Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Currently, the prevalence of degenerative diseases in Indonesia is increased. The degenerative and chronic diseases need life-long treatment as well as changes in life style. On the other hand, long-life treatment using drugs will develop risks of adversedrug reactions or the possibilities of drug-drug interactions. In these circumstances, the role of a pharmacist is important to providing drug information and counselling,and patient education.However, there is evidence that pharmaceutical care in almost all pharmacies (drug dispensaries) in Indonesia is still ?drug-oriented?. Drug information is not adequate and is provided by pharmacy assistants (technicians). In order to implement pharmaceutical care practice that meets the ?Standard Competence for Pharmacy Practice? as well as consumer?s expectation, we need to know what is the exactly consumer?s expect in pharmaceutical care, particularly indrug information, and how is the commitment of the pharmacists to provide drug information of degenerative and chronic diseases in pharmaceutical care. For those reasons, a field survey has been carried out in Jakarta, Yogyakarta and Makassar to explore the consumer/patient?s opinions and needs for pharmaceuticalcare. A focus group discussion has also been done to explore the pharmacist commitment to provide drug information in pharmaceutical care practice. As a result, there is an indication of a discrepancy between the consumer/patient?s need for drug information and the commitment of pharmacists to provide drug information.Consumers have need for more drug information for all aspects including adverse drug reactions, drug interaction, what to do if adverse reaction occurred, duration of any treatments etc., not only drug indication and administration. On the other hand, pharmacists still need more knowledge and continuing education, particularly in pharmacotherapy and phamacology of drugs used for degenerativeand chronic diseases."

"Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Pelaksanaan pelayanan farmasi klinis disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Salah satu pelayanan farmasi klinis yang perlu dioptimalkan ialah pelayanan informasi obat, baik kepada pasien maupun kepada rekan sejawat yang bertugas. PIO di rumah sakit sangat diperlukan oleh pasien untuk memberikan jaminan pengobatan rasional, efektif, dan aman. Berdasarkan uraian diatas, dengan terlaksananya PIO sangat menguntungkan bagi pasien maupun pihak rumah sakit

---

Pharmaceutical service is a direct and responsible service to patients related to pharmaceutical preparations with the aim of achieving definite results to improve the patient's quality of life. Pharmaceutical services in hospitals include 2 (two) activities, managerial activities in the form of managing pharmaceutical supplies, medical devices and consumable medical materials and clinical pharmacy service activities. The implementation of clinical pharmacy services is adjusted to standards determined by the government. One of the clinical pharmacy services that needs to be optimized is drug information services, both to patients and colleagues on duty. PIO in hospitals is very necessary for patients to provide guarantees of rational, effective and safe treatment. Based on the description above, implementing PIO is very beneficial for both patients and the hospital."

"Salah satu tugas dan fungsi apotek adalah sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker. Apoteker memiliki kompetensi keilmuan bidang farmasi, telah mengucapkan sumpah/janji kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku profesionalnya. Faktanya banyak laporan di media masa tentang kinerja apoteker yang belum optimal. Artikel ini menyampaikan hasil penelusuran dan ulasantentang peraturan peraturan terkait apotek yang telah berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan pemerintah terkait apotek meliputi St. No.419 tahun 1949, PP No.25 tahun 1980, Permenkes No.26 tahun 1981, Kepmenkes No. 278, 279 dan 280 tahun 1981, Permenkes No.240 tahun 1990, Kepmenkes No.347 tahun 1990, Permenkes No.922 tahun 1993, UU No.5 tahun 1997, UU No.22 tahun 1997, PP No.72 tahun 1998, UU No.8 tahun 1999, Kepmenkes No.1332 tahun 2002, UU No.29 tahun 2004, Kepmenkes No.1027 tahun 2004, dan Permenkes No.384 tahun 2007. Peraturan perundang-undangan terkaitapotek sudah memadai dan relevan dalam mendukung praktek profesional apoteker, masih diperlukan komitmen dan penegakan dalam melaksanaan peraturan.

---

AbstractOne of pharmacy?s duty is being the place of pharmacist to serve patient profesionally. The fact, it was many report in mass media that pharmacist ?s performance is not good enough. Many pharmacy regulation already issued, this review report and discuss pharmacy regulations related to pharmacy. Regulation that have issued bygoverment about pharmacy ie: St. No.419 in 1949, Goverment regulations (PP) No.25 in 1980, Rule of Minister of Health (Permenkes) No.26 in 1981, Kepmenkes No. 278, 279 and 280 in 1981, Permenkes No.240 in 1990, Kepmenkes No.347 in 1990, Permenkes No.922 in 1993, Act (UU) No.5 in 1997, UU No.22 in 1997, PP No.72 in 1998, UU No.8 in 1999, Kepmenkes No.1332 in 2002, UU No.29 in 2004, Kepmenkes No.1027 in 2004, and Permenkes No.384 in 2007. Pharmacyregulations are enouh and relevance to support pharmacist practice, commitment to adhere the regulations and enforcement its implementation still required."

"Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Mengingat pentingnya pelayanan kefarmasian yang harus diberikan oleh tenaga farmasi di apotek, maka tugas khusus ini dilakukan yang untuk mengamati pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian oleh petugas apotek di Aotek Kimia Farma 382 dan Pusat Pelayanan Obat RS Bhayangkara Brimob Depok kepada pasien. Data dalam tugas khusus ini dikumpulkan secara deskriptif berupa standar operasional prosedur (SOP) sistem penerimaan resep umum dan kredit. Dari hasil analisis mengenai sistem pelayanan kefarmasian pada Apotek Kimia Farma 382 dan Pusat Pelayanan Obat RS Bhayangkara Depok telah melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian sesuai dengan Permenkes no. 73 Tahun 2016 tentang Sandar Pelayanan Kefarmasian dengan baik. Sistem pelayanan kefarmasian yang dilakukan yaitu pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, dan pelayanan kefarmasian di rumah.

---

Pharmaceutical service standards are benchmarks used as guidelines for pharmaceutical personnel in administering pharmaceutical services. Setting pharmaceutical service standards in pharmacies aims to improve the quality of pharmaceutical services, guarantee legal certainty for pharmaceutical staff, and protect patients and the public from irrational drug use in the framework of patient safety. Given the importance of pharmaceutical services that must be provided by pharmacists in pharmacies, this special task was carried out to observe the implementation of pharmaceutical service activities by pharmacists at Kimia Farma 382 Pharmacy and Drug Service Center at Bhayangkara Brimob Hospital, Depok, to patients. Data in this special assignment were collected descriptively in the form of standard operational procedures (SOP) for general prescription and credit acceptance systems. From the results of an analysis of the pharmaceutical service system at the Kimia Farma 382 Pharmacy and the Drug Service Center at the Bhayangkara Hospital, Depok, pharmaceutical service activities have been carried out in accordance with Permenkes no. 73 Tahun 2016 about Good Pharmaceutical Service Standards. The pharmaceutical service system that is carried out is prescription review, dispensing, drug information services, and home pharmacy services."

"Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi manajemen farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Apoteker di puskesmas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan memberikan pelayanan farmasi klinik kepada pasien dengan efektif dan efisien, tepat sasaran, dan memprioritaskan pasien. Pelayanan resep merupakan salah satu kegiatan pelayanan farmasi klinik berupa rangkaian kegiatan mulai dari peracikan obat, penyerahan obat hingga pemberian informasi obat kepada pasien. Pelayanan resep di Puskesmas Kecamatan Ciracas telah menerapkan sistem resep terintegrasi dengan komputer sejak tahun 2022. Penerapan sistem tersebut masih tergolong baru, maka dari itu perlu dilakukan sosialisasi kepada pasien atau pengujung mengenai alur pelayanan resep elektronik di Puskesmas Kecamatan Ciracas. Penyusunan laporan khusus ini bertujuan untuk memberikan panduan berupa video mengenai alur pelayanan resep elektronik di Puskesmas Kecamatan Ciracas sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan resep. Panduan berupa video mengenai alur pelayanan resep elektronik di Puskesmas Kecamatan Ciracas ditayangkan menggunakan media elektronik dekat ruang farmasi di Puskesmas Kecamatan Ciracas. Video tersebut diharapkan dapat membantu bagi pasien atau pengujung Puskesmas Kecamatan Ciracas untuk menjadi lebih tertib dan memahami mengenai langkah-langkah pelayanan resep elektronik.

---

Pharmaceutical service standards are benchmarks used as guidelines for pharmaceutical personnel in administering pharmaceutical services. Pharmaceutical service standards at puskesmas include pharmacy management and clinical pharmacy services. Apothecary at puskesmas have the duties and responsibilities of ensuring the management of pharmaceutical preparations and consumable medical materials and providing clinical pharmacy services to patients in an effective and efficient manner, on target, and prioritizing patients. Prescription service is one of the clinical pharmacy service activities in the form of a series of activities starting from dispensing drugs, dispensing drugs to providing drug information to patients. Prescription services at the Ciracas District Health Center have implemented a prescription system integrated with computers since 2022. The application of this system is still relatively new, therefore it is necessary to socialize to patients or visitors regarding the flow of electronic prescription services at the Ciracas District Health Center. The purpose of preparing this special report is to provide guidance in the form of a video regarding the flow of electronic prescription services at the Ciracas District Health Center as an effort to increase the effectiveness and efficiency of prescription services. A guide in the form of a video regarding the flow of electronic prescription services at the Ciracas District Health Center is displayed using electronic media near the pharmacy room at the Ciracas District Health Center. It is hoped that this video will help patients or visitors to the Ciracas District Health Center to become more orderly and understand the steps for electronic prescription services."

"Apotek jaringan merupakan sekelompok apotek yang dikelola oleh suatu perusahaan dan memiliki cabang dengan nama yang sama, yang digunakan sebagai sarana pelayanan farmasi klinik untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Gambaran pelaksanaan kegiatan pelayanan farmasi klinik selama masa pandemi COVID-19 belum diketahui pada apotek jaringan di Indonesia. Penelitian deskriptif analitik dengan desain penelitian cross-sectional ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pola pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan Pulau Jawa dan Sumatera selama masa pandemi COVID-19. Metode perolehan sampel dilakukan dengan teknik convenience sampling. Data yang dikumpulkan adalah data primer dari total 60 sampel penelitian melalui online kuesioner yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan IBM® SPSS® versi 22. Dilakukan skoring data penelitian untuk memperoleh rerata skor pelaksanaan kegiatan dengan rentang skor 0-100, dimana rerata skor pelaksanaan menggambarkan seberapa baik pelaksanaan kegiatan pelayanan farmasi klinik yang dilakukan di apotek jaringan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui melalui hasil skoring bahwa pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan secara keseluruhan mengalami penurunan selama masa pandemi COVID-19. Pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan memiliki rerata skor pelaksanaan sebelum masa pandemi sebesar 82,63 ± 16,16, sedangkan selama masa pandemi sebesar 73,99 ± 15,60. Terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik dalam pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan Pulau Jawa dan Sumatera saat sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 (p < 0,1) terutama pada kegiatan PIO, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, PTO, dan MESO. Selama masa pandemi COVID 19, secara keseluruhan terjadi perubahan pada pelaksanaan kegiatan pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan Pulau Jawa dan Sumatera dengan adanya penerapan protokol kesehatan, pengimplementasian metode telefarmasi, dan pelayanan pengantaran obat ke rumah.

---

A chain pharmacy is a group of pharmacies under a certain company divided into several branches with the same name, in which the practice of clinical pharmacy service is carried out to improve the quality of life of patients. The implementation of clinical pharmacy service standards during the COVID-19 pandemic is still unknown at chain pharmacies in Indonesia. This analytical descriptive study with a cross-sectional research design aimed to determine changes in the pattern of clinical pharmacy services in chain pharmacies in Java and Sumatra during the COVID-19 pandemic. The sampling method used was convenience sampling technique. Primary data was collected from a total of 60 research samples through online questionnaires and analyzed using IBM® SPSS® version 22. Scoring of research data is carried out to obtain an average score for the implementation of activities with a score range of 0-100, where the average score of implementation describes how well the implementation of clinical pharmacy service activities carried out in chain pharmacies.

The scoring results show that the implementation of clinical pharmacy services in chain pharmacies as a whole has decreased during the COVID-19 pandemic. Clinical pharmacy services at chain pharmacies have an average implementation score of 82,63 ± 16,16 before the pandemic period and 73,99 ± 15,60 during the pandemic period. There was a statistically significant difference in the implementation of clinical pharmacy services at chain pharmacies in Java and Sumatra before and during the COVID-19 pandemic (p < 0,1), especially in drug information services, counseling, home pharmacy care, drug therapy monitoring, and adverse drug reaction monitoring activities. During the COVID-19 pandemic, there was a change in the overall implementation of clinical pharmacy service activities in chain pharmacies across Java and Sumatra with the implementation of health protocols, telepharmacy methods, and home delivery services."

"Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pelayanan kefarmasian di Apotek harus mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat sesuai dengan Undang-undangNomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Salah satu standar pelayanan kefarmasian di Apotek adalah pelayanan farmasiklinik. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan secara langsung yang diberikan oleh Apoteker kepada pasiendalam rangka untuk meningkatkan outcome terapi serta meminimalkan efek samping obat. Salah satu pelayananfarmasi klinik yang dilakukan oleh Apoteker adalah pelayanan dan pengkajian resep.

---

A pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmaceutical practice is carried out by pharmacists. Standards for pharmaceutical service in pharmacies are established as a reference for the implementation of pharmaceutical service in pharmacies. Pharmaceutical service in pharmacies must be able to guarantee the availability of safe, quality and efficicaous medicines in accordance with Law Number 36 of 2009 concerning health. One of the standards for pharmaceutical services in pharmacies is clinical pharmacy services. Clinical pharmacy services are direct services provided by pharmacists to patients in order to improve therapeutic results and minimize drug side effects. One of the clinical pharmacy services carried out by pharmacists is prescription service and review."

"Program Rujuk Balik (PRB) adalah suatu program yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk menjamin kebutuhan obat peserta BPJS yang memiliki penyakit kronis dengan kondisi stabil dengan diberikannya surat rujukan dari dokter spesialis. Pasien PRB merupakan pasien – pasien dengan penyakit kronis yang umumnya mendapatkan terapi obat yang cukup banyak. Hal ini seringkali berpotensi terhadap ketidakpatuhan minum obat. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu pemantauan / monitoring terhadap penggunaan obat pasien oleh apoteker yang bertugas di apotek. Kegiatan monitoring ini dilakukan sebagai follow up kepada pasien agar terwujudnya keberhasilan terapi. Telefarmasi merupakan pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada pasien dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehinga pasien tidak langsung berinteraksi dengan apoteker (Direktorat Pelayanan Kefarmasian, 2021). Seluruh pasien yang berhasil dihubungi menyatakan telah patuh mengkonsumsi obat yang sudah diberikan. Akan tetapi untuk obat yang belum diberikan, pasien tidak mengkonsumsi obat tersebut. Satu dari sepuluh pasien yang berhasil dihubungi menyatakan telah membeli obat di tempat lain dan melanjutkan konsumsi obat tersebut.

---

The Referral Back Program (PRB) is a program conducted by BPJS Kesehatan (Indonesia's national health insurance) to ensure the medication needs of BPJS participants with stable chronic conditions by providing a referral letter from a specialist doctor. PRB patients are individuals with chronic illnesses who typically require a significant amount of medication therapy. This often poses a risk of non-compliance with medication regimens. Therefore, it is necessary to monitor the medication use of patients by pharmacists working in pharmacies. This monitoring activity serves as a follow-up to patients to ensure the success of their therapy. Tele-pharmacy is a pharmaceutical service provided to patients utilizing information technology, allowing patients to interact indirectly with pharmacists (Directorate of Pharmaceutical Services, 2021). All contacted patients stated that they were compliant with the prescribed medication. However, for medications not yet provided, patients did not consume those medications. One out of ten contacted patients reported purchasing the medication from another source and continuing its use."

"Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek harus mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Salah satu tugas apoteker di apotek adalah memastikan praktik pelayanan kefarmasian dijalankan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Pengamatan tugas khusus di Apotek Roxy Pondok Labu. Berdasar hasil observasi, kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP serta pelayanan farmasi klinis yang diterapkan di Apotek Roxy Pondok Labu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Namun dalam implementasi pelayanan farmasi klinis, terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana di Apotek Roxy Pondok Labu, seperti konseling, pemantauan terapi obat, pelayanan kefarmasian di rumah, dan monitoring efek samping obat. Pada pengkajian resep terdapat beberapa pertimbangan klinis yang tidak dikaji, seperti reaksi obat yang tidak diinginkan, kontra indikasi, dan interaksi obat.

---

The implementation of pharmaceutical services in pharmacies must refer to Regulation of the Minister of Health Number 73 of 2016. One of the duties of pharmacists in pharmacies is to ensure that pharmaceutical service practices are carried out by pharmaceutical service standards in pharmacies. Observation of special assignments at the Roxy Pondok Labu Pharmacy. Based on the results of observations, the management of pharmaceutical preparations, medical devices, and BMHP as well as clinical pharmacy services implemented at the Roxy Pondok Labu Pharmacy is by the Regulation of the Minister of Health Number 73 of 2016. However, in the implementation of clinical pharmacy services, several activities have not been carried out in Roxy Pondok Labu Pharmacy, such as counseling, monitoring of drug therapy, home pharmacy services, and monitoring of drug side effects. In reviewing prescriptions, several clinical considerations were not reviewed, such as unwanted drug reactions, contraindications, and drug interactions."