Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan tidak akan mencapai kemajuan yang berarti tanpa disertai dengan kegiatan industrialisasi. Di sisi lain pembangunan industri juga membawa dampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada, baik makhluk hidup maupun benda mati termasuk daya dan kondisi yang terdapat dalam ruang dimana kita hidup dan dapat mempengaruhi kehidupan. Suatu sistem ekologis terj adi secara alamiah, namun seringkali manusia berperan dalam menciptakan keseimbangan bahkan ketidak-seimbangan ekosistem. Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada umumnya terjadi karena adanya over exploitation terhadap sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampaknya dalam dimensi waktu yang lebih panjang, atau industriawan enggan mengeluarkan biaya untuk menanggulangi limbah pabrik yang berbahaya (hazadous waste) Terhadap pencemaran dan perusakan lingungan hidup ini tindakan hukum harus diambil segera untuk menunjukan bahwa pelaku harus embayar mahal setiap perbuatan mereka yang merusak dan mengakibatkan kerugian pada orang lain. Undang-Undang No. 4 tahun 1982 pasal 23 menjadi dasar hukum acuan untuk dapat menuntut pihak pelaku dengan ketentuan hukum. pidana yang telah ada. Untuk mengaktualisasi pasal 20 dan 21 UULH, pihak masyarakat korban atau LSM lingkungan hidup dapat menggugat secara perdata dengan menggunakan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata t entang perbuatan melanggar hukum (PMH) di forum pengadilan.Adanya peluang hukum tersebut memberikan keberanian kepada WALHI untuk mengajukan gugatan PMH terhadap PT. IIU dan Pemerintah RI di forum pengadilan pada 20 Desember 1988. Kasus ini menjadi kasus lingkungan hidup paling menarik dan paling revolusioner ditahun 1989 dimana secara implisit lingkungan hidup diakui sebagai subyek hukum. Dengan demikian setiap pelaku dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan orang lain."

"Proses pembuktian di dalam persidangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses beracara di dalam suatu peradilan. Pada perkara pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup fungsi alat bukti keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah adalah sangat penting membantu majelis hakim untuk memahami masalah-masalah teknis ilmiah. Oleh sebab itu pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai bagaimana pendapat hakim dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan ahli yang dihadirkan oleh para pihak, baik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun dari terdakwa atau penasihat hukum dalam perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya di Teluk Buyat. Skripsi ini juga membahas mengenai acuan atau dasar hukum apa yang dapat dipakai dimasa yang akan datang untuk melakukan penelitian/pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Alat bukti keterangan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa atau penasihat hukum terdapat pertentangan yang sangat jauh berbeda satu sama lain. Hal ini menjadi tugas majelis hakim dalam menilai kebenaran keterangan alat bukti keterangan ahli dan dapat dilihat bagaimana majelis hakim menilai kekuatan pembuktian keterangan ahli. Mengenai acuan atau dasar hukum yang dapat dipakai untuk melakukan penelitian/pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup adalah dapat dipakai Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan-peraturan yang ada dibawahnya termasuk Keputusan Kepala Bapedal Nomor 113 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan.

---

Substantiation process before court is a critical part in a proceeding. In environment pollution or devastation lawsuit, professional opinion as one of legal exhibits serves as an important part in supporting the court understanding of scientific technical issues. The subject matter in this thesis, therefore, concerns with the judge opinion in assessing the intensity of substantiation of professional opinion proposed by the parties, both the general prosecutor (JPU) and the defendant or legal counsel in the environment pollution crime alleged against PT. Newmont Minahasa Raya in Buyat Gulf. This thesis also discusses about future applicable reference or legal basis to carry out study/inquiry of environment pollution crime. The professional opinion exhibits presented by either General Prosecutor (JPU) and defendant or legal counsel contradict significantly against each other. It is the duty of the court to evaluate the professional opinion exhibits and it can be observed there from how the judges consider the intensity of the professional opinion substantiation. With respect to the reference or legal basis applicable in this study/inquiry of environment pollution crime, it can be used Law Number 23 of 1997 on Environment Management and existing regulations under it including Decision of the Chief Environment Impact Controlling Agency Number 113 of 2000 on General Guide and Technical Guide for Environment Laboratory."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana kajian spasial pejalan kaki terhadap kontestasi maknajalan dan fungsi ruang jalan dengan melihat konteks ruang jalan di Tanah Abang.Memahami realita kota Jakarta, khususnya Tanah Abang dengan pendekatan messyurbanism, bahwa kondisi kota dan masyarakatnya tidak jauh berbeda dengan kota GlobalSouth dimana salahsatu kararkteristiknya ruang jalan tidak hanya digunakan untukkendaraan tetapi juga fungsi lain yang melibatkan aktor informal. Jalan Jatibaru menjadiruang pertemuan beragam aktor/kepentingan/pengguna diantaranya; pejalan kaki dari/keStasiun Transit Tanah Abang; PKL; mikrolet. Pergerakan barang, orang dan kendaraanmemberikan kontestasi pemaknaan dan fungsi jalan antar pengguna didukung denganmelihat sejarah jalan sebagai ruang sosial dengan beragam aktor menggunakan ruangjalan. Pembahasan mencakup tentang ruang sosial, messy urbanism, traffic evaporation,jalan sebagai ruang publik, persaingan pejalan kaki dan automobile terhadap ruang jalanpublik. Metode yang digunakan diantaranya etnografi spasial, metode pendekatan emik,dan pemetaan ruang dan waktu serta foto untuk menelusuri praktik spasial penggunaterhadap kontestasi makna dan fungsi ruang Jalan Jatibaru melalui pemetaan penggunadan narasi spasial pejalan kaki. Kepentingan/pengguna yang menjadi fokus pemetaanadalah pejalan kaki, mikrolet, PKL, dan pemerintah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses how pedestrian defines contestation meaning of street and itspurpose by experiencing it in Tanah Abang. Understanding the realities of Jakarta,particularly Tanah Abang by using messy urbanism approach, that city and its people arenot distant from Global South cities where one of the characteristics is street space notonly used for the automobile but also another function involve informal actor. Jatibarustreet becomes a meeting space by diverse actors user pedestrian from to Tanah Abangtransit station hawkers mikrolet. The movement of goods, people, and vehicle give themeaning and purpose between street user supported by seeing street history as socialspace with diverse actors are using its space. The discussion over social space, messyurbanism, traffic evaporation, street as public space, contestation between pedestrian andautomobile to a public street. Methods are used through spatial ethnography, emicapproach, space time mapping also taking photos for investigating user rsquo s spatial practiceof contesting meaning and function of Jatibaru street through user mapping andpedestrian rsquo s spatial narrative. The interest of objective observation is pedestrian, mikrolet,hawkers, and government authority."