Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seorang Notaris di Kalimantan Tengah, yang bernama Agustri Paruna, S.H. ditangkap dan ditahan atas dugaan memalsukan Akta Notaris. Ia dijerat Pasal 266 ayat (1) KUHP karena menempatkan suatu keterangan palsu ke dalam akta autentik. Atas tindakannya tersebut Ia dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana tertuang dalam Putusan PN Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN Plk. Setelah insiden tersebut oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dalam putusannya Nomor 18/B/MPPN/XII/2017 tersebut, Agustri Paruna diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Adanya tenggang waktu antara dikeluarkannya putusan dari Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dengan dikeluarkannya putusan Surat Keterangan Pemberhentian dengan Tidak Hormat oleh Menteri menjadi celah bagi Notaris untuk tetap berpraktik. Hal ini menjadi dilema bagaimana menentukan sejak kapan Notaris tersebut tidak berwenang dalam kedudukannya sebagai seorang Notaris setelah Ia mendapat usulan pemberhentian dengan tidak hormat. Di sisi lain, pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UUJN") dan peraturan lainnya hanya mengatur mengenai kewenangan Notaris yang dikenai ancaman lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap saja (Pasal 13 UUJN). Adanya kekosongan hukum tersebut menjadi pertanyaan bagaimana menentukan kewenangan Notaris yang dikenai sistem sanksi jabatan selain ketentuan dalam Pasal 13 UUJN tersebut. Oleh karena kekosongan hukum tersebut, dikhawatirkan Notaris tersebut masih membuat akta dan karenanya akan menjadi pertanyaan mengenai sifat akta yang dibuat oleh Notaris dalam ketidakwenangannya tersebut. Berdasarkan hal tersebut kita dapat mengetahui pengaturan mengenai kewenangan Notaris dan implikasi hukum terhadap akta Notaris yang dibuat dalam ketidakwenangan Notaris.

---

A Notary in Central Kalimantan, named Agustri Paruna, S.H. arrested and detained on suspicion of falsifying the Notarial Deed. He was charged with Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code for placing a false statement on an authentic deed. For his actions, he was sentenced to 3 (three) months in prison as stated in the Decision of the Palangka Raya District Court Number 69 / Pid.B / 2016 / PN Plk. After the incident, according to the Notary Center Examining Board on its decision Number 18 / B / MPPN / XII / 2017, Agustri Paruna was proposed to be dishonorably dismissed. The existance of spare time between the issued verdict from the Notary Central Examining Board and the issued Decision Letter of Dismissed Dishonorably by the Minister became a gap for the Notary to continue practicing. This become a dilemma on how to determine when the Notary is no longer authorized in his position as a Notary after he has received a proposal for dismissal dishonorably. On the other hand, the regulation in the Notary Position Law (hereinafter referred to as "UUJN") and other regulations only regulate the authority of the Notary who is threatened with more than 5 (five) years in prison and has permanent legal force (Article 13 UUJN). The existence of this legal vacuum becomes a question on how to determine the authority of a Notary who is subject to an office sanctions sytem apart from the regulation in Article 13 of the UUJN. Because of the legal vacuum, it is feared that the Notary is still making a deed and hence will be a question regarding the nature of the deed made by the Notary in his non-authority state. Based on the case, we can find out the regulations regarding the authority of the Notary and the legal implications of the Notary deed made in the Notary`s non-authority state."

"ABSTRAKSecara umum tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan dalam penanganan klien pemasyarakatan dari mulai pra ajudikasi sampai post ajudikasi dan apa saja kendala-kendala yang dihadapinya. Peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak terlepas dari tujuan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu kebijakan negara (public policy) dalam rangka menanggulangi kejahatan yang telah mengganggu ketertiban umum melalui proses penegakan hukum. Adapun kebijakan lainnya adalah penanggulangan kejahatan yang bersifat non-penal antara lain melalui upaya membangun kesejahteraan rakyatFaktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peran dan fungsi Bapas adalah meliputi : keterbatasan anggaran, keterbatasan instrumen dan metode litmas, kurang kondusifnya lingkungan kerja Bapas (faktor internal dan eksternal), keterbatasan perangkat hukum dan implementasinya, masih rendahnya kualitas PK, dan keterbatasan dalam proses pembimbingan.Peran dan fungsi Bapas belum sesuai antara teori yang ada dengan praktek dilapangan, baik pada tahap pra ajudikasi maupun pada tahap post ajudikasi. Oleh karena itu disarankan adanya perombakan perangkat hukum, meningkatkan kinerja PK dengan memberikan pelatihan-pelatihan, perlunya perhitungan kembali besar anggaran bagi Bapas, adanya metode-metode khusus dalam memberikan pembimbingan kepada klien Bapas, adanya pembaharuan pasca institusi-institusi lain yang berkaitan termasuk kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Mengingat Bapas bukan satu-satunya institusi yang terlibat dalam peradilan pidana anak

---

ABSTRACT

In general this research target is give the imagine of about role and function of Balai Pemasyarakatan in handling of client pemasyarakatan from starting pre adjudication until post adjudication and any kind of constraints faced. Role and function of Balai Pemasyarakatan (Bapas) is not quit of judicature crime system target. Crime Judicature system is one of state policy (public policy) in order to overcoming the badness which have bothered the public orderliness through the straightening of law process. As for other policy is crime overcoming having the character of non-penal for example through build the people prosperity.

The factors becoming constraint in execution of Bapas role and function is consist of : budget limitation, limitation of instrument and social research (litmas) method, less conducive of work environmental the Bapas (internal and external factor), limitation of law peripheral and its implementation, still lower the quality of social counsellor (PK), and limitation in client tuition process.

Role And function of Bapas have not same yet between theory and the practice, as good at pre adjudication phase or at phase of post adjudication. Therefore, suggested by the changing of law peripheral, improving performance of PK by giving the training, the importance to review Bapas budget, existence of special methods in giving tuition to Bapas client, existence of renewal to other related institution including police, public attorney and justice. Considering Bapas is not only one institution which concerned in child criminal justice."