Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengembangan kawasan strategis nasional di bidang ekonomi seperti Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, serta kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas merupakan amanat dr UU 26/2008 mengenai penataan uang. Dlm mengembangkan kawasan - kawasan ini , diperlukan pemahaman yg mendalam mengenai tipologi masing-masing kawasan, , sehingga setiap kawasan dpt dikembangkan sesuai hakekat & tujuan pengembangannya. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pengembangan kawasan strategis nasional di bidang ekonomi , diperlukan pula suatu indikator kinerja baik dlm hal kinerja input, proses, output, sasaran , tujuan maupun dampaknya, yg akan sangat bermanfaat bagi upaya evaluasi secara komprehensif. Tjuan penyusunan kajian ini adalah: (1) Mengidentifikasi indikator tipologi kawasan strategis nasional bidang ekonomi; (2) Mengidentifikasi indikator kinerja implementasi pengembangan kawasan strategis nasional bidang ekonomi; dan (3) menugukr hasil-hasil capaian pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional bidang ekonomi. Metodelogi yg digunakan dlm kajian ini adalah pendekatan deskriptif - kualitatif melalui desk study & survei lapangan , serta menggunakan pendekatan logical framework analysis dengan melibatkan stakeholder terkait secara partisipatif. Hasil analisis indikator tipilogi menunjukkan adanya beberapa perbedaan mendasar pd berbagai jenis kawasan strategis ekonomi di Indonesia, terutama pd hakekat & tujuan dr pengembangan masing-masing kawasan . Perbedaan jg terjadi pd jenis regulasi & kemudahan yg diberikan .Hal ini akan membawa implikasi kpd strategi pengelolaannya. Berdasarkan hasil studi literatur terhadap beberapa best practices pengembangan kawasan strategis ekonomi di beberapa antara lain china , Singapura, India, Korea,Philipina & Taiwan, terdpt berbagai variasi pengembangan kawasan strategis ekonomi (KPBPB dan KEK) baik dr sisi latar belakang pengembangan kawasan; tujuan pengembangan kawasan ; sasaran pengembangan; definisi & kriteria; mekanisme pembentukan lembaga pengelola; serta regulasi intensif yg diberikan. Pengalaman empiris beberapa negara yg relatif sukses mengembangkan KPBPB ) (FTZ) & KEK (SEZ) ternyata cukup berbeda dengan pengalamam empiris di Indonesia, & perlu menjadi masukan menjadi masukan bagi penegamngan di Indonesia & peerlu menjadi masukan bagi i pengembangan kawasan di Indonesia, diantaranya dlm aspek batasan kawasan, penyediaan kawasan , penyediaan infrastruktur, pelayanan perizinan investasi, ketenagakerjaan, serta kelembagaan...."

"Kawasan Kemang yang merupakan salah satu kawasan elite di Jakarta Selatan, mengalami perkembangan kegiatan ekonomi yang pesat sejak tahun 1975-2005. Kegiatan ekonomi di kawasan ini memiliki ciri khas, yaitu kegiatan ekonomi yang melayani kebutuhan Warga Negara Asing (WNA) khususnya yang tinggal di Kawasan Kemang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perkembangan kegiatan ekonomi di Kawasan Kemang tahun pada 1975 –2005, yaitu dengan cara mengkorelasikan lokasi kegiatan ekonomi, permukiman, dan jaringan jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan membagi tahun penelitian menjadi tiga periode, yaitu periode I (1975-1989), periode II (1989-1999), periode III (1999-2005). Perkembangan kegiatan ekonomi pada daerah penelitian cenderung mengikuti perkembangan permukiman dan perkembangan jaringan jalan yang berupa jalan arteri dan kolektor. Berdasarkan isi penelitian, arah perkembangan kegiatan ekonomi cenderung berkembang ke arah selatan dan membentuk pola ribbon."

"Bank PQR merupakan bank hasil penggabungan dari 5 bank. Salah satu strategi di bidang sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh Bank PQR pasca merger adalah pelaksanaan outsourcing. Secara struktur organisasi manajemen outsourcing pada Bank PQR saat ini dikelola oleh Dircktorat Human Resources dan Direktorat Corporate Services. Saat ini pembagian tersebut hanya berdasarkan level dan fugsi saja, belum berdasarkan sistem. Dalam pelaksanaannya seharusnya sesuai dengan konsep outsourcing itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya kemungkinan terjadi pergeseran dari yang diharapkan. Disadari bahwa pelaksanaan outsourcing pada tiap negara berbeda. Untuk itu tolak ukur pelaksanaan outsourcing pada Bank PQR ini berosarkan Undang-Undang Tcenaga Kerja yang berlaku di Negara Indonesia dan secara internal perusahaan mengacu kepada visi dan misi Bank PQR itu sendiri. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan outsourcing pada Bank PQR yang meliputi evaluasi terhadap Undang-Undang Tenaga Kerja serta evaluasi terhadap visi dan misi Bank PQR. Evaluasi merupakan cara untuk melihat kenyataan yang ada dengan harapan yang ingin diperoleh. Antara kenyataan yang ada dan harapan yang ideal terdapat gap. Dari gap tersebut dicari suatu tolak ukur dalam memecahkan persoalan yang ada. Sehingga berdasarkan hasil tolak ukur tersebut akan memberikan beberapa alternatif dalam menentukan standarisasi sistem pengelolaan outsourcing di Bank PQR. Kemudian dari altematif yang dipilih akan dibuatkan standarisasi proses internal, standarisasi jabatan, standarisasi uraian kerja, dan standarisasi skema biaya ousource sehingga diharapkan tercipta kepuasan kerja bagi karyawan outsource maupun karyawan Bank PQR itu sendiri."