Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah pembangunan kelurahan (musbangkel) di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak masih dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K). Proses perencanaan pembangunan di kelurahan Benua Melayu Darat melalui dua tahap yaitu tahap pengidentifikasian/penyelidikan masalah dan tahap perumusan masalah yang dilakukan pada saat pelaksanaan musbangkel. Partisipasi WNI Keturunan Tionghoa pada tahap identifikasi masalah dan tahap perumusan masalah tergolong pada tipe Manipulasi (tingkat tidak berpartisipasi) menurut Sherry Amstein. Dalam membuat usulan rencana pembangunan masih cenderung pada partisipasi perwakilan semata dan belum melibatkan seluruh masyarakat khususnya WNI Keturunan Tionghoa. Kelurahan hanya mengikutsertakan elite lokal (Ketua RT, RW dan Tokoh Masyarakat setempat) sehingga aspirasi dari masyarakat belum dapat terwakili oleh mereka yang hadir. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat WNI Keturunan Tonghoa di Kelurahan Benua Melayu Darat ini masih kurang berpartisipasi adalah model perencanaan yang top down dimana peranan pemerintah Kota lebih besar dalam penyusunan rencana pembangunan.Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu belum adanya informasi yang lengkap dan pemerintah Kota Pontianak seperti Renstra dalam penyusunan perencanan pembangunan, peranan pemerintah Kota Pontianak yang masih dominan dalam menentukan proyek atau program yang akan dilaksanakan serta kurangnya pemahaman WNI Keturunan Tionghoa mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat terkecil yaitu kelurahan.Selain itu berdasarkan hasil penelitian juga terdapat bebarapa hal yang menjadi pendoman bagi masyarakat WNI Keturunan Tionghoa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan yaitu karena kewajiban sebagai Ketua RT/RW untuk mengikuti kegiatan musbangkel setiap tahunnya serta karena RT/RWnya ikut memberikan usulan proyek/program pembangunan.Untuk itu disarankan kiranya pelaksanaan musbangkel pada masa yang akan datang informasi mengenai dokumen perencanaan daerah sudah sampai pada para peserta musbangkel. Peran pemerintah saat ini diharapkan hanya sebagai fasilitator/mediator saja. Pertunya sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan sosialisasi mengenai kegiatan perencanaan pembangunan itu sendiri kepada masyarakat khususnya WNI Keturunan Tionghoa."

"Keluarnya Peraturan-peraturan Pemerintah, terutama terbitnya Keputusan Presidium Kabinet No. 1271UIKep11211966 dan diikuti Peraturan Peiaksanaannya tentang ganti nama yang ditujukan bagi Warga Negara Indonesia yang memakai nama Gina adalah upaya pemerintah dalam nation dan character building Indonesia.Ganti nama dari orang-orang WNI keturunan Gina mengganti nama-namanya menjadi nama-nama yang lazim di Indonesia telah mempercepat proses asimilasi, yang secara perorangan membaur kedalam masyarakat setempat Indonesia, bersamaan terjadi proses melunturnya identitas kelompok etnis yang disandangnya. identitas etnik memiliki sisi internal dan eksternal. Sisi internal adalah kesadaran seseorang dalam pengetahuannya mengenal dan menelusuri asal usul leluhumya. Sedangkan tanda eksternal adalah tanda-tanda konkrit berupa atribut atau simbol antara lain yaitu nama.Perubahan atas nama-nama Cina secara perorangan memiliki problemaiknya sendiri di tingkat hubungan sosial dan budaya. Nama Cina sebagai suatu tanda yang berupa kata benda, tampak perubahannya terjadi bermacammacam. Perubahan dapat terjadi sebagian masih menggunakan unsur nama lamanya digabung dengan nama-nama yang lazim dipakai di Indonesia seperti bersumber dari unsur keagamaan setempat dan nama marga dari suatu etnik tertentu di Indonesia. Ada nama yang sama sekali berubah serta ada yang mendasarkan pada suara dari sebutan nama lamanya dipakai menjadi nama diri yang bernuansa Indonesia."