Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6801 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: Jakarta Industrial Estate , 1979
346.04 BUK
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Defiandry Taslim
"Dengan dikeluarkannya Paket Deregulasi di bidang perbankan tahun 1988 atau lebih dikenal dengan PAKTO 1988, maka jumlah bank yang ada di Indonesia semakin bertambah. Penambahan jumlah . bank tersebut juga diikuti dengan berbagai permasalahan yang banyak timbul akhir-akhir ini, terlebih-lebih dengan semakin meningkatnya bank-bank yang menjual sahamnya di pasar modal. Sorotan maupun kritik tidak hanya ditujukan pada pihak perbankan saja, melainkan juga kepada pihak Bank Indonesia yang terlihat kurang tegas dan banyak melakukan Trial and Error dalam usahanya mengembangkan industri perbankan dan pihak lain yang terkait dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia dan Badan Pelaksana Pasar Modal yang kurang tanggap dalam menerapkan peraturan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari berbagai kasus yang terjadi pada industri perbankan, dibutuhkan suatu analisa yang lebih mendalam agar investor khususnya dan masyatakat pada umumnya dapat meningkatkan awareness mereka terhadap resiko industri perbankan.
Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan peneli-tian untuk menganalisa berbagai resiko yang dapat terjadi pada industri perbankan melalui laporan keuangan. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kapada pihak perban¬kan, pihak Akuntan Publik, BAPEPAM dan BEJ, para Akademisi, para Pengamat Perbankan, para Investor Badan maupun investor Perseorangan. Dari hasil yang diperoleh melalui kuesioner tersebut, maka dapat diketahui berbagai pendapat para responden tersebut dalam merangking resiko industri perban¬kan, maupun hal-hal yang dapat dilakukan dalam meminimisasi resiko-resiko tersebut melalui laporan keuangan.
Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa tingkat resiko yang ditemukan masih kurang dari 20%, yang berarti bahwa resiko investasi pada industri perbankan masih tergolong rendah. Resiko kredit macet dan pengendalian manajemen merupakan hal yang paling memprihatinkan industri perbankan maupun pihak-pihak lain saat ini karena kedua hal tersebut sangat berkaitan erat dalam melemahkan kinerja perbankan. Meskipun masih belum memadai, namun laporan keuangan masih dapat membantu para pemakai laporan keuangan dalam menganalisa resiko industri perbankan. Resiko-Resiko yang terjadi pada industri perbankan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal bank itu sendiri yang tercermin dari berbagai pelanggaran yang dilakukan pihak bank memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada. Para analis perbankan juga sepakat bahwa untuk saat ini mereka lebih cenderung untuk melakukan investasi jangka pendek yang disebabkan oleh ketidakpastian industri perbankan secara jangka panjang.
Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa pihak Bank Indonesia harus lebih ketat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bank-bank untuk melindungi kepentingan nasional. Pihak BAPEPAM juga dituntut untuk semakin meningkatkan perannya dalam melaporkan informasi-informasi yang sekiranya berguna bagi investor dalam meminimisasi resiko. Pihak perbankan sendiri dituntut untuk melaksanakan Prudent Banking dalam melaksanakan aktivitasnya namun bukan berarti mereka meupakan tugasnya sebagai Agent of Development. Pihak Ikatan Akuntan Indonesia harus terus mengikuti perkembangan dunia usaha umumnya dan perbankan khususnya untuk dapat memberikan kontribusi yang jelas kepada masyarakat dengan selalu tanggap atas berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat. Terakhir adalah bahwa Industri perbankan sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi, perbankan itu sendiri memang sangat terpengaruh oleh iklim yang diciptakan oleh pemerintah. Namun dalam kondisi bagaimanapun pihak perbankan harus menjaga integritasnya ditengah masyarakat, yang berarti bahwa industri perbankan harus dapat bertahan dalam situasi yang tersulit sekalipun karena hal ini menyangkut kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1993
S18593
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Huang, Septeven
"Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan Hindia Belanda penting yang masih diberlakukan oleh Republik Indonesia, meskipun peraturan tersebut dibentuk jauh sebelum Republik Indonesia terbentuk. Skripsi ini membahas bagaimana peraturan perundang-undangan Hindia Belanda tersebut diberlakukan, kedudukannya dalam hierarki norma hukum Republik Indonesia, serta implementasi dari keberlakuan peraturan tersebut setelah dibatasi oleh norma hukum Republik Indonesia. Dalam menganalisis peraturan perundang-undangan Hindia Belanda tersebut, digunakan metode penelitian yuridis-normatif berdasarkan studi pustaka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan sudut pandang sejarah serta filsafat hukum. Dengan hasil penelitian bahwa peraturan perundang-undangan Hindia Belanda berlaku secara parsial serta setara dengan undang-undang karena terjadi proses pembentukan hukum berupa resepsi dalam aturan peralihan di Undang-Undang Dasar 1945.

ABSTRACT
There are numerous Netherlands East Indies regulations that are still in use within the Republic of Indonesia’s legal system, even though those regulations are created far before the Republic of Indonesia was born. This research analyzes how those regulations are still considered valid and implemented within the Indonesian legal system. To analyze those Netherlands East Indies regulations, a normative juridical method based on literature studies on valid regulations with legal history and jurisprudence perspectives. With results showing that Netherlands East Indies regulations are still partially used in Indonesia with the same level as parliamentary law because of the reception based law creation process in the transitional clause of Indonesia’s constitution of 1945.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Devina Hilda Sulistio
"Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperluas basis PPN melalui pengurangan fasilitas PPN menjadi objek PPN yang diberikan pembebasan. Dengan adanya perubahan peraturan ini, maka jasa asuransi memiliki kewajiban administratif baru yang harus dipenuhi sebagai pelaku kebijakan. UU HPP berlaku efektif pada 1 April 2022, dan belum ada peraturan pelaksanaannya saat penelitian selesai. Kajian ini akan menganalisis perbedaan kebijakan PPN atas jasa asuransi sebelum dan sesudah UU HPP berlaku dan akan dikaitkan dengan asas kepastian dan efisiensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut terletak pada sisi administrasi dan kepastian hukum. Penerapan kebijakan ini belum memberikan kepastian bagi perusahaan asuransi karena adanya kendala dalam menentukan dasar pemungutan pajak dan waktu penerbitan faktur pajak. Karena perusahaan jasa asuransi belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka dari segi efisiensi wajib pajak, kebijakan ini tidak efisien dengan biaya material, waktu, dan psikologis yang timbul selama pelaksanaan kebijakan ini.

The enactment of the Tax Regulations Harmonization Law expanded the VAT base through the reduction of VAT facilities to become VAT objects that are granted exemptions. With the change in this regulation, insurance services have new administrative obligations that must be fulfilled as policy actors. the HPP Law effective date is on April 1, 2022, and there are no implementing regulations when the research is completed. This study will analyze the differences in VAT policies for insurance services before and after the HPP Law is effective and will be linked to the principles of certainty and efficiency. This research used a post-positivist approach with a descriptive research type. Primary and secondary data were obtained through library research and in-depth interviews. The result of the study concluded that the differences were on the administrative side and legal certainty. The application of this policy has not provided certainty for insurance companies due to constraints in determining the base of tax collection and time for issuing tax invoices. Because insurance service companies have not fully implemented their tax obligations, in terms of taxpayer efficiency, this policy is not efficient with material, time, and psychological costs that arise during the implementation of this policy. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lupitta Risma Candanni
"Tesis ini akan membahas eksistensi penyelesaian sengketa penanaman modal melalui mekanisme investor-state dispute settlement ("ISDS") dalam perjanjian investasi internasional di lembaga arbitrase International Center for Settlement of Investment Disputes ("ICSID") dan Permanent Court of Arbitration ("PCA"), serta saran pengembangan penyelesaian ISDS melalui PCA yang dapat menjamin kepastian hukum dan mendukung kepentingan penanam modal asing (foreign investor) maupun negara penerima (host country). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis dan komparatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PCA saat ini cukup banyak dimanfaatkan sebagai forum penyelesaian sengketa penanaman modal internasional dan khususnya untuk menyediakan dukungan institusional bagi arbitrase ISDS yang timbul dari perjanjian investasi internasional yang dilakukan diluar kerangka Konvensi ICSID. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal terkait dengan pengaturan penyelesaian sengketa pada PCA yang dapat dilakukan perubahan agar penyelesaian sengketa bagi mekanisme ISDS melalui PCA dapat benar-benar menjamin kepastian hukum bagi kedua pihak.

This thesis is aimed to discuss the existence of investment dispute settlement through the investor-state dispute settlement ("ISDS") mechanism in international investment agreements settled through the International Center for Settlement of Investment Disputes ("ICSID") arbitration and the Permanent Court of Arbitration ("PCA"), as well as suggestions for developing ISDS mechanism through the PCA that can guarantee legal certainty and support the interests of foreign investors and host countries. This research is normative legal research and uses secondary data which are analyzed descriptively by a method of systematic and comparative interpretation. The results of the study revealed that the PCA is currently quite widely used as a forum for resolving international investment disputes and in particular to provide institutional support for ISDS arbitration arising from international investment agreements carried out outside the framework of the ICSID Convention. Nonetheless, there are a number of things related to the dispute resolution arrangements in the PCA that can be improved so that the dispute resolution for the ISDS mechanism through PCA can truly guarantee legal certainty for both parties.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54718
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harahap, Wahyu Eka Pratama
"Tesis ini membahas Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Ada dua pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BP Kawasan Karimun untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala adalah pendanaan, strategi pengembangan kawasan, status kepemilikan lahan, infrstruktur, perizinan, koordinasi, dan kualifikasi pendidikan tenaga kerja lokal. Sedangkan faktor yang menjadi penunjang adalah tersedianya tenaga kerja dan keadaan sosial yang stabil. Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah menyerahkan aset untuk dikelola oleh BP Kawasan agar menciptakan kemandirian dalam menutupi biaya operasional BP Kawasan. selain itu penulis juga menyarankan untuk mempercepat proses pembangunan Pelabuhan Malarko dan Bandara Sei Bati yang sangat diperlukan bagi para investor.

The focus of this study are the obstacles on implementation of free trade zone and free port development in Karimun Regency, Kepulauan Riau Province. There are two research questions in this tesis, the influence factor on implementation of free trade zone and free port development, and the effort by Local Government and BP Kawasan to handle the obstacles. This research used positivism paradigm, with qualitatif methods. The result of this research, conclude that the obstacles are about funding, zone development strategy, land owned status, infrastructure, licensing, coordination, and labour educational qualification. Meanwhile, factors that support the Karimun free trade zone implementation are the number of labour in Karimun and good social environment. Resercher advised to local government gives some asset for BP KawasanKarimun to manage and create income for it?s own necessary. Researcher also advise to accelerate the build proceesof Malarko Harbour and Sei Bati Airport that really important by investors."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T32721
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novita
"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyebab dan konsekuensi perilaku herding oleh investor asing dan domestik di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor penyebab perilaku herding difokuskan pada karakteristik saham, meliputi ukuran perusahaan, tingkat likuiditas, imbal hasil masa lalu, dan volatilitas imbal hasil. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data panel, yaitu model fixed effect dan model random effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik investor asing maupun investor domestik berperilaku herding, tetapi tingkat herding investor asing lebih tinggi dibandingkan investor domestik. Selain itu, tingkat sell-herding oleh investor asing dan domestik lebih tinggi dibandingkan tingkat buy-herding. Penelitian ini menemukan bukti signifikan bahwa perilaku herding oleh investor asing dan domestik sama-sama termasuk dalam kategori unintentional herding. Investor asing merupakan momentum trader, sedangkan investor domestik merupakan contrarian trader. Portofolio saham yang di-herd buy dan di-herd sell oleh investor asing menghasilkan imbal hasil positif di masa depan, menunjukkan bahwa buy-herding dan sell-herding oleh investor asing, secara terpisah, menguntungkan dan merugikan investor. Di lain pihak, buy-herding dan sell-herding oleh investor domestik merugikan investor. Hal ini ditunjukkan oleh imbal hasil negatif di masa depan untuk portofolio saham yang di-herd buy oleh investor domestik, sedangkan portofolio saham yang di-herd sell mempunyai imbal positif di masa depan. Terakhir, perilaku buy-herding investor asing tidak mendestabilisasi harga saham, tetapi tidak demikian dengan perilaku sell-herding investor asing. Baik perilaku buy-herding maupun sell-herding oleh investor domestik mendestabilisasi harga saham.

This study investigates causes and consequences of foreign and domestic investor herding in Indonesia Stock Exchange. Causes of herding are focused on stock characteristics, such as size, stock liquidity, past returns, and volatility. The analysis technique used in this study is fixed effect and random effect panel regression model. Results show that both foreign and domestic herd, but foreign investors herding level is higher than domestic’s. Furthermore, sell-herding level of both foreign and domestic investors is higher than buy-herding level. This study find significant evidence of foreign and domestic investor herding is driven by past returns. Domestic investors tend to herd more on firms with bigger capitalization. Foreign investors are momentum traders, while domestic investors are contrarian trader. The portfolio that foreign investors herd buy and herd sell produce positive returns in the future, suggest buy-herding and sell-herding by foreign investors have a desirable and adverse effect on investors, respectively. By contrast, buy-herding and sell-herding by domestic investors incur losses. This is indicated by negative returns in the future for the portfolios that domestic investors herd buy, while the portfolios that domestic investors herd sell generate positive returns in the future. Lastly, foreign investors buy-herding behavior does not have potential to destabilize stock prices, but not so with foreign sell-herding behavior. Either domestic buy-herding or sell-herding destabilizes the stock prices.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mas Martadipura
"Buku ini ditujukan bagi para lurah desa (petinggi), atau bekel pegawai Gupernemen. Adapun isinya mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan peraturan pemerintah daerah, antara lain mengenai: batas desa, beteng desa, pagar, irigasi/sungai, bendungan dan sebagainya, pekerjaan rakyat kecil (wong cilik) dan sebagainya."
Surakarta: Sie Dhian Ho, 1906
BKL.1070-LL 140
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
R.M. Soetardjo Soerjosoemarno
DJakarta: Pembimbing, 1962
912 SOE b
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Tommy Ezekiel Iskandar
"This research aimed to investigate leverage adjustment and financing behaviour when firm undergo investment project. It is found that firm adjust leverage in higher intensity when doing investment because of the low marginal cost. This finding suggest that firm seek optimum leverage for maximizing firm value. It is also found that firm have lower leverage when doing investment to maintain debt capacity, for future funding need. Company financing behaviour follow Pecking Order Hypothesis when doing investment. Firm issue equity at the end of the investment project when internal cashflow has reach minimum limit and debt capacity has reach maximum limit.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penyesuaian leverage dan perilaku pendanaan perusahaan pada saat menjalankan proyek investasi. Peneliti menemukan bahwa perusahaan menyesuaikan leverage dengan intensitas yang lebih tinggi pada saat melakukan investasi karena biaya marjinal yang lebih rendah. Hal tersebut menunjukan bahwa perusahaan berusaha untuk mencapai titik leverage optimum untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Peneliti juga menemukan bahwa pada saat investasi, perusahaan memiliki tingkat leverage yang lebih rendah karena perusahaan berusaha untuk menjaga kapasitas utangnya, untuk membiayai kebutuhan investasi di masa yang akan datang. Perilaku pendanaan perusahaan pada masa investasi mengikuti Pecking Order Hypothesis, dimana pembiayaan dengan ekuitas eksternal dilakukan pada tahap akhir proyek yaitu saat internal cashflow sudah mencapai batas minimum, dan tingkat leverage sudah mencapai batas maksimal yang ditentukan perusahaan. "
Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S60294
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>