Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan tata kelola pemerintahan dan percepatan penerapan teknologi informasi pada pemerintahan membuat institusi-institusi pemerintah harus meningkatkan fungsi teknologi informasinya. Dengan meningkatnya peran teknologi informasi maka investasi di bidang teknologi informasi semakin besar dan semakin kompleks dalam pengelolaannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasinya. Bappenas sebagai institusi perencanaan pemerintah merasa perlu untuk memiliki suatu tata kelola teknologi informasi yang baik agar investasi teknologi informasinya dapat berjalan dengan baik. Tulisan ini membahas rancangan suatu tata kelola teknologi informasi untuk Bappenas dengan menggunakan gabungan model tata kelola teknologi informasi diantaranya model Peterson, model Weill & Ross, model ITGI focus area, model AS 8015 standar Australia, dan kontrol objektif dari COBIT. Dari keseluruhan model tersebut dapat dilihat seberapa jauh tingkat kematangan tata kelola TI pada Bappenas yang kemudian akan ditentukan solusi untuk mencapainya."

"Penerapan tata kelola pemerintahan dan percepatan penerapan teknologi Informasi pada pemerintahan membuat institusi-institusi pemerintah harus meningkatkan fungsi teknologi Informasinya, dengan meningkatnya peran teknologi Informasi maka investasi di bidang teknologi Informasi semakin besar dan semakin kompleks dalam pengelolaannya oleh karena itu dibutuhkan suatu tata kelola teknologi Informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasinya. Bappenas sebagai institusi perencanaan pemerintah merasa perlu untuk memiliki suatu tata kelola teknologi Informasi yang baik agar investasi teknologi informasinya dapat berjalan dengan baik, Tulisan ini akan merancang suatu tata kelola teknologi Informasi untuk Bappenas dengan menggunakan gabungan model tata kelola teknologi Informasi diantaranya model Peterson, model Weill & Ross, model ITGI fokus area, model AS 8015 standar Australia, dan kontrol objektive dari COBIT. Dari keseluruhan model tersebut dapat dilihat seberapa jauh tingkat kematangan tata kelola TI pada Bappenas yang kemudian akan ditentukan solusi.

---

Implement a good public governance and acceleraty IT application at government institution are enable the government institution to increase IT functionality, develop IT role can lead to increase investment in IT and can lead to complexity in IT management. Therefore, it is needed to develop of IT governance that fits need for each organization. Bappenas organization as the government planning institution needs to have an IS/IT a good governance. So that the IT Investment is able to work properly. This study will construct an IT governance for Bappenas by using combination of Peterson model, Weill and Ross model, ITGI Focus area model, AS 8015 model and control objective from COBIT. From all models above, it can be seen how extend maturity level of IT governance at Bappenas. In which, it can be define the solution."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan memberikan rekomendasi tingkat kapabilitas proses tata kelola Teknologi Informasi TI di STIE XYZ. Kebutuhan TI telah berkembang dengan pesat hampir di tiap lingkungan organisasi, baik yang bersifat komersial maupun non-profit. Penelitian ini menilai tingkat kapabilitas terhadap seluruh proses yang ada di STIE XYZ menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Berdasarkan hasil pengukuran, secara keseluruhan tingkat kapabilitas proses tata kelola di STIE XYZ berada pada tingkat 1 Performed yang berarti bahwa proses pengelolaan TI pada STIE XYZ sudah berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan tetapi sebagian besar proses di STIE XYZ belum memiliki dokumentasi dan proses standar yang dipersyaratkan. Dalam rangka meningkatkan tingkat kapabilitas tata kelola TI, STIE XYZ perlu melakukan perbaikan dengan memfokuskan pada inisiasi proses yang belum dilaksanakan dan melengkapi dokumentasi serta prosedur untuk proses yang telah berjalan.

---

The purpose of this research is to assess and give recommendation about Information Technology IT Governance Process Capability Level at STIE XYZ. IT needs has been growing rapidly in almost every type of organization, both commerial and non profit. This research is assess the process capability level of the whole process in STIE XYZ according to COBIT 5 framework. Based on the measurement, the overall result of governance process capability at STIE XYZ is at level 1 Performed which means that the IT governance procces at STIE XYZ already running and achieve the desired goals but STIE XYZ yet have documentation and standards process as required. In order to increase the process capability level, STIE XYZ need to makes improvements by focusing on the initiation of a process that does not exist and completing documentation and procedures for processes that are already running."

"Penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang optimal semakin dirasakan penting dalam upaya mencapai tingkat kinerja yang maksimal. Untuk meningkatkan kinerja, diperlukan perencanaan dan tata kelola yang baik. Implementasi kegiatan TI yang bersifat ad-hoc akan menyebab kan terjadinya pemborosan. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kondisi tata kelola pada proses kegiatan TI di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) yang merupakan lembaga pemerintah bersifat teknis dibawah naungan Departemen ESDM yang dijadikan sebagai tempat studi kasus. Proses kegiatan TI Ditjen Migas banyak bergantung pada penyedia layanan yang berasal dari luar Ditjen Migas, dimana layanan didapatkan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan tersebut merupakan salah satu cara Ditjen Migas menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi. Karena itulah layanan yang diterima harus optimal dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan kombinasi best practices Cobit dan IT Infrastructure Library (IT-IL) versi 3, penulis mencoba mengukur kondisi kematangan pada tahap Delivery and Support, khususnya tahap DS-1, 'Define and Manage Service Level' . Pada tahap ini dapat diketahui komunikasi yang terjalin antara Ditjen Migas dengan penyedia layanan untuk menghasilkan layanan yang berkualitas. Untuk melengkapi rekomendasi langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya mendapatkan layanan yang berkualitas, penulis mengambil referensi dari IT-IL, dimana IT-IL merupakan kumpulan best practice yang sangat komprehensif dan rinci untuk lingkup manajemen layanan TI yang spesifik serta proses-proses yang terkait didalamnya. Hasil penelitian ini meliputi penggambaran kondisi tata kelola TI saat ini dengan menggunakan beberapa kerangka kerja, kondisi kematangan tahap Delivery and Support DS1, serta rekomendasi yang berupa langkah-langkah atau kondisi yang perlu diperhatikan agar pengguna layanan bisa mendapatkan layanan yang berkualitas. Kata Kunci : Tata kelola TI, proses kegiatan layanan TI, pendekatan best practice

---

The optimum use of Information Technology (IT) is taking an important role in the efforts to achieve the maximum level of performance. To improve performance, good planning and governance are required. An ad-hoc IT implementation of IT will cause inefficiency in the future. This descriptive research is aimed to capture the description on how the condition of governance in the process of IT activity in Directorate General of Oil and Gas, which is a technical government institution under Department ESDM, as the case study. The process of IT activity in Directorate General of Oil and Gas highly depends on the service providers from outside the organization. Services are obtained through the process of procurement. Procurement process is one of the ways the Directorate General of Oil and Gas run the tasks and functions in achieving the goals of the organization. Therefore, the services received must be optimal and in align with their organization needs. By using a combination of best practices COBIT and IT Infrastructure Library (IT-IL) version 3, the author tries to measure how the condition and maturity level of Delivery Support (COBIT), especially the DS-1 stage, "Define and Manage Service Level", to find out how the communication between the Directorate General Oil and gas with service provider can produce good quality services. To complete the recommendations, the author obtain references from the IT-IL, where IT-IL is a collection of best practice which is very comprehensive and detailed for IT service management and the specific processes related. Results of this research are the description of current IT governance condition using some framework , conditions and maturity level of Delivery Support - DS1 stage, and the recommendations in the form of steps or points that need to get attention, so the users can receive qualified service."

"Hasil yang ingin dicapai pengguna merupakan alasan kenapa mereka membeli atau menggunakan suatu layanan. kondisi yang sama berlaku pada layanan TI . nilai dari suatu layanan TI kepada pengguna sangat bergantung pada seberapa bagus suatu layanan dapat memfasilitasi hasil ini. seiring dengan semakin tingginya tingkat dependensi organisasi kepada layanan TI maka semakin tinggi pula urgensi implementasi manajamen layanan TI. manajemen layanan TI merupakan komponen yang memungkinkan penyedia layanan untuk memahami layanan yang mereka sediakan, memastikan bahwa layanan tersebut benar-benar memfasilitasi hasil yang akan dicapai oleh pengguna dan untuk mengelola biaya serta resiko yang berkaitan dengan layanan tersebut. penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model perencanaan implementasi manajemen layanan TI mengacu pada standard dan kerangka kerja manajemen layanan TI, ISO 20000 dan ITIL.hasil dari penelitian ini mendefinisikan proses-proses apa saja yang harusdilakukan untuk merencanakan manajemen layanan TI yang merupakan bagian dari siklus Plan-Do-Check-Act implementasi manajemen layanan TI.

---

Results that users want to achieve is the reason why they buy or use a service. The same conditions apply to the IT services. value of an IT service to the user depends on how good a service can facilitate this result. along with the increasing levels of dependency IT organizations to service the higher the urgency implementation of IT management services. IT service management is a component that allows service providers to understand the services they provide, ensuring that the service is actually facilitating the results will be achieved by the user and to manage cost and risk associated with the service. This research aims to formulate a planning model of IT service management implementation refer to the standard framework and IT service management, ISO 20000 and ITIL. the results of this research process-the process of defining what should be done to plan for IT service management as part of the cycle Plan-Do-Check-Act implementation of IT service management."

"Hubungan antara instansi pemerintah dan penyedia layanan umumnya menggunakan kontrak perjanjian sebagai dasar kerjasama. Sementara penyelenggaraan layanan TI tidak cukup mengandalkan kontrak, tetapi kesepakatan tingkat layanan (SLA). Padahal keberadaan SLA saja tidak menjamin hubungan yang saling menguntungkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Karena SLA harus dikelola dengan baik melalui serangkaian proses yang berkesinambungan. Instansi pemerintah sebagai pengguna tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang SLA dan pengelolaannya. Sehingga pengelolaan SLA hanya berjalan sepihak pada penyedia layanan. Akibatnya terjadi ketimpangan karena kepentingan pemerintah tidak mendapat prioritas. Oleh karenanya perlu ditelaah mekanisme dan prosedur yang terkait pengembangan dan manajemen SLA. Dalam pengembangan SLA misalnya memperhatikan penerjemahan kebutuhan pengguna, pengukuran fungsi dan proses, pembuatan dokumen dan kontrak, serta evaluasi peningkatan layanan. Sedangkan dalam manajemen SLA perlu memperhatikan bagaimana proses dan pengawasan terhadap SLA dapat dilakukan. Proyek akhir ini mengembangkan kerangka pengelolaan SLA agar dapat membantu terlaksana di lapangan. Perubahan tidak dilakukan terhadap proses pengembangan dan manajemen SLA. Tetapi justru membuat kerangka lebih tinggi yang melingkupi proses tersebut.

---

Most Indonesian government offices interact with its IT suppliers using typical goods and services contract schema. The office sees IT services just like another ordinary service and would need no maintenance and management. IT service management would need more than contract to maintain technical aspects. Service Level Agreement (SLA) suits this condition. But IT service management goes beyond SLA existence. The office must learn, cope, and embrace SLA management to ensure mutual relationship with supplier. Otherwise the classic dilemma of single side management can occurs and cause problematic user requirement priority. The culture and classic dilemma of bureaucratic organization must be addressed. This paper examines mechanism and procedures which relates to SLA development and management. SLA development should aware of proper user requirement analysis, informal measurement, documentation and contracting, and service improvement evaluation. While SLA management concerns on monitoring and reporing toward service delivery. The Final Project discusses the implementation of SLA development and management from ITIL methodology. The methodology itself need no signification change. It needs a higher framework that secures the implementation instead."

"Meningkatnya peran teknologi informasi maka investasi di bidang teknologi informasi semakin besar dan semakin kompleks dalam pengelolaannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Saat ini, Universitas di Indonesia sebagai salah satu bentuk organisasi membutuhkan suatu tata kelola teknologi informasi yang baik, agar investasi teknologi informasinya dapat berjalan dengan baik. Penulisan ini membuat suatu tata kelola teknologi informasi untuk universitas dengan menggunakan gabungan model tata kelola teknologi informasi model Van Grembergen, Weil dan Ross, AS-8015 dan COBIT 5. Dalam membangun model ini, dilakukan analisa dari beberapa dokumen penelitian karya ilmiah secara kualitatif dengan pendekatan grounded theory, dalam menentukan kriteria yang tepat daan benar untuk membentuk sebuah model tata kelola teknologi informasi pada universitas, dan dilakukan validasi model ke beberapa universitas. Hasil dari kajian model tersebut nantinya adalah usulan model tata kelola teknologi informasi pada universitas swasta di Jakarta. Model ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk tata kelola TI pada universitas dengan menekankan aktivitas-aktivitas identifikasi tujuan, akusisi TI, identifikasi TI, estimasi biaya anggaran, dan pengelolaan SDM."

"Implementasi Teknologi Informasi (TI) memberikan peluang dan kemudahan untuk organisasi dalam melakukan inovasi dan mempercepat proses bisnis. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan guna inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-government. SPBE atau E-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.Tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk pemenuhan regulasi yang ditetapkan, serta menghindari kerugian yang mungkin dihadapi dikemudian hari dari solusi teknologi informasi yang diberikan. Tata kelola teknologi informasi juga diperlukan untuk menentukan arah strategi penerapan TI di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi terkait perubahan nomenklatur Kemeristekdikti berakibat pada proses transisi sumber daya TI meliputi SPBE, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia pengelola TI. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkait SPBE dalamtransisi organisasi di Kemenristekdikti menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatatif. Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI dari data yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif dengan COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). Hasil penelitian ini yaitu penilaian tingkat kapabilitas berdasarkan 19 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahanorganisasi. Hasil rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0.65 dengan rincian 7 proses pada tingkat 0 (Incomplete Process), 11 proses pada tingkat 1 (Performed Process), dan 1 proses pada tingkat 2 (Managed Process). Analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan yang ditargetkan oleh organisasi dilakukan untuk merumuskan sejauh mana perbaikan pada proses tersebut. Rekomendasi perbaikan pada setiap proses dirumuskan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar dapat memberikan manfaat untuk perbaikan layanan TI.

---

Implementation of Information Technology (IT) provides opportunities and convenience for organizations to innovate and accelerate business process. One of the pertinence of information technology in government is to innovate development of state apparatus through the application of E-government (SPBE). E-government (SPBE) is implementation of government that utilizes Information and Communication Technology to provide services for government institution, state civil apparatuses, business parties, public society, and others.IT Governance is needed to fulfill the stipulated regulations and

to avoid deprivation that may be faced in the future from the information technology solutions provided. Information technology governance is also needed to determine the direction of IT implementation strategy in the future. Problems that occur are related to changes in the nomenclature of Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) resulting in the process of IT resources transition including Egovernment, infrastructure, and Human Resources of IT managers. This reasearch aims to measure the capability level of information technology governance related to Egovernment in the organizational transition in Ministry of Research, Technology, and Higher Education using COBIT 5 framework. Data collection is conducted by using qualitative methods. Measurement of IT governance capability level is derived from data using quantitative methods with COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results

of this study are the assessment of capability level based on 19 COBIT 5 processes that are relevant to organizational issues.The average result of the capability level is 0.65 with details of 7 processes at level 0 (Incomplete Process), 11 processes at level 1 (Performed Process), and 1 process at level 2 (Managed Process). Gap analysis between current

capability level and target of organization is conducted to formulate the extented improvement in the process. Recommendation for improvement in each process is formulated based on COBIT 5 framework and adjusted to the needs of organization in order to provide benefits for the improvement of IT services."

"Penerapan Tata Kelola TI di Universitas Paramadina saat ini khususnya pada perencanaan proyek-proyek / kegiatan TI sebagai kerangka untuk membuat keputusan TI jangka panjang yang tepat dengan mempertimbangkan kepentingan Universitas secara keseluruhan. Berbagai proyek/kegiatan TI dilakukan demi untuk mewujudkan suatu Tata Kelola yang efektif. Perencanaan proyek / kegiatan TI di Universitas Paramadina belum mengikuti prosedur yang standar. Metode pemodelan Tata Kelola yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada satu domain utama COBIT, yaitu Planning and Organisation khususnya pada PO10. Pengumpulan data dilakukan dengan proses observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, dilakukan analisis dan penilaian tingkat maturity. Berdasarkan hasil penilaian maturity yang didapat, diberikan usulan berupa struktur organisasi yang baru yang diharapkan memperkuat keterlibatan Div. TI dalam pengelolaan proyek / kegiatan TI serta SOP atau pedoman yang diharapkan dapat diimplementasikan di Universitas Paramadina.

---

The implementation of IT Governance at the Paramadina University, especially in planning IT projects and activities, is crucial as a framework for a long term decision in IT, while considering the interests of the University in general. Various IT projects and activities have been undertaken to achieve an effective IT Governance. Planning IT projects and activities at the Paramadina University are not follow standard procedures. IT Governance modeling method used in this research is focused on a particular main domain COBIT, which is the Planning and Organization, especially in PO10. Data collection is done by the process of observation and interviews. Based on that, the analysis and assessment of the maturity level are carried out. Based on the results of the assessment of maturity, recommendations of a new organizational structure is proposed. The recommendations are expected to strengthen the involvement of the Division of IT at Paramadina University in managing IT projects and activities and developing of SOP or guidelines to be implemented in the University."

"Penerapan BCM (Business Continuity Management) sebagai salah satu kebijakan Bank Indonesia mengharuskan setiap bank setidaknya memiliki BCP (Business Continuity Plan), DRP (Disaster Recovery Plan) dan DRC (Disaster Recovery Center). Keberlangsungan BCM di perusahaan membutuhkan biaya yang tidak sedikit baik di sisi TI (Teknologi Informasi) maupun operasional BCM. Kesulitan pengukuran manfaat bisnis yang diperoleh atas investasi dalam menerapkan BCM merupakan salah satu permasalahan yang muncul.Salah satu tahapan BCM adalah Risk Asessment dan Business Impact Analysis yang menitikberatkan pada identifikasi kemungkinan risiko yang muncul pada aset atau proses bisnis di perusahaan dan dampaknya kepada perusahaan. Tabel manfaat bisnis SI/TI generik digunakan untuk melengkapi proses pada tahapan ini dengan menambahkan aspek potensi manfaat yang timbul dari mitigasi terhadap aset atau proses yang berisiko. System Dynamics digunakan untuk melihat keterkaitan sebab akibat antar manfaat yang diidentifikasi. Keterkaitan ini digunakan sebagai dasar penentuan kelompok manfaat untuk memudahkan proses kuantifikasi.Penelitian ini membuat model kuantifikasi manfaat investasi SI/TI dari BCM di PT. Bank XYZ dengan menggunakan data dari proses bisnis sistem pembayaran atau kiriman uang antar bank yang dilakukan dengan menggunakan Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional (SKN). Total kuantifikasi manfaat yang didapatkan untuk proses bisnis sistem pembayaran RTGS dan SKN adalah Rp1.338.503.180.448,19,-. Untuk mendapatkan total manfaat dari investasi SI/TI implementasi BCM, proses identifikasi dan kuantifikasi dengan menggunakan model ini harus dilakukan pada semua aset atau proses bisnis yang dikelola dalam implementasi BCM di perusahaan. Hasil kuantifikasi potensi manfaat bisnis dari rencana mitigasi risiko terhadap aset atau proses bisnis pada tahap Business Impact Analysis digunakan sebagai acuan untuk menentukan risiko dari aset atau proses bisnis mana yang diprioritaskan untuk dikelola."