Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah perumahan saat ini dianggap sebagai kurangnya jumlah hunian yang sehat dan layak huni. Untuk itu, pemerintah mencoba untuk memberikan jalan keluar yaitu dengan menyelenggarakan hunian vertikal yang salah satu contohnya adalah rumah susun. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan program Rumah Susun Klender dan Rumah Susun Kemayoran serta untuk mengetahui konsep housing value yang dikembangkan oleh John F. C. Turner. Penelitian dilakukan dengan mengevaluasi penghuni rumah susun dengan menggunakan pendekatan housing value. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Rumah Susun Klender dan Rumah Susun Kemayoran sudah berhasil diselenggarakan oleh Pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya kesesuaian housing value dari hunian dengan penghuninya.

---

Housing problems currently considered as the lack of amount of healthy residential and habitable. Hence, the government tried to provide a way out by hold the vertical residential, such as rumah susun. This study aims to evaluate the success of the provisioning program of Rumah Susun Klender and Rumah Susun Kemayoran, and to know the housing value concept developed by John F. C. Turner. The study was conducted by evaluate the residents of the rumah susun by using the housing value approach. This study concluded that the Rumah Susun Klender and Rumah Susun Kemayoran was successfully organized by the Government. This is happened because the suitability of housing value of residential to the occupants."

"Manusia selama hidupnya menempati dan selalu membutuhkan ruang untuk berkegiatan dalam hidupnya. Ruang-ruang tempat manusia tinggal tersebut memiliki pembagian-pembagian seperti ruang public yang ditujukan untuk kepentingan umum dan ruang privat yang lebih ditujukan untuk individu dan sebagian golongan yang lebih kecil. Rumah susun sebagai sebuah lingkungan pemukiman manusia untuk bertinggal tentunya juga memiliki pembagian ruang public dan privat di dalamnya. Kadangkala manusia berperilaku terhadap lingkungan sekitarnya menyebabkan adanya pergeseran fungsi ruang di dalamnya. Kadangkala manusia berperilaku terhadap lingkungan sekitarnya menyebabkan adanya pergeseran fungsi ruang di dalamnya. Selasar atau koridor yang berfungsi sebagai jalur akses dan sirkulasi manusia dalam bangunan yang tergolong sebagai ruang public dalam hunian rumah susun memperlihatkan adanya fenomena pergeseran fungsi ruang tersebut, dan hal ini tentunya menimbulkan dampak pada lingkungan sekitarnya. Skripsi ini mengkaji tentang pergeseran fungsi ruang public, hal apa saja yang menyebabkan pergeseran tersebut dan apa yang menjadi dampaknya.

---

During his lifetime, human always need and occupy space to do his activities. Those spaces have allocations such as public space that is intended for public interest and private space that is intended for individual and smaller groups. Flats as a human settlement environment for dwelling also have public and private space allocation in them. Sometimes people's behavior towards their surrounding environment causes a shift in the function of its space. Hallways or corridors which serve as access points and human circulation within a building are classified as public space and show the phenomenon of a shift in space function, and this certainly gives impact on the surrounding environment. This thesis examines the change in the function of public space, and whatever causing and caused by those changes."

"Rumah di pusat kota memiliki suatu fungsi utama, memberikan kesempatan bagi penghuninya untuk bergerak pindah dan berkembang. Bergerak dalam pengertian mobilitas secara geografi untuk mencari dan meraih kemajuan tanpa terikat pada rumah dan berkembang dalam arti dapat pindah rumah bila anggota keluarga bertambah atau bila pendapatan bertambah atau ada tawaran pekerjaan yang lebih baik untuk menempati rumah yang sesuai.Dalam hal ini, rumah susun sewa yang disediakan oleh pemerintah bagi warganya yang berpenghasilan rendah seharusnya memiliki fungsi ini.Namun pada kenyataannya kecenderungan untuk bergerak pindah dan berkembang tersebut tidak terjadi pada penghuni rumah susun sewa Kemayoran. Penghuni yang telah bertambah jumlah anggota keluarganya tidak berpindah dari rumah susun sewa yang mereka huni. Sehingga luas ruang yang ada tidak sesuai atau tidak dapat lagi menampung anggota keluarganya. Sementara itu juga penghuni yang mengalami peningkatan pendapatan tidak berpindah dari rumah susun sewa yang mereka huni, bahkan mereka membuka usaha di unit usaha pada lantai bawah rumah susun. Tesis ini akan membahas mengenai bagaimana pengaruh pertambahan jumlah anggota dan pendapatan keluarga penghuni rumah susun sewa Kemayoran terbadap kehidupan ekonomi mereka?

---

Having a home of the heart of the city gives a chance for the low-income cities to be mobile and to develop themselves.Mobile in the sense of being able to grab the opportunity to move forward, without being tied down to their home. And develop them by increasing their economic levels.However, government owned-flat in Kemayoran is not functioning properly as home at the heart of the city. The increasing member of the families and the raise of income don't make the tenants move out of the flat in Kemayoran. Whereas the increasing member of the families affects the balance between the available space in a flat and the required space for a person.It raises the question concerning the raise of their income, the number in a family and how they affect the level of economy of tenants in government owned flat in Kemayoran? This thesis is an attempt to answer that question."

"Pemilikan secara individual bagian bangunan dari Hukum Tanah Nasional Indonesia dengan berlakunya UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun yang dikenal dengan nama UU Kondominium Indonesia. Kelembagaannya disebut Hak milik atas satuan rumah susun yaitu hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah, yang meliputi juga hak atas bagian, benda dan tanah bersama. Untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas pemilikan satuan rumah susun ini diperlukan suatu alat bukti yang kuat berupa sertipikat hak milik satuan rumah susun dan merupakan salah satu syarat atas bagi penyelenggara tersebut pembangunan untuk dapat menjual satuan Salah satu penyelenggara pembangunan pertama yang telah berhasil memperoleh sertipikat Hak Milik atas Satuan rumah susun adalah Perum Perumnas yang lokasinya terletak di Klender. Pembangunan rumah susun Klender yang dilaksanakan jauh sebelum UU Rumah Susun dan peraturan pelaksananya terbit, menimbulkan kesulitan peraturan perundang-undangan tersebut dalam Oleh karena sebagai berlaku itu penulis dapat mengemukakan masalah-masalah berikut ketentuan-ketentuan apa dalam kegiatan pensertipikatan Hak saja Milik yang atas Satuan rumah susun bagaimana pelaksanaan kegiatan pensertipikatan Hak Milik atas Satuan rumah susun bagaimana analisis yuridis terhadap kegiatan tersebut permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut: Terhadap rumah susun Klender yang dibangun sebelum berlakunya UU Rumah Susun tidak diberlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku saat itu mengenai hak atas tanah kepunyaan bersama dan pemilikan bagian-bagian bangunan yang ada di atasnya yang diatur dalam PMDN No. 14 1975, PMDN No. 4 tahun 1977 dan PMDN No. 10 tahun 1983. Sampai dengan berlakunya UU Rumah Susun tanggal 31 Desember 1985 pun yang dalam pasal 25 belum mencabut ketentuan tersebut, tidak pula diberlakukan. Pihak penyelenggara pembangunan (Perum Perumnas) bertindak menunggu ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai rumah susun. Setelah semua ketentuannya lengkap khususnya mengenai sertipikat Hak Milik atas Satuan rumah susun barulah pihak Perum perumnas mengajukan permohonan penerbitan sertipikat Hak Milik atas Satuan rumah susun berdasarkan ketentuan yang baru. Untuk memperoleh tanda bukti hak tersebut diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Perum Perumnas, yang berdasarkan ketentuan yang baru seharusnya dilaksanakan sebelumnya. Karena penerapan yang dilakukan menyusul maka segala sesuatu yang tidak sesuai disesuaikan dan apa yang seharusnya dilakukan sebelumnya dilakukan kemudian. Hal ini terlihat dalam penerapan pasal 7 ayat 2 UU Rumah Susun dimana penyelesaian status HGB di atas HPL dilakukan setelah Satuan rumah susun dijual dan dihuni. Permohonan ijin layak huni yang seharusnya dilakukan sebelum Satuan rumah susun dapat dihuni baru diurus setelah Satuan rumah susun dihuni kurang lebih 5 tahun dan terbit baru pada tahun 1990."

"Tesis ini membahas tentang penghuni dan ruang hunian dengan kasus bahasan penggunaan ruang hunian di rumah susun Kemayoran. Tulisan ini mendefinisikan kebudayaan sebagai blue print. Kebudayaan digunakan sebagai acuan bertindak untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara universal yang meliputi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan integratif. Setiap tindakan memerlukan ruang yang wujudnya bisa fixed feature space, semi fixed feature space, dan informal space sesuai dengan kebudayaannya.Secara sadar maupun tidak sadar manusia sering menciptakan dan mengubah ruang. Salah satu cara penciptaan ruang dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat perkotaan golongan ekonomi lemah dilakukan dengan peremajaan kampung dengan rumah susun. Tindakan ini merupakan tindakan perubahan ruang dan lingkungan secara menyeluruh dan mendadak yang menyebabkan pudarnya pedoman penggunaan ruang, dan memerlukan pedoman baru. Masalahnya adalah bahwa ruang-ruang dirumah susun tidak cocok dengan kebudayaan warga, hal ini terlihat pada sebagian besar penghuni meninggalkan rumah susun barunya dan yang bertahan mengubah fungsi ruangnya.Bertahannya sebagian penghuni di rumah susun menunjukkan ada sebagian warga yang bisa merubah lingkungan fisik menjadi lingkungan budaya. Lingkungan rumah susun dirubah menjadi lingkungan tempat tinggalnya sehingga ruang ruang menjadi cocok dengan kehidupannya. Dengan demikian penataan dan penggunaan ruang di rumah susun merupakan cermin model acuan interpretasi dan model tindakan pemenuhan kebutuhan yang dikembangkan oleh penghuni dalam menghadapi kondisi lingkungan rumah susunnya. Apa yang dibahas dalam tesis ini adalah bersumber pada pertanyaan pokok bagaimana penghuni menggunakan ruangnya dan seperti apa bentuk-bentuk ruangnya.Pendekatan metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan metoda tersebut saya mencari informasi mengenai prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan hubungan penghuni dan ruang huniannya. Hipotesa saya terbukti bahwa rumah susun tidak cocok. Hal ini terlihat pada penggunaan ruang dengan fungsi majemuk dan banyaknya klaim ruang publik menjadi ruang sosial. Tindakan klaim ruang publik menjadi ruang sosial terjadi diberbagai tempat mulai dari tempat parkir, halaman, dan hampir semua ruang tangga sehingga menjadi gejala umum. Karena umum sifatnya dan diterima sebagai solusi ruang secara meluas maka bisa saya nyatakan gejela ini sebagai kebudayaan baru di rumah susun."