Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalarn penelitian ini mengkaji sccara spesiiik dan mencari pemecahanterhadap masalah kcbijakan dan implernentasi program diklat manajemen proyekyang dilaksanakan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah..Tenis pcnclitian yang digunakan dengan metode deskriptif analids denganmcmanfaatkan data hasil monitoring dan evaluasi diklat rnanajemen proyek sertapcnyebaran kuesioner terhadap [20 responden (sampcl pcnelitian).Hasil analisis kebumhan diklat yang dilakukan melalui penjaringaninformasi dari peserta dan pihak-pihak yang terkait diperoleh bahwa strukturkurikulum Dildat Manajcmcn Proyek yang perlu mendapat penyempurnaan, beberapamateri pelajaran baru yang perlu dikembangkan antara lain: pctunjuk pelaksanaan UUNomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, organisasi proyek, teknikpengendalian proyek serta teknik pelaporan. Dari hasil analisis terhadap 120 responden (sampel penelitian) secarasignifikan menunjukkan adanya manfaat diklat rnanajemeu proyek bagi calonpimpro/pimpro yang dapat dikategorikan dalam kdteria bermanfaat (66,6%), hasilpenjaringan data terhadap pengelolaau diklat menunjukkan bahwa masih pcrludilakukan peningkatan pada aspek pelayanan dan penyediaan fausilitas iisik. Hal iniditunjukkan dari prosentasi tanggapan responden dalam 40 % dalam kategori tidakmemuaskan dan kurang memuaskan.Menyangkut keberhasilan penyelenggaraan diklat manajemen proyekyang mencakup aspek peserta dildagtenaga pengajar'materi/bahan/ lcurikulum, sarana,metode pendekatan serta pemanfaatan lingkungan memmjukkan kelompok kategolitidak berhasil dan kurang berhasil adalah 80 responden (66,6%), sehingga BadanDik1atDEPDAGRI masih perlu melakukzm penyempumaan tcrhadap program diklatlebih lamul.Dari hasil pemeriksaan BPKP terhadap pengendalian proyekmcnunjukkan perubahan dan peningkatan kcmampuan para pemimpin proyek,Ha1 inimenunjukkan dampak diklat mauajemen proyek telah membelikan kontrlbusi yangbaik dalam meningkatkan wawasan pengetahuan, sikap dan ketcrampilan para pimprodan pimbagpro di jajaran DEPDAGR1 dan PEMDA, namun dalam implementasiprogram diklat di masa yang akan datang masih perlu ditingkatkan dandikembangkan"

"Dena Rachman, seorang transgender telah menjadi pembicaraan hangat masyarakat internet (netizen). Stigma tentang transgender dalam budaya Indonesia menyalahi kodrat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengungkap bagaimana pro dan kontra berkembang di forum netizen tentangnya. Dalam melakukan metode pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder yang diambil dari situs berita online dan forum yang membahas Dena Rachman. Hasilnya, sebanyak 223 opini dari total 300, menyatakan kontra. Hal ini menunjukkan bahwa suara yang kontra secara dominan jauh melebihi yang pro (22 opini). Adapun alasannya mengapa angka opini kontra jauh melebihi yang pro, dari hasil pengamatan terungkap bahwa mereka yang kontra lebih banyak memberikan justifikasi yang mengacu pada pembenaran budaya yang selama ini berkembang bahwa transgender itu merupakan penyakit yang harus dihindari, dan bahwa transgender merupakan aib masyarakat.

---

A transgender named Dena Rachman, has been popular during mid-2013 and became a trend topic among internet users (netizen). During that time, almost all people were talking about Dena especially the Netizen. What them talking was around pro and contra regarding to Dena’s case. That is why, I am interested in knowing more about how far media online exposes the pro and contra of Dena Rachman as transgender. In oerder to collecting data, I use secondary data taken from online news sites, and forum discussing about Dena Rachman. The result was 223 opinions out of a total of 300, stating the contra. This shows that the number of contra is larger than the number of pro (22 opinions). As for the reason of contra, many of them believe that transgender is a kind of disease that needs to be avoided, and transgender is considered a disgrace to society."

"Kasus perebutan kepulauan Senkaku antara Jepang dan Cina kembali memanas sejak tahun 2010 akibat insiden tertabraknya dua kapal pengawasan maritim milik Jepang di sekitar perairan kepulauan Senkaku dengan sebuah kapal pukat milik Cina. Akibat insiden ini, Jepang dan Cina kembali mengangkat permasalahan kedaulatan kepulauan Senkaku yang belum terselesaikan sejak tahun 1970. Cina mengajukan tuntutannya atas kepulauan Senkaku dengan beberapa bukti historis, namun Jepang menganggap bahwa kasus perebutan Kepulauan Senkaku tidak pernah ada. Jepang menyatakan bahwa berdasarkan Perjanjian San Fransisco 1951 Artikel 2 dan 3, Jepang memiliki hak kedaulatan atas Kepulauan Senkaku yang diberikan oleh Amerika. Pernyataan Jepang tersebut dibantah oleh Cina dengan berbagai alasan. Karena adanya kontradiksi antara pendapat Jepang dan Cina, perlu dilakukan penelitian terhadap Perjanjian San Fransisco Artikel 2 dan 3 terkait kedaulatan Kepulauan Senkaku.

---

The Scramble for Senkaku Islands between Japan and China has resurfaced since 2010, triggered by the collision incident of two Japenese inspection vessels with a Chinese fishing trawler around Senkaku Island water. Because of the incident, Japan and China rekindle the unsettled dispute on Senkaku Islands’ sovereignty since 1970. China has claimed their sovereignty on Senkaku Islands, backed up with historical evidence. In the othe hand, Japan still consider the claim by the Chinese never happened. Japan stated that based on Treaty San Fransisco in 1951, article number 2 and 3 that Japan still has the sovereign right on Senkaku islands given by the America. This statement was rebutted by China with various reasons. Because of the difference understanding between Japan and China on the Treaty of San Fransisco, specifically on Article 2 and 3 , futher study on the treaty regarding the Senkaku islands’ sovereignty is needed."