and non PONED training. In the group with PONED training, varible of attitude has the strongest influence on the performances."

"Dari berbagai sumber diketahui bahwa akses pada pelayanan dan derajat kesehatan berhubungan erat dengan status sosial ekonomi keluarga. Susenas 2003 menunjukkan bahwa rasio angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran pada kelompok masyarakat pengeluaran terendah (Q1) dan tertinggi (Q5) meningkat, yakni 1,8 pada tahun 1998 dan 2,2 pada tahun 2003. Data Susenas 2004 menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kesehatan oleh kelompok terkaya jauh Iebih tinggi (82%) daripada kelompok miskin (40%), dan bahkan kesenjangan/ketimpangan cenderung meningkat dengan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM pada tahun 2005.Salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab sosial pemerintah terhadap masyarakat miskin (maskin) adalah pemberian perlindungan sosial (social protectbn) terhadap maskin dari kesulitan akses pelayanan kesehatan akibat krisis ekonomi dan kenaikan harga BBM dengan suatu kompensasi bersyarat (conditional, berupa Program Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Bagi Masyarakat Miskin (Program PKDP Bagi Maskin).Penelitian tesis dengan topik "Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Bagi Masyarakat Miskin: Studi Kasus Puskesmas Di Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan", merupakan upaya untuk melihat Iebih jauh bagaimana program tersebut memenuhi ukuran-ukuran/indikator kinerja, pemahaman, relevansi, efisiensi, efektivitas, dan efek program terhadap maskin.Desain evaluasi program yang dirasakan tepat untuk diterapkan dalam telaah/kajian penelitian di lapangan berorientasi pada penjajakan kepustakaan terhadap berbagai konseptualisasi tenting model-model evaluasi program, yang akhirnya dipilih konsep evaluasi yang dikembangkan oleh ELWa (Education and Learning Wales), dengan indikator yang dikembangkan sendiri oleh peneliti.Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Manggarai (PK-Manggarai) dan Puskesmas Menteng Dalam II (PK-Menteng Dalam II), Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan menggunakan metode dan teknik pendekatan kualitatif evaluatif, koleksi data memanfaatkan teknik-teknik interview/wawancara mendalam sesuai kesediaan/kelayakan sumber data, studi dokumen, pengamatan, serta kuesioner. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan umum "Bagaimana Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Bagi Masyarakat Miskin Di Puskesmas Wilayah Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan?" Selanjutkan diturunkan kedalam sub-sub pertanyaan yaitu bagaimana pemahaman program,bagaimana relevansi program, bagaimana efisiensi program, bagaimana efektivitas program, dan bagaimana efek program terhadap maskin?Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perlarna, bentuk pelaksanaan Program PKDP Bagi Maskin di PK-Manggarai dan di PK-Menteng Dalam II, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan diwujudkan dalam bentuk Keglatan pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan Persalinan, Operasional dan Manajemen Posyandu, Revitalisasi dan Perbaikan Gizi. Kedua, pelaksanaan Program PKDP Bagi Maskin sebagian besar sudah berjalan sesuai dengan harapan, sehingga memberikan efek/manfaat kepada maskin dalam hal pelayanan kesehatan gratis dan peningkatkan akses pelayanan kesehatan. Namun, ada beberapa kegiatan yang belum terwujud sesuai dengan harapan. Dad lima betas indikator evaluasi yang digunakan lima di antaranya menunjukkan nilai kurang dan/atau tidak sesuai harapan, yakni keterlibatan stakeholders dalam penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan program pada aspek relevansi program masih kurang balk; jumlah biaya kebutuhan dan biaya yang dikeluarkan pada kegiatan Revitalisasi Posyandu dan Perbaikan Gizi di PK- Manggarai masih kurang efisien; pemanfaatan kegiatan dan permasalahan yang telah tertangani pada kegiatan Revitalisasi Posyandu dan Perbaikan Gizi di PK- Manggarai masih kurang efektif dan di PK-Menteng Dalam II tidak efektif. Kelrga, intensitas pelayanan kesehatan maskin masih lebih banyak dilaksanakan di dalam gedung daripada pelayanan kesehatan di War gedung.Untuk meningkatkan keberhasilan Program PKDP Bagi Maskin selanjutnya, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, Puskesmas perlu menyusun rencana pelaksanaan program (RKP Program) yang lebih komprehensif, dengan melibatkan maskin di wilayah agar kebutuhan rid maskin terhadap pelayanan kesehatan dapat dimuat dalam RKP Program. Kedua, Puskesmas perlu segera meningkatkan efektivitas kegiatan revitalisasi Posyandu dan perbailcan gizi, meialui pelatihan kader Posyandu binaan yang ada agar kader Posyandu memilki peningkatan pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (skill) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Balita maskin maupun dalam memberikan upaya kesehatan lainnya di wilayah kerja Puskesmas. Ketrga, Puskesmas perlu meningkatan intensitas pelayanan Kesehatan di luar gedung sebagai upaya kesehatan preventif terhadap ancaman penyakit massal (public health) yang dihadapi maskin, melalui kegiatan Puskesmas keliling, kunjungan ke rumah maskin, penyuluhan kesehatan maskin, pelacakan gizi buruk, dan fogging massal. Keempat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memikirkan kebijakan mengenai penyediakan sarana mobil ambulance pada setiap Puskesmas Kelurahan yang mengelola Rumah Bersalin agar layanan Persalinan dan tindakan penyelamatan Bulin, Bumil, Bufas ketika ada kejadian darurat dapat dilakukan sejak dini (early safety). Kelirna, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memikirkan kebijakan mengenai penataan lokasi Puskesmas yang Iebih strategis untuk dijangkau oleh seluruh maskin agar maskin mendapat segala kemudahan, baik akses fisik dan akses sosial (get-at-able). Keenam, Departemen Kesehatan RI perlu segera menerbitkan kartu jaminan pemeliharaan kesehatan permanen bagi maskin dan mendistribusikannya dengan tepat agar maskin dapat menggunakan kartu jaminan tersebut setiap saat ketika mereka sakit. Ketujuh, realisasi dana program PKDP Bagi Maskin yang bersumber dari DIPA Depkes RI harus dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan agar Puskesmas lebih slap dalam menyusun RKP Program yang lebih komprehensif, terpadu, dan berbasis wilayah. Kedelapan, Depkes RI dengan pihak terkait perlu membentuk kelompok pendamping bagi maskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit agar maskin dapat menikmati jaminan pemeliharaan kesehatan dari pemerintah dengan sepenuhnya."

"Sebagai salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan, tenaga perawat merupakan profesi yang paling sering berhubungan dengan pasien. Kepuasan pasien sangat berkaitan langsung terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga perawat. Untuk meningkatkan mutu tenaga perawat di rumah sakit, maka diperlukannya tenaga perawat yang mampu memperkuat dan memaksimalkan kompetensinya. Dengan adanya kompetensi yang kuat dan baik, maka kinerja akan baik pula. Perencanaan dan pemetaan tenaga perawat juga akan dapat dilakukan dengan tepat. Sebagai bagian dari rumah sakit, tenaga perawat juga merupakan pegawai yang memiliki harapan kepada rumah sakit sebagai perusahaan yang memperkerjakan. Rasa kepuasan pegawai akan mempengaruhi kinerja yang diberikan oleh pegawai tersebut.Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Mufid Aceh bertujuan untuk mendapatkan gambaran kinerja perawat di Rumah Sakit Umum Mufid Aceh dengan pendekatan Malcolm Baldrige. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif yaitu suatu proses dimana peneliti mengumpulkan informasi kinerja tenaga perawat rumah sakit kemudian menganalisinya untuk dapat diambil berbagai kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuisioner.Hasil penelitian menyatakan seluruh variabel memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja perawat di Rumah Sakit Umum Mufid. Terdapat pada hasil uji multivariat yaitu terdapat 2 ( dua ) variabel yang merupakan faktor penentu kinerja perawat di Rumah Sakit Umum Mufid. Variabel tersebut yaitu variabel perencanaan strategis dan variabel fokus pada pegawai. Karena dengan tidak tersampainya sasaran atau target yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit, perawat juga tidak mengerti sejauh mana standar pekerjaan yang harus berikan untuk mencapai sasaran atau target Rumah Sakit. Demikian pula dengan variabel fokus pada pegawai, dapat dijelaskan bahwa keadaan pegawai itu sendiri dapat mempengaruhi kinerja yang diberikan.Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Rumah Sakit Umum Mufid untuk melakukan perencanaan kebutuhan tenaga perawat dengan baik, membuat kebijakan tentang pendapatan, membuat rincian tugas dan kewenangan sesuai dengan jumlah dan kompetensi tenaga perawat dan membuat program retensi pegawai yang mampu mendorong kebetahan perawat untuk bekerja di Rumah Sakit Umum Mufid Aceh.

---

As one of the health workers who provide health services, nurses are the profession most often associated with patients. Patient satisfaction is directly related to the services provided by nurses. To improve the quality of nurses in hospitals, nurses are needed to be able to improve their competence. With good competence, the performance will be good too. Planning and mapping of nurses must be done properly. As part of the hospital, nurses are also employees who have hope for the hospital as a hiring company. A sense of employee satisfaction will affect the performance provided by the employee.

This research was conducted at the Mufid Hospital in Aceh aimed at getting an overview of the performance of nurses at the Mufid Hospital in Aceh with the approach of Malcolm Baldrige. The research design used in this study is quantitative, a process whereby the researcher collects information on the performance of hospital nurses and then analyzes it to draw conclusions. Data collection is done by filling out questionnaires.

The results of the study that all variables have a significant relationship to the performance of nurses at Mufid Hospital. In the multivariate test results, there are 2 (two) variables which are determinants of nurse performance at Mufid Hospital, namely strategic planning variables and variable focus on employees. Because with the absence of the targets or targets to be achieved by the Hospital, nurses also do not understand the standard of work that must be given to achieve the goals of the Hospital. Likewise with the variable focus on employees, it can be explained that the state of the employees themselves can affect the performance provided.

Based on the results of this study, it was suggested to the Mufid Hospital to plan the needs of nurses properly, make policies on income, make detailed assignments and authorities in accordance with the number and competence of nurses and create employee retention programs that can improve the comfort of nurses to work at Mufid Hospital in Aceh."

"Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) menjadi salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangai keluarga sehingga layanan yang diterima lebih komprehensif dan tidak hanya berfokus pada kegiatan dalam gedung. Kunjungan keluarga yang dilakukan menggunakan 12 indikator PHBS. Namun hingga awal Oktober tahun 2018 tercatat baru 26,80% keluarga yang sudah didata oleh Puskesmas dari target 100% di tahun 2019. Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten merupakan Provinsi dengan angka pendataan tertinggi nasional namun angka cakupan kunjungannya rendah yaitu kurang dari 50% (<50%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan kegiatan pendataan keluarga PIS-PK di Puskesmas menggunakan pendekatan input-proses-output dan desain studi literature review>. Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan sumber daya, dana, sarana dan prasarana, serta metode yang digunakan belum memadai sehingga kegiatan tidak berjalan sesuai rencana, minimnya keterlibatan lintas sektor, pelaksanan pendataan yang bermasalah, dan kegiatan penilaian yang tidak dilakukan rutin. Sehingga perlu adanya keterlibatan dan komitmen yang tinggi dari seluruh petugas Puskesmas untuk mempengaruhi keterlibatan lintas sektoral dalam menyelesaikan hambatan kegiatan pendataan PIS-PK.

---

The Healthy Indonesia Program with the Family Approach (PIS-PK) is one of many way for Puskesmas to increase the reach of targets and increase access to health services in the working area by visiting families so that the services received are more comprehensive and not only focus on indoor activities. Family visits were carried out using 12 PHBS indicators. However, as of early October 2018, only 26.80% of families had been recorded by Puskesmas from the target of 100% in 2019. North Sumatera, West Java, Central Java, East Java, and Banten province were the provinces with the highest national data collection but their coverage rates visits were low at less than 50% (<50%). This study aims to analyze the barriers of PIS-PK family data collection activities at the Puskesmas using the input-process-output approach with literature review study. The results showed the availability of resources, funds, facilities and infrastructure, as well as the methods used were inadequate so that activities did not go according to plan, lack of cross-sector involvement, implementation of problematic data collection, and assessment activities that were not carried out routinely. So there is a need for high involvement and commitment from all Puskesmas staff to influence cross sectoral involvement in resolving the barriers to PIS-PK data collection activities."

"Puskesmas merupakan ujung tombak pelaksana pelayanan kesehatan yang sangat strategis dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program kesehatan, seperti SPM, PISPK, dan KBK-BPJS. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan secara bersama-sama menimbulkan situasi koeksistensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan SPM, PISPK, dan KBK-BPJS di Puskesmas terjadi koeksistensi secara mutually exclusive (saling berdiri sendiri), competitive (berkompetisi), complementary (saling mendukung) dan integrated (terintegrasi) dalam hal tenaga, waktu, sarana, dana, dan pelaporan di Puskesmas di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 15 orang informan yang berada di Puskesmas Bojonggede, Puskesmas Cibinong, Puskesmas Cirimekar, Puskesmas Kemuning dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koeksistensi secara mutually exclusive terjadi pada aspek pelaporan, sistem pelaporan program mempunyai aplikasi masing-masing seperti SIKDA, SIMPUS, dan Laporan Suplemen pada program SPM, Web Keluarga Sehat pada program PISPK, dan P-Care untuk pelaporan KBK-BPJS. Koeksistensi secara competitive terjadi pada aspek tenaga dan waktu kerja. Pelaksanaan program yang dinilai paling berat adalah PISPK, sementara SPM dinilai program rutin yang biasa dilakukan di puskesmas. KBK BPJS dinilai lebih mudah dilaksanakan daripada PISPK dalam hal pencapaian angka kontak. Complementary terjadi pada aspek sarana dan dana. Pelaksanaan ketiga kebijakan SPM, PISPK, dan KBK-BPJS sistemnya belum terintegrasi sempurna.<

---

Centre or in Indonesia called Puskesmas plays a crucial and strategical role as a health care provider in implementing various policies and health program such as Minimum Service Standards (SPM), Healthy Indonesia Program with family approach (PIPSK), and Capitation-Based on Service Commitment (KPK-BPJS). Implementing the policies and programs simultaneously creates a condition called coexistence. This study aims to investigate whether implementation of the policies in Puskesmas works in a coexistence manner that is mutually exclusive, competitive, complementary and integrated in terms of human resources, work time, health facilities, funds and reporting. This study used a qualitative approach through in-depth interviews with 15 informants who were met at the community health centre in Bojonggede, Cibinong, Cirimekar, Kemuning and at the department of health of Bogor. The results of this study showed that the coexistence of mutually exclusive occurs in reporting. Specifically, program reporting systems have their own applications including SIKDA, SIMPUS, supplement report for SPM program; Health Family Web for PISPK and P-Care for KBK-BPJS. This study also found that the coexistence of competitive occurs in human resources and work time. PISPK is claimed as the most difficult program to carry out at the health centre in Bogor in comparison to KPK-BPJS in terms of achieving contact rates. Also, the program that routinely is done at the primary health centre in Bogor is SPM. The current study further indicates that the coexistence of complementary occurs in health facilities and funds. Finally, the coexistence of integrated policies such as implementations of SPM, PIPSK and KPK-BJS has not been fully worked at the community health centre in Bogor."