Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi tertentu. Pada prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan ketidakefektif dan ketidakefesienan serta penyimpanganpenyimpangan yang merugikan keuangan negara. Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dan untuk menuju Indonesia dengan Good Governance, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mulai menggunakan sistem elektronik. Pengadaan secara elektronik ini disebut dengan e-procurement. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di salah satu lembaga negara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab LKPP dan LPSE sebagai penyelenggara adalah menyesuaikan sistem dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan tanggung jawab pengguna sistem yaitu Panitia dan K/L/D/I serta Penyedia Barang dan Jasa adalah melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Perubahannya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

---

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution other process from the planning stage to the completion of all activities need to acquire goods/services. To run the government, needed goods/services to government specifications. In practice, there are still some weaknesses that cause uneffectiveness and inefficient and adverse deviations state finances. To avoid distortions and to get to Indonesia with good governance, the government's procurement of goods and services in Indonesia started using the electronic system. Electronic procurement is referred to as e-procurement. This study uses a normative juridical and conducted interviews with several speakers.

The results of this study indicate that the implementation of e-procurement in one state agency is not in accordance with applicable regulations and responsibilities LPSE Audited and as the organizer is to adapt the system to the provisions of Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, while the system is the user's responsibility committee and K/L/D/I as well as providers of goods and services is to carry out procurement in accordance with the provisions of Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah and the amendment, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat and Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara."

"Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua jenis perkara yang ditangani oleh KPK. Selain itu anggaran dalam APBN setiap tahunnya tidak kurang 30 % dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa. LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (eprocurement) di Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Universitas Indonesia, transparansi belum terlaksana dengan baik karena informasi pengadaan belum seluruhnya dipublikasikan. Sedangkan untuk akuntabilitas telah terlaksana dengan baik. E-procurement di Universitas Indonesia menghasilkan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Pelaksanaan e-procurement juga meningkatkan persaingan antar penyedia. Selain itu e-procurement juga dapat meningkatkan keamanan dalam prosesnya melalui kontrol akses dan aplikasi pengamanan dokumen.

---

Goods/services procurement are considered as form of public services. However, during the implementation process, corruption case in goods/services procurement takes second place as the biggest corruption case handled by KPK. Every year, around 30% of state budget are allocated for goods/services procurement. Therefore LKPP was trying to reform the administration process through goods/services electronic procurement (e-procurement). The main purpose of this research is to analyze the implementation of goods/services electronic procurement (e-procurement) in University of Indonesia. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

The research result shown that not all the procurement information was published causing lack of transparancy in electronic procurement implementation. On the other side, accountability in electronic procurement were accomplished during implementation. E-procurement implementation provides time, cost, as well as human resource efficiency. Implementation of e-procurement also increase the competition amongs suppliers. Moreover, e-procurement increase the security in procurement process through access control and safety document application."

"ABSTRAK

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh barang/jasa dan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik tidak dapat terlepas dari penggunaan sistem elektronik sebagai sarana pelaksanaannya. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik tidak hanya mengacu pada peraturan yang terkait pengadaan barang/jasa pemerintah melainkan juga terkait dengan UU ITE yang mengatur hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menimbulkan suatu pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

---

ABSTRACT

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution. E-Procurement can’t be separated from electronic systems. E-Procurement is not only refers to the rules that related to EProcurement but also related to Act of ITE. Act ITE is related to the problem of power in the system of proof of Information, Documents, and Electronic Signatures. The use of electronic signatures on an electronic document, can guarantee the security of an electronic information message. The procurement of goods / services of electronic government make a legal liability for the parties involved in the implementation of the electronic system.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengadaan elektronik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Banyaknya kasus korupsi di sektor pengadaan menempatkan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa sebagai sektor yang paling rentan terhadap korupsi. Terkait hal tersebut, LKPP melakukan pembenahan administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan 12 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan tujuh prinsip pengadaan telah dilaksanakan dengan baik meliputi prinsip efisiensi dari segi waktu, biaya dan sumber daya manusia, efektif dalam proses tanya jawab, transparan dalam proses diskusi dan sanggahan serta komunikasi, terbuka dalam proses bertanya dan menjawab pertanyaan. informasi pengadaan, persaingan yang sehat antar penyedia, adil dalam melakukan pengadaan tanpa campur tangan pihak luar, dan akuntabel dalam hal pendokumentasian dan pengawasan yang telah dilakukan dengan baik. Selain itu, berdasarkan delapan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-procurement antara lain kepemimpinan organisasi, perencanaan dan pengelolaan, kebijakan e-procurement, manajemen sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, standar implementasi, infrastruktur teknologi informasi dan web dan sistem e-procurement. Dari delapan faktor tersebut, ditemukan adanya kendala pada sistem pelaporan keuangan pengadaan yang belum tersinkronisasi dengan baik sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya laporan keuangan pengadaan dalam laporan tahunan Kemenristekdikti.

---

This study aims to analyze the implementation and the factors that influence the implementation of electronic procurement in the Ministry of Research, Technology, and Higher Education. Procurement of goods/services is a form of public service. The number of corruption cases in the procurement sector places corruption in the goods and services procurement sector as the sector most vulnerable to corruption. Related to this, LKPP has made administrative improvements through the procurement of goods/services electronically (e-procurement). This study uses a post positivist approach with data collection methods through in-depth interviews with 12 informants. The results of this study indicate that in the implementation of e-procurement at the Ministry of Research, Technology, and Higher Education based on seven procurement principles, it has been implemented properly including the principles of efficiency in terms of time, cost and human resources, effective in the question and answer process, transparent in the discussion process. and objections and communication, open in the process of asking and answering questions. procurement information, fair competition between providers, fair in carrying out procurement without outside interference, and accountable in terms of documentation and supervision that has been carried out properly. In addition, based on eight factors that influence the implementation of e-procurement, including organizational leadership, planning and management, e-procurement policies, human resource management, laws and regulations, implementation standards, information technology infrastructure and web and e-procurement systems. Of these eight factors, it was found that there were obstacles in the procurement financial reporting system that had not been properly synchronized, resulting in the non-fulfillment of procurement financial reports in the Kemenristekdikti annual report."

"Korupsi pengadaan barang dan jasa termasuk dalam tiga kasus terbesar yang ditangani oleh KPK, sehingga dijadikan salah satu area intervensi dalam rencana aksi pencegahan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai hubungan e-procurement terhadap tindakan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Sample penelitian adalah 298 pemerintah daerah kota dan kabupaten menggunakan metode purposive sampling dengan tahun penelitian tahun 2018. Hasilnya penerapan e-procrement tidak berhubungan dengan tindakan pencegahan korupsi. Hal ini disebabkan masih rendahnya rata-rata penerapan e-procurement. Pemerintah pusat harus memiliki mekanisme yang tepat dalam memantau rencana aksi pencegahan korupsi termasuk memastikan penerapan e-procurement sudah optimal.

---

Corruption in the procurement of goods and services is included in the three largest cases handled by the KPK, so it is one of the areas of intervention in the action plan to prevent corruption. The purpose of this study is to provide empirical evidence regarding the relationship of e-procurement to corruption prevention measures in local governments in Indonesia. The research sample is 298 city and district governments using the purposive sampling method with the research year in 2018. The results are that the implementation of e-procrement is not related to corruption prevention measures. This is due to the low average implementation of e-procurement. The central government must have the right mechanism in monitoring the corruption prevention action plan, including ensuring that the implementation of e-procurement is optimal."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menjadi suatu hal yang penting guna pemenuhan kebutuhan publik. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, faktor efisiensi menjadi suatu hal yang penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Masyarakat berharap agar pemerintah mampu mewujudkan pengadaan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel guna memenuhi kebutuhan fasilitas publik tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan instansi pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan para pejabat yang kompeten untuk melihat komitmen dan dukungan dari pimpinan, panitia pengadaan serta observasi data di lapangan yang didukung dengan pelaksanaan survey kepada para penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan. Hasil dari survey menunjukkan sebesar 78,28% penyedia barang/jasa serta 88,75% panitia pengadaan paham dengan baik akan fungsi dan tujuan dari implementasi eprocurement. Hasil dari survey juga menunjukkan bahwa rata-rata panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa menyatakan setuju bahwa e-procurement dapat membuat pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efisien dengan dinyatakan masing masing sebesar 85% (pra tender), 83,75% (tender), dan 86,56% (pasca tender) untuk panitia pengadaan dan 74,86% (pra tender), 66,73% (tender), dan 73,68% (pasca tender) untuk penyedia barang/jasa. Pelaksanaan eprocurement di lingkungan Kementerian Keuangan di kelola oleh suatu unit organisasi baru yaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) yang berfungsi sebagai pengelola pasar pengadaan secara elektronik sebagai tempat bertemunya panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa secara virtual. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam implementasinya e-procurement dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelelangan terutama efisiensi waktu, efisiensi biaya advertisement, efisiensi biaya pelelangan dan efisiensi hasil pengadaan.

---

Procurement of goods / services the government has become an important matter in order to meet the needs of the public. With existing budget constraints, the efficiency factor becomes an important matter in the procurement of goods / services for Government. Citizen hopes that the government is able to realize the provision of a clean, efficient, transparent and accountable in order to meet the needs of these public facilities. One solution is to adopt the procurement of goods / services electronically (e-procurement) in the government domain.

This study used descriptive qualitative method by conducting in-depth interviews with officials who are competent to see the commitment and support from the management, procurement committee and the observation data in the field supported by the survey to all providers of goods / services and the procurement committee.

Results from the survey showed 78.28% of providers of goods / services and 88.75% of the procurement committee really comprehended with both the function and purpose of e-procurement implementation.

Results from the survey also showed that the average procurement committee and providers of goods / services expressly agrees that e-procurement can make the government procurement more efficient with the stated respectively by 85% (pre-tender), 83.75% (tender), and 86.56% (post tender) for the procurement committee and 74.86% (pre-tender), 66.73% (tender), and 73.68% (post tender) to providers of goods / services. Implementation of e-procurement within the Ministry of Finance is managed by a new organizational unit of Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) that serves as the manager of the electronic procurement market as a meeting place for the procurement committee with providers of goods / services virtually."

"

Implementasi e-procurement memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa. Untuk menunjang upaya ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilihat memberikan perluasan peran bagi pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Salah satu kota yang mengimplementasikan kebijakan ini adalah Kota Depok. Melalui penelitian ini, penulis bermaksud mengalisis implementasi e-procurement di Kota Depok dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan model five-stream framework dari Howlett (2018) yang memberikan penekanan pada pentingnya peran pemangku kepentingan di tahap implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode penelitian kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement di Kota Depok sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, masih ditemui beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Sehingga, pelaksanannya belum sepenuhnya optimal. Dari keempat faktor yang dianalisis, faktor rendahnya komitmen manajerial, dukungan manajer di level atas, dan kecakapan pegawai menjadi penyebabnya. Oleh karenanya, perbaikan pada ketiga faktor tersebut diperlukan agar selanjutnya dapat mendukung optimalisasi proses implementasi e-procurement yang dilakukan.

 

 

---

E-Procurement implementation aims to improve transparency, accountability, and efficiency in the procurement process of goods/services. To support this effort, the government issued Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 on Public Procurement of Goods/Services which is seen to provide an expansion of stakeholders to engage in the procurement process of goods/services. One of the cities implementing the policy is Depok. Through this research, the authors intend to analyze the e-procurement implementation in Depok and the factors that influence it based on the five-stream framework model of Howlett (2018) which emphasizes the importance of stakeholder role in the implementation stage. The study used a post-positivism approach with qualitative research methods through semi-structured interviews and literature studies. The results showed that the implementation of e-procurement in Depok is following the steps specified in Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 on Public Procurement of Goods/Services. Nevertheless, there are some shortcomings in the implementation. Therefore, the implementation is not fully optimized. Of the four factors analyzed, managerial commitment, support of managers on the top level, and employee proficiency is the cause. Therefore, improvements to these three factors are necessary to further support the optimisation of the e-procurement implementation process.

 

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi e-procurement di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan mengetahui apakah penggunaan e-procurement dapat menurunkan risiko terjadinya fraud di masa mendatang. Walaupun Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menggunakan e-procurement dalam kegiatan pengadaannya dan tahapan pelaksanaannya pun telah diipastikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sampai dengan perubahan yang terakhir, ada aspek lain yang berpotensi untuk menimbulkan fraud seperti aspek sumber daya manusia, revisi target produksi tanaman pangan dari Menteri Pertanian dan aspek SPI yang dimiliki instansi.

---

ABSTRACTThis study aims to find out how the implementation of e-procurement at the Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian and find out whether the use of e-procurement can reduce the risk of fraud in the future. Although the Direktorat Jenderal Tanaman Pangan has used e-procurement in its procurement activities and its implementation stages have been ensured in accordance with Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 up to the last amendment, there are other aspects that have the potential to generate fraud such as human resources aspect, revision of production target food crops from the Minister of Agriculture and SPI aspects owned by the institution."

"Tujuan penelitian adalah menganalisa adanya pengaruh Keterampilan TI dan Kecerdasan Emosi terhadap Daya Saing PNS dalam Implementasi Sistem e-Procurement pada proses Pengadaan Barang/Jasa di Departemen PU. Metodologi penelitian secara kuantitatif dengan metode survey. Responden penelitian adalah PNS yang bekerja di Dirjen Cipta Karya, Departemen PU, dengan sampel sebanyak 80 orang terpilih secara acak. Hasil penelitian yang di dapat adalah, bahwa ada pengaruh positif dari Keterampilan TI sebesar 39.7 %, Kecerdasan Emosi sebesar 31.8 % dan secara bersama ? sama adalah sebesar 54.5 % terhadap Daya Saing PNS.

---

The purpose of this research is to analyze the affection of IT Skills and Emotional Intelligence towards the Government Civil Workers Competitiveness in the Implementation of e-Procurement System of Goods/Services Procurement Process at the Department of Public Works. The research methodology conducted a quantitative research with a survey method. The respondents are the workers at the Directorate General of Cipta Karya, Department of Public Works with total sample of 80 people, selective randomly. The research outcome discovered that there is a positive affection for 39.7% of IT Skills, 31.8% of Emotional Intelligence and 54.5% of both towards the Government Civil Workers? Competitiveness."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance dikarenakan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Sejak implementasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah menghadapi banyak tantangan, pemerintah mulai menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) sebagai kebijakan pemerintah untuk menyediakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengadaan barang dan jasa secara elektronik dalam merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas di LPSE Provinsi Riau serta mengidentifikasi upaya apa saja yang dilakukan oleh LPSE Provinsi Riau dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses e-procurement. Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder yang akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas pada LPSE Provinsi Riau telah memberikan dampak yang baik bagi perkembangan dan daya saing pengadaan di provinsi Riau, dengan menyoroti fakta bahwa sistem elektronik digunakan secara efisien dan cukup efektif. LPSE Provinsi Riau memiliki inisiatif dengan beberapa upaya-upaya dalam mengahadapi kendala-kendala yang muncul pada proses e-procurement yang mempengaruhi penerapan transparansi dan akuntabilitas dengan cara melakukan penyempurnaan aplikasi SIKaP dan rutin bekerjasama dengan LKPP untuk mengadakan sertifikasi dan pelatihan kepada pejabat pengadaan

---

Government procurement of goods/services should be carried out by prioritizing the principles of Good Governance because it has an important role in the implementation of national development to improve public services and national and regional economic development. Due to the many challenges faced in implementing public procurement systems, governments have started to implement electronic public procurement (e-procurement) as a government policy to provide better public procurement of goods and services. This research aims to analyze the practice of electronic procurement of goods and services in realizing the principles of transparency and accountability in LPSE Riau Province and identify what efforts are made by LPSE Riau Province in overcoming obstacles that arise during the e-procurement process. The type of research in this thesis is normative juridical legal research with secondary data that will be analyzed using qualitative methods. The results of this research show that the implementation of the principles of transparency and accountability at the Riau Province LPSE has had a good impact on the development and competitiveness of procurement in Riau province, by highlighting the fact that electronic systems are used efficiently and quite effectively. LPSE Riau Province has initiatives with several efforts in dealing with the obstacles that arise in the e-procurement process that affect the implementation of transparency and accountability by improving the SIKaP application and routinely collaborating with LKPP to hold certification and training for procurement officials."