Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 nanti merupakan salah satu upaya dalam menciptakan perekonomian kawasan yang kompetitif, beragam langkah strategis telah ditetapkan dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, seperti pengembangan kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, kerjasama regional dalam Hak Kekayaan Intelektual, dan langkah-langkah lainnya seperti kerjasama regional dalam pembangunan infrastruktur. Khusus untuk hukum persaingan usaha yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah sistem Penyelesaian Perkara Persaingan usaha di masing-masing Negara Tingkat Regional ASEAN menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, tujuan dari penulisan Tesis ini adalah untuk memberikan perbandingan penyelesaian perkara persaingan usaha di Negara-Negara ASEAN yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran apakah menjelang MEA tahun 2015 negara-negara di Kawasan Regional ASEAN sudah mempunyai Hukum Persaingan Usaha untuk mencegah tindakan-tindakan bisnis yang terlarang semisal kartel, monopoli, pengaturan harga, maupun penyalahgunaan posisi dominan. terdapat beberapa perbedaan baik lembaga, kewenangan maupun sanksi. Selanjutnya adalah bagaimana bentuk penanganan perkara bersama setelah terbentuknya MEA tahun 2015, akan dibahas tentang bagaimana penanganan perkara persaingan usaha saat ini. Setelah diuraikan maka akan terdapat beberapa perbedaan. Diperlukan penyempurnaan tentang penanganan perkara bersama dalam sebuah Supranational Bodies seperti hal nya Uni-Eropa. Bahwa kebijakan hukum yang sinergis dan kuat serta komitmen-komitmen dari Negara Anggota ASEAN adalah kunci kesuksesan dari sebuah Unifikasi Ekonomi dari suatu Kawasan Regional.

---

Asean Economic Community in 2015 is one of the effort to create a ecompetitive economic area, variety of a strategic way has been set up in ASEAN Economic Community Blueprint, such as consumer protection, intellectual property rights, the development of competition law and another step of regional cooperation in the infrastructure Development. Especially for the competition law will be discussed in this thesis is how the ASEAN countries to handling competition dispute in their own countries. The intetntion of thgis thesis is give describe comparasion how the asean countries in ASEAN Regional Handling Competition dispute to prevent ASEAN countries from restrictive Bussines Activities such as kartel, monopoly, price fixing and abuse of dominant position. There is a differences in The ASEAN Countries about the competition law, the sanction and the organization. The next thing is, how the asean regional ASEAN Regional Countries to handling competition dispute. There's need reifnenement about handling case together about cross-border competition case in a supranational bodies just like European Union. There is a stronger and synergy and commitment from ASEAN countries are key to success for An Economic Integration."

"AFTA adalah bentuk satu kerja sama perdagangan regional dengan beberapa pengecualian yaitu preferensi khusus yang dipertukarkan di antara negara-negara anggotanya yang bersifat timbal balik dan eksekutif yang dapat dinikmati negara anggota."

"ABSTRAKPersaingan Negara Asean sejak diberlakukannya pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), membuat persaingan semakin ketat. Kualitas, kuantitas, efisiensi dalam melakukan kegiatan produksi barang dan jasa semakin meningkatkan daya saingnya. Namun dalamtulisan ini meninjau pada aspek ketenagakerjaannya. Tenaga kerja Indonesia, saat ini, daya saingnya masih tertinggal dari tenaga kerja Singapura, Malaysia dan Thailand. Dalam meningkatkan daya saing bangsa Indonesia adalah meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan SDM Nasional melalui pendidikan berbasis kompetensi (vokasi)."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai urgensi pengaturan Single Economic EntityDoctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dengan mengaitkannyadengan Mayarakat Ekonomi ASEAN. Dalam melakukan penelitian, penulismenggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah urgensi pengaturan doktrintersebut dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dihubungkan dengan dengankasus-kasus terkait serta bagaimanakah dampak pengaturan doktrin tersebutdihubungkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kesimpulan ataspermasalahan tersebut adalah perlunya pengaturan mengenai Single EconomicEntity Doctrine untuk dimasukkan dalam revisi UU No. 5 Tahun 1999 agarmenimbulkan kepastian dalam menerapkan doktrin tersebut dan pengaturantersebut juga dibutuhkan untuk mengahadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the urgency to regulate Single Economic Entity Doctrine onIndonesian Competiton Law in relations to the ASEAN Economic Community. Inconducting this research, the writer uses juridicial-normative library researchmethods. The problem arise in this thesis is how to determine the urgency toregulate such doctrine on Indonesian Competition Law considering the relatedcases and its effect of such regulation considering the ASEAN EconomicCommunity. The conclusion is that it is important to include the regulation ofSingle Economic Entity Doctrine to the soon-to-be revised Law Number 5/1999to ensure the same perspectives in interpreting and applying the Single EconomicEntity Doctrine and to face the challenges in relations to the ASEAN EconomicCommunity."

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 maka pasar barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara akan terintegrasi menjadi satu membentuk suatu pasar regional yang menghilangkan hambatan arus barang dan jasa secara administrasi dan hukum. Akan tetapi hingga berlakunya MEA belum ada suatu instrumen ataupun otoritas yang mengatur dan menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk mengetahui langkah apa yang harus ditempuh dalam menghadapi MEA.Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang mencolok dari otoritas pengawas persaingan usaha di ketiga negara karena masing-masing negara saling melengkapi dalam bidang Hukum Persaingan Usaha. Dalam menghadapi MEA negara-negara di ASEAN perlu melakukan harmonisasi Hukum Persaingan Usaha serta membentuk suatu otoritas yang bertugas menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.

---

By the enactment of the ASEAN Economic Community (AEC) in the end of 2015, the market for goods and services in the Southeast Asia region will be integrated together to form a regional market that eliminates barriers to the flow of goods and services in administration or law. But until the entactment of the MEA there is no instrument or authority to regulate and enforce the Competition Law in the ASEAN region.This thesis using normative juridical research method, which is explanatory descriptive. This thesis analyizes the comparison of competition law supervisory authorities in Indonesia, Singapore, and Malaysia to determine what steps should be taken in facing the MEA.The results from this study is that there is no significant difference from the regulatory authorities of competition in the three countries because each country complement each other in the field of Competition Law. In facing MEA, ASEAN countries need to harmonize Competition Law and establish an authority that is in charge of enforcing the Competition Law in the ASEAN region."

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 maka pasar barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara akan terintegrasi menjadi satu membentuk suatu pasar regional yang menghilangkan hambatan arus barang dan jasa secara administrasi dan hukum. Akan tetapi hingga berlakunya MEA belum ada suatu instrumen ataupun otoritas yang mengatur dan menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk mengetahui langkah apa yang harus ditempuh dalam menghadapi MEA. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang mencolok dari otoritas pengawas persaingan usaha di ketiga negara karena masing-masing negara saling melengkapi dalam bidang Hukum Persaingan Usaha. Dalam menghadapi MEA negara-negara di ASEAN perlu melakukan harmonisasi Hukum Persaingan Usaha serta membentuk suatu otoritas yang bertugas menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.

---

By the enactment of the ASEAN Economic Community (AEC) in the end of 2015, the market for goods and services in the Southeast Asia region will be integrated together to form a regional market that eliminates barriers to the flow of goods and services in administration or law. But until the entactment of the MEA there is no instrument or authority to regulate and enforce the Competition Law in the ASEAN region. This thesis using normative juridical research method, which is explanatory descriptive. This thesis analyizes the comparison of competition law supervisory authorities in Indonesia, Singapore, and Malaysia to determine what steps should be taken in facing the MEA. The results from this study is that there is no significant difference from the regulatory authorities of competition in the three countries because each country complement each other in the field of Competition Law. In facing MEA, ASEAN countries need to harmonize Competition Law and establish an authority that is in charge of enforcing the Competition Law in the ASEAN region."