Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan perguruan tinggi swasta di Indonesia berkembang dengan pesat, melonjak mencapai 200 institusi setiap tahun. Mudahnya perizinan untuk pendirian perguruan tinggi baru menjadikan pemilik modal berlomba dalam sektor publik yang cukup menguntungkan. Dinamisnya sektor pendidikan, akan berdampak pada meningkatnya persaingan. Pembangunan sebuah kampus akan memicu pengembangan kawasan sekitarnya dan pada gilirannya meningkatkan utilisasi aset propertinya serta berdampak pada keberadaan kampusnya. Sementara itu terdapat fakta menunjukkan ada perguruan tinggi swasta dengan utilisasi aset rendah, dan berdampak pada keberlanjutan keberadaannya, Terkait hal ini, beberapa kampus melakukan terobosan dalam rangka keberadaan kampusnya, seperti membuat pilihan untuk mengoptimasi kampusnya dengan mengembangkan kegiatan jasa pendidikannya fokus pada lokasi pendidikan yang mendekati "pasar". Sehubungan hal tersebut, penelitian dilakukan untuk mengetahui upaya apakah yang paling tepat dilakukan pada perguruan tinggi swasta dengan utilisasi aset properti rendah karena tidak berkembangnya kawasan dimana lokasi kampus tersebut didirikan.Metode yang dipilih dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Selanjutnya tesis akan disusun diakhir analisis. Fokus utama adalah untuk mengungkap keberadaan kampus terkait lokasi serta pengembangan kawasannya dan berdampak terhadap utilisasi aset propertinya. Penelitian yang sesuai untuk tujuan penelitian adalah studi kasus yang mengambil tujuh perguruan tinggi swasta di Jabodetabek, yaitu Universitas Bina Nusantara, Universitas Gunadarma, Universitas Tarumanagara, Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), Universitas Trisakti, Univeritas Pancasila dan Universitas Persada Indonesia YAI.Kesimpulan dari penelitian ini bagi kampus dengan utilisasi aset properti yang rendah sangat kasuistis, sehingga tidak dapat digeneralisasi dan pilihan yang terbaik untuk perguruan tinggi swasta dengan utilisasi aset properti rendah dalam penelitian ini adalah melakukan internal improvement yang dapat memicu perkembangan kawasan kampus, yaitu menambah kampusnya dengan bangunan-bangunan non akademik/komersial, yang terkait dengan kegiatan civitas akademik seperti pertokoan, community center atau asrama mahasiswa dan apartemen dosen yang dilengkapi dengan ruang seminar dan fasilitas lainnya, dan diharapkan kegiatan tersebut dapat meningkatkan utilisasi aset properti kampus yang bersangkutan. Dengan demikian dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa optimalisasi properti kampus terkait erat dengan pengembangan perguruan tinggi swasta.

---

The growth of private universities in Indonesia increases very rapidly, reaching the number of 200 institutions a year. The dynamics of education sector will influence competitions among them. The development of a campus will trigger the improvement of surrounding areas and, in turns, will increase utilization of its asset properties so that it might affect the state of the campus itself. Meanwhile, there is a fact that some private universities have low asset utilization which affects its sustainability. Related to this condition, some campuses do breakthroughs by optimizing the campuses to develop its location approaching "the market". This research was held to identify which appropriate efforts the private universities carry out to utilize their property assets because the areas where the campus was built are not developing.The method used is descriptive qualitative approach to describe in details the particular condition, phenomena or groups. The thesis is formulated at the end of the analyses. The main focus is to reveal the state of campuses related to the development of the surrounding areas and the impacts on the utilization of the property assets. It was taking case studies of seven private universities in Jakarta, Depok, Tangerang, and Bekasi; they are Universitas Bina Nusantara, Universitas Gunadarma, Universitas Tarumanagara, Institut Sains and Teknologi Nasional (ISTN), Universitas Trisakti, Univeritas Pancasila and Universitas Persada Indonesia YAI.The finding of the research is that campuses with low utilization of their assets are very casuistic, that it is not possible to generalize them. The right decision for those universities is to perform development efforts to boost surrounding areas in order that they will contribute to the enhancement of the campus property assets, which adds to its campus by building non-academic / commercial , which is associated with civitas academic activities such as shopping , community center or boarding students and faculty apartments. From research conducted shows that the optimization of the campus property is closely related to the development of private universities."

"PT XYZ merupakan perusahaan properti tertutup hasil kerjasama PT OPQ, Tn. OHA dan PT KLM yang menjalankan proyek Superblok di jantung Kota Pekanbaru. Seiring dengan berjalannya pembangunan yang menuntut adanya penambahan modal, PT OPQ bermaksud menjual 20% saham penyertaan miliknya kepada PT KLM. Tesis ini membahas analisis keputusan PT KLM dalam membeli 20% saham penyertaan PT OPQ pada PT XYZ dengan dilengkapi perhitungan uji kelayakan finansial serta menggunakan pendekatan pendapatan dan komparasi pasar sebagai metode valuasi penentuan nilai wajar dalam menentukan nilai perusahaan dan menentukan nilai wajar 20% saham penyertaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proyek perusahaan layak untuk dijalankan dengan nilai 20% saham penyertaan PT OPQ pada PT XYZ sebesar Rp 21.461.537.904. Berdasarkan pertimbangan perbandingan pasar maka dengan nilai wajar tersebut sebaiknya PT KLM mempertimbangkan kembali pembelian 20% saham PT XYZ.

---

PT XYZ is a private property company ltd based on the cooperation of PT OPQ, Tn OHA and PT KLM as shareholders. The company assign Superblock Project in Pekanbaru. As the project developed, PT OPQ intends to sell 20% shares to PT KLM which has better financial ability. This research aimed to determine the investment decision of PT KLM by buying 20% shares of PT OPQ. The analysis also comes feasibility study and used market comparison method and income approach to determine the value of 20% shares of PT OPQ in PT XYZ. The research shows that the project is feasible, and the value of 20% shares of PT OPQ in PT XYZ is Rp 21.461.537.904. Based on the comparison consideration, I think PT KLM should reconsider to buy 20% PT OPQ shares in PT XYZ."

"Using original and archival material, The Right to Privacy traces the origins and influence of the right to privacy as a social, cultural and legal idea. Richardson argues that this right had emerged as an important legal concept across a number of jurisdictions by the end of the nineteenth century, providing a basis for its recognition as a universal human right in later centuries. This book is a unique contribution to the history of the modern right to privacy. It covers the transition from Georgian to Victorian England, developments in Second Empire France, insights in the lead up to the Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) of 1896, and the experience of a rapidly modernising America around the turn of the twentieth century. It will appeal to an audience of academic and postgraduate researchers, as well as to the judiciary and legal practice."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menghasilkan konsep pelestarian Cagar Budaya beruparumah tinggal milik perorangan (private property) dengan menitikberatkan padapemilik sebagai pemangku kepentingans penting. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif dengan wawancara mendalam terhadap para pemilik rumah Cagar Budayasebagai teknik mengambilan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemiliksetuju dengan adanya pelestarian terhadap rumah Cagar Budaya yang mereka miliki,namun tidak setuju dengan status Cagar Budaya. Masalah dominan dalam pelestarianCagar Budaya milik perorangan ini adalah adanya ketidakseimbangan hak dankewajiban pemilik, belum adanya otoritas pemilik dalam proses pelestarian CagarBudaya, serta komunikasi yang buruk antarpemangku kepentingan. Oleh karena itukonsep pelestarian yang disarankan dalam pelestarian rumah Cagar Budaya milikperorangan adalah konsep manajemen pemangku kepentingan yang menekankan padakomunikasi terbuka, keseimbangan hak dan kewajiban pemilik, serta memberikanotoritas kepada pemilik sebagai pemangku kepentingan penting dalam pelestarian.Temuan penting lainnya dalam penelitian ini adalah bahwa proses budaya memberikanpengaruh positif dalam pelestarian Cagar Budaya.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to produce the concept of preservation of private homeheritage with emphasis on the owner as important stakeholder. This study usesqualitative methods with in-depth interviews of the owners as a technique of dataretrieval. The results of this study indicate that the owner agrees with the preservation oftheir private home, but does not agree with the Cultural Heritage status. The dominantproblem in the preservation of the private home is the existence of an imbalance of therights and obligations of the owner, the absence of the owner's authority in the processof preserving the Heritage, as well as poor communication amongst stakeholders.Therefore, the preservation concept suggested in the preservation of private home ismanagemant stakeholders that emphasizes on communication, balance of rights andobligations of the owner, and authority to the owner as an important stakeholder inpreservation. Another important finding in this research is that cultural processes have apositive influence on preservation of Heritage."

"Perjanjian Penanggungan Pribadi (borgtocht) yang dibuat secara di bawah tangan tanpa persetujuan pasangan seharusnya tidak dapat diminta secara penuh penanggungannya. Kebutuhan jaminan penanggungan dalam suatu utang bersifat tambahan (accesoir), tidak akan ada dan akan selalu hidup selama perjanjian pokok masih berjalan. Jaminan tambahan tidak selalu berbentuk jaminan penanggungan, dimungkinkan juga jaminan kebendaan lainnya seperti fidusia, gadai, atau hipotek. Namun, PT DPK sebagai kreditur merupakan perusahaan non ataupun lembaga keuangan tidak dapat meminta jaminan tambahan berupa jaminan kebendaan. Sehingga, secara tidak langsung meminta B untuk menundukkan diri sebagai penanggung secara pribadi, bukan bertindak atas jabatannya sebagai Direktur Utama yang menjamin utang perusahaannya yakni PT CEM. Meskipun terdapat indikasi unsur kesengajaan untuk menjebak B di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan terkait perjanjian penanggungan pribadi (borgtocht) yang dibuat atas utang perusahaan menurut peraturan perundang-undangan serta kedudukan hukum perjanjian penanggungan pribadi (borgtocht) di buat di bawah tangan terhadap harta bersama perkawinan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan mengkaji objek hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah jaminan penanggungan dapat diberikan oleh siapa saja, baik orang pribadi atau badan hukum. Namun, tidak sembarang yang dapat melakukannya setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria penjamin sesuai Pasal 1827 KUHPerdata dan peraturan yang berlaku. Kewenangan dalam bertindak dalam jaminan penanggungan juga harus diperhatikan, jika bertindak secara pribadi seharusnya melibatkan pasangan karena akan berimplikasi terhadap harta bersamanya. Diperlukannya peran notaris yang akan membantu kepastian dan perlindungan hukum atas tindakan hukum para pihak. Selain akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, notaris juga berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak agar terhindar dari kerugian yang akan diderita.

---

Personal Guarantee (borgtocht) which privately made deed without the consent of parther or wife, it supposed to be not ask for full coverage. The need for borgtocht in a debt just for additional (accesoir) not primary, will not exist and will always exist as long as the main agreement is still in effect. The additional guarantee will not always ask for borgtocht, it is also possible tto provide other material guarantee such as fiduciary, pledge, or mortgage. However, PT DPK as a creditor, a non-company, or a financial institution, cannot ask for additional collateral in the form of material guarantees. Thus, it indirectly asks B to submit himself as a personal guarantor, instead of acting in his position as President Director who guarantees the debt of his company, namely PT CEM. Although there are indications of an element of deliberate intent to trap B in it. Therefore, this research was carried out by raising issues related to personal guarantee agreements (borgtocht) made for company debts according to statutory regulations and the legal position of personal guarantee agreements (borgtocht) made privately for joint marital assets. This article was prepared using doctrinal research methods by examining legal objects in the form of statutory regulations and court decisions, as well as collecting primary, secondary, and tertiary legal materials through document study. The results of this research are that insurance coverage can be provided by anyone, whether an individual or a legal entity. However, not just anyone can do this, at least they must meet several guarantor criteria by Article 1827 of the Civil Code and applicable regulations. The authority to act as collateral must also be considered. If you act personally, you should involve your partner because it will have implications for their joint assets. The role of a notary is needed which will help ensure legal certainty and protection for the legal actions of the parties. Apart from authentic deeds that have perfect evidentiary power, notaries are also obliged to provide legal counseling to the parties to avoid losses they will suffer."

"ABSTRAKPT Rungkut Megah Sentosa mengadakan kerjasama pemanfaatan swasta yangmerupakan kerjasama pengelolaan barang milik daerah dengan Pemerintah Kota Surabaya atas tanah yang menjadi asetnya tersebut dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Permasalahan terjadi ketika PT Rungkut Megah Sentosa memperpanjang HGB di atas HPL tersebut sedangkan Kementerian Dalam Negeri melarang perpanjangan tersebut karena tidak sesuai dengan kerjasama pemanfaatan swasta dimana kerjasama tersebut tidak dapat diperpanjang jika melihat bahwa tanah tersebut merupakan tanah aset daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan karena digunakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, sehingga menghasilkan gambaran secara umum mengenai materi yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Menjawab permasalahan tersebut pengaturan pertanahan mengenai perpanjangan HGB di atas HPL tetap merujuk pada UUPA dan PP No. 40 Tahun 1996, meskipun tanah tersebut aset daerah yang pengaturannya diatur oleh UU No. 1 Tahun 2004 dan PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sedangkan kedudukan kemendagri hanyalah sebatas pembinaan dan pengawasan serta pengendalian barang milik daerah jika antara kerjasama dengan pihak ketiga tersebut memiliki indikasi menimbulkan kerugian daerah.

---

ABSTRACTPT Rungkut Megah Sentosa has made a private utilization cooperation agreement, pertaining to cooperation on sectoral asset management with Surabaya Government City over its land, in the form of The Right To Build on the Management Rights Over Land. Problem has been arised when PT RungkutMegah Sentosa had intended to extend of the right to build on the management rights over land, but the Ministry of Internal Affair issued a letter of warning about that extension because it did not comply with the agreement which was prohibit the extension because the land was an asset of Surabaya City Government. The methode of this thesis was normative juridical with qualitative approach which produce an analitical descriptive which obtain general description about the responses of the problem. The answers was using the regulation of land law, on the subject of the extension of the right to build on the management rights over land and government regulation number 40 of 1996, although the asset of government was using constitution of local asset management and government regulation number 27 of 2014. Meanwhile the ministry of internal affair can only developed, supervised, and controlled the local asset to prevent the loss of the region's asset."

"Salah satu akibat putusnya perkawinan campuran adalah harta benda perkawinan yang mengandung unsur asing yang didalamnya. Terutama tanah-tanah di Indonesia dengan sertipikat hak milik yang diperoleh oleh WNA karena adanya pencampuran harta. Dimana hal ini ada ketidaksesuaian dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Metode penelitian penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif dan berbentuk deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan 3 (tiga) kasus yang telah dianalisis, diperoleh kesimpulan bahwa belum ada pemahaman hakim mengenai harta benda perkawinan akibat dari putusnya perkawinan campuran terkait dengan tanah-tanah tersebut dan masih belum menerapkan prinsip-prinsip HPI dalam pertimbangan putusannya.

---

One of the outcome of the divorce of a mixed marriage is the marital property issue. This include issues of lands within Indonesia territory, in particular lands which the freehold title belongs to the foreigner spouse in a mixed marriage. This contradicts to the Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Law. The research of this study was conducted through juridical normative method in a form of analytical description. Based on 3 (three) cases that have been analyzed on this research, it has come into a final conclusion that there is no result based on the understanding of the judges regarding marital property, and as a result of the termination of a mixed marriage correlated with these lands and has not fulfilled the implementation of the Indonesian Private International Law principles due to the considerations of the ruling."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu rasional pengembang dalam membangun perumahan tapak model Gated Community di Jakarta dan sekitarnya. Penelitian - penelitian sebelumnya mengenai perumahan Gated Community atau komunitas tergerbang lebih menekankan permasalahannya pada aspek sosial ekonomi masyarakat perkotaan dan aspek spasial pembangunan perkotaan. Belum ada penelitian yang secara spesifik melihat aspek ekonomi sisi penyedianya sebagai suatu mekanisme yang mendorong tren penggerbangan pada proyek perumahan. Strategi penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal yang terpancang (embedded). Metode penelitian yang dilakukan bersifat campuran dengan unit analisis ganda. Metode kualitatif menggunakan teknik wawancara dengan pertanyaan terbuka yang disusun terstruktur dan rasional terhadap 7 narasumber pihak pengembang yang terlibat membangun perumahan model tergerbang di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Metode kuantitatif menggunakan instrumen perhitungan nilai indikatif lahan berdasarkan metode penilaian properti pada area objek studi kasus yang diteliti. Simulasi penilaian dilakukan dengan membandingkan 1 unit rumah dalam lingkungan perumahan model tergerbang sebagai unit analisis dengan unit pembanding rumah diluar gerbang yang terpilih. Temuan awal penelitian ini menyatakan pengembang mampu meningkatkan nilai lahan fungsi hunian dengan menerapkan konsep perumahan tergerbang setidaknya 1,56 kali lipat hingga 3,2 kali lipat lebih besar dari nilai lahan sebelumnya. Besaran nilai lahan tersebut diambil sebagai keuntungan pengembang yang sesuai dengan konsep penangkapan nilai dalam teori Value Capture. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan harga perumahan buatan pengembang dinilai konsumen hunian terlalu mahal di kawasan Jakarta Metropolitan. Mekanisme yang dapat memperlihatkan peningkatan nilai lahan hunian lebih terukur dapat membantu pengelolaan nilai lahan di perkotaan yang lebih jelas dan lebih terkendali. Informasi dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan aktor penyedia perumahan dalam mempertimbangkan pengunaan lahan dengan model tergerbang untuk mengelola lahan kota.  

 

---

This research aims to explore developers’ rationale in developing Gated Community landed housing in Jakarta and surrounding areas. Previous studies on gated community housing emphasized issues on urban social economic aspect and urban spatial aspect. There are no research that specificially look at the economic aspect on the suppliers side as a mechanism that driven the gating trend on landed housing projects. This research strategy used an embedded single study case. We conducted a mix methods research with multiple unit of analysis. The qualitative method operated with interview to 7 developers whose build GC housing with open questions that compiled. The quantitative method operated with a property valuation instrument which able to seek land indicative value on the study case object area with purposive sampling. We conducted a simulation that compare one house inside gated housing as unit of analysis with one house outside the gate as comparison unit selected. This early result argued that developers managed on gating development to increase the residential land value up to 1,56 or 3,2 times more than its existing value. The land value taken as the developers advantage in accordance with the Value Capture theory. Previous studies on housing markets indicated that consument protest on housing prices made by developers are tend to be overpriced in Jakarta Metropolitan area. We hope this initial research helps to control the residential urban land value by shed some light on mechanism that shown more measureable land value uplifted by gating trend on low rise projects. The information is substantially useful to help policy makers and housing suppliers to put on land use gated development model as a consideration on managed urban land properly.

 

 

"