Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 146505 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tengku Abdul Karim Jakobi
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998
959.811 ABD a (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Tengku Abdul Karim Jakobi
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Yayasan Seulawah RI-001, 1998
959.85 TEN a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Pono Fadlullah
"ABSTRAK
Kepolisian Indonesia, khususnya kepolisian Jakarta pada masa mempertahankan Kemerdekaan RI, mengalami_ perkembangan sejarah yang menarik tentang peranannya dalam mempertahankan kemerdekaan itu. Polisi sebagai Social Action mempunyai tujuan, motivasi, dan aktifitas dalam berbagai tindakan dalam masyarakat untuk keamanan dan ketertiban serta menyelesaikan beberapa permasalahan dalam masyarakat.
Penelitian tentang peranan polisi pada masa perang kemerdekaan mempunyai. ciri khusus yang harus kita telusuri, bagaimana peranan polisi Jakarta ini, serta bagaimana bentuk perjuangannya ? Penelitian ini berusaha untuk memberikan jawaban dan mengumpu].kan bukti-bukti bahwa apakah benar polisi Jakarta mempunyai peranan dan mempunyai bentuk perjuangan dalam Social Action (Parson C., 1951).
Analisa data penelitian menerangkan bahwa terdapat berbagai bentuk kegiatan atau tindakan kepolisian Jakarta sesuai dengan organisasinya maupun dengan pembagian tugas mereka masing-masing. Langkah demi langkah perkembangan kepolisian yang sangat kompleks itu dapat pula ditelusuri dengan berbagai fakta yang menggambarkan perjuangan, pertumbuhan dan perkembangan kepolisian. Perubahan tipe kepolisian Belanda, tipe kepolisian Jepang, tipe kepolisian campuran, dan akhirnya muncul tipe kepolisian Indonesia, sebagai latar belakang perubahan bentuk kepolisian ini_merupakan perkembangan historic polisi Indonesia dan khususnya polisi Jakarta.
Deskripsi data penelitian menunjukan bahwa Polisi Jakarta mempunyai peran serta nyata dalam perkembangan kemerdekaan RI 1945-1950. Sistem organisasi kepolisian yang masih harus ditumbuh-kembangkan pada waktu itu penuh permasalahan karena campur tangan Belanda dengan tentara Sekutu yang jelas sengaja ingin merebut kembali tanah jajahan ini ke pangkuannya. Oleh karena itu Polisi Jakarta dengan kesederhanaanya ikut membentuk CV (Civil. Police) berdampi_ngan dengan CV Belanda dan Sekutu. Kerusuhan dan pertikaian antara Civil Police Pribumi dengan Sekutu-Belanda, dalam usaha itu polisi Jakarta melakukan tindakan social (social action), membentuk bermacam-macam seksi dari seksi I dampai dengan seksi VII untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Tindakan kepolisian Jakarta pada masa 1945-1950 didukung oleh masyarakat khususnya pemuda pejuang di Jakarta, yang terpadu dengan polisi Jakarta itu antara lain masyarakat Senen, Matraman, Mester, Kramat Jati, Tanjung Priuk, Pasar Ikan, Grogol dan berbagai tempat di luar Jakarta seperti Depok, Tangerang, Rengas Dekiok dan sebagainya. Bentuk kerjasama tindakan atau usaha menghadapi lawan maka polisi Jakarta bersama masyarakat tetap i.ngin diikuti keberadaannya sehingga kegiatan i.ni merupakan collective action. Sesuai dengan kesederhanaan perlengkapan kepolisian sebagai atribut atau seragam yang dipakai. oleh polisi Jakarta maka tindakan yang dilakukan selalu diusahakan untuk melindungi masyarakat dan pengamanan masyarakat.
Demikianlah gambar.an singkat tentang peranan polisi Jakarta 1945-1950 yang diiaporkan sebagai hasil. penelitian ini dapat dapat berguna baqi masyar.akat kepolisian Jakarta khususnya dan masyarakat. Indonesia pada umumnya.

ABSTRACT
Jakarta Metropolitan Police's Role in Defending Indonesian Indefendence (1945-1950)Indonesian Police, Jakarta Metrpolitan Police in particular, exprimenced an interesting historical development in its role of defending Indonesian independence, in the era of revulation for fredoom. As a Social Action Agency the police has its aims, motivatiob, and activities in various societal acts for security and order, and in seetling some problems in the society.
Research on police's role in the are of Revolution for independence has special characteristics to be traced up, What and how was the role of the Jakarta Metropolitan Police and what was the structure of its struggle. This research endevaours to provide answers and to collect prooofs and evidences, whether it is true that the Jakarta Police has the role and has its own form of struggle in the Social Action (Parson, C.,1985).
Research data analysis indicates that there existed various forms of activities and performances done by the Jakarta Police, in accordance with its organization and its division of tasks respectively. Step by step of the very complex Police development can be traced by various facts, illustrating stuggle, growth and development of the police. The change of Dutch Police type, Indonesian Police, as the bacground of the police modification, constituted the Indonesian Police history, the Jakarta Police in particular.
The desciption of research analysis indicates that the Jakarta Police has an obvious participative role in the development of the struggle for Indonesian Independence (1945-1950). Police organizational system, which was still to be developed an the time. Was fully problematic, on acount of the Dutch interference along with the Allied Forces, that clearly and deliberately wishing to recapture this colonial archipelago into their hands. Therefore the Jakarta Police by its simplicity, joined to establish the Civil Policecontiguously side by side with the Ducth and the Allied Forces.
Riots and conflicts betweem indigenous and the Ducth and Allied Forces Civil Police rose everywhere, and this case the Jakarta Police afforded to perform its social action, by establishing various sections from section I up to section VII covering Jakarta Territory and its environments.
Jakarta Police action in the era 1945 - 1950 was supported by the community people, especially the struggling youth in Jakarta, itegrated with the Jakarta Police, a.o The Senen, Matraman, Mester, Kramat Jati, Tanjung Priok, Pasar Ikan, Grogol Comminities, along with the ones beyond Jakarta, as those of. Depok, Tangerang, Rengas nengklok and others.
Cooperative action and effort in facing/confronting the enemy by the Jakarta Police and the communities, were constantly endeavoured and desired to be done collectively. Adapting to the police equipment mediocrity as atribute and uniform worn by the Jakarta Police, action performed was always afforded at least to protect and secure the community.
This is juts a brief illustration cvoncerning the Jakarta Police's Role in 1.945 - 1.950, reported as research outcome, hoping that it will benefit the Jakarta Police society in general.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hayari
"Studi ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pembentukan Barisan 20 sebagai badan perjuangan rakyat Muna pada masa revolusi kemerdekaan, peranan para pemuda dan bangsawan Muna dalam proses pembentukan Barisan 20, taktik dan strategi perjuangan Barisan 20 dalam mempertahankan kemerdekaan RI di daerah Muna, proses dan akhir perjuangan Barisan 20, dukungan masyarakat Muna terhadap perjuangan Barisan 20, serta dampak perjuangan Barisan 20 terhadap kehidupan masyarakat Muna.
Perjuangan Barisan 20 dalam mempertahankan kemerdekaan RI di daerah Muna pada tahun 1945-1949 dapat dikategorikan sebagai aksi kolektif. Jadi kerangka teori yang digunakan dalam studi ini adalah teori aksi kolektif dari Charles Tilly. Aksi kolektif adalah orang-orang yang bertindak bersama-sama melalui suatu organisasi dengan cara mobilisasi untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Dalam kaitan ini, para pejuang Barisan 20 bertindak bersama-sama dalam menentang tentara NICA (Belanda) yang dilakukan melalui organisasi Barisan 20 dengan cara mobilisasi massa untuk memperjuangkan kepentingan bersama, yakni mempertahankan kemerdekaan RI di daerah Muna.
Penelitian ini dilaksanakan di daerah Muna Sulawesi Tenggara. Kegiatan penelitian mengikuti prosedur dan langkah-langkah yang terdapat dalam metode penelitian sejarah, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. Data yang terkumpul berupa data deskriptif. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis kritik historis, yakni kritik ekstern dan kritik intern. Sedangkan penyajiannya disusun secara kronologis, sistematis, dan ilmiah.
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis diperoleh dalam bentuk dokumen (arsip), buku (literatur), dan artikel. Sedangkan sumber lisan diperoleh dari hasil wawancara dengan para pelaku sejarah yang masih hidup sebagai informan kunci. Sumber lisan juga diperoleh dari hasil wawancara dengan orang yang bukan pelaku sejarah tetapi banyak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang masalah yang diteliti.
Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Barisan 20 dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran para pemuda Muna akan kembalinya kaum kolonial Belanda untuk menguasai daerah Muna pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selain itu juga dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran akan pentingnya upaya untuk mempertahankan kemerdekaan RI di daerah Muna melalui organisasi perjuangan.
Peranan para pemuda dan bangsawan Muna dalam proses pembentukan Barisan 20 di daerah Muna ternyata cukup besar. Para pemuda Muna berperan sebagai pelopor dan pemrakarsa pembentukan Barisan 20. Disebut Barisan 20 karena pada awal pembentukannya organisasi perjuangan ini dipelopori dan diprakarsai oleh dua puluh orang pemuda Muna. Sementara para bangsawan Muna berperan sebagai mobilisator, terutama dalam mengerahkan massa untuk melibatkan diri dalam organisasi Barisan 20. Berkat peranan para bangsawan Muna sehingga dalam waktu yang relatif singkat jumlah keanggotaan Barisan 20 semakin bertambah banyak. Dalam perkembangannya Barisan 20 dilengkapi dengan kesatuan kelasykaran yang disebut Batalyon Sadar.
Pada awalnya para pejuang Barisan 20 berusaha memberikan pengertian dan pedahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Setelah itu mereka berusaha menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi perjuangan yang ada di daerah lain. Para pejuang Barisan 20 menerapkan taktik dan strategi perjuangan secara gerilya. Selain kondisi wilayah daerah Muna yang sangat cocok untuk perang gerilya, juga karena dihadapkan pada kenyataan bahwa tentara NICA (Belanda) sebagai musuh jauh lebih kuat dibandingkan dengan pasukan Barisan 20. Taktik dan strategi perjuangan yang diterapkan oleh para pejuang Barisan 20 tersebut ternyata cukup efektif dalam meredam gerak ofensif tentara NICA di daerah-daerah pedalaman Muna.
Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Muna juga memberikan dukungan sepenuhnya terhadap perjuangan Barisan 20. Mereka ada yang ikut melibatkan diri secara langsung dalam pertempuran melawan tentara NICA. Bagi masyarakat yang tidak melibatkan diri secara langsung dalam pertempuran, mereka secara sukarela menyediakan berbagai bahan kebutuhan bagi para pejuang Barisan 20 seperti makanan, senjata, dan uang. Bahkan ada juga masyarakat yang menjadi kurir dengan tugas menyampaikan pesan dan informasi tentang keberadaan musuh di daerah Muna kepada para pejuang Barisan 20. Berkat adanya partisipasi dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat, para pejuang Barisan 20 mampu memaksa tentara NICA untuk melakukan perang berlarut-larut. Ketidakmampuan Belanda untuk mengalahkan para pejuang Republik pada umumnya telah membuka jalan ke arah perundingan yang pada akhirnya memaksa Belanda harus angkat kaki dari bumi Indonesia setelah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949.

Front 20 and Its Struggle to Defend the Independence of the Republic Of Indonesia in Muna South East Sulawesi 1945-1949
This study has the purpose to know the background of the establishment of Front 20 as a struggle organization of the people of Muna during the independence revolution period, the role of the youngsters and the nobility of Muna in the process of establishment of Front 20, the tactics and strategies of struggle of Front 20 in the defense of the independence of the Republic Indonesia in the Muna area; the process and the end of the struggle of Front 20, the support of the Muna community to the struggle of Front 20, and the impact of the struggle of Front 20 on the community life of Muna.
The struggle of Front 20 in the defense of the independence of the Republic of Indonesia of in the Muna area. in the years 1945-1949 can be categorized as a collective action. Thus the theoretical framework used in this study is the collective action theory of Charles Tilly. Collective action is people acting together through an organization by way of mobilization for the purpose of defending collective interest. In this connection, the strugglers of Front 20 acted collectively in confronting the NICA (Dutch) army performed through the organization of front 20 by way of mass mobilization to fight for collective interest, i.e. defending the independence of the Republic Indonesia in the Muna area.
This study was performed in the Muna area South East Sulawesi. The activities of the research followed the procedures and steps found in the method of history research, i.e., heuristic, critic, interpretation, and historiography. Data collection was performed through library research, documentation and interview. The collected data formed descriptive data. Data analysis was performed qualitatively by used of historical critic analytical technique, i.e. external critic and internal critic. While its presentation was compiled chronologically, systematically and scientifically.
The data required in this research were obtained from written and unwritten resources. Written-resources were obtained in the form of document (files) books (literature, and articles while unwritten resources were obtained .from the result of interview with participant of history still living as informants. Unwritten sources were also obtained from result _of interviews of those who were not participant in history but having knowledge and understanding about the question being studied.
Findings of research result indicated that- the establishment of Front 20 was back grounded by the existence of concern among the youngsters of Muna that the Dutch colonial people would return and would take power of the Muna area especially and Indonesia in general. Further it was also back grounded by the existence of consciousness of the importance of attempt to defense the independence of the Republic Indonesia in the Muna area through struggle organization.
The rule of the youngster and the nobility of Muna in the process of establishment of the Front 20 in the Muna area turn out to be rather large. The young people of Muna plaid the role of frontiers and initiative takers in the establishment of Front 20. Called Front 20 since at the beginning of its establishment this struggle organization was frontier and taken initiative takers by twenty youngman of Muna. While the nobility of Muna plaid the role of mobilization, especially in the mobilization of the mass to involve themselves in the organization Front 20. Thanks to the role of the nobility of Muna so that within a comparatively short time the number-of membership of Front 20 continued to increase. In his development Front 20 was provided with a semi military unit called Batalyon Sadar.
In the beginning the struggles of Front 20 strited to provide knowledge and understanding to the general community about the importance of the struggle to defend the independence of the Republic Indonesia. Thereafter they attended to establish cooperation with struggle organizations present in other areas. The strugglers of Front 20 applied gerilya tactic and struggle strategy. Aside from the conditions of the Muna area which is very fit for gerilya war fare, also since they were confronted with the reality that the NICA army as enemy was far stronger compared with the army of Front 20. The struggle tactic and strategy applied by the Front 20 strugglers appeared to be effective enough in stopping the offensive movement of the NICA army in the lands of Muna.
Facts indicated that the Muna community also provided full support to the struggle of Front 20. Some of them participated by involving themselves directly in the warfare against the NICA army. For the part of the community which did not directly involve themselves in the warfare, they took the initiative on own will to provide various materials required by the strugglers of Front 20 as food, weapon, and money. There were even members of the community who became courier with the task to bring massages and information on the presence of the enemy in the Muna area to the strugglers of Front 20. Thanks to the existence of participations and support provided by the community, the struggle of Front 20 appeared to be able to force the MICA army to perform long term war. The inability of the Dutch to defeat the strugglers of the republic have in general opened the way towards negotiation which at the end forced the Dutch to leave the Indonesian ground after the acknowledgement of sovereignty on December 27,1949."
Depok: Universitas Indonesia, 2000
T2969
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shabri A.
Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan Nasional, 2000
909.08 SHA k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Linda Sunarti
"Periode 1945-1949 dalam sejarah Indonesia merupakan periode Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Selama periode ini bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dari usaha Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Pada awal-awal perjuangannya, bangsa Indonesia selain berjuang dibidang militer untuk mempertahankan eksistensinya, juga berusaha di bidang Diplomasi untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kedaulatannya. Perjuangan Indonesia dalam upaya mendapatkan pengakuan internasional tidaklah mudah. Belanda dan sekutu_nya lama sekali tidak bersedia mengakui Republik Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. O1eh karena itu per_juangan Indonesia di bidang luar negeri (diplomasi) terutama ditujukan pada usaha memperoleh dukungan dan simpati dari masyarakat internasional. Di saat-saat sulit ini India muncul memberikan dukungan penuh bagi bangsa Indonesia. Baik secara langsung maupun tidak, Dukungan moral dan usaha-usaha India di forum internasional, secara tidak langsung mernberikan pengaruh yang besar bagi perjuangan diplomasi Indonesia di dunia interna_sional, antara lain India berhasil membawa Perserikatan Bangsa Bangsa ikut campur untuk ikut menyelesaikan pertikaian Indonesia -Belanda..Dengan ikut campurnya PBB pada penyeles_aian pertikaian ini secara tidak langsung dunia internasional mulai menaruh perhatian pada apa yang sedang terjadi di Indonesia saat itu. Karena sebelumnya Belanda mengklaim bahwa permasalahannya dengan Indonesia adalah masalah intern Belan_da dengan daerah jajahannya. Selain itu India juga berusaha membentuk opini masayrakat internasional terhadap apa yang terjadi di Indonesia dengan mengadakan konferensi khusus tentang Indonesia pada bulan Januari 1949. Di saat itu India berusaha keras mengangkat masalah Indonesia menjadi masalah internasional dengan menekankan jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut akan dapat membahayakan perdamaian di Asia khususnya dan dunia. Semua usaha-usaha India ini secara tidak langsung ikut mendorong pengakuan masyarakaat internasional atas kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1994
S12359
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
W. R. Hendra Saputra
"ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan RI 1945-1949. Permasalahan yang hendak dianalisis adalah apakah dalam menjalankan pemerintahan dan perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia PDRI dapat diterima dan didukung oleh TNI, birokrasi pemerintahan, partai politik dan luar negeri?
Permasalahan tersebut dianalisis dengan pendekatan ilmu pemerintahan. Sumber sejarah yang digunakan adalah arsip-arsip PDRI, wawancara dengan pelaku yang masih hidup, biografi tokoh-tokoh yang terlibat, serta buku-buku sejarah yang membicarakan perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia.
Sebelum pemerintah pusat ditawan oleh Belanda saat Agresi Militer Kedua tanggal 19 Desember 1948, Presiden telah mengumumkan pemberian mandat kepada Mr Syafruddin Prawiranegara, untuk membentuk Pemerintahan Darurat, jika pemerintah pusat saat itu tidak dapat lagi meneruskan kewajibannya. Syafruddin yang berada di Bukittinggi ketika serangan Belanda dilancarkan, tidak mengetahui adanya mandat tersebut. Hal ini disebabkan karena terputusnya jalur komunikasi antara Yogyakarta dan Bukittinggi akibat serangan Belanda terhadap kedua kota itu. Setelah mengetahui dengan pasti Presiden beserta pimpinan pemerintahan lainnya ditawan, bersama pemimpin sipil dan militer di Sumatra Barat, Syafruddin mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) tanggal 22 Desember 1945.
Jadi dalam proses berdirinya PDRI, terdapat titik temu antara legalitas pusat dengan inisiatif lokal. Hal ini menunjukkan terdapatnya harapan umum kepada PDRI untuk meneruskan pemerintahan dan perjuangan mengahadapi agresi Belanda yang mengancam eksistensi negara dengan menawan kepala negara dan pimpinan pemerintahan pusat. Dengan adanya harapan umum ini kepada PDRI, maka sebaliknya harapan PDRI untuk mendapatkan dukungan penuh dari segenap kekuatan rakyat untuk meneruskan pemerintahan dan perjuangan menghadapi Belanda dengan mudah dapat diperoleh.
Dari fakta-fakta sejarah didapatkan bahwa setelah mengetahui PDRI berdiri di Sumatra, pihak TNI yang telah memulai perjuangan gerilya di Jawa dibawah Panglima Besar Jendral Sudirman, segera menyesuaikan diri, dengan "bersatu paham, tekad, sikap, dan tindak dengan PDRI." PDRI pun dapat mengkonsolidasikan pemerintahan, dengan membentuk Pemerintahan Militer yang menyatukan kekuatan sipil dan militer untuk memperkuat pertahanan menghadapi Belanda. Pemerintahan Militer yang berjalan secara mobil itu memiliki dua corak kepemimpinan: di Jawa dipimpin oleh pejabat militer dengan membawahi orang sipil, sedangkan di Sumatra pejabat sipil diberi kedudukan militer dengan membawahi orang militer.
Dengan sistem Pemerintahan Militer yang memiliki hirarki dari atas sampai ke bawah menurut struktur pemerintahan sebelumnya, rakyat yang sudah dihadapkan pada situasi perang pun dapat dimobilisir untuk menghadapi Belanda. Dukungan rakyat kongkrit -bukan rakyat abstrak sebagaimana biasa diatasnamakan oleh partai politik karena peran partai-partai politik tidak tampak pada saat itu - langsung didapat dari partsipasi rakyat sendiri dalam perjuangan gerilya menghadapi Belanda, baik di garis depan dengan ikut memanggul senjata, maupun di belakang dengan menyediakan perbekalan logistik.
Dengan berdirinya PDRI, perjuangan di luar negeri pun dapat diteruskan. Melalui Konferensi Asia untuk Indonesia di New Delhi yang diprakarsai India, yang diikuti oleh Menteri Luar Negeri PDRI beserta perwakilan-perwakilan RI di berbagai negara, berhasil disampaikan resolusi kepada Dewan Kemanan PBB untuk segera menyelesaikan persoalan Indonesia-Belanda. Dewan Kemanan PBB lalu mengeluarkan resolusi yang sesuai dengan tuntutan Konferensi Asia untuk Indonesia. Belanda yang tidak langsung mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB, akhirnya karena tekanan Amerika di satu pihak, dan karena telah merasa kewalahan menghadapi serangan balik Republik di pihak lain, memprakarsai perundingan.
Dalam perundingan itu Belanda mengajukan syarat hanya mau berunding dengan pemimpin Republik yang ditawan di Bangka, bukan dengan PDRI. Di sinilah muncul dilema di kalangan pemimpin-Republik, dalam memutuskan yang berhak mewakili Indonesia dalam perundingan: pemerintah yang sah (PDRI) atau pemimpin yang ditawan? Karena pertimbangan dukungan dari Sekutu Barat. terutama Amerika, pemimpin yang ditawan di Bangka lalu melaksanakan perundingan, walapun ada keberatan dari pihak PDRI dan TNI, karena alasan legalitas di satu pihak dan karena pertimbangan strategi gerilya yang hampir mencapai kemenangan di pihak lain. Perundingan itu menghasilkan Pernyataan Roem Royen berhasil mengembalikan pemimpin yang ditawan ke Yogyakarta serta disepakatinya rencana Konferensi Meja Bundar (KMB). Selanjutnya, dalam sidang kabinet luar biasa, mandat PDRI dikembalikan, dan Kabinet Hatta II terbentuk. Tidak lama kemudian melalui KMB di Den Haag, kedaulatan RI dipulihkan tanggal 22 Desember 1949.
Dari kajian ini dapat disimpulkan, bahwa pemerintahan dan perjuangan PDRI yang berlangsung sekitar tujuh bulan, dan mendapat dukung dari TNI, birokrasi pemerintahan, serta partisipasi rakyat, dan luar negeri (negara-negara Asia) berperan penting dalam mempertahankan eksistensi negara RI di satu pihak, dan menghantarkan negara RI ke pintu gerbang pemulihan kedaulatan di pihak lain, walaupun bukan mereka yang menariknya ke dalam gerbang pemulihan kedaulatan itu, melainkan "kelompok diplomasi? yang didukung oleh, terutama, Amerika.

ABSTRACT
Indonesia Republic Emergency Government in Maintaning Indonesian Sovereignity 1945-1949This thesis aims at knowing the role of Indonesia Republic Emergency Government (PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) in the struggle for reaching Indonesian Sovereignty 1945-1949. The problem to be analysed is whether PDRI was accepted and supported by the army, governmental bureaucraty, political parties, and foreign nations?
That problem will be analyzed thought governmental science approach. The historical sources are PDRI?s archives, interview with some figures involved, the biography of the figurs, many books about Indonesian revolution, etc.
Before the Central Government was captured by the Dutch in its Second Military Action on December 19, 1948, the Indonesian President has given a mandate to Mr Syafruddin Prawiranegara to establish the Emergency Government if the Central Government failed to perform its duties. Mr Syafruddin who was in Bukittinggi at that time did not know about the mandate to himself because of the broken communicative channel between Yogayakarta and Bukttinggi as a result of Dutch bombarding to both city. After receiving certainty about the interning President and other Central Govermnment leaders, Syafruddin together with the military and civilian leaders of West Sumatra established the Indonesia Republic Emergency Government on December 19, 1948.
Thus in the process of PDRI establishment, there was affinity between the central legality and the local initiative. That shows, in one side, the existence of general expectation toward PDRI to continue the rules and the struggle against Dutch aggression that treat the state existence by capturing the head of state and government. In the other side, that general expectation facilitated PDRI to receive supporting from all people powers for its struggle against Dutch aggression.
It is received from historical facts that after knowing the PDRI establishment in Sumatra the army that already waged guerrilla warfare in Java under General Sudirman soon adjusted it self by saying "the uniting view, will, attitude, and action with PDRI" And so PDRI could consolidate itself by creating the Military Government that united military and civilian powers to strengthen the defense against Dutch aggression. The Military Government that run mobilically had two leadership types: while in Java it was leaded by the military officers that supervise the civilian leaders, in Sumatra it guided by the civilian leaders that subordinate the military officers.
Trough the system of Military Government with hierarchy from top to bottom, the people that already faced the warfare situation could be mobilized to fight against the Dutch. The support of the real people - not the abstract people as usually claimed by the political parties, because of the role of political parties has not be seen any more since the Second Military Action - directly gained from the grasroot level thought the participation of the people powers in the battle against the Dutch at the front line as well as in providing the logistic support at the back line.
With the establishment of PDRI, the struggle from abroad could be launched by Indonesian diplomats. The Asian Conference for Indonesia at New Delhi initiated by India that followed by Indonesian representatives from various states has succeed to issue the resolution to United Nation Security Council to resolve the Indonesia-Dutch conflict. The Security Council soon issued the resolution according to that Asian Conference resolution. The Dutch that initially did not obey that resolution was forced to receive it under the pressure of America and after it was frustrated by the counter attack of Indonesian army. The Dutch soon offered a conference to solve the conflict to Indonesia.
In that conference the Dutch offered the prerequirement that it only wants to talk with the Indonesian leaders interned in Bangka islands, not with the PDRI leaders. The problems arised here among the Indonesians leaders to determine who has the right to represent Indonesia in that conference: the legal government (PDRI) or the interned leaders? Considering the Allied supports, the interned leaders soon accepted the Dutch prerequirement and followed the conference althought the army and PDRI had objections taking into account its government legality in one side and its near winning in the guerilla warfare strategy in other side. The conference that generated Roem-Royen Statement succeeded to time the interned leaders back to Yogyakarta to agree the future Round Table Conference.
Furthermore in the first extraordinary cabinets meeting the PDRI mandate was turned back and Hatta Cabinet it was created. Soon after the Round Table Conference in The Haque, the Indonesian sovereignty was restored on December 22, 1949.
The conclusion can be drawn from this study that the government and struggle of PDRI having gone on proximally seventh months and received support from the army, governmental bureaucracy, people powers, and foreign nations (especially the Asian nations) had played the important role in maintaining the existence of Indonesian state in one side and in bringing it to a destination to the gate of sovereignty restoration in other side, although it was not them but the "diplomatic group" that pulled it inside."
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dorotea Rini Yunarti
Jakarta: Kompas, 2003
959.803 DOR b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Nazaruddin Sjamsuddin
Jakarta: UI-Press, 1999
959.803 NAZ r
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>