Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan benda tetap berupa hipotik kapal laut dan hak tanggungan atas tanah dalam hal kepailitan. Pada umumnya pelaksanaan eksekusi harta pailit dilakukan oleh Kurator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”). Akan tetapi UUK-PKPU memberikan kewenangan kepada kreditur pemegang hak jaminan untuk dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dimana ketentuan Pasal tersebut sejalan dengan diakuinya hak separatis dari pemegang jaminan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pelaksanaan eksekusi hipotik kapal laut dalam kepailitan PT Putrajaya Offshore Lines dan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas tanah dalam kepailitan PT Kepsonic Indonesia, masing-masing pelaksanaan eksekusinya memiliki hambatan dan resiko tersendiri. Hambatan dan resiko tersebut patut untuk diulas lebih mendalam dikarenakan kedua obyek jaminan tersebut merupakan obyek yang sering dijadikan jaminan pelunasan utang kepada bank dan dapat ditemui dalam beberapa kasus kepailitan. Untuk itu penulis akan meneliti bagaimana pelaksanaan eksekusi benda tetap dan hambatan-hambatan yang dimiliki dalam kasus kepailitan PT Putrajaya Offshore Lines dan kasus kepailitan PT Kepsonic Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan benda tetap berupa hipotik kapal laut dan hak tanggungan atas tanah, masing-masing memiliki resikonya tersendiri sehingga kreditur pemegang jaminan perlu memperhitungkan potensi ancaman dan resiko yang dapat muncul dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, sebelum memutuskan untuk melakukan eksekusi sendiri dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU atau melalui kurator.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the execution of fixed objects securities in the form of hypothec over ships and security right over lands in the event of bankruptcy. In general, curator is authorized to perform the execution of bankruptcy assets in accordance with the Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payments (“Bankruptcy Law”). However, the Bankruptcy Law gives an authority to the secured creditors to execute their rights as if the bankruptcy does not occur. In the execution of Hypothec over Ships of PT Putrajaya Offshore Lines’s bankruptcy case and the execution of security right over lands and buildings of PT Kepsonic Indonesia’s bankruptcy case, each execution has its own obstacles and risks. Such obstacles and risks are ought to be reviewed because both of security objects are often to be used as security under loan agreement with the bank and such security objects are often to be found in several bankruptcy cases. Therefore, the writer hereby researches on how the execution of the fixed assets and its obstacles in the case of PT Putrajaya Offshore Lines and PT Kepsonic Indonesia’s bankruptcy. The method of the research is using literature method based on juridical normative basis. The writer found that as the result of this research, the implementation of execution of fixed assets securities either in the form of mortgage over ships or security right over lands and buildings have its own risks and therefore the secured creditor needs to calculate the potential obstacles and risks before deciding to perform the execution by itself with the limitation as stipulated in the Bankruptcy Law or deliver it to the curator., This thesis discusses about the execution of fixed objects securities in the form of hypothec over ships and security right over lands in the event of bankruptcy. In general, curator is authorized to perform the execution of bankruptcy assets in accordance with the Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payments (“Bankruptcy Law”). However, the Bankruptcy Law gives an authority to the secured creditors to execute their rights as if the bankruptcy does not occur. In the execution of Hypothec over Ships of PT Putrajaya Offshore Lines’s bankruptcy case and the execution of security right over lands and buildings of PT Kepsonic Indonesia’s bankruptcy case, each execution has its own obstacles and risks. Such obstacles and risks are ought to be reviewed because both of security objects are often to be used as security under loan agreement with the bank and such security objects are often to be found in several bankruptcy cases. Therefore, the writer hereby researches on how the execution of the fixed assets and its obstacles in the case of PT Putrajaya Offshore Lines and PT Kepsonic Indonesia’s bankruptcy. The method of the research is using literature method based on juridical normative basis. The writer found that as the result of this research, the implementation of execution of fixed assets securities either in the form of mortgage over ships or security right over lands and buildings have its own risks and therefore the secured creditor needs to calculate the potential obstacles and risks before deciding to perform the execution by itself with the limitation as stipulated in the Bankruptcy Law or deliver it to the curator.]"

"Skripsi ini membahas mengenai perlunya penerapan Asuransi Protection & Indemnity (P&I) terhadap kapal laut berbendera Indonesia ditinjau dari segi landasan hukum yang mengaturnya, kelebihannya dibanding dengan asuransi laut lain, serta manfaat bisnis yang dapat dihasilkan melalui penerapannya melihat berbagai aspek yang ada, salah satunya visi pemerintah dan kondisi geografis Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptifanalitis.Hasil penelitian ini menyarankan dilakukannya sosialisasi terhadap kewajiban penutupan resiko kapal dengan Asuransi P&I, adanya pengawasan terhadap penerapan Asuransi P&I dan penerapan sanksi yang tegas, serta perlunya konsorsium perusahaan asuransi untuk memasarkan asuransi ini.

---

This thesis discusses the necessity to implement Protection & Indemnity (P&I) Insurance for Indonesian flagged ships in terms of the legal basis set, the advantages compared with other marine insurance, as well as the business benefits that can be generated in every aspect like Indonesian government's vision & geographical conditions. This study is a qualitative study with descriptiveanalytical design.

The results of this study suggest the government to do such socialization about P&I Insurance, supervise the implementation of P&I Insurance and that strict sanctions, and to make a consortium of insurance companies."

"Latar Belakang Permasalahan1. Pertimbangan Teoritis dan PraktisPenulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh 2 (dua) pertimbangan, yaitu :a) Pertimbangan teoritis,b) Pertimbangan praktis dalam rangka usaha pengembangan armada Niaga nasional. a. Pertimbangan TeoritisDi kalangan masyarakat Indonesia sekarang sedang berkembang kegiatan penelitian dan pengkajian hukum yang relatif masih baru, yaitu hukum Ekonomi dan Hukum Maritim yang belum dikenal dalam Tata Hukum Indonesia sejak prokiamasi kemerdekaan 17-8-1945 seperti halnya dengan Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana, dan sebagainya. Dimasukkannya Studi Hukum dan Ekonomi dalam program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia dimaksudkan untuk ikut menyebarkan Hukum Ekonomi sebagai penelitian dan pengkajian disiplin hukum yang baru dengan pendekatan dan pemikirannya yang khas dan berbeda dengan pendekatan maupun pemikiran Hukum Dagang cq W v K Disadari bahwa pendekatan pemikiran maupun luas lingkup Hukum Ekonomi itu sendiri belum benar diakui atau disepakati oleh para ahli."

"ABSTRAKPersamaan kedudukan dari kreditor bersama tidak hanya dapat diterobos olehadanya penentuan undang-undang atau perjanjian seperti halnya yang terjadi padaprivilege dan hipotik, melainkan dapat juga diterobos oleh adanya hak retensiyang memberikan kreditor hak untuk menahan bendanya sampai piutang yangbertalian dengan benda itu dibayar lunas. Pada dasarnya pemegang hak retensitidak memiliki hak untuk didahulukan sehingga ia merupakan kreditor konkuren.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur pada prinsipnya pemeganghipotik dan pemegang hak istimewa memiliki hak didahulukan dibandingkankreditor konkuren. Namun dalam hal kepailitan dalam kondisi dimana benda yangditahan oleh pemegang hak retensi dapat menguntungkan harta kepailitan, makamenurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang, kurator wajib membayar piutang pemegang hak retensi terlebih dahulusebelum melakukan pemberesan harta kepailitan. Hal ini berarti dalam kondisikondisitertentu pemegang hak retensi dapat memiliki kedudukan yang lebihdiuntungkan dari kreditor pemegang hak istimewa dan kreditor pemegang hipotik.

---

ABSTRACTThe equality position of the collective creditors not only may be intruded by anydetermination of law or agreement as seen on privileges and mortgages, but mayalso be intruded by retention right that gives creditor the right to hold the objectuntil the claim relating to the object is fully paid. Basically a retention right holderhas no right to take precedence so he is an unsecured creditor. Indonesian CivilCode in principle stipulates that a mortgagee and a preferential right holder havethe right to take precedence over unsecured creditor. However in the event ofbankruptcy, if the object held by the retention right holder is profitable to thebankruptcy assets, then according to the Law on Bankruptcy and Suspension ofDebt Payment Obligations, the curator must pay the retention right holder beforeperforming the settlement of bankruptcy assets. This means that under certainconditions the retention right holder may have a more advantaged position overthe preferential right holder and the mortgagee."