Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Fungsi Akta Perjanjian Pra Perceraian sebagai penyelesaian secara musyawarah mengenai akibat perceraian diluar Pengadilan yang memuat kesepakatan-kesepakatan para pihak yang akan bercerai sehingga dapat mempermudah, memperlancar, mempercepat pemeriksaan perkara di Pengadilan, sebagai akta perdamaian dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dapat menjamin kepastian hukum.bagi para pihak yang memperjanjikannya.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris.Hasil penelitian menyarankan jika terjadi perceraian, sebaiknya menggunakan pendekatan secara damai dengan membuat Akta Perjanjian Pra Perceraian, yang dapat dilaksanakan secara konsisten serta Notaris sebaiknya dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat, memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

---

This Thesis was discussed about the function of pre-divorce agreement certificate as the settlement of the divorce amicably about the result of divorce outside the court containing the agreements of the parties being divorced so that it would facilitate, accelerate the case proceedings in the court, as an act of peace in the form of an authentic act that has the strength of perfect evidence and it could guarantee the law assurance for the users of the act. This research is normative law research with explanatory features.Te result of this research suggested that if there was an occurrence of divorce case, it would be better in using peace approach and use pre-divorce agreement certificate which could be implemented consistently and public notary should socialize to the public people and he should have the ability and skill in carrying out the duties and responsibilities."

"ABSTRAKAkta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT di luar kantor PPAT dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Pengadilan. Dalam kenyataannya, perkembangan kehidupan masyarakat modern untuk semua sektor kehidupan dilakukan berdasarkan kesepakatan demi keefektifan dan efisiensi kerja. Hal ini menimbulkan permasalahan bagaimana implikasi hukum terhadap akta PPAT yang dibuat di luar kantor PPAT, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan tipe penelitian evaluatif. Dasar hukum yang dijadikan pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas PPAT adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah serta peraturan pelaksanaannya. Wilayah kewenangan PPAT dalam membuat akta mengenai hak atas tanah terletak di dalam daerah kerjanya yaitu satu wilayah kerja kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. PPAT dalam melakukan pembuatan akta harus melakukannya di kantor PPAT yang penandatanganannya dimungkinkan untuk dilakukan di luar kantor PPAT apabila salah satu pihak tidak dapat hadir di kantor PPAT tetapi harus dengan alasan yang sah sepanjang dengan kesepakatan para pihak. Bagi setiap PPAT berlaku pula Kode Etik PPAT dan Sumpah Jabatan PPAT yang mengatur mengenai larangan dan kewajiban PPAT. PPAT hanya memperoleh kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri sebelum ditetapkannya keputusan pemberhentian sebagai PPAT.

---

ABSTRACTDeed of Sale and Purchase is made by PPAT at Out of PPAT’s Office, that declared null and void by a court decision. Top of Form In fact, the development of modern society for all sectors of life based on the agreement for the sake of effectiveness and efficiency. This raises the question of how the legal implications of the PPAT’s deed made out of the PPAT’s Office, whether in accordance with the legislation in force, and how the law protection of the PPAT. By using the method of research literature and the normative juridical type of evaluative research. The basic of laws that made technical guidance in the discharge of PPAT is Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration and Government Regulation No. 37 of 1998 on PPAT and the accomplishment regulations. PPAT jurisdiction in making the deed of land located in the area of ​​the Land’s office the Regency / Municipality. PPAT have to make the deed must be done in the PPAT’s office but possible to do at out of the PPAT’s office if one of the party can not present at the PPAT’s office however it must be a legitimate reason as far as have an agreement of the parties. For every PPAT act about the PPAT’s Code of Conduct and PPAT’s Oath of profession that regulates of the prohibition and obligation. PPAT only get the chance to apply for self-defense before the termination decision as PPAT."

"Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan jabatannya dalam memberikan pelayanan jasa hukum dibidang keperdataan dalam hal pembuatan akta otentik memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi Notaris adalah apabila Notaris itu sendiri telah berada dijalur yang tepat yaitu dengan memperhatikan semua dokumen-dokumen asli dalam proses pembuatan akta untuk para pihak yang bersangkutan dan menaati pelbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka tindakan Notaris tersebut sudah melindungi dirinya sendiri secara hukum meskipun terdapat gugatan dari pihak ketiga (bukan pihak dalam akta). Menyangkut gugatan pihak ketiga ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap akta yang dibuat Notaris tersebut. Dalam hal ini, akta otentik tersebut mempunyai Asas Praduga Sah dimana akta tersebut tetap dianggap sah dimuka pengadilan sampai ada pihak yang membuktikan yang sebaliknya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris mendapatkan Perlindungan Hukum karena Notaris itu sendiri telah menaati aturan hukum yang berlaku pada saat proses pembuatan akta sekalipun ada gugatan dari pihak ketiga dan akta otentik yang dibuatnya mempunyai Asas Praduga Sah.

---

Notary is a public official who implement the occupation in providing legal services in private law of the creation of an authentic deed requires legal protection. Legal protection for notary is in Notary itself had been in the right track that having regard to all the original documents in the process of making the deed to the parties concerned and comply with the various laws and regulations that exist, so that the Notary’s act has already been protect legally while there may be a lawsuit from a third party (not a party in the deed). A lawsuit from the third-party will automatically affect the Notarial deed made. In this case, the authentic deed had a Legitimate basis for the presumption of an act which still considered valid upfront court until there is the party that proves the opposite. This thesis is using the method of research juridical normative with analysis of data in a qualitative manner. From the results of an analysis of the conclusions, may be drawn that a notary get the legal protection because the notary itself has obey the rule of law prevailing at the process of making the deed although there's a lawsuit from the third party and the authentic deed which has been made have the principle of presumption valid."

"Pada kenyataannya terdapat pembatalan perjanjian kawin yang dikabulkan oleh Hakim. Dikabulkannya pembatalan perjanjian kawin membawa akibat terciptanya kembali persatuan harta bulat di antara suami dan istri, kecuali harta bawaan masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan dan masing-masing pihak tetap bertanggung jawab atas hutang yang pernah ditimbulkannya kepada pihak ketiga atau kreditor. Pihak kreditor berhak untuk mengambil kekurangan pelunasan dari persatuan harta bulat.Hingga kini belum terdapat kepastian hukum mengenai pembatalan perjanjian kawin, sehingga dikabulkan atau tidak dikabulkannya pembatalan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung berdasarkan pertimbangan hakim.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pembatalan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung dapat dilakukan dengan cara permohonan atau mengajukan gugatan kepada hakim dengan alasan-alasan tertentu yang nantinya akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh hakim.

---

In reality there is a cancellation of the prenuptial agreement which was granted by Judge. The granting of the cancellation of the prenuptial agreement bring back unity round assets in between husband and wife, except the inherent assets of each are brought into the marriage and each party remains liable for debts ever caused to third parties or creditors. The creditor is entitled to take shortfall repayment of unity round the property.

Until now there has been no legal certainty regarding the cancellation of the prenuptial agreement, so that the granting or refusal of cancellation of the prenuptial agreement after the marriage takes place based on the consideration of judges.

The method used is qualitative normative juridical approach. Cancellation of the prenuptial agreement after the marriage can be done by way of a petition or file a lawsuit to judge the specific reasons which will be considered first by the judge."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan secara formalitas akta notaris yang didalamnya terdapat dua perbuatan hukum yaitu perjanjian hutang piutang dan pengakuan hutang yang telah dibuat salinannya dalam bentk grosse akta dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (kepustakaan). Berdasarkan analisis hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor; 61/Pdt.G/PN.Skh, grosse akta untuk akta perjanjian hutang piutang Nomor 6 sebagaimana yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Sukoharjo terdapat klausula pengakuan hutang berupa pernyataan pengakuan hutang dan dalam salinan aktanya terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Esa" adalah tidak cacat hukum karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang- undangan lainnya tidak terdapat larangan yang menjelaskan secara rinci mengenai pengakuan hutang yang dijadikan dalam satu akta perjanjian.

---

This thesis aims to discover how is the validity formally the notarial deed which contains two legal actions, which are a debt agreement and debt acknowledgement whose copy has been made in a form of a grosse deed and to understand how is the responsibility of a notary in drawing a debt agreement deed containing two legal actions. This research is a normative legal study which is descriptive to obtain a perspective on the implementation of a debt agreement containing two legal actions.The form of research used is prescriptive by using a secondary data source consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is a document study (library research).Based on the legal analysis on the District Court Decision Number: 61/Pdt.G/PN.Skh, the grossedeed for the debt agreement deed number 6 which becomes the claim object in Sukoharjo Court containing a debt acknowledgement clause which is a debt acknowledgement statement and in its deed copy there are some sections, such as ?For Justice Based on the Sole and Only God?, is not legally defective because in the Civil Code there is no prohibition explaining in details about the debt acknowledgement in the Law Number 30 of the year 2004 on the Regulations of the Notarial Position, which is put into one agreement deed."

"Tugas utama pejabat pembuat akta tanah adalah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum tertentu. Dari pemahaman tersebut maka diketahui bahwa lazimnya akta pejabat pembuat akta tanah adalah menyangkut objek perpindahan hak yang berupa tanah yang telah terdaftar dan memiliki sertipikat bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan. Dalam pelaksanaan pemindahan hak atas tanah berkaitan dengan hukum adat, PPAT juga memiliki kewenangan untuk membuat akta pemindahan hak yang berkaitan dengan tanah belum bersertipikat dengan syarat dokumen tertentu. Menjadi masalah bagi keabsahan akta pengalihan hak yang dibuat oleh PPAT manakala pembuatan akta tidak dibuat berdasarkan dokumen historis kepemilikan yang bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan menganalisis data sekunder melalui metode kualitatif serta tipe penelitian deskriptif analitis.Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa jika pembeli dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan pembeli yang beriktikad baik maka hak pembeli dapat dilindungi atas kepemilikan tanah yang diperjual belikan tersebut sedangkan penggugat dapat memperoleh ganti rugi dari pihak penjual apabila terjadi penyerobotan hak oleh penjual selaku tergugat, selanjutnya dalam hal PPAT lalai dalam proses analisis yuridis tersebut maka PPAT dapat dikenai sanksi berupa sanksi perdata yakni berupa gugatan ganti kerugian dari para pihak yang merasa dirugikan serta sanksi administratif atas pembuatan akta yang tidak dilakukan secara seksama sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum.

---

The main task of the official who makes the land deed is to carry out land registration activities by making the deed as proof that certain legal actions have been carried out regarding land rights or ownership rights on flats which are the basis for registering changes in land registration data resulting from certain legal actions. From this understanding, it is known that the customary deed of the land deed maker is related to the object of transfer of rights in the form of land that has been registered and has a certificate of ownership evidence issued by the land office. In the implementation of transfer of land rights related to customary law, PPAT also has the authority to make the deed of transferring rights relating to land not yet certified with certain document requirements. It becomes a problem for the validity of the deed of transfer of rights made by the PPAT when the deed is not made based on historical documents of ownership that are problematic. This study uses normative juridical legal research methods through library research and analyzing secondary data through qualitative methods and analytical descriptive research types.

The conclusion of this study shows that if the buyer can prove that the person concerned is a buyer in good faith, the buyer's rights can be protected over the ownership of the land traded while the plaintiff can obtain compensation from the seller in the event of an encroachment of rights by the seller as the defendant, then in the case PPAT was negligent in the juridical analysis process, PPAT could be subjected to sanctions in the form of civil sanctions in the form of a lawsuit for compensation from parties who felt aggrieved as well as administrative sanctions for the making of deeds that were not carried out carefully resulting in legal uncertainty."

"Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana yang diatur dalam berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam perbuatan hukum jual beli, para pihak sering membuat perjanjian pendahuluan yang bernama Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Namun dalam prakteknya kerap kali terjadi pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam Pembuatan Akta PPJB salah satunya yaitu dijadikan sebagai pengikatan jaminan dalam Perjanjian Hutang Piutang seperti yang dilakukan oleh Notaris dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 28 Januari 2010 No. 01/B/Mj.PPN/VIII/2010 dan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat No.129/MPW-JABAR/2007. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan Sanksi administratif yaitu pemberhentian sementara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian normatif dengan melengkapi data, maka dilakukan penelitian yuridis, normatif yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa Akta PPJB digunakan sebagai pengikatan jaminan dalam Perjanjian Hutang Piutang tidaklah tepat karena tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya PPJB yaitu sebagai perjanjian pendahuluan akan jual beli. Pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam kesalahan pembuatan akta tersebut dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan UUJN dan kode etik Notaris dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri serta dapat pula menuntut di ranah hukum pidana.

---

Notary Deed is an Authentic Deed that made by or in the presence of Notary accordings to the form and manners that regulated by law as ruled in the Article 1 Subsection (1) Act Number 30 Year 2004 concerning Notary connected by Article 1868 Civil Code. In the Sale and Purchase Lawful Act, most of the parties are often make a Binding for Sale and Purchace Agreement as a preliminary agreement. But there are often of Misscounduct of the Notary in the practice, one of them is Binding for Sale and Purchace Agreement is used as a Collateral in Loan Agreement as did by Notary in Decision of Notary Central Supervisory Council dated 28 January 2010 Number 1/B/Mj.PPN/VIII/2010 and Decision Of Notary West Java Region Supervisory Council Dated 12 March 2007 Number 129/MPW-Jabar/2007. Therefore Notary Supervisory Council hand down administrative sanctions that is temporary discharge.

The research method used is normative research methods to complete the data, then conducted juridical research, normative by doing library research to obtain secondary data. From the result of this research it is concluded that Binding for Sale and Purchace Agreement Deed that used as a Collateral in Loan Agreement is forbidden because it is not compatible with the purpose of the Binding for Sale and Purchace Agreement Deed made of that is as preliminary Agreement in Sale and Purchace Agreement. The Misscounduct of the Notary in the tort of the making Binding for Sale and Purchace Agreement Deed may be charged to administrative sanction based on Notary Act and Notary Code of Ethics and for the aggrivied parties can apply civil action to the Disctict Court and may also sue in criminal law."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kasus tanah adanya keberatan dari ahli waris H. Musab. Toyib terhadap terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan atas nama PT.Graha MetropolitanNuansa yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 1983 No.10/-/1983/Kebayoran Baru, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 1988No.84 dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak tanggal 20 April 1990 No.207.Dimana sebagian berasal dari tanah bekas Girik C 568 Persil 19a D.II seluas2.338 m² tercatat atas nama H. Musa b. Tojib yang tidak pernah dijual kepada H.Abdul Azis b. Marzuki. H. Abdul Aziz bin H. Marzuki telah terbukti dengan sahdan meyakinkan bersalah telah, melakukan tindak pidana: Menyuruhmemasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik,Menggunakan aktapalsu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya,Menyuruh membuatsurat palsu dan Menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidakdipalsukan. Tesis ini difokuskan pada pembatalan sertipikat hak atas tanah karenacacat hukum administrasi, Pejabat Tata Usaha Negara dalam membatalkanproduknya, dan kewenangan BPN RI dalam menyelesaikan kasus ini. Penelitianmenggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi Preskriptif. Hasilpenelitian menyimpulkan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dapat membatalkanproduknya apabila terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusanTata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesiayaitu sistem publikasi negatif mengandung unsur positif dimana sertipikat hakatas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, bukan alat pembuktian yangmutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegangnya digugat oleh pihak lainyang merasa berkepentingan serta Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiadalam menyelesaikan kasus tanah ini dapat melakukan perbuatan hukumpertanahan berupa pembatalan dan atau penerbitan sertipikat Hak Atas Tanah.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about the case of any objection land from the heirs of H. Musab. Toyib against certificate issuance of Right to Build Nomr 456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan on behalf PT.Graha Metropolitan Nuansa obtainedbased on Deed of Buy & Sell dates May 11, 1983 New No.10/-/1983/Kebayoran,Deed of Waiver Land dates October 8, 1988 Number 84 and Deed ofDisplacement rights and handover dates 20 April 1990 Number 207. Where ispartly derived from a used land girik C 568 Persil 19a with an area of 2,338 m²D.II registered in the name of H. Musa b. Tojib who never be sold to H. AbdulAziz b. Marzuki. H. Abdul Aziz bin H. Marzuki have been proven legally andconvince guilty of committing a criminal act: Telling inserting fake informationinto an authentic deed, Using a fake certificate as if its contents matches the actualthing, Telling a fake letter and Using a fake letter as if the letter was authentic andnot falsified. This thesis focussed on cancellation the certificate of the landbecause disabled administrative law, State Administrative Officials in cancelingits products, and BPN RI authority. This research use method normative with atypology Prescriptive. The research concludes that State Administrative Officialsmay cancel its products if there are disabled in the issuance of the administrativelaw State Administrative decisions, It is appropriate with a system of landregistration in Indonesia that is system of negative publication where certificatecontaining positive elements of land rights a strong evidentiary tools, not aabsolute evidentiary tool because there is always possibilities being sued by theholder other parties who feel concerned well as National Land Agency of theRepublic of Indonesia in resolving land cases can conduct a legal act in the formof National land or issuance of a certificate cancellation and land Rights."

"Kegiatan Pendaftaran Tanah bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang tanah serta memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah mengenai kekuatan pembuktian sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, akan tetapi sertipikat bukan merupakan alat pembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegang haknya digugat oleh pihak lain yang merasa sebagai pemegang hak yang sebenarnya. Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah antara Antjin Ganton dengan Pemerintah DKI Jakarta yang berakibat pada pembatalan sebagian bidang tanah atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan atas nama Pemerintah DKI Jakarta.Penelitian menekankan pada kepastian hukum terhadap suatu sertipikat hak atas tanah yang dinyatakan batal untuk sebagian luas bidang tanah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun suatu sertipikat dinyatakan batal untuk sebagian luas bidang tanah, namun sertipikat induknya setelah dikurangi dengan sebagian luas bidang yang menjadi sengketa, tetap merupakan alat pembuktian yang kuat.

---

Land registration act intends to compile and provide the complete information regarding a parcel of land and gives legal certainty to the rights holder in certificate as a strong proof tool. But the certificate is not an absolute proof tools because there is always possibility to others who can prove as the original rights holder to claim the land by the suit. The thesis discusses and analyses about the dispute between Antjin Ganton versus Government of DKI Jakarta that conduces a partial revocation of Use Rights Certificate number 32/Kelapa Dua Wetan on behalf of Government of DKI Jakarta.The research emphasizes to a legal certainty of a land certificate that revoked partially of its broad. This research used a normative juridical method with the descriptive typology. The result concludes that even a certificate has been partially revoke, the main broad of certificate after reduced by the revocation part in the dispute, is still a strong proof tool."

"Suatu akta perdamaian dibuat karena para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan jalan damai dalam hal ini seperti pembagian harta bersama. Kekuatan akta perdamaian sama dengan Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Menjadi permasalahan jika ternyata salah satu pihak mengabaikan perdamaian tersebut dan mengugat ke Pengadilan. Dalam hal ini seperti masalah pembagian Harta Bersama berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian No. 344 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks.  Permasalahannya adalah terdapat dua produk hukum tersebut sama-sama mengatur mengenai pembagian harta bersama sehingga terjadi dualisme pembagian. Adapun bentuk hasil penelitian adalah deskriptif-analitis, dimana dilakukan analisa untuk dapat memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada, kemudian dari fenomena tersebut didapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah. Mengenai keberlakuan pembagian harta bersama seharusnya pembagian yang diberlakukan adalah Akta Perjanjian Perdamaian No. 344, akan tetapi terdapat asas hukum yang menyatakan lex fosterior derograt legi a priori yang artinya hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama, sehingga yang terbaru yang berlaku, yakni Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. Bila pada akhirnya pembagian yang baru diterapkan, sebaiknya segala tindakan yang berkaitan dengan Pembagian Harta Bersama yang dulu dilakukan tetap harus dipertimbangkan jika dilakukan pembagian yang baru.

---

ABSTRACT

A peace deed was made because the parties agreed to resolve the existing problems peacefully in this matter such as the distribution of shared assets. The power of a peace certificate is the same as a court decision that has permanent legal force. It becomes a problem if it turns out that one of the parties ignored the peace and sued the Court. In this case such as the problem of the distribution of Joint Assets based on the Deed of Peace Agreement No. 344 and Decision of the Bekasi District Court No. 666/Pdt.G/2016/PN. Bks Jo. Decision of Bekasi District Court No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. The problem is that there are two legal products that together regulate the distribution of shared assets so that there is a dualism of division. The form of the results of the study is descriptive-analytical, where analysis is carried out to be able to provide an overview of the phenomena that occur based on the data and facts that exist, then from these phenomena obtained the meaning and implications of a problem. Regarding the implementation of the sharing of shared assets, the distribution that should be applied is the Deed of Peace Agreement No. 344, but there is a legal principle that states lex fosterior derograt legi apriori which means that the new law defeats the old law, so the latest one applies, namely Bekasi District Court Decision No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Decision of Bekasi District Court No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. If in the end the new division is applied, it is better that all actions relating to the Sharing of Joint Assets that were previously carried out must still be considered if a new division is carried out.

"