Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This new volume in the series focuses on the particular IP issues of therapeutics, vaccines and molecular diagnostics. The first chapter concentrates on basics principles for protecting antibody compounds. Additional ways to create follow-up protection for antibody therapeutics are also discussed. The second chapter gives an overview of the patent landscape in molecular diagnostics, and discusses issues of patentability with respect to the different technologies and compounds used therein. The third chapter gives a broad overview of areas of law that are particularly relevant to the patenting of peptide vaccines and therapeutic peptides as products and in compositions. The scope of patentable subject matter is discussed, as it has been the focus of much wrangling and debate in the courts."

"Summary:Intellectual Property and Property Rights is an invaluable reference work in light of the increasingly important policy debates over patents, copyrights and other intellectual property rights."

"Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari instrumen ekonomi yang berisikan perlindungan akan hal-hal seperti inovasi dan hak cipta. Di saat bersamaan, hak kekayaan intelektual memiliki nilai politik karena menunjukkan relasi dan perbedaan kuasa antara negara maju dan negara berkembang. Dalam fenomena masa kini, salah satu aktor yang sedang gencar menggunakan hak kekayaan intelektual bagi kepentingan ekonomi politik mereka adalah China. Sebagai salah satu kekuatan yang sedang dalam kenaikan, timbul tarik ulur kepentingan terkait isu hak kekayaan intelektual di China yang didasari pada bagaimana China memandang hak kekayaan intelektual serta bagaimana konsep ini diatur di dalam China, dan China tetap harus menghadapi tantangan dari pemanfaatan hak kekayaan intelektual secara eksternal melalui tekanan dari kekuatan aktor-aktor eksternal yang kerap mengawasi perilaku internasional China. Karya ini menunjukkan bagaimana China dalam perkembangan dan kenaikannya memaanfaatkan hak kekayaan intelektual dan dampak apa yang muncul dari pengunaan hak kekayaan intelektual ini, baik secara domestik dan secara global.

---

Intellectual property rights are part of economic instruments that contain protection for things such as innovation and copyright. At the same time, intellectual property rights have political value because they show relations and power differences between developed and developing countries. In today`s phenomenon, one of the actors who are intensively using intellectual property rights for their political economy interests is China. As one of the forces that is on the rise, there is a tug of war regarding the issue of intellectual property rights in China which is grounded on how China perceive intellectual property rights and how this concept is governed inside China, and China still has to face the challenges of using intellectual property rights externally through pressures from the power of external actors that monitors China`s international behavior. This work shows how China in its development and increase made use of intellectual property rights and the impact that emerged from the use of intellectual property rights, both domestically and globally."

"Munculnya kebijakan sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual (KI) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan salah satu alasan utama dilakukannya penelitian ini. Secara sederhana, Hak kekayaan intelektual (HKI) dapat dimaknai sebagai suatu hak yang diberikan kepada individu atau organisasi atas ciptaan mereka. Hak ini memberi pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan, memproduksi, dan menjual ciptaan mereka untuk jangka waktu tertentu, serta melindungi ciptaan mereka dari penggunaan atau peniruan tanpa izin. Banyaknya pelanggaran atas KI, terutama Hak Cipta dan Merek, menunjukkan terdapat suatu urgensi yang harus disikapi secara tegas. Berdasarkan data, pelanggaran atas hak cipta dan merek sangat marak terjadi di pusat perbelanjaan. Dampak dari pelanggaran tersebut memberikan kerugian secara ekonomi, baik untuk pemegang hak eksklusif maupun negara. Adanya kebijakan sertifikasi yang diusung oleh DJKI tentu menjadi suatu terobosan yang sangat baik. DJKI tentu memiliki peran yang sangat krusial dalam proses penerapan kebijakan ini, baik dalam tahapan proses sertifikasi maupun pengawasan. Adapun Manfaat dari eksistensi kebijakan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memberantas pelanggaran-pelanggaran HKI yang ada. Akan tetapi pada realitas penerapannya, masih banyak ditemukan pusat perbelanjaan yang memperjualbelikan barang yang melanggar ketentuan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam proses penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara doktrinal, yaitu metode penelitian dengan mengacu pada analisis teori hukum dan doktrin hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan suatu tindakan yang lebih represif untuk memberantas permasalahan hukum kekayaan intelektual. DKJI diharapkan dapat membentuk tim satuan khusus yang bekerja sama dengan instansi pain untuk menegakkan kebijakan ini secara masif.

---

The introduction of the shopping center certification policy based on Intellectual Property (IP) by the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) is one of the primary reasons for conducting this research. Intellectual Property Rights (IPR) can be simply understood as rights granted to individuals or organizations over their creations. These rights give owners exclusive rights to use, produce, and sell their creations for a specific period, as well as protect them from unauthorized use or imitation. The prevalence of IP violations, especially in Copyrights and Trademarks, indicates a pressing urgency that must be addressed firmly. According to data, violations of copyright and trademark rights are rampant in shopping centers. The economic impact of these violations results in losses for both the exclusive rights holders and the nation. The implementation of the certification policy proposed by DGIP represents a significant breakthrough. DGIP plays a crucial role in the implementation of this policy, both in the certification process and in supervision. The benefits of this policy aim to provide legal certainty and eradicate existing IPR violations. However, in reality, many shopping centers are found to trade goods that violate Intellectual Property Rights regulations. In the research process, a doctrinal legal research method was utilized, which involves analyzing legal theories and legal doctrines. The research findings indicate that more stringent measures are still needed to address intellectual property law issues. DGIP is expected to establish a specialized unit in collaboration with relevant agencies to enforce this policy comprehensively."