Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLembaga perwakilan rakyat pada umumnya memiliki empat fungsi utama: pertama adalah fungsi legislasi atau pembuatan peraturan (legislature of law-making function), kedua adalah fungsi perwakilan (representative function), ketiga adalah fungsi kontrol (control function), dan keempat adalah fungsi rekrutmen (recruitment or electoral college function).
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 1992-1997 juga memiliki keempat fungsi tersebut. Penelitian ini memfokuskan fungsi DPR RI periode 1992-1997 sebagai lembaga perwakilan (representative function).Pokok masalah penelitian ini adalah ke arah mana orientasi politik anggota DPR RI periode 1992-1997 ditujukan. Orientasi politik inilah yang akan menentukan tipe perwakilan politik anggota DPR RI periode 1992-1997.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perwakilan politik, dimana teori perwakilan politik Malcolm E. Jewell yang menjadi dasar penelitian ini.
Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sampel diambil secara proporsional berdasarkan fraksi. Ada 46 responden yang menjadi sampel penelitian: Fraksi Karya Pembangunan 28 responden, Fraksi Persatuan Pembangunan 28 responden, dan Fraksi Demokrasi Indonesia 9 responden.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara asal organisasi sosial politik (yang tergabung dalam fraksi) dengan orientasi mereka terhadap eksekutif. Anggota DPR RI Fraksi karya Pembangunan lebih berorientasi eksekutif, dibanding anggota DPR RI dari Fraksi Persatuan Pembangunan maupun Fraksi Demokrasi Indonesia. "

"Tesis ini membahas strategi internal dan eksternal penegakan kode etik DPR RI yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPR RI agar lebih efektif di masa mendatang. Penelitian ini menggunaan Soft System Methodology (SSM) sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya membuat pedoman perilaku dan standar etika yang disepakati oleh semua anggota; Badan Kehormatan perlu mempublikasikan semua ketentuan dan peraturan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat; Selain itu diperlukan adanya unsur luar dari non anggota dewan yang dapat memperkuat Badan Kehormatan."

"Penelitian ini mengunakan metode observasi partisipasi yang didukung oleh studi literatur, wawancara, dan pengamatan. Tesis ini menjelaskan keberadaan perempuan dibidang politik menunjukan bahwa dengan didukung oleh kemampuan individu mulai dari tingkat pendidikan perempuan yang umumnya relatif tinggi, pengalaman organisasi yang dimiliki serta latar belakang pekerjaan dan kondisi sosial ekonomi mereka yang memadai menjadikan mereka dapat bertahan menjadi anggota DPR RI.Namun ada faktor lain yang lebih mempengaruhi keberadaan perempuan di DPR RI tersebut, seperti hubungan keluarga, hubungan pertemanan dan ikatan primordial yang merupakan suatu jaringan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan politik perempuan DPR R.I. Dengan demikian hubungan sosial yang terbentuk tidak semata-mata hubungan antar individu tapi melampaui batas garis keturunan dalam rangka memperoleh dan mempertahankan kekuasaan yang ada.Adanya proses rekrutmen politisi perempuan yang dipengaruhi oleh jaringan yang dimiliki juga akan mempengaruhi peran sebagai anggota parlemen dimana perempuan parlemen tersebut dalam perannya sehari-hari, bias gender masih mempengaruhi mereka karena memang awal rekrutmen mereka tak lepas adanya campur tangan kekuasaan laki-laki . Kemudian jaringan sosial yang mereka miliki tidak semata-mata jaringan yang terbentuk atas kekuatan mereka melainkan juga atas kekuatan yang dimiliki oleh pihak lain namun ada juga sebaliknya bahwa perempuan tersebut itulah yang memiliki pengaruh dalam suatu jaringan sehingga tercapai tujuan yang dimaksud."