Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Berawal dari belum adanya hukum pertanahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia, Landreform melalui Undang-undang Pokok Agraria sebagai pembaharuan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Undang-undang yang berlaku sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1960 masih mempergunakan undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Berdasarkan kepentingan yang berbeda, maka undang-undang mengenai pertanahan yang sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia harus segera dibuat. Fokus penelitian ini adalah dampak landreform bagi rakyat khususnya petani di Kediri Jawa Timur. Penelitian diawali dengan membahas kehidupan sosial petani di Kediri, pemanfaatan tanah sebelum adanya landreform, Undang-Undang Pokok Agraria dirumuskan dan pelaksanaannya di tingkat nasional hingga tingkat desa, serta dampak bagi petani di Kediri. Skripsi ini mengambil tahun penelitian dari 1960 sampai dengan 1966 sebagai awal dari Undang-undang Pokok Agraria dan pelaksanaannya;Before there was the agrarian law supporting Indonesian people, land reform by Undang-Undang Pokok Agraria as a renewal of the law as a means to increase of welfare of Indonesian people. From the beginning of Indonesian independence until 1960, Indonesia still enforces the law from the Dutch colonial government. Under the circumstances thereof needs to have a new agrarian law in accordance with Indonesian people. This thesis focused on the impact of land reform for the people, especially for peasants in Kediri, East Java. This research begins with their social lives, the use of land before land reform, then formulation of Undang-Undang Pokok Agraria, and the implementation of the law in national level to the village with the impact felt by peasants in Kediri. This thesis focused in the year 1960 until 1966 as the birth of Undang-Undang Pokok Agraria and its implementation;Before there was the agrarian law supporting Indonesian people, land reform by Undang-Undang Pokok Agraria as a renewal of the law as a means to increase of welfare of Indonesian people. From the beginning of Indonesian independence until 1960, Indonesia still enforces the law from the Dutch colonial government. Under the circumstances thereof needs to have a new agrarian law in accordance with Indonesian people. This thesis focused on the impact of land reform for the people, especially for peasants in Kediri, East Java. This research begins with their social lives, the use of land before land reform, then formulation of Undang-Undang Pokok Agraria, and the implementation of the law in national level to the village with the impact felt by peasants in Kediri. This thesis focused in the year 1960 until 1966 as the birth of Undang-Undang Pokok Agraria and its implementation, Before there was the agrarian law supporting Indonesian people, land reform by Undang-Undang Pokok Agraria as a renewal of the law as a means to increase of welfare of Indonesian people. From the beginning of Indonesian independence until 1960, Indonesia still enforces the law from the Dutch colonial government. Under the circumstances thereof needs to have a new agrarian law in accordance with Indonesian people. This thesis focused on the impact of land reform for the people, especially for peasants in Kediri, East Java. This research begins with their social lives, the use of land before land reform, then formulation of Undang-Undang Pokok Agraria, and the implementation of the law in national level to the village with the impact felt by peasants in Kediri. This thesis focused in the year 1960 until 1966 as the birth of Undang-Undang Pokok Agraria and its implementation]"

"buku ini membahas tentang hak menguasai tanah oleh negara"

"Studi ini menjelaskan upaya penataan sumber-sumber agraria yang lebih adil, atau dikenal dengan istilah reforma agraria, di wilayah perkebunan Jember, Jawa Timur tahun 1942-74. Perkebunan adalah produk dari sistem kolonialisme yang tidak saja bentuk struktur agrarianya tidak adil tapi juga cenderung eksploitatif. Inilah yang menjadi alasan dilakukan proses perubahan struktur agraria di wilayah perkebunan dari corak kolonial ke nasional. Partisipasi masyarakat perkebunan sangat penting untuk dijadikan patokan dalam penataan tersebut. Sepanjang periode disertasi ini, masyarakat perkebunan bukanlah sebagai suatu objek yang statis dan mekanis. Studi ini memanfaatkan sumber lisan, tulisan serta foto untuk melihat struktur agraria di wilayah perkebunan. Perubahan struktur agraria, dinamika sosial, politik, dan ekonomi serta sejarah perkebunan Jember dari perspektif masyarakat perkebunan menjadi fokus studi ini.

---

known as agrarian reform in Jember plantation area, East Java, 1942-1974. Plantation was a product of colonialism system which did not only engender unfair agrarian structures, but also tended to be exploitative. This condition became a reason for conducting process of changing of agrarian structure in plantation area, from colonial to national pattern. During the period of this dissertation, plantation societies were not a static and mechanistic object. This study uses oral, written, and photographs sources for viewing agrarian structure in plantation area. The changes of agrarian structure, the dynamics of social, politic, and economic, and the history of Jember plantation from the perspectives of plantation societies become the focus of this study."

"Skripsi ini membahas tentang relasi kekuasaan yang terbentuk antara Negara dan Modal dalam Politik Agraria di Masa Reformasi. Lebih khusus, penelitian ini menjelaskan bentuk relasi kekuasaan antara Negara dan Modal dengan melihat pada dua indikator yaitu pada Kebijakan dan Konflik Agraria. Untuk membahasnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen observasi wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Temuan dari penelitian ini adalah relasi kekuasaan Negara dan Modal dalam politik agraria di Indonesia di masa reformasi masih kuat walaupun melalui strategi yang seolah olah berpihak pada rakyat, seperti kebijakan redistribusi lahan di Kecamatan Cipari. Bentuk relasi kekuasaan yang terjadi adalah accumulation by dispossession (akumulasi dengan cara perampasan), bahwa kebijakan redistribusi lahan di Kecamatan Cipari merupakan salah satu bentuk perampasan dengan strategi baru yaitu melakukan legalisasi aset.

---

This undergraduate thesis describes about power relation which built between State and Capital in Agrarian Politics in the Reformation Era. More specifically, this research describes the type of power relation between State and Capital with focus in two indicator that is the policy and agrarian conflict. The method used in this research is qualitative with observation, in-depth interview and document study as instruments to collect the data. This research found that power relation between State and Capital in Agrarian Politics in the Reformation Era is still strong although through the strategi as if it stands for the peasant, like the policy of land redistribution in the Subdistrict of Cipari. The type of the power relation is accumulation by dispossession which means that the policy of land redistribution in the Subdistrict of Cipari is one of the dispossession, with the new strategi that is the legalization of asset."

"Riset ini bertujuan membangun model ekonomi Rumah Tangga Petani Miskin (RTPM) untuk dianalisis perilaku konsumsi, produksi, dan partisipasinya dalam pasar produk pertanian. Riset ini juga melakukan simulasi pengujian model kebijakan ekonomi guna mengurangi jumlah RTPM dengan mengaplikasikan pendekatan pemrograman matematis. Sejumlah temuan dihasilkan oleh riset ini. Pertama, model simulasi berhasil mengidentifikasi delapan komoditi makanan yang gagal dipenuhi RTPM. Kendati tingkat produksi RTPM maksimal, namun magnitude-nya masih belum memenuhi kebutuhan dasar. Kedua, model simulasi memperlihatkan tiga jenis kebijakan yang perlu diterapkan untuk mengurangi jumlah RTPM, yaitu: pricing, peningkatan ukuran pertanian multi-aktivitas, dan peningkatan peran isteri petani dalam kegiatan di luar pertanian."

"[ABSTRAKBerkaitan dalam hukum Agraria. pemberian kuasa mutlak dibatasi oleh InstruksiMenteri Dalam Negeri Nomor l4 Tahun 1982 tentang Larangan Pengunaan KuasaMutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Penelitian ini rnengkaji mengenaikuasa untuk nreniual dalam pengalihan hak atas tanah yang terdapat dalamPutusan Pengadilan Negeri .lakarta Utara Nomor 229|PD'|.G/2010/PN.JKT.[iTMetode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian norrnatif dengan alatpengumpulan data studi dokumen. Kuasa untuk menjual bukan tetmasuk dalamKuasa Mutlak i,ang dilarang, dan pemberian kuasa untuk menjual merupakankelanjutan dan perjanjian ,vang tidak terpisahkan dari perjanjian pendahulunyayaitu perjanjian Jual Beli yang dilakukan pemberi kuasa dan penerima kuasa.

---

ABSTRACTRelaling the Agrarian ltru. granting absolute poiuer limited by the Minister oJ'theInterior Instruction l{o. l1 of 1982 on the Prohihition o.f L/se oJ'AuthorizationAhsolute As the transJbr of Land Rights. This studlt examines the power to sell inthe transfer oJ land rights contained in the North.Iakarta District Court Decisionltro. 229 i PDT.G i 2010 i P\{.JKT.u"T research ruethod used i,v rutrmativeresearch studie,s documenl the data collection tool. The pcw*er to sell is notincluded in the Proxy Ahsolute prohibited. and giving atrthority to ,sell agreementi,s u continuation ond inseparable. from its predecessor agreemenls conducted Saleand Purchase agreement authorizing and pou,er., Relaling the Agrarian ltru. granting absolute poiuer limited by the Minister oJ'theInterior Instruction l{o. l1 of 1982 on the Prohihition o.f L/se oJ'AuthorizationAhsolute As the transJbr of Land Rights. This studlt examines the power to sell inthe transfer oJ land rights contained in the North.Iakarta District Court Decisionltro. 229 i PDT.G i 2010 i P\{.JKT.u"T research ruethod used i,v rutrmativeresearch studie,s documenl the data collection tool. The pcw*er to sell is notincluded in the Proxy Ahsolute prohibited. and giving atrthority to ,sell agreementi,s u continuation ond inseparable.from its predecessor agreemenls conducted Saleand Purchase agreement authorizing and pou,er.]"

"Pupuk adalah sarana produksi dalam sektor pertanian yang mempunyai peranan penting untuk meningkatkan produktifitas dan produksi komoditas pertanian, dan karenanya pupuk, khususnya Urea, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka mensukseskan program swasembada pangan (beras), meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan petani itu sendiri. Mengingat peranan pupuk yang sangat strategis tersebut, maka penyediaan pupuk dengan harga yang terjangkau oleh petani merupakan masalah yang krusial. Oleh karena itu, harga pupuk tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya karena harga pupuk yang tercipta kemungkinan besar tidak terjangkau oleh petani. Sehubungan dengan hal ini, maka pemerintah masih merasa perlu untuk memberikan subsidi harga terhadap penyediaan pupuk melalui penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), atau dikenal juga dengan istilah "Ceiling Price'. Untuk mengetahui dampak kebijakan subsidi pupuk terhadap petani, maka penulis mencoba menghitung besarnya surplus petani, surplus produsen, serta besarnya dead weight loss (DWL). Hal ini dilakukan karena selama ini nilai surplus petani, surplus produsen, dan DWL tersebut mempunyai kaitan yang erat dengan manfaat pemberian subsidi, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu tolok ukur dalam menghitung dampak subsidi pupuk tersebut terhadap petani. Untuk menunjang hal tersebut di atas, maka metode yang digunakan adalah analisa kuantitatif dengan melakukan persamaan regresi berganda dengan membentuk fungsi permintaan pupuk dan fungsi penawaran pupuk dan kemudian mempertemukan kedua fungsi tersebut dalam suatu keseimbangan pasar (market equilibrium) yang berkaitan dengan topik tesis. Adapun fungsi permintaan dan penawaran dimaksud di atas adalah sebagai berikut:Q D = f(X1, X3)Qs= f(X2, X4) Dimana:QD = Jumlah Permintaan Pupuk Urea oleh Petani.Qs = Jumlah Penawaran Pupuk Urea oleh Produsen.X1 = Harga Pupuk Urea (Petani).X2 = Harga Pupuk Urea (Produsen).X3 = Luas Sawah.X4 = Kapasitas Produksi Pabrik Pupuk. Sedangkan persamaan permintaan dan penawaran Pupuk Urea adalah sebagai berikut:Log YD = a - b1X1 + b2X3 + e Log Ys = a + b1X2 + b2X4 + e Persamaan di atas merupakan persamaan semi-log dikarenakan setelah dilakukan beberapa kali penghitungan dan simulasi didapatkan bentuk permintaan maupun penawaran pupuk Urea tersebut adalah tidak linear. Di samping itu, juga akan dilakukan uji secara statistik terhadap persamaan di atas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap model persamaan permintaan dan penawaran pupuk. ]ika dilihat dari nilai surplus konsumen dan surplus produsen, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberian subsidi pupuk yang dikombinasikan dengan kebijakan HET telah memberikan manfaat yang lebih besar kepada petani daripada kepada produsen pupuk karena nilai surplus konsumen jauh lebih besar daripada surplus produsen. Oleh karena itu, secara teoritis dengan harga pupuk yang lebih rendah daripada harga pasar (harga keseimbangan), maka petani dapat membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan produktifitas dan produksi tanaman padi. Dan sejalan itu, pendapatan petani meningkat karena dengan harga pupuk Urea yang di bawah harga keseimbangan, maka biaya produksi (production cost) yang dikeluarkan oleh petani relatif berkurang, sehingga petani menjadi lebih sejahtera. Di samping itu, manfaat pemberian subsidi tersebut sangat tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran masingmasing. Bentuk kurva persamaan permintaan diketahui hampir tegak lurus, artinya permintaan pupuk Urea tersebut bersifat inelastis. Pada permintaan yang inelastis member! gambaran bahwa petani tidak mempunyai bargaining position dalam pasar pupuk (khususnya Urea), sehingga melalui pemberian subsidi dan penetapan HET dapat memberikan dampak signifikan dan positif bagi kesejahteraan petani. Lebih lanjut, kebijakan subsidi pupuk Urea dan HET yang ditetapkan oleh pemerintah berdampak bagi petani terutama terhadap biaya produksi dan tekanan produsen. Selama ini perubahan harga pupuk Urea tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan pupuk Urea, atau dengan kata lain, petani tetap harus membeli pupuk Urea untuk melanjutkan usaha taninya."

"Ketimpangan kepemilikan tanah disebabkan oleh akses yang tidak setara terhadap tanah. Studi ini mengkaji dampak akses ke tanah terhadap total pengeluaran rumah tangga petani. Kebijakan reforma agraria diasumsikan membuka akses dan memperluas akses ke tanah untuk kelompok rumah tangga petani yang tidak memiliki tanah dan memiliki tanah tetapi ukuran tanah yang sangat kecil. Melalui pendekatan state-led dan market-led, penelitian ini memberikan kategorisasi akses ke tanah ke dua hal yaitu variabel access opening dan access expansion dengan masing-masing cakupan sampel. Pada pendekatan state-led, pembukaan akses dilihat dalam bentuk redistribusi tanah ke petani yang tidak memiliki tanah dan perluasan akses dilihat dari bentuk redistribusi tanah ke petani yang merupakan petani gurem. Pendekatan market-led mengacu pada pembukaan akses melalui skema sewa dan perluasan akses melalui skema penguatan hak milik melalui sertifikat hak milik (SHM). Melalui metode two period difference-in-difference (DID), penelitian ini menganalisis dampak pembukaan dan perluasan akses terhadap total pengeluaran rumah tangga petani dengan menggunakan data IFLS 2007 dan 2014. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan dalam total pengeluaran rumah tangga petani akibat adanya pembukaan dan perluasan akses mengacu pada skema distribusi tanah (pendekatan state-led), serta tidak terdapat perbedaan signifikan melalui pendekatan market-led terutama perluasan akses ke tanah. Kebijakan reforma agraria perlu dilakukan dengan penekanan redistribusi tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah dan petani gurem.

---

Inequality of land ownership is caused by unequal access to land. This study examines the impact of land access on total farmer’s household expenditure. The Agrarian reform policy is assumed can open access and expand access to land for groups of farmer households who do not own land and own land but the size of the land is very small. Through state-led and market-led approaches, this research provides a categorization of access to land in two ways, namely access opening and access expansion variables with each sample coverage. In the state-led approach, the opening of acces is seen in the form of land redistribution to farmers who do not own land and the expansion of access is seen in the form of land redistribution to smallholders. The market-led approach refers to opening access through a rental scheme and expanding access through a scheme to strengthen property right through ownership certificates. Using the two period difference-in-difference (DID) method, this study analyzes the impact of opening and expanding access to the total expenditure of farmer household using IFLS 2007 and 2014 data.  The results show that there is significant differences in the total expenditures of farmer households due to the opening and expansion of access reffering to the land distribution scheme (state-led approach), and there are varying results significant difference through the market-led approach. Agrarian reform policies need to be carried out by emphasizing the implementation of land redistribution to landless and small farmers."