Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada dasarnya setiap orang yang cakap menurut hukum, pasti pernah membuatsuatu perjanjian dengan pihak lainnya, baik orang perorangan maupun badanhukum. Apabila dalam perjanjian yang dibuat terdapat klausula arbitrase, makapara pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketa yang timbul melalui badanarbitrase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penundaan kewajibanpembayaran utang merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untukmenyelesaikan perkara yang timbul antara para pihak yang berjanji dalamperjanjian tertentu jika salah satu dari kedua pihak tersebut mengalami kesulitanmelakukan pembayaran utang. Permohonan pengajuan penundaan kewajibanpembayaran utang tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga.

---

ABSTRACTBasically every person who is legally qualified, s/he must have entered into anagreement with other party which can be a person and or corporation. if theagreement contains a clause about arbitration, each parties can submit a disputecase to board of arbitration which had been agreed upon by both of parties.Suspension of payment obligations is one way that can be taken to resolve mattersarising between the parties to an agreement if one of the the those parties hasdifficulties in servicing its debt. A request for Suspension of the payment shouldbe filled with the designated commercial court."

"Dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya nomor 72/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby terdapat kreditor yang mengajukan PKPU kepada debitor yang telah terikat dengan homologasi. Permohonan PKPU tersebut dikarenakan kreditur merasa tidak diikutsertakan pada homologasi sebelumnya yaitu perjanjian perdamaian nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. Pada penelitian yang menggunakan metode yuridis-normatif ini, penulis telah mengkaji mengenai penerapan hukum Putusan homologasi dengan mengacu pada Undang- undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terbukti bahwa hakim keliru dalam menerapkan hukum pada putusan nomor 72/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan hakim dalam mengabulkan PKPU dan mengesahkan Perjanjian Perdamaian pada Perkara no. 72/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan beberapa ketentuan seperti pasal 286 UU 37 Tahun 2004, asas naturalia dalam hukum perjanjian, asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan, serta asas Pacta Sunt Servanda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kreditur yang telah terikat dengan homologasi seharusnya tidak mengajukan PKPU kembali melainkan dapat melakukan upaya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu dengan mengajukan pembatalan perdamaian ke pengadilan. Oleh karena itu seharusnya terdapat aturan dengan batasan yang lebih jelas dalam hal keberlakuan hukum Perjanjian Perdamaian bagi kreditur demi menghindari kekeliruan dan ketidakpastian hukum.

---

In the Surabaya Commercail Court decision Number 72/Pdf.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, there are creditor who file a PKPU application to debtor who have been bounded by homologation. The PKPU application was because creditor felt they were not included in the previous homologation, which is the peace agreement number 13/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. In this research that uses the juridical-normative method, the author has examined the legal implementations of the homologation decision with reference to Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Based on the research that has been done, it is proven that the judge was wrong in applying the law to decision number 72/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. This is due to the judge's considerations in granting the PKPU and homologated the Peace Agreement in Case number 72/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby is contradicts to several provisions such as article 286 of Law No. 37 of 2004, the principle of naturalia in contract law, the principle of fast, simple and low-cost justice, and the principle of Pacta Sunt Servanda which causing legal uncertainty. Creditors who have been bound by homologation should not apply for a PKPU again but can do a legal efforts that are in accordance with the provisions of the law, which is by submitting an annulment of the peace to the court. Therefore, there should be rules with clearer boundaries in terms of the legal applicability of the Peace Agreement for creditors in order to avoid mistakes and legal uncertainty."

"Berkembangnya kerjasama ekonomi internasional, dewasa inimengakibatkan makin meningkatnya kegiatan atau transakasi bisnisinternasional yang dilakukan cara melintasi batas-batas negara(cross border nation) seperti ekspor-impor, foreign directinvestment, dan pembiayaan perusahaan. Untuk mengantisipasikemungkinan timbulnya sengketa di dalam transaksi bisnisinternasional, biasanya para pihak telah menentukan adanyapilihan forum (choice of Forum) di dalam salah satu klausulakontrak yang disepakati. Salah satu forum yang biasanya seringdigunakan oleh para pelaku bisnis internasional adalah arbitraseinternasional. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional iniharus dilakukan dengan cara menembus kedaulatan (souvereignty)yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga apabila putusantersebut ingin dilaksanakan harus terlebih dahulu dibuatperjanjian antar negara. Namun saat ini, putusan arbitraseinternasional dapat dilaksanakan di berbagai belahan duniakarena telah terdapat konvensi yang mengatur mengenai arbitraseinternasional, yakni konvensi New York 1958. Tulisan ini akanmembahas tiga macam pokok permasalahan, yakni, Bagaimanakahkekuatan mengikat putusan arbitrase internasional menurut hukumyang berlaku di Indonesia? Apa saja yang dapat dijadikan sebagaidasar penolakan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusanarbitrase internasional menurut Konvensi New York 1958 ? danapakah penolakan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asingpada perkara Banker Trust melawan PT Mayora indah Tbk telahsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia?Sekalipun konvensi New York telah berlaku, namun hakim tetapmasih dapat menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional.Adapun dasar-dasar penolakan ini telah diatur di dalam Pasal VKonvensi New York 1958. Terkait dengan hal tersebut, diperlukanadanya kejelian hakim dalam menggunakan dasar-dasar penolakantersebut."

"ABSTRAKPembahasan dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum kreditur dengan hakistimewa dalam PKPU, dengan studi kasus PT Bakrie Telecom. Pasal 1137KUHPerdata telah mengatur secara jelas bahwa kedudukan tagihan terhadap kasnegara merupakan tagihan yang diutamakan pembayarannya karena merupakantagihan dengan hak istimewa. Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untukmendahulukan kepentingan negara dalam hal ini piutang negara yang tidakdibayarkan oleh PT Bakrie Telecom melalui Kominfo. Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitianini yang menjadi pokok perasalahan adalah apakah kedudukan Kominfo sebagaikreditor konkuren dalam PKPU PT Bakrie Telecom telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang dan bagaimana upaya hukum yang dapat diajukan olehKominfo atas putusan homologasi tersebut sebagai bagian dari perlindunganhukum terhadap kreditor dengan hak istimewa. Pada akhirnya, penelitimemperoleh kesimpulan bahwa kedudukan Kominfo dalam PKPU PT BakrieTelecom telah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang oleh karenaitu harus diajukan upaya hukum sebagai perlindungan terhadap kreditur denganhak istimewa.

---

ABSTRACTThe main analysis of these bachelor thesis is focus on the legal protection ofprivileges creditors in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) incorrelation with PT Bakrie Telecom case studies. Article 1137 Civil Code ofIndonesia mentioned comprehensibly regarding the position of state treasury debtas debt with privilege. The regulations intended to precedence the interest ofstates, thus, PT. Bakrie Telecom is not accomplish the obligation towardsMinistry of Communication and Information (Kominfo). The research is based onnormative juridical with typology descriptive study. The research is focus on theposition of concurrent creditors under Suspension of Debt Payment Obligations(PKPU) of PT. Bakrie Telecom, which, pursuant to Law No. 37 Year 2004regarding the Bankruptcy and Suspension of Payment, including the legalremedies Ministry of Communication and Information (Kominfo) to pursue;regarding the homologation decision as the legal protection of privileges creditor.Enclosing, the research conclusion is the position of Ministry of Communicationand Information (Kominfo) is not in accordance with the applicable law in thegrounds of the prior proposed remedies for protection against creditors withspecial privileges."

"Adakalanya jalan restrukturisasi utang menjadi suatu tindakan yang perlu diambil apabila debitor mengalami kesulitan dalam pembayaran utang. Hal ini pada dasarnya merupakan salah satu upaya contingency plan perseroan untuk menyelamatkan perseroan dari kebangkrutan maupun menghindari perseroan dilikuidasi atau dipailitkan. Halmana debitor yang akan dipailitkan oleh kreditornya sesungguhnya masih memiliki prospek usaha yang baik dan dapat kembali menjadi perusahaan yang sehat apabila diberikan beberapa keringanan terhadap utang-utangnya, maka langkah restrukturisasi utang seringkali menjadi solusi pilihan bagi debitor maupun kreditor. Restrukturisasi utang dilakukan sepanjang utang-utang debitor layak untuk direstrukturisasi karena perseroan debitor masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang dan akan menjadi perseroan yang sehat untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya apabila diberi penundaan jangka waktu pelunasan dalam jangka waktu yang wajar, baik dengan atau tanpa diberi keringanan terhadap persyaratan utangnya, juga baik restrukturisasi utang itu dilakukan dengan atau tanpa disertai upaya untuk menyehatkan perseroan yang bersangkutan. Untuk itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan kesempatan kepada para debitor yang kesulitan dalam membayar utang-utangnya untuk dapat menunda pembayaran utangnya dalam jangka waktu tertentu, dan memungkinkan untuk mengajukan proposal restrukturisasi utang kepada kreditornya dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini akan memberikan pandangan mengenai restrukturisasi utang dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang secara khusus akan membahas mengenai studi kasus PT Bakrie Telecom, Tbk.

---

Sometimes the debt restructuring might be an action that needs to be taken when the debtor experiencing difficulties in payment of debts. It basically is an effort as the company's contingency plan to save the company from insolvency and to avoid the company from being liquidated or bankrupted. Whereas the debtor who will be liquidated by their creditors still has good business prospects, and is able to recover from a financial distress when given some relief on its debt, hence the debt restructuring shall be the win-win solution for both debtor and creditor. The debt restructuring may only occur when the debts of the debtor eligible to be restructured, provided that there is still light at the end of the tunnel. In the case of the company might be able to continue its operation if given a delay of the term of repayment within a reasonable time, either with or without the debt remissions, the debt restructuring shall occur. Therefore, the legislation in Indonesia provides the opportunity for debtors who have difficulty in paying its debts in order to delay payment of the debt within a certain period, and allow for debt restructuring proposal to its creditors in terms of the Suspension of Debt Repayment (SDR). This study will provide the framework of debt restructuring in terms of the Suspension of Debt Repayment, which particularly discuss the case study of PT Bakrie Telecom, Tbk."

"Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak, asas ini bersifat universal dan dianut oleh hukum perjanjian di semua negara pada umumnya. Sebagai konsekuensi adanya asas ini, para pihak dalam kontrak mendapat kebebasan untuk mengadakan pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction) dan pilihan hukum (choice of law). Dalam praktik pengadilan di Indonesia, seringkali dijumpai adanya kerancuan dan adanya ketidak konsistenan sikap pengadilan terhadap adanya pilihan yurisdiksi ini. Pengadilan seringkali bersikap tetap memeriksa dan mengadili suatu perkara, padahal berdasarkan kontrak yang ada telah disebutkan pilihan yurisdiksi yang memilih lembaga lain selain pengadilan tersebut. Perkara di bidang perjanjian, untuk menilai suatu perjanjian sah atau tidak, dibatalkan atau tidak, hakim dapat menilainya dari asas yang berlaku dalam suatu perjanjian, yaitu asas itikad baik, penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstadigheden), dan pelanggaran terhadap hukum publik sebagai alasan pembatalan suatu kontrak. Perkembangan putusan Mahkamah Agung di bidang kontrak-kontrak internasional, telah memberikan sumbangan dalam pembangunan hukum kontrak nasional. Kasus yang menarik perhatian masyarakat adalah dibatalkannya putusan arbitrase Jenewa dalam perkara kontrak pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi antara PT. Pertamina (Persero) melawan Karaha Bodas Company L.L.C. dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Putusan ini telah menimbulkan pro dan kontra karena dianggap sebagai bentuk campur tangan negara dalam kebebasan berkontrak. Tetapi pada tingkat banding, Mahkamah Agung telah membatalkan putusan tersebut dan memutuskan bahwa putusan Arbitrase Jenewa harus tetap dilaksanakan. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak kembali mendapat tempat untuk dihormati keberadaannya di Indonesia."