Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"A critical discussion of EU and ECHR migration and refugee law, this book analyses the law on asylum and immigration of third country-nationals. It focuses on how the EU norms interact with ECHR human rights case law on migration, and the pitfalls of European human rights pluralism."

"Jaminan terhadap benda bergerak di Indonesia terdiri atas lembaga jaminan gadai, fidusia, dan resi gudang. Terhadap jaminan benda bergerak tersebut diatur dalam undang-undang yang berbeda-beda, sehingga pengaturan terkait jaminan gadai, fidusia, maupun resi gudang memiliki beberapa perbedaan. Sementara itu, pengaturan terkait jaminan benda bergerak di Amerika Serikat diatur secara seragam pada satu pengaturan terkodifikasi, yaitu pada Article 9 Uniform Commercial Code. Ketentuan terkait pelaksanaan proses eksekusi jaminan fidusia di Indonesia baru saja mengalami perubahan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, khususnya mengenai cidera janji dan eksekusi jaminan fidusia, menjadi berubah penafsirannya. Pengaturan tersebut berbeda dengan tata cara eksekusi yang terdapat di Amerika Serikat. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan ahli hukum. Oleh karena itu, sebagai fungsi inspiratif, dilakukan suatu perbandingan hukum konsep jaminan benda bergerak antara Indonesia dengan Amerika Serikat dengan metode perbandingan berbentuk yuridis-normatif. Dengan adanya penelitian tersebut, dapat dilihat persamaan maupun perbedaan pengaturan terkait konsep jaminan benda bergerak di Indonesia dan Amerika Serikat

---

. Security interest in movable property in Indonesia consists of pledge, fiduciary, and warehouse receipts. All of them are regulated in different laws, so that arrangements regarding pledge, fiduciary and warehouse receipts have several differences. Meanwhile, the regulation regarding security interest in movable property in the United States is uniformly regulated in a codified law, namely in Article 9 of the Uniform Commercial Code. The concept of fiduciary security in Indonesia which is regulated in the Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Security has recently undergone amendments with the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. These arrangements differ from those in the United States of America. This of course has led to various debates among legal experts. Therefore, as an inspirational function, a legal comparison of the concept of movable property security between Indonesia and the United States is carried out using the juridical-normative comparison method. With this research, it can be seen the similarities and differences in regulations related to the concept of movable property collateral in Indonesia and the United States."

"Summary:Intellectual Property and Property Rights is an invaluable reference work in light of the increasingly important policy debates over patents, copyrights and other intellectual property rights."

"ABSTRAKHak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu subyek perdagangan yang sangat penting, tidak hanya di era globalisasi, tetapi juga di era regionalisasi. Dalam regional ASEAN, pentingnya perlindungan HKI telah membuat negara-negara anggota menyepakati Kerangka Perjanjian Kerjasama Kekayaan Intelektual tahun 1995, setahun setelah disepakatinya Perjanjian yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs) yang diprakasai Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tulisan ini mendiskusikan perkembangan terakhir Kerangka Perjanjian Kerjasama tersebut dalam rangka mengharmonisasikan HKI di wilayah ASEAN yang meliputi, tujuan, prinsip-prinsip dasar, dan beberapa ketentuan penting. Kemudian, tulisan ini menguji apakah perkembangan hukum HKI yang sangat cepat di ASEAN digerakkan oleh Kerangka Perjanjian Kerjasama ini atau karena deadline negara-negara anggota ASEAN untuk menyesuaikan dengan kewajiban-kewajiban yang disepakati dalam Perjanjian TRIPs. Tulisan ini juga menguji apakah kerja sama ekonomi regional dalam Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) - ASEAN dengan negara mintra dagangnya memberikan perhatian khusus pada issue HKI. Dengan mempertimbangkan hukum nasional mengenai HKI di negara-negara anggota ASEAN yang berbeda-beda levelnya, and perkembangannya yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa Kerangka Perjanjian Kerjasama HKI ini cukup ambisius. Kelompok kerja yang dibentuk telah sukses mengembangkan draft tentang pengisian formulir aplikasi regional untuk pendaftaran HKI, tetapi perkembangan diperkenalkannya sistem ini masih sangat lambat sekali.ABSTRAKIntellectual Property Rights (IPR) is one of the most important subjects of trading, not only in the era of globalism, but also in this era of regionalism. In the regional ASEAN, its significant of IPR protection has made Member Nations introduced ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property (IP) Cooperation in 1995, a year after the conclusion of the Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement of the World Trade Organization (WTO). This paper discusses the current development of this Framework in the light to harmonise Intellectual Property (IP) laws in the region, covering the objectives, the basic principles, and some substantial provisions. Then, it examines whether fast pace of IP laws development in ASEAN have been mainly driven by this Framework Agreement or the countriess deadline to comply with the TRIPs obligations. This paper also examines whether the regional economic cooperation of ASEAN Free Trade Agreement (FTA) with their trading partners pay a specific attention to the issue of IPR. By taking into account the different level of national IPRs laws, and its current development, it can be concluded that the ASEAN framework on IP Cooperation is rather ambitious. The Working Groups succeeded in developing draft on regional filing forms for IP registration, but the progress in the introduction of the system has been very slow."