Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulis akan membahas mengapa korupsi masih terjadi di Indonesia, terlepas dari semua upaya yang telah dilakukan. Indonesia, sebagai salah satu negara yang dianggap kotor oleh beberapa indeks, sebenarnya dipandang sebagai salah satu negara yang telah memperkenalkan banyak agenda tentang bagaimana menghadapinya. Esai ini akan membahas beberapa inisiatif yang telah dibuat, lalu mengapa korupsi masih berlanjut. Tiga alasan termasuk, predator-elit, fraud-triangle, dan budaya korupsi. Beberapa rekomendasi yang mungkin tentang apa yang bisa dilakukan juga akan dibahas.

---

The writer will be discussing why corruption persists in Indonesia, despite all of the efforts that have been made. Indonesia, as one of the countries considered corrupted by several indexes, has actually being seen as one of the countries that had introduced numerous agendas on how to deal with it. This essay will discuss several initiatives that have been made, then why then corruption still persists. Three reasons are included, predatory-elites, fraud triangle, and culture of corruption. Several possible recommendations on what could be done will also be discussed"

"Penelitian ini membahas tentang kejahatan korupsi yang diurai secara komprehensif menggunakan teori criminological verstehen, perilaku kejahatan korupsi dipelajari dan diurai menggunakan teori differential association, profil pelaku korupsi dianalisa menggunakan teori white collar crime dan penulis menawarkan solusi untuk mengungkap korupsi menggunakan teknik digital forensic dan teknik analisis intelijen dalam audit investigasi dengan pendekatan teori prisma kejahatan yang menjelaskan bahwa kejahatan korupsi sifatnya tersembunyi atau berada di prisma bagian bawah. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan 3 tahap yaitu studi pustaka, wawancara serta delphi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik digital forensic dan teknik analisis intelijen memiliki hambatan dalam penerapannya di lapangan, namun memiliki peluang besar untuk dapat diterapkan. Dengan menggunakan teknik digital forensic, dapat membantu dalam pengumpulan bukti yang bermuara pada korupsi, meskipun masih memerlukan payung hukum yang tepat serta penanganan bukti digital yang tepat agar dapat diterima di Pengadilan. Hasil analisis intelijen dapat digunakan sebagai petunjuk meskipun masih memerlukan serangkaian prosedur agar dapat dijadikan bukti, selain itu dapat digunakan sebagai prediksi langkah pelaku jika informasi yang diperoleh memadai dan tepat.

---

This study discusses corruption crimes that are comprehensively parsed using the verstehen criminological theory, the behavior of corruption crimes is studied and analyzed using the differential association theory, the profiles of corruption perpetrators are analyzed using white collar crime theory, and the authors offer solutions to reveal corruption using digital forensic techniques and intelligence analysis techniques in an investigative audit with a crime prism theory approach which explains that corruption crimes are hidden and in the lower prism. The research was conducted using a qualitative method with 3 stages, namely literature study, interview and Delphi. The results showed that digital forensic techniques and intelligence analysis techniques had obstacles in their application in the field, but had a great opportunity to be applied. Using digital forensic techniques can help in gathering evidence that leads to corruption, but it still requires the right law and proper handling of digital evidence in order to be accepted in court. The results of intelligence analysis can be used as a guide, but it still requires a series of procedures so that it can be used as evidence, besides that it can be used as a prediction of the perpetrator's steps if the information obtained is adequate and accurate."

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini mencoba mengkaji seberapa jauh upaya pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam menumpas akar masalah korupsi yang sesuai dengan filosofi dari salah satu strategi pencegahan kejahatan, yakni social crime prevention. Tugas Karya Akhir (TKA) ini sekaligus mencoba untuk melihat kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menerapkan social crime prevention, dan memberikan rekomendasi agar social crime prevention dapat diimplementasikan dalam bentuk terbaik.

---

This final paper try to analyze actions taken by the Indonesia‟s Corruption Eradication Commission (KPK) as main institution who has an authority to prevent corruption in Indonesia. This final paper use philosophy from one of the crime prevention strategy, namely social crime prevention. This final paper also trying to look at the obstacles faced by the Indonesia‟s Corruption Eradication Commission (KPK), and give a recommendation to Indonesia‟s Corruption Eradication Commission (KPK) so that social crime prevention can be implemented at the finest form."

"Penelitian ini bermula dari latar belakang permasalahan korupsi yangmelibatkan penyelenggara negara di Indonesia yang tidak kunjung habisnya. Halini kemudian dibentuknya lembaga antikorupsi yang mempunyai wewewangmelakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Komisi PemberantasanKorupsi merupakan komisi antikorupsi di Indonesia yang mempunyai tugas,fungsi, dan wewenang yang sangat strategis dalam memberantas korupsi.Penelitian ini membahas mengenai penggunaan penyadapan KomisiPemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi,khususnya penyuapan dan pemerasan. Posisi Komisi Pemberantasan korupsicukup strategis terlihat pada penggunaan penyadapan yang sah secara hukumdalam mengungkap kasus korupsi, khususnya kasus penyuapan dan pemerasan.Penggunaan penyadapan telah menjerat banyak pelaku tindak pidanakorupsi. Penelitian ini juga ditujukan untuk melihat manfaat dan kendala selamapenggunaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sehingga dapatmenggambarkan secara keseluruhan dari penggunaan penyadapan dalammengungkap kasus penyuapan dan pemerasan yang melibatkan penyelenggaranegara.Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa KPK menyadaripenyadapan melalui telepon tidak cukup. Banyak kendala selama penggunaanpenyadapan selama ini disebabkan oleh, yaitu kendala personel KPK yang sedikitdibandingkan kasus yang sedang ditangani, dibutuhkan aturan hukum daninsfrastruktur yang memadai dalam hal menunjang tata cara teknis penyadapan,khususnya penyadapan yang berbasis layanan data internet.

---

AbstractThis research started from a background of corruption involving stateadministrators in Indonesia that never end. It is then, forming anti-corruptionagencies which have lawful interception and recording conversations. Indonesia?sCorruption Eradication Commission (KPK) is an anti-corruption commissionwhich has the duties, functions, and authority are very strategic in eradicatingcorruption.This research discusses the use of lawful interception Indonesia?s CorruptionEradication Commission (KPK) in exposing corruption cases, especially briberyand extortion. Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) position isstrategic at the use of lawful interception in exposing corruption cases, especiallybribery and extortion.The use of lawful interception has trapped many corruptors. The study also aimedto see the benefits and constraints of lawful interception conducted by the KPK,so that it can describes the use of it in exposing bribery and extortion casesinvolving state administrators.The results of this research is KPK aware of intercepts telephone is not enough.Many obstacles during this policy, due to the lack of personnel in KPK, it takesthe rule of law and adequate infrastructure in terms of technical procedures tosupport lawful interception especially internet-based data services."

"Penulisan ini membahas mengenai proporsionalitas penghukuman dalam kasus korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan pelanggaran hak asasi berupa hak sosial dan ekonomimasyarakat. Sehingga korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukanpenanganan secara luar biasa pula. Penanganan yang diharapkan adalah hukuman yangdirasa adil. Dalam kasus korupsi, keadilan tersebut diharapkan dapat dirasakan olehmasyarakat karena pelaku korupsi telah merugikan negara dan dampak dari korupsidapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Untukdapat mendapatkan hukuman yang adil maka hukuman tersebut seharusnyaproporsional. Penulis mengambil data dari laporan yang dibuat ICW yangmenunjukkan bahwa penghukuman dalam kasus korupsi masih belum proporsionalkarena masih banyak terdapat disparitas pemidanaan. Penulis menggunakan dua konsepdalam menentukan hukuman yang proporsional yaitu faktor keseriusan kejahatan danfaktor individu pelaku. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukumanyang seharusnya diterapkan agar hukuman tersebut proporsional melalui dua konseptersebut dan masyarakat merasakan keadilan.

---

This writing discusses the proportionality of punishment on corruption cases inIndonesia. Corruption i a violation of human rights in the form of social and economicrights of society. Because of that, corruption is seen as a extraordinary crime thatrequires extraordinary handling as well. The expected treatment is a punishment that isfair. In the case of corruption, justice is expected to be perceived by the society becauseof the perpetrators of corruption have been detetrimental to the State and the impacts ofcorruption could be felt directly and or indirectly by the community. To be able to get afair punishment then the punishment should be proportionate. The author retrieve datafrom a report by ICW that shows the punishment on corruption cases is still notproportional because there are still many dsiparities in punishment. The author uses twoconcepts in determining the punishment that is proportional to the seriousness of crimeand individual factors of the perpetrator. This writing aims to find out how thepunishment should be applied so that the punishment is proportional through the twoconcepts and the public can feel justice through a proportional punishment."

"Korupsi merupakan salah satu masalah fundamental yang dihadapi bangsa Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lima dekade yang lalu, namun upaya tersebut belum dilakukan dengan efektif. Salah satu sebab ketidakefektifan upaya pemberantasan korupsi adalah tidak adanya kolaborasi antarinstitusi dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pola dan dampak relasi antarinstitusi serta membangun model collaborative governance dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, diskusi terarah, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolabporasi pemberantasan korupsi di Indonesi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang disampaikan oleh Ansell dan Gash, yaitu kondisi awal; kepemimpinan fasilitatif; ketidakseimbangan kewenangan; sumber daya manusia, dan anggaran antarinstitusi; insentif dan batasan untuk berpartisipasi; dan desain kelembagaan, serta beberapa faktor yang secara khusus ditemukan di Indonesia, yaitu: integritas SDM pemangku kepentingan; budaya masyarakat yang permisif terhadap korupsi; kondisi politik yang berbiaya tinggi; dan budaya organisasi patron client institusi pemberantasan korupsi. Dari temuan faktor-faktor tersebut, peneliti merumuskan pola relasi antarinstitusi dalam pemberantasan korupsi. Pola relasi tersebut berdampak pada belum efektifnya upaya pemberantasan korupsi. Model collaborative governance dalam pemberantasan korupsi disusun dengan modifikasi model yang digagas oleh Ansell dan Gash. Modifikasi terdapat pada dua hal, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi collaborative governance dan urutan dalam proses kolaborasi. Terkait urutan dalam proses kolaborasi, kepemimpinan yang fasilitatif dan teladan menjadi inisiator proses kolaborasi. Untuk memberantas korupsi di Indonesia, presiden harus tampil sebagai fasilitator dan teladan, terutama dalam menginisiasi dialog tatap muka antarinstitusi terkait dalam rangka penyusunan strategi utama pemberantasan korupsi.

---

Corruption is one of the fundamental problems facing by Indonesian. Corruption eradication efforts have been carried out since five decades ago, but these efforts have not been done effectively. One of the reasons for the ineffectiveness of anti-corruption efforts is the absence of inter-institutional collaboration in eradicating corruption. This study aims to analyze the patterns and impacts of inter-institutional relations and to build collaborative governance model in eradicating corruption in Indonesia. The research was conducted by qualitative approach with data collection method in the form of in-depth interview, focus group discussion, and existing statistic. The results showed that the process of eradicating corruption in Indonesia is influenced by the factors conveyed by Ansell and Gash, namely the initial condition; facilitative leadership; imbalance of authority; human resources, and anti-institutional budget; incentives and limitations to participate; and institutional design, and several factors that are specifically found in Indonesia, namely: the integrity of key stakeholder; a permissive culture of society against corruption; high-cost political conditions; and patron client organizational culture. From the findings of these factors, the researcher formulated the inter-institutional relationship pattern in corruption eradication. The relationship pattern has an impact on the effectiveness of anti-corruption efforts. Collaborative governance model in eradicating corruption is developed by modification of model initiated by Ansell and Gash. Modification exists in two ways, namely factors affecting collaborative governance and sequencing in the process of collaboration. Regarding sequences in the collaboration process, facilitative leadership and role models become the initiators of the collaborative process. To combat corruption in Indonesia, the president must emerge as facilitator and role model, especially in initiating face-to-face dialogue in the framework of preparing a grand strategy to eradicate corruption."

"Penelitian ini fokus pada pemberitaan dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang melibatkan seorang pegawai laki-laki dan terungkap di media daring. Dengan mengetahui bahwa media daring memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik melalui berita, framing berita yang dimuat oleh Kompas.com dan Detik.com seputar pelecehan seksual KPI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konstruktivis dengan menggunakan metode analisis framing model Gamson dan Modigliani. Unit observasi penelitian ini adalah liputan berita pelecehan seksual di lingkungan KPI di Kompas.com dan Detik.com pada periode 1 September-12 Oktober 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com menyajikan framing yang lebih menunjukkan empati terhadap korban dan membawa perhatian bahwa korban harus diberikan keadilan hukum atau bantuan untuk pemulihan mental. Sementara itu, Detik.com menggambarkan framing bahwa baik korban maupun pelaku sama-sama dirugikan dan membutuhkan bantuan, dan menekankan bahwa keduanya harus diberikan bantuan untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka agar dapat pulih sepenuhnya. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khasanah kajian komunikasi, khususnya yang menganalisis framing liputan berita media daring terkait pelecehan seksual yang melibatkan korban laki-laki. Untuk penelitian analisis framing lebih lanjutnya, disarankan untuk menganalisis pemberitaan pada lebih dari dua media daring.

---

The focus of this study highlights an alleged sexual harassment case that has occurred in the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) involving a male employee that was recently revealed on online media. Knowing that online media can affect public opinion through news, the purpose of this study is to analyze the framing of news coverage published by Kompas.com and Detik.com surrounding the KPI sexual harassment case. This research employs a constructivist qualitative approach using the Gamson and Modigliani model framing analysis method. The unit of observation for this study are the news articles of sexual harassment in the KPI environment published on Kompas.com and Detik.com from September 1 to October 12, 2021. Results show that Kompas.com presented a framework that shows more empathy towards the victim and brings attention that the victim must be provided with legal justice or assistance to recover mentally. Meanwhile, Detik.com depicts a framing that both the victim and perpetrator have been harmed and puts emphasis that both must be provided with assistance for themselves and their families to fully recover. This study are expected to complement the repertoire of communication studies, especially those analyzing the framing of online media coverage related to sexual harassment involving male victims. For further research on framing analysis, it is recommended to analyze news coverage in more than two online media."

"Tesis ini mengenai pengalaman kandidat perempuan dalam Pemilu DPR RI Tahun 2009 yang rentan praktik korupsi. Penelitian akan mencari tahu praktik korupsi seperti apa yang terjadi dalam Pemilu 2009 dan bagaimana respon perempuan menghadapi praktik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan pemetaan secara komprehensif mengenai dampak yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap perempuan. Penelitian ini adalah penelitian berperspektif perempuan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa praktik korupsi terjadi secara masif dalam Pemilu DPR RI Tahun 2009 dan dan adaptasi yang dilakukan oleh perempuan adalah terseret dalam arus korupsi tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik korupsi berdampak mempengaruhi keterpilihan mereka serta konsep perempuan sebagai agen anti korupsi menambah beban mereka. Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan dilakukannya persiapan untuk Pemilu-pemilu berikutnya dengan strategi yang berbeda, mendorong proses pencalonan demokratis dalam partai politik, menekankan terjadinya makna demokrasi substansial ketimbang terlalu fokus pada demokrasi prosedural serta menghilangkan teori perempuan sebagai agen anti korupsi.

---

The focus of this thesis is about the experiences of women candidates during 2009 Indonesia parliamentary election which was vulnerable to corruption. This study attempts to look for various forms of corruption in 2009 election and how women respond to them. The objective of this study is to draw out a comprehensive mapping of the impacts of corruption towards women. The study took a woman?s perspective using qualitative method. The result of the study discovered that massive corruption practice took place during the 2009 Indonesian election and found how women participated as their adaptation mechanism to the system. In conclusion, corruption influences the process of women being elected and that the concept of women as an anti-corruption agent burden them. Hence, this study recommends for different strategies conduct for the upcoming elections, encourage political parties to have democratic candidacy process, to put more focus on the implementation of substantial democracy rather that procedural democracy and eliminate the concept of women as anti-corruption agents."

"Pengaturan Asset Recovery mengandung konsep pengaturan pemisahan antara proses pidana dan proses perdata untuk lebih memfokuskan juga pada penegakan terhadap aset negara hasil tindak pidana korupsi sesuai dengan UNCAC 2003."