Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kasus bermula pada tahun 1969 dengan ditempatinya rumah oleh YW atas dasar surat izin menempati rumah dari Walikota Sukabumi. Pada tahun 1974 terbit sertipikat atas nama AB dan kemudian terjadi jual beli tanah dengan RI yang menimbulkan sengketa dengan melibatkan YW hingga terbit putusan Mahkamah Agung Nomor 3819 K/Pdt/1988 yang menyatakan sah jual beli dan surat izin menempati. Pada tahun 2012 para ahli waris YW mengajukan gugatan untuk menindaklanjuti putusan tersebut dan berakhir dengan putusan Mahkamah Agung nomor 2753 K/Pdt/2013.Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana keberlakuan dari Surat Izin Menempati tersebut apabila pemegang hak izin menempati telah meninggal dunia? dan bagaimana keabsahan dari jual beli terhadap objek tanah yang terdapat izin menempati rumah dari Walikota serta status dari Sertipikat Hak Guna Bangunan 3/Cikole yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Sukabumi?. Tidak adanya aturan dan meninggalnya pemegang surat izin menempati menjadikan surat izin menempati tidak berlaku lagi dikarenakan pemberian izin bukan pemberian hak yang dapat diwariskan. Mengenai jual beli yang dilakukan adalah sah dikarenakan objek jual beli bukan lagi merupakan aset Pemda dan status SHGB adalah sah dengan telah dipenuhinya prosedur penerbitannya.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji suatu putusan Mahkamah Agung dan kemudian dikaji beradasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan kasus dan dituangkan dalam bentuk tulisan preskriptif analitis yang memberikan saran dan pendapat mengenai penyelesaian permasalahan yang terjadi.Kata Kunci : Surat Izin Menempati, Jual Beli Tanah, Penerbitan SHGB.

---

Case began in 1969 with the house occupied by YW based on a license to occupy the land and house from the Mayor of Sukabumi. In 1974, published a Building Rights Certificate on behalf of AB and sold to RI which generate a dispute involving YW. The dispute of land transaction issued a Supreme Court rsquo s Decision number 3819 K Pdt 1988 which stated the validity of the transaction and the licence to ocuppy the house. The heirs of YW filed a lawsuit in 2012 to follow up the previous supreme court decision and its end with the supereme court decision number 2753 K Pdt 2013. The main problems in this thesis on how is the validity of the permission to occupy the house which held on the local government land if the holder of the permission has passed away and how is the authenticity of the land trading that contains a land that has a permission to occupy by the local government an how is the status of the land certificate which published by the land office . The absence of rules and the death of the holder of a license to occupies the house makes the license is no longer valid due to the granting of entitlements that can not be inherited. Regarding the purchase being made is legitimate because the object of purchase is no longer an asset to the local government and the Building Rights Certificate status is valid in the fulfillment of its issuance procedure. This research was using juridical normative method by researching the case of a supreme court decision then arranged by positive regulation and manisfested it in analytical prescriptive written which give an advice and opinion about the problem which occured.Keywords Licence to Occupy the Land and House, Land Transaction, The Publishing of Building Rights Certificate."

"ABSTRAKPermohonan dan pemberian hak atas tanah serta pendaftarannya merupakan prosedur penting yang harus dilakukan demi menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan permohonan dan pemberian Hak Guna Usaha pada PT. Perkebunan Nusantara VII Distrik Cinta Manis dan bagaimanakah hambatan yang muncul dalam permohonan dan pemberian Hak Guna Usaha serta bagaimana upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang menghasilkan bentuk hasil penelitian ini preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara VII lalai dalam melakukan pengurusan permohonan hak guna usaha atas lahan perkebunan seluas 8.866,75 ha di Kabupaten Ogan Ilir sehingga membutuhkan waktu yang lama hingga akhirnya terbit sertipikat hak guna usaha. Hal ini disebabkan adanya beberapa hambatan yang muncul seperti adanya okupasi lahan secara ilegal, permasalahan terkait rawa-rawa, dan adanya pemekaran kabupaten. Pemerintah sebaiknya mengawasi dan menindak lebih tegas terhadap tanah-tanah yang belum dilakukan pengurusan hak atas tanahnya. Perusahaan-perusahaan diharapkan lebih memperhatikan kewajiban-kewajiban yang sudah diberikan dan tidak lalai dalam melakukan pengurusan permohonan hak atas tanahnya.

---

ABSTRACTThe application and issuance of land titles and registration is an important procedure that must be done to ensure legal certainty for the titles holders. The main problems in this research are how the implementation of the application and issuance of land cultivation right on PT. Perkebunan Nusantara VII Cinta Manis District and what are the obstacles and how to overcome them. The author conducted research using normative juridical approach. Data analyzing method used is qualitative analysis method that produces these results prescriptive form analytical. The results showed that PT. Perkebunan Nusantara VII negligent in performing the supervision for land cultivation right on an area of 8.866,75 hectares of plantation land in Ogan Ilir so it takes a long time to finally certificate of land cultivation right is issued. This is due to several obstacles that arise such as illegal land occupation, issues related to the marshes, and the expansion of the district. The government should monitor and crack down more firmly on the lands that have not done the maintenance of their land rights. The companies are expected to pay more attention to the obligations that have been granted and not negligent in handling applications perform their land rights."

"Hukum pertanahan nasional melarang pemindahan hak milik atas tanah oleh orang asing sebagai tercermin dalam ketentuan Pasal 9 UUPA. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing ditinjau dalam UUPA dan bagaimana akibat hukum kepemilikah hak atas tanah oleh WNA yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan tanah Hak Milik oleh Warga Negara Asing melalui perjanjian Pinjam Nama berakibat batal demi hukum. Sebagai solusinya, Warga Negara Asing dapat menggunakan tanah dengan status Hak Pakai atas tanah Hak Milik.

---

National land laws forbid foreigners to own the proprietary right of land as a reflection of clause 9 in UUPA. The issue of this thesis is how the proprietary rights of land ownership by foreigners in UUPA and how?s the consequence of the proprietary rights of land ownership by foreigners which is contra with Indonesian law. This is a juridical-normative research with literature research. The results shows that the ownership of proprietary rights of land by foreigners through nominee agreement is null and void. As the solutions, foreigners can use the right to use on the proprietary rights."

"Dalam kasus surat kuasa Tuan A dan Nyonya B kepada Tuan C disebutkan bahwa surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa mutlak yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan hutang dan pengalihan hak atas tanah yang masih menjadi jaminan bank. Padahal dalam Instruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 menyebutkan larangan penggunaan surat kuasa mutlak yang didalamnya mengandung unsur kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang tujuannya untuk pemindahan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Kesimpulan yang didapat dari hasil analisa adalah surat kuasa mutlak sebagai dasar pengalihan hak atas tanah yang masih menjadi jaminan bank dari debitur kepada pihak ketiga tidak dapat dilaksanakan dan debitor dapat mengupayakan untuk membatalkan kuasa mutlak antara debitor dengan pihak ketiga.

---

In the case of a power of attorney Mr A and Mrs B to Mr. C. stated that such power is absolute power of attorney is used as the basis for debt settlement and transfer of land rights is still a bank guarantee. Whereas the Minister of Internal Affairs Instruction No.14 of 1982 mentions absolute ban on the use of a power of attorney that contain elements of power that can not be withdrawn which aim to transfer of land rights. The method used in this paper is a method normative research with qualitative approach that produces descriptive data analysis.

The conclusion from the analysis is the absolute power of attorney as the basis for the transfer of land rights is still a bank guarantee from a debtor to a third party can not be implemented and the debtor may seek to cancel the absolute power between debtors with third parties. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Penanganan Masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Oleh Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literature. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori evaluasi Bridgman dan Davis. Selama pelaksanaan Program Penanganan Masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan, terdapat berbagai kendala atau masalah sehingga penting untuk melihat sistem evaluasi dalam menilai keberhasilan atau kegagalan program. Hasil penelitian adalah pelaksanaan Program Penanganan Masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai tujuannya, dikarenakan ada beberapa komponen evaluasi yang tidak terpenuhi. Perlu adanya perbaikan atau evaluasi dalam beberapa aspek, seperti sumber daya manusia, alokasi anggaran, target program yang terlalu rendah, dan kesenjangan hukum dalam penyelesaian masalah perkara pertanahan.

---

This research aims to evaluate the implementation of the Handling of Disputes, Conflict, and Land Affairs Program by Directorate General of Agrarian Problems Handling, Spatial Use and Land in Ministry of Agrarian and Spatial Planning National Land Agency. This research uses a post positivist approach with qualitative data collection techniques through in depth interviews and literature studies. In analyzing, researchers used Bridgman and Davis evaluation theory. During the implementation of the Handling of Disputes, Conflict, and Land Affairs Program, there are various obstacles or problems, so it is important to look at the evaluation system in assessing the success or failure of the program. The Results Showed he implementation of the Handling of Disputes, Conflict, and Land Affairs Program has not fully succeeded in achieving its objectives, because there are some components of evaluation that are not fulfilled. There are some aspects that needs improvement or evaluation, such as human resources, budget allocation, targets of the program that are too low, and legal gaps in solving the problems of the land affairs."

"ABSTRAKSistem publikasi dalam pendaftaran tanah yang dipakai dalam hukum tanah nasional adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif menyebabkan kepemilikan hak atas tanah seseorang selalu dimungkinkan dapat dibatalkan. Pihak ketiga yang beritikad baik yang melakukan peralihan hak atau pembebanan atas tanah sering dirugikan ketika sertifikat tersebut dibatalkan. Hal tersebut seperti yang dialami oleh Ali Soetanto selaku pembeli yang beritikad baik dengan tanda bukti sertipikat hasil pecahan dari sertipikat lainnya dan Bank OCBC selaku kreditor pemegang hak tanggungan setelah pengadilan tinggi bandung memutuskan menyatakan cacat hukum dan tidak berlaku 13 sertifikat hak milik sebagai mana dalam putusannya nomor 348/Pdt/2015/PT.Bdg. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga bentuk penelitian ini yaitu yuridis normatif. Tidak ada perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dengan tanda bukti sertipikat hasil pecahan dari sertipikat lainnya yang dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku oleh pengadilan namun ia dapat melakukan upaya hukum dengan menggugat penjual karena dianggap sebagai penjual beritikad buruk dan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, berupa pemenuhan prestasi secara tidak baik. Sedangkan perlindungan terhadap kreditor yang objek hak tanggungannya dibatalkan pengadilan yaitu hutang debitor masih tetap ada namun kedudukan kreditor adalah sebagai kreditor konkuren bukan lagi sebagai kreditor preferen sehingga tidak memiliki hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya. Untuk menghindari hal tersebut kreditor dapat meminta kepada debitor agar memberikan jaminan pengganti berupa tanah yang lain yang dimiliki sendiri oleh debitor atau milik pihak ketiga sampai ?utangnya lunas demi kepentingan kreditor.

---

ABSTRACTThe Publication system in land registration that is used in national land laws is a negative publication system which consist positive constituent causing land rights is possible to be canceled. The third parties in good faith make the transition over land rights or provied a guarantee often disadvantaged when the certificate is canceled. It is as happened to Ali Soetanto as a buyer is in good faith with receipt certificate of a splitting of the other certificate and OCBC Bank as creditor that hold Mortgage Right after The Jakarta High Court stated as a legal defect and is not valid for the 13 property right certificate as in the verdict number 348 Pdt 2015 PT.Bdg. This research was done by studying the regulations and literature searches that relating to the cases, so that the type of this thesis is normative juridical. There is no legal protection against buyer 39 s good faith with receipt certificate of a splitting of the other certificate which stated as a legal defect and is not valid by court, but he can make legal effort to sue the seller is deemed to have bad faith and he has been do defaults and breaks the agreement, by compliance the achievement badly. While protection against creditors that the object of mortgage right canceled by court is the debtor debts still remain but debtor debts still remain no longer as a preferred creditor, so he did not have the privilege to take precedence payment. To avoid it, the creditor can ask the debtor to replace the guarantee with other land. Land owned by the debtor or owned by third parties until the debt is paid off in the interest of creditors."