Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai desentralisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat, yang didasari oleh Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskribsikan mengenai tahapan dalam pelaksanaan PATEN di Kabupaten Siak, mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi PATEN di Kabupaten Siak, dan mengetahui pergeseran peran Camat dalam implementasi PATEN di Kabupaten Siak. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yaitu koordinasi antar instansi terkait belum maksimal, kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan belum memadai, serta munculnya pihak ketiga dalam penyelenggaraan PATEN (calo/makelar pelayanan) yang berasal dari kalangan masyarakat. Dari sudut pandang content dan context of policy, faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi PATEN di Kabupaten Siak adalah pihak yang kepentingannya dipengaruhi, kedudukan pembuat kebijakan, sumber daya yang tersedia, serta kepatuhan dan daya tanggap. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka kecamatan memegang peranan penting sebagai pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, terutama daerah yang luas dan sulit dijangkau. Oleh karena itu, selain adanya kewenangan yang luas sesuai dengan porsinya, maka kecamatan juga perlu didukung oleh dana, sarana dan prasarana serta aparatur yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.

---

This research discusses about the decentralization of public service delivery by local government through the delegation of authority from the regent to the head of sub district, which is based on Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (The Guidelines for Integrated Administrative Services by Sub District). The purpose of this research was to describe the implementation stages of PATEN in Siak Regency, determine the factors that influence the implementation of PATEN in Siak Regency, and determine the changes of the head of sub district?s role in the implementation of PATEN in Siak Regency. By using the qualitative methods, this research resulted several important findings such as the coordination between relevant agencies have not maximized, the quality and quantity of sub district officials have not adequately, and also the rises of the third party in service delivery of PATEN (service broker) who come from the community itself. Based on the content and context of policy, the most influential factors in the implementation of PATEN in Siak Regency consist of the parties whose interests are affected, the position of the policy makers, the availability of resources, and also the compliance and responsiveness. Based on the result of research analysis, sub district plays an important role as a service center that closest to the community, especially in the large areas and hard to reach. Therefore, beside the broad authority according to its portion, sub district also needs to be supported by the funding, facilities and infrastructure, and the adequate of both quality and quantity of sub district officials."

"Penelitian ini membahas mengenai desentralisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat, yang didasari oleh Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskribsikan mengenai tahapan dalam pelaksanaan PATEN di Kabupaten Siak, mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi PATEN di Kabupaten Siak, dan mengetahui pergeseran peran Camat dalam implementasi PATEN di Kabupaten Siak.Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yaitu koordinasi antar instansi terkait belum maksimal, kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan belum memadai, serta munculnya pihak ketiga dalam penyelenggaraan PATEN (calo/makelar pelayanan) yang berasal dari kalangan masyarakat. Dari sudut pandang content dan context of policy, faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi PATEN di Kabupaten Siak adalah pihak yang kepentingannya dipengaruhi, kedudukan pembuat kebijakan, sumber daya yang tersedia, serta kepatuhan dan daya tanggap. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka kecamatan memegang peranan penting sebagai pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, terutama daerah yang luas dan sulit dijangkau. Oleh karena itu, selain adanya kewenangan yang luas sesuai dengan porsinya, maka kecamatan juga perlu didukung oleh dana, sarana dan prasarana serta aparatur yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.

---

This research discusses about the decentralization of public service delivery by local government through the delegation of authority from the regent to the head of sub district, which is based on Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (The Guidelines for Integrated Administrative Services by Sub District). The purpose of this research was to describe the implementation stages of PATEN in Siak Regency, determine the factors that influence the implementation of PATEN in Siak Regency, and determine the changes of the head of sub district's role in the implementation of PATEN in Siak Regency.By using the qualitative methods, this research resulted several important findings such as the coordination between relevant agencies have not maximized, the quality and quantity of sub district officials have not adequately, and also the rises of the third party in service delivery of PATEN (service broker) who come from the community itself. Based on the content and context of policy, the most influential factors in the implementation of PATEN in Siak Regency consist of the parties whose interests are affected, the position of the policy makers, the availability of resources, and also the compliance and responsiveness. Based on the result of research analysis, sub district plays an important role as a service center that closest to the community, especially in the large areas and hard to reach. Therefore, beside the broad authority according to its portion, sub district also needs to be supported by the funding, facilities and infrastructure, and the adequate of both quality and quantity of sub district officials."

"Penelitian riset ini bertujuan untuk melakukan evaluasi sumatif yang komprehensif terhadap pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dengan penggunaan e-kelurahan yang dilihat dari relevansi, efektivitas, dan dampak program. Secara spesifik penelitian ini ingin melihat keberhasilan program dalam meningatkan kapasitas aparatur kelurahan dengan menggunakan analisis main analytical categories, capacity building dan isomorfisme. Penelitian-penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa pelayanan publik yang baik akan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakatnya. Pelayanan publik disini meliputi hak dari setiap masyarakat atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang terkait dengan kepentingan publik. Peneliti tidak sepenuhnya setuju dengan penelitian sebelumnya, menurut peneliti pembahasan pada pelayanan PATEN ini, masih belum banyak yang melihat pada proses berjalannya dari pelayanan, namun peneliti juga tetap akan melihat bagaimana dampaknya, karena program e- kelurahan adalah program pertama yang ada di kecamatan Kota Depok. Pada program e- kelurahan ini juga belum ada evaluasi secara komprehensif dari penyelenggara program dan studi sebelumnya pada wilayah kecamatan Pancoran Mas. Evaluasi ini menggunakan main analytical categories untuk menganalisis bagaimana program dari perencanaan, proses, output dan keberlanjutannya. Analisis capacity building dan isomorfisme dan metode main analytical categories dapat menjelaskan pengembangan kemampuan pegawai dalam menggunakan program e-kelurahan sehinga dapat mencapai tujuan dari program yaitu pelayanan administrasi yang efisien dan efektif. Selain itu juga dapat membantu untuk menganalisis respon bentuk dari kelurahan sebagai penerima manfaat pada penyelenggara program e-kelurahan atau kecamatan di wilayah kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kekuatan program ada pada output dan dampak karena pelayanan administrasi menjadi lebih efisien dan efektif. Meskipun demikian, proses berjalannya program masih belum maksimal karena tidak adanya monitoring, koordinasi lebih lanjut dan tidak adanya penetapan indikator yang jelas tentang keberhasilan program, yang menghasilkan pencapaian yang baik dari output saja, namun untuk prosesnya masih perlu dikembangkan lagi.

---

This research study aims to carry out a comprehensive sumatitive evaluation of the

implementation of the District Integrated Administrative Services (PATEN) program in the Pancoran Mas District area of Depok City with the use of e-kelurahan as seen from the relevance, effectiveness, impact, efficiency and sustainability of the program. Specifically, this research wants to see the success of the program in increasing the capacity of village apparatus by using analysis of main analytical categories, capacity building and isomorphism. Previous studies have stated that good public services will have an impact on the quality of life of the people. Public services here include the rights of every community over goods, services and/or administrative services related to the public interest. Researchers didn’t fully agree with previous research, according to researchers discussing PATEN services, not many have seen the running process of the service, but researchers will also see what the impact will be, because the e-kelurahan is the first program in Depok City sub-district. In this e-kelurahan there has also been no comprehensive evaluation from program organizers and previous studies in the Pancoran Mas sub-district area. This evaluation uses the main analytical categories to analyze how the program is planned, process, output and sustainability. Analysis of capacity building and isomorphism and the main analytical categories method can explain the development of employee capabilities in using the e-kelurahan program so that the objectives of the program can be achieved, namely efficient and effective administrative services. In addition, it can also help to analyze the response form of the village as a beneficiary of the e-kelurahan or sub- district program administrators in the Pancoran Mas sub-district, Depok City. The results of the evaluation show that the program's strength lies in its output and impact because administrative services have become more efficient and effective. Even so, the process of running the program is still not optimal because there is no monitoring, coordination and there is no setting clear indicators of program, which results in good achievement of the output alone, but the process still needs to be developed."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan menggunakan teori kualitas Christoper Lovelock yang terdiri dari: Information, Consultation, Order Taking, Hospitality, Caretaking, Exceptions, Billing, dan Payment. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix method yaitu menggabungkan antara teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan survei, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan beberapa narasumber dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor termasuk dalam kategori baik. Namun dalam beberapa hal pemohon PATEN masih merasa kualitas PATEN masih kurang baik dan perlu diperbaiki. Oleh karena itu, terdapat saran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas PATEN di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, yaitu disediakan tanda informasi pelayanan berupa banner, akses dalam pembayaran pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui transfer, menyediakan ruangan/loket pengaduan, petugas melakukan pencatatan terkait keluhan pemohon, membuat situs resmi Kecamatan Ciomas yang dapat menyediakan informasi PATEN dan dapat diakses oleh publik, dan menyediakan mesin/nomor antrian untuk pemohon.

---

This study aims to analyze the quality of the Integrated District Administrative Services (PATEN) in Ciomas Subdistrict, Bogor Regency using Christoper Lovelock's quality theory consisting of: Information, Consultation, Order Taking, Hospitality, Caretaking, Exceptions, Billing, and Payment. The method of this research used is quantitative research with a mix method that combines quantitative and qualitative data collection techniques. The instrument used in this study was by conducting surveys, in-depth interviews with several speakers and observations. The results showed that the majority of respondents stated that the quality of the Integrated District Administrative Services (PATEN) in Ciomas Subdistrict, Bogor Regency was included in good category. But in some cases the PATEN customer still feels that the quality of the PATEN is still not good and needs to be improved. Therefore, there are suggestions for improvement in the quality of PATEN in Ciomas Sub-District, Bogor Regency, which is provided a sign of service information in the form of a banner, access to the payment of licensing services can be done through transfers, providing complaints rooms/counters, officers make records related to the complaints of the customers, make an official site of Ciomas Subdistrict that can provide PATEN information and can be accessed by the public, and provide a machine/queue number for the customers."

"Pencemaran Sungai Siak di Propinsi Riau merupakan salah satu isu strategis lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pembangunan dan ekonomi yang cenderung dilakukan secara eksploitatif tanpa memperhatikan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencemaran Sungai Siak serta peran Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam pengendalian pencemaran Sungai Siak. Selain itu juga untuk mengetahui kontribusi masyarakat dan industri dalam pencemaran Sungai Siak, serta terbentuknya kerangka dasar kebijakan pengendalian pencemaran Sungai Siak.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisa kualitatif dan analisa kuantitatif Analisa kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap responden dengan analisis content. Analisa kuantitatif menggunakan data sekunder dengan menganalisa hasil penelitian JICA tahun 2000, Bapedalda tahun 2001 dan PPLH tahun 2002 UNRI tentang Sungai Siak.Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi pencemaran Sungai Siak yang ditandai dengan penurunan kualitas air sesuai hasil penelitian, yakni kadar BOD 28 mg/1, COD = 67 mg/1. Hal tersebut melebihi standar yang ditentukan dalam PP Nomor 82 Tahun 2001 yaitu kadar BOD = 2 mg/l dan COD =10 mg/l.

---

Analysis of Management Policies of Siak River Pollution in Relation with District Autonomy Process in the Siak RegencyPollution of the Siak River in the Province of Riau is one of the strategic environmental issues which are caused by infrastructures and economical development that tends to be done exploitatively without considering efforts to preserve the environment.

The objectives of this study are to find out how high is the pollution level in Siak River and the pollution management by the Local Government of Siak Regency. Moreover, to examine the contribution of the community and industries to the pollution of Siak River, and to build evidences for management policies regarding the pollution of Siak River.

This study is carried out using qualitative and quantitative analysis approaches. Qualitative analysis is performed through in-depth interviews toward the respondents using content analysis. Quantitative analysis uses secondary data through analyzing the result of studies carried out by MCA in 2000, Bapedalda in 2001, and PPLH UNRI in 2002 concerning Siak River pollution.

The results of this study suggests that there has been pollutions in the Siak River as shown by the decreasing water quality, that is the BOD level = 28 mg/l, COD = 67 mg/I. This is beyond the standards of BOD = 2 mg/l and COD = 10 mg/l which determined by Gov. Reg. 82 Yr. 2001.

The Government's roles on managing pollutions of Siak River are yet optimized, especially in the course of surveillance and development. This is strongly related to the insufficiency related to quantitative and competencies of human resources and budget. The industrial sector has yet to fully comply with the regulations and law concerning the environment. This is signified by the research result of BOD and COD level of all industrial waste are above the regulation of liquid waste quality, with BOD level approximately between 92 mg/l to 861 and COD level approximately between 195 mg/l to 1268,8 mg/l. As according to the regulation of Riau Governor concerning Liquid Waste Quality for the Industries is regulated that BOD level is between 75 mg/1 to 100 mg/l and COD level is between 125 mg/l to 350 mg/l.

From the result of the questionnaire toward 28 respondents who lived on the banks of Siak River, it was discovered that 64% of them uses Siak River to dispose of manure, and 71% throw away of their garbage.

The Policy Officers have yet to implement the Environmental regulations entirely; it is considered important to arrange the bases of policies concerning pollution management in Siak River which refers to Gov. Reg. No. 23 Yr. 1997 of the Environment, Gov. Reg. No. 82 Yr. 2001 of the Water Quality Management and Water pollution Management. Siak River management should better be managed integrated involving every Regency along the Siak River, changing the development patterns from backyard to front yard, establish water recognition and water quality accordingly, establish Liquid Waste Quality, carry out tight and consistent surveillance, and institute sanctions to those who break the regulations.

Bibliography: 29 (1953-2002)"

"Pada tahun 1980, penduduk etnis Jawa melakukan transmigrasi di Kecamatan SiakKecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Adanya transmigrasi ini menimbulkankontak bahasa antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Peningkatan mutusarana dan prasarana dapat menambah peluang terjadinya kontak bahasa antara sukuMelayu dan Jawa. Kontak bahasa yang terjadi pada dua etnis menimbulkan variasibahasa di Kecamatan Siak Kecil. Berdasarkan situasi tersebut, tulisan inimemaparkan variasi bahasa antardesa di Kecamatan Siak Kecil dengan menggunakanmetode dialektologi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Metode kuantitatifdalam penelitian ini menggunakan penghitungan dialektometri. Sementara itu,metode kualitatif digunakan untuk memaparkan situasi kebahasaan yang terdapat diSiak Kecil. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan penggunaan bahasa Jawa danMelayu di Kecamatan Siak Kecil berdasarkan kosakata dasar Swadesh dan sistemkekerabatan. Hasil penelitian menujukkan kontak bahasa yang terjadi di Siak Kecilmemengaruhi kosakata yang digunakan oleh penuturnya. Pemakaian bahasa Jawamenunjukkan adanya peminjaman bahasa dengan kosakata bahasa Melayu. Peminjaman bahasa juga terjadi pada penutur bahasa Melayu yang tinggal di daerahdominan bahasa Jawa. Sementara itu, penutur di daerah ibukota menggunakan bahasaIndonesia dalam tuturan sehari-hari.

---

In 1980, some Javanese migrated to Siak Kecil Subdistrict, Bengkalis Regency, Riau Province. Therefore, transmigration affected language contact between local people and migrants. In addition, improvement on infrastructures and facilities quality may increase the chances of language contact between Malay and Javanese people. Language contact that occurs between two ethnics may cause language varieties inSiak Kecil.

Based on these issues, this thesis elaborates language varieties among villages in Siak Kecil Subdistrict using dialectology method, in both quantitative and qualitative analysis. The quantitative method using dialectometric calculation. Meanwhile, the qualitative method is used to describe language situation in Siak Kecil. This research aims to map the use of Javanese and Malay language in Siak Kecil Subdistrict based on Swadesh and kinship system list.

The result shows language contact in Siak Kecil affects vocabulary which used by the speakers. The usage of the Javanese vocabulary shows language borrowing with Malay vocabulary. Language borrowing also occurs in Malay speakers who live in Javanese language dominant area. Meanwhile, speakers who live in capital city use Indonesian language in everyday speech."

"Objek penelitian kebijakan ini adalah 31 Sekolah Dasar (SD) Negeri diwilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi lawn Tengah. Keberadaan beberapa SD dalam satu wilayah desa dengan jumlah siswa per kelas yang tidak optimal, dan di sisi lain belum terpenuhinya jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan masing-masing sekolah, merupakan inefisensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Altematif untuk mewujudkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan adalah melalui kebijakan total regrouping, managerial regrouping, dan resource sharing.Pada tahun ajaran 2005/2006 di Kecamatan Kedungbanteng terdapat 31 SD Negeri. Untuk mengetahui jumlah sekolah optimal, sekaligus mencari banyaknya sekolah yang hares digabung, dilakukan analisis kuantitatif dengan model Linear Programming. Perhitungan jumlah sekolah otpimal mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Proses regrouping mempertimbangkan jarak antar sekolah, serta dampak politis-psikologis apabila kebijakan ini diberlakukan. Hasil perhitungan Linear Programming menunjukkan, jumlah sekolah otpimal di Kecamatan Kedungbanteng adalah 19 buah, terdiri dari 14 Sekolah ripe A (kapasitas 480 siswa) dan lima Sekolah Tipe B (kapasitas 240 siswa). Dengan perhitungan Linear Programming dan mempertimbangkan jarak antar sekolah, setiap desa membutuhkan satu Sekolah Tipe A; lima desa di antaranya membutuhkan dua sekolah sekaligus (Tipe A dan Tipe B). Perbedaan kebutuhan sekolah disebabkan oleo perbedaan jumlah penduduk usia sekolah di desa bersangkutan. Mengingat bagi sekolah tertentu kebijakan regrouping belum memungkinkan, maka dalam jangka pendek dapat dilakukan resource sharing.Selain bermanfaat pada efisiensi tenaga kependidikan, implikasi kebijakan regrouping adalah lepasnya jabatan Kepala Sekolah bagi sekolah-sekolah yang harus digabung. Pihak paling yang merasakan. dampak kebijakan regrouping adalah pars Kepala Sekolah yang saat ini menjabat. Dari hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan: (I) perlunya pemberlakuan kebijakan regrouping dan resource sharing sebagai upaya efisiensi sumber daya kependidikan; (2) sosialisasi intensif bagi jajaran tenaga kependidikan mengenai jabatan Kepala Sekolah menurut Peraturan Bupati Ban yumas Nomor 33 tahun 2005 tentang Penugasan Guru PNS sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas; dan (3) perlunya kajian studi lanjutan yang membahas kebijakan regrouping dikaitkan dengan biaya (cost). dan kualitas output."

"Untuk mendapatkan gizi yang baik pada bayi yang haru lahir, ibu harus sesegera mungkin menyusui bayinya ksrena ASI sangat berperan panting untuk mempertahankan kelangsungan hidup bayi. Oleh karena itu, bayi yang berumur 0-6 bulan dianjurkan hanya diberi ASI tanpa pengganti ASI maupun makanan pendamping. Berdasarkan laporan profil kesebatan Kab. Siak target pencapaian pembarian ASI eksklusif 45,2% pada tabun 2005. Mengingat pentingnya pemberian ASI eksklusif dalam upaya peningkatan sumber daya manusia, maka perluadanya usaha yang keras melalui penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat luas. Tujuan penelitian ini adalah untu mengetahui faktor predisposisi, faktor pendukung dan faktor pendorong yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas buatan II kab. Siak tahun 2007. Adapun rancangan penelitian adalah cross sectional pada 109 ibu menyusui di wilayah kerja puskesmas Buatan II kab. Siak tahun 2007. Dari hasil penelitian ini diketahui proporsi ibu yang memberikan ASI eksklusif di wilayah kerja puskesmas Buatan II cakupannya masih rendah yaitu: 17.4 %. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemberian Asi eksklusif adalah pendidikan, sikap, kemampuan petugas, dukungan petugas (p<0,05). Sedang faktor umur, pengetahuan, pekerjaan, fasilitas keselmtan dan dukungan keluarga tidak berhubungan secara signifikan dengan pemberian ASI eksklusif (p>O,O5). Tidak ada hubungan interaksi antara variabel pendidikan dengan sikap dan kemampuan petugas dengan dukungan petugas. Ibu yang berpendidikan tinggi mempunyai peluang 4,557 kali untuk menyusui secara eksklusif dlbanding ibu yang mempunyai pendidikan rendah. Ibu yang mempunyai sikap positif mempunyai peluang 5,101 kali menyusui secara eksklusif dibanding ibu yang mempunyai sikap negatif: Ibu yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kemampuan petugas yang baik mempunyai peluang 6,974 kali menyusui secara eksklusif dlbanding ibu yang mendapatkan pelayanan keselmtan dengan kemampuan petugas yang kurang. lbu yang mendapaikan dukungan petugas kesehatan mempunyai peluang 5,333 kali menyusui secara eksklusif dibanding ibu yang kurang mendapatkan dukungan dari petugas kasehatan.

---

To provide good nutrition for a new home baby, the mother should as soon as possible breast-feed her baby a breast milk is very important to save the lire of the baby. That's the reason why babies between the ages of 0 - 6 months are encouraged to be breast-fed without any additional mother's milk replacement or food supplement.

Based on the report from Siak regency health profile, achievement target for exclusive breast-feeding is 45.2 % in 2005. Knowing the importance of exclusive breast-feeding in improving human resources quality, it's imperative to work even harder through counseling to the public.

The goal of the research is to uncover the predisposition factors, supporting factors and encouraging factors related to the exclusive breast-feeding in the working district of "puskesmas buatan II, Siak regency in 2007. While the research itself is designed by cross sectional to 109 mothers who breast-feed in the working district of "Puskesmas Buatan II" siak regency in 2007.

The result of this research is the knowledge thet the percentage of mothers who breast-fed their babies exclusively in working district of»Puskesmas buatan [l '; was still very low which was: 17.4%. Factors that affected the exclusive breast-feeding is the variable of education, attitude, staff skill staff support (p>0.05a). While factors such as age, knowledge, job, health facility and family support has no significant relation with exclusive breast-feeding. Theres no inter-act relation between the variable of education with attitude, and between quality of the staff and its support.

The opportunity for mothers who have higher education In breast-feed their babies exclusively is 4.557 times more than mothers with lower education. The opportunity for mothers who have positive attitude to breast-feed their babies exclusively is 5.101 times more than mothers with negative attitude. Opportunity for mothers who get health service from a better quality health institution staff are 6.974 times more likely to breast-feed their babies than mothers who get health service from a poor quality of health institution staff Mothers who get support from the health institution staff have the opportunity to breast-feed 5.333 times more than mothers who don't have support from the heals institution staff."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan penataan minimarket di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Meningkatnya jumlah minimarket di suatu daerah akan menimbulkan masalah, sehingga perlunya pengaturan untuk menata minimarket. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Charles O. Jones tentang proses implementasi kebijakan yaitu melalui tahap interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum dapat menata minimarket. Hambatan dalam implementasi kebijakan penataan minimarket adalah keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan yang kurang berjalan, keterbatasan anggaran. Saran dalam penelitian ini adalah institusi yang terlibat harus melakukan koordinasi dengan baik, mengevaluasi peraturan mengenai penataan minimarket agar jelas, merekrut pegawai untuk menambah SDM, serta meningkatkan sosialisasi terkait penataan minimarket.

---

ABSTRACTThis research discuss the policy implementation of minimarket regulation in Sub District of Cibinong, Regency of Bogor. The accretion quantity of minimarket in an area will cause problems, so the need for policies to organize minimarket. The theory used in this research is the theory of Charles O. Jones about the process of public policy implementation through interpretation stage, organizations, and application. This research used qualitative approach with in-depth interviews, observation and literature study.This research result showed implementation of policy have yet organize minimarket. The obstacle in the implementation of minimarket regulation in Sub District of Cibinong, Regency of Bogor are limited of the human resources, controlling is not the way, the limited of the budget. This research?s recommendations are institutions involved must good coordination, evaluate the rules to be clear about the minimarket regulation, recruit employees to increase human resources, as well as increasing socialization the minimarket regulation."