Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research is a study about investigative function given to NNB (National Narcotics Board) since 12th October 2009. Based on 75th article of Laws Number 35 Year 2009 on Narcotics, the NNB has the rights to investigate, something that used to be done only by investigators of Police Department. This research is aboutdescription of the process of investigation by NNB?s detective since the law is implemented, and their relationship with other investigator from Police Department. This Research uses descriptive qualitative approach, where the data collection is done by using literature study, Interview, and observation to NNB. This research concludes that the NNB?s investigators has done their functions according to 75tharticle of the law, even though there are still some obstacles need to repaired to improve the performance of NNB?s investigators."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pengungkapan jaringan sindikat narkotika dan prekursor narkotika di dalam negeri dan luar negeri, dimana kompetensi dan pelatihan penyidik intetdiksi merupakan bagian dari Pendekalan kuantitatif diterapkan dengan mengukur kesenjangan kompetensi aktual dan idecl penyidik sehingga dapat diidentifikasi kebutnb.an akan peningkallm 1erhadap kesenjangan kompeteru;i tersebut melalw pelarihan, dan untuk me!akukan pelatihan yang tepa!1erhadap kesenjangan knmpeteru;i !crsebu1; diperlukanTraining Needs Analisis suatu kajian analisis kebutuhan pelatihan.Analisis terhadap kesenjangan kompetensi aktua1 dan ides] da!am penelitian ini, peneliti menggunakan alat analisis qji T, dan untuk mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan diutamakan model analisis kebutuhan pelatihan Me Cann. Metode pengumpu1an data dan informasi dilakukan dengan pengisian kaesioner terhadap respooden yang terdiri dari Peeyidik Utama,.Madya, Muda dan Peeyidik Pratama.Hasil analisis 1erhadap kompetensi penyidik , terdapat kesenjangan yang signifikan dari bel1empa knmpetensi baik dari berbagai lingkalan penyidik yang dapat di minimalkan melalui pelatihan untuk meminima1kan kesenjangan lmmpetensi yang bervariasi tersebut diperlukan skala priorita pclarilum sesuai dengan tingkat penguasaan kemampuan dan hasil dari Focus Group Discusion (FGD.

---

This thesis is conducted with the background that there is still low result of the dismantling of narcotics and narcotic prescursors syndicate network, in which the competence and 1he training of interdiction personnel are part of the problems. This research is a study using a quantitative approach to measure actual competency gaps and ideal investigator to identity the needs fur improving and narrow the gap throught training effort. By mapping the competencies, we can identify the necessity of improvement of the competency gaps through training,and for doing the right training to the competency gaps, we need Training Need Analysis.

The analysis of actual and ideal competency gaps in1he study,used ibe T test analysis 1n0ls, and to identify training needs, researchers used a model of training needs analysis Mc Cann. Methods of data collection and information is done by filling the questionnaire from respondent consist of 1he Main Investigator. Associa1e, Junior and Primary Investigator.

The results of the analysis of investigator competency interdiction, is that there is a significant gap of some competence, in the various levels of investigator !bat can minimize throught training. To minimize the competency gaps that vary,we need a required priority scale of training according 1n level of mastery and the result of Focus Group Discussion (FGD)."

"Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan berbahaya serta zat Adiktif Iainnya, dimana akibat penyalahgunaan narkoba akan membahayakan bagi sipengguna. Saat ini di Indonesia peredaran dan penyalahgunaan sudah mencapai tahap menghawatirkan, sebab kini Indonesia sudah menjadi negara produsen, yang dulunya masih sebagai negara transit.Kuatnya jaringan sindikat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba menyebabkan sulitnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.Sehubungan dengan tugas-tugas yang menyangkut kepolisian diantaranya memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan warga masyarakat dan Negara. Maka terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai tindakan yang secara sengaja menyalahgunakan fungsi narkoba untuk tujuan tidak semestinya, polisi wajib menegakkan hukum terhadap kejahatan tersebut. Dimana dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba dipandang perlu melakukan Iangkah-langkah pengungkapan secara proposional dan professional.Tujuan pembuatan tesis ini untuk memberikan gambaran pentingnya faktor pengorganisasian dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang petugas agar mampu mengungkap jaringan narkoba.Dengan demikian tesis ini mengetengahkan taktik dan tekhnik pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Jabar terhadap jaringan sindikat narkoba diwilayah Jawa Barat. Dalam pelaksanaan pengungkapan yang dilakukan, Direktorat Narkoba Polda Jabar menggunakan taktik dan tekhnik penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkoba, serta dengan adanya kemampuan anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengungkapan secara baik dan benar, maka Direktorat Narkoba Polda jabar berhasil membuktikan maupun membuka jaringan sindikat pengedar narkoba didalamnya, juga pada tesis ini dituangkan pentingnya faktor pengorganisasian dengan Iangkah-langkah manajemen didalamnya sehingga jalanya pengungkapan dapat terkodinir dan berhasil, selain itu juga berhasil membawa organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

---

'Narkoba' stands for narcotics, psychotropic and hazardous substances as well other addictive substances, in which narkoba abuse will jeopardize the users. Right now, the circulation and the abuse of narkoba has been in a worrying stage. Indonesia that once known as a transit country of narkoba, has now been popular as a producer of narkoba. It is difficult to fight the narkoba network due to its strength in dealing and abusing the drugs.In connection with duties related to the police, for instance, to fight for the crimes that disturb and cause a loss to the people and the country, the police are obliged to enforce the laws on such crimes. The police, as one of the existing law enforcement agencies, must enforce the laws through proportional and professional steps.The thesis aims at finding out the importance of the factor of organizing the capability belong to police officers so that they are able to uncover the narkoba network.Therefore, the thesis discusses the techniques and tactics of uncovering the narkoba networks conducted by The Directorate of Narkoba of West Java Regional Police. In conducting such uncovering in the area of West Java, the Directorate of Narkoba of West Java employs tactics and techniques of investigation on crimes related to narkoba as well as the capability of police officers involved in conducting the uncovering. The result of the research reveals that the Directorate of Narkoba of West Java Regional Police successfully uncovered the narkoba dealer network. The thesis also discusses the importance of management steps so that the course of the uncovering steps can be well coordinated and organized."

"Tesis ini tentang pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng oleh Direktorat Narkoba Polda Jatim. Tesis ini difokuskan pada upaya dan tindakan yang dilakukan Dit Narkoba Polda Jatim dalam mengungkap jaringan pengedar dan pembuat narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng, Penulisan tesis ini bertujuan memberikan gambaran serta untuk mengetahui tentang tindakan dan upaya apa raja yang dilakukan Dit Narkoba Polda Jatim dalam pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat narkoba jenis ekstasi dan shabu yang melibatkan penghuni Rutan Medaeng. Adapun permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sulitnya mengungkap peredaran narkoba di Rutan Medaeng yang diharapkan dapat memutus mata rantai jaringan pengedar dan pembuat narkoba di Rutan Medaeng, serta bagaimana upaya dan kemampuan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Dit Narkoba Polda Jatim dalam mengungkap jaringan tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan tersebut diatas adalah metode kualitatif guna memperoleh pemahaman terhadap suatu konteks permasalahan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti itu sendiri yang kemudian dianalisis dengan menggunakan suatu kerangka teori. Data-data yang dikumpulkan berupa pendekatan kasus-kasus tindak pidana narkoba yang telah ditangani oleh Dit Narkoba Polda Jatim. Adapun tehnik pengumpuian data yang digunakan adalah pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara, serta kajian dokumen.Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan upaya pengungkapan terhadap kejahatan narkoba sebagai tindakan untuk memutus dan memberantas mata rantai jaringan kejahatan tersebut dibutuhkan penggunaan fungsi-fungsi dalam manajemen yang tepat serta adanya tehnik pengorganisasian yang balk terhadap pelaksanaan tugas anggota di lapangan, Hal ini dikarenakan dalam kegiatan pengungkapan kasus narkoba dan penanganannya lebih diutamakan kegiatan penyelidikan daripada penyidikan, yang tentunya dilakukan dengan pengorganisasian yang meliputi pembagian tugas. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, anggota di lapangan hams menguasai pengetahuan tentang taktik dan tehnik dasar reserse, serta memiliki kemampuan intelijensia yang baik, dengan disertai kesiapan mental, keuletan, ketajaman analisa, guna mengantisipasi sifat terselubung dari peredaran narkoba.Selanjutnya, guna mencapai keberhasilan dalam kegiatan pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat narkoba di Rutan Medaeng, Dit Narkoba Polda Jatim menggunakan taktik dan tehnik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, serta perlunya peningkatan kemampuan dan pengetahuan di bidang tehnologi bagi anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengungkapan tersebut.

---

This thesis is about expression the network of distributor and maker of narcotics type extacy and shabu in Medaeng Detention Center by Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter. Focussed of this thesis about effort and action have been doing by Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter in order to expressing network of distributor and maker of narcotics type extacy and shabu in Medaeng Detention Center. Writing of this Thesis aim to give picture and also to know about action and strive any kind of Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter in expression network of distributor and maker of narcotics type extacy and shabu entangling dweller of Medaeng Detention Center. As for problem of writing of this thesis its difficult express circulation of narcotics in Medaeng Detention Center expected can break link of network of distributor and maker of narcotics in Medaeng Detention Center, and also how effort and ability of investigation by member of Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter in expressing the network.Method of Research used in replying the problems above method qualitative utilize to obtain;get understanding to a context of problems by collecting data obtained directly by researcher of later itself analysed by using a theory framework. Data collected in the form of approach of case of doing an injustice of narcotics which have been handled by Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter. As for technics of data collecting used perception, perception involved, interview, and also the document study.From research result, inferential that in effort of expression to badness of narcotics as action to break and fight against link network of the badness required use of function in correct management and also the technics existence the organization which do well by execution of duty of member in field. This matter because of in activity of expression of case of narcotics handling and more majored activity of investigation than investigation, what is perhaps organizationally covering duty division. So that in execution of duty, member in field have to master knowledge about tactics and technics detective base, and also own ability of good intelijensia, joinedly the readiness of bouncing, resilient, durability analyse, utilize to anticipate the nature of under cover from circulation narcotics.Hereinafter, utilize to reach efficacy in activity of expression of network distributor and maker of narcotics in Medaeng Detention Center, Division of Drug Enforcement of Jatim Head Quarter use tactics and technics investigation and investigation of doing an injustice narcotics, and also the importance of improvement of ability and knowledge area of technology for member in concerned in execution of the expression."

"Kejahatan narkotika berkembang menjadi kejahatan luar biasa dan kejahatan terorganisasi. Agar pengungkapan kasusnya bisa lebih mendalam dibutuhkan peranan seorang saksi yang juga tersangka (Justice Collaborator). Data ICJR tahun 2016 mengungkapkan banyak instansi yang telah memberikan rekomendasi persetujuan Justice Collaborator namun Badan Narkotika Nasional selama ini menolak sedangkan Polri belum diketahui. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis regulasi Justice Collaborator di Indonesia dan Implementasinya pada Badan Narkotika Nasional dan Polri. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengajuan status Justice Collaborator bisa pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemidanaan serta adanya perlakuan khusus dan penghargaan. Implementasinya pengajuan Justice Collaborator narapidana selama ini ditolak oleh dua instansi karena belum adanya aturan pelaksanaan yang padu dan khusus bagi tindak pidana narkotika. peran Justice Collaborator dalam tindak pidana narkotika sangat penting untuk dapat dimaksimalkan peranannya agar tercipta ketahanan nasional yang lebih baik.

---

Narcotics crime develops into extraordinary crime and organized crime. In order for the disclosure of his case to be more profound, the role of a witness who is also a suspect is needed (Justice Collaborator). ICJR data in 2016 revealed that many agencies had given recommendations to the Justice Collaborator, but the National Narcotics Agency had refused while the National Police was unknown. The purpose of this study was to analyze the regulation of Justice Collaborator in Indonesia and its implementation in the National Narcotics Agency and National Police. The method used is qualitative descriptive. The results show that the regulations in Law No. 31 of 2014 state that the submission of Justice Collaborator status can be at the stage of investigation, prosecution and punishment as well as special treatment and awards. The implementation of the prisoners Justice Collaborator submission has been rejected by two agencies because there is no implementation rule that is unified and specifically for narcotics crime. However, the rejection attitude so far still corresponds to justice as well as the efforts of law enforcement agencies in realizing national security amid the limitations of existing regulations."

"Kejahatan narkotika adalah salah satu kejahatan yang mempunyai efek destruktif dan tidak dapat ditangani hanya dengan cara r,ma konvensional selain itu kejahatan narkotika yang marak terjadi, umumnya dibarengi oleh terbangunnya jaringan sindikat narkotika yang seolah menjadi akar yang tertanam kuat bagi peredaran narkotika ilegaL Pemyataan seperti ini diungkapkan oleh karena seeara umwn kejahatan narkotika yang dilakukan memiliki potensi untuk di1akukan dalam bentuk jaringan sindtkat narkotika Hegal. Penangkapan terhadap pelaku narkotika memang sudah menjadi kewajiban dari penegak hukum dibidang narkotika termasuk BNN, Akan tetapi yang menjadi masalah bukan hanya menangkap dan mengusut pelaku sesuai dengan hukum pidana narkotika saja, yang lebih tepat adalah mengidentifikasi dahulu tindak pidana/ kejahatan narkot,ika yang terjadi guna menentukan arah penyidikan demi kepastian, keadilan dan daya guna hukum pidana narkotika. Lemahnya pembuktian di tingkat penyidikan akan berakibat juga terhadap proses pemeriksaan pada tingkatan lain d.a\am sistem peradilan pidana yakni proses penuntutan dan proses peradilan. Pembuktian pada tingkat penyidikan yang lemah juga berarti tidak erektifnya penyidikan dan dengan demikian maka hukum pidana narkotika yang diharapkan mampu untuk meminirnalisir kejahatan narkotika akan menjadi tidak efektif. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informasi dan data berasat dari informan meialui wawancara , penelitian dokumen serta pengamatan yang dipero1eh dari Penyidik lnterdiksi Udara/ bandara BNN serta pibak BC yang terkait. Hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan antara lain adalah, masih adanya DPO (daftar pencarian orang) yang belum dikembangkan seeara maksimal, babkan DPO tersebut terindikasi masih terlalu dini unutk dijadikan acuan dalam pembuktian. Pembahasan dilakukan dengan menganalisa temuau dilapangan menggunakan data kepustakaan berupe: teori-teori dan konsep-konsep yang relevan serta berkompeten untuk menjawab permasalahan. Kesimpulan dibuat bardasarkan hasil pembahasan dan dari kesimpulan selanjutnya Penulis membuat beberapa saran yang aptikatif agar dalam penyidikan kedepan Seksi lnterdiksi akan lebih kritis dan profesional dalam mengungkap jaringan sindikat narkotika ilegal.

---

Narcotics crime is a crime that has destructive effect and cannot be dealt with only conventional handling. narcotics rampant crime occurs usually accompanied by the establishment of narcotics syndicate network that seems to be the roots that firmly planted for illegal narcotics. Statements like this oceurs because it is generally expressed that narcotics crimes has the potential to be in the form of illegal narcotics syndicate network. Narcotics arrest of the perpetrator is already a duty of Ia w enforcement in the field of narcotics including BNN,. but the problem is not just to catch and prosecute perpetrators of criminal law in ac .Jordance with narcotics alone, the more important is to identify the crime I drug crime that occurs in order to determine the direction of investigation for the sake of certainty, fairness and efficiency of criminal narcotics laws. Lack of proof at the level of investigation will lead also to the inspection process on another level in the criminal justice system like the prosecution and the court process. The weak proving level of investigation will also means the ineffectiveness of the investigation and thus the criminal law that narcotics should be able to minimize, the criminality of narcotics would be ineffective.

In conducting this study, the authors use a qualitative approoch with case study method. Information and data derived from informants through interviews, research documents and observations obtained from the Air interdiction Investigator I BNN airport and the BC related. The results that have found in the ficl<4 among others, is still a wanted list (list of criminals) who have not developed at maximum, a wanted list is indicated too early to be fatherly used as a reference in the proof The discussion is done by analyzing the findings in the field using the data in the form of literature: theories and concepts that are relevant and competent to answer the problem. Conclusions are made based on the result of the discussion and subsequent conclusions the author makes several suggestions applicable to the investigation of the fore section be more critical interdiction and professional in uncovering the network of illegal narcotics syndicate."

"The large number of illegal drugs use in the society was because the drugs trade still rising. The city of Bekasi has become a market for drug trade. The large number of cases can be seen through cases that being handled by the Bekasi Police Metropolitan Resort Anti Drug Unit. This study was exploring every aspect on how the Bekasi Police Metropolitan Resort Anti Drug Unit handles the drug problemwhich threatens the city of Bekasi. The Bekasi Police Anti Drug Unit handles the drug problem on its jurisdiction in three important efforts. The pre-emptive done as early as possible in form of informal seminar and local counseling to the society about the dangerous effect of illegal drug use. The preventive effort was implementing through series of Routine Police Operation and Special Police Operation. While the repressive efforts werelaw enforcement action through criminal investigation and indictment which rooted within legality aspect. Each effort still encounters several problems, such as lack of personnel, insufficient equipment, breach of information and lack of operational funds."

"Tesis ini membahas tentang upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dengan pengenaan pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana dan dilakukannya perampasan pada aset hasil tindak pidana. Perampasan aset tidak mudah untuk diterapkan karena adanya berbagai kendala. Permasalahan hukum dalam tesis ini adalah cara menentukan suatu aset merupakan hasil dari tindak pidana narkotika sehingga dapat dilakukan perampasan, implementasi perampasan aset terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hubungannya dengan perampasan aset tanpa tuntutan pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan aset sebagai hasil tindak pidana narkotika dilakukan dengan meneliti jaringan pelaku tindak pidana narkotika, penelusuran aset, dan pembalikan beban pembuktian. Implementasi perampasan aset terhadap pelaku dapat dilihat dari jumlah putusan yang mengenakan perampasan aset terhadap pelaku dan perlindungan hak asasi manusia terhadap perampasan aset tanpa tuntutan pidana dengan adanya hak atas peradilan yang adil, hak untuk memiliki waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan, hak untuk melakukan upaya hukum banding atau kasasi serta hak atas properti.

---

This thesis discusses efforts to eradicate narcotics crime by imposing money laundering articles on criminal offenders and seizure of assets resulting from criminal acts. Implementation of asset forfeiture is not easy because of various obstacles. The legal problems in this thesis are how to determine an asset from narcotics crime, implementation of asset deprivation from narcotics crime and money laundering, and also human rights protection in NCB Asset Forfeiture concept. This research is a normative juridical research and qualitative analysis. The results are narcotic asset determination carried out by examining the narcotics criminal network theory, asset tracking, and reversal of the burden of proof. The implementation of asset forfeiture determines from the number of narcotics asset forfeiture in court decisions, and human rights protection in narcotics NCB Asset Forfeiture can be observed with the right to a fair trial, the right to have time and facilities to prepare a defense, the right to do appeal and property rights."

"Tesis ini tentang proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Satuan V Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Metrojaya. Permasalah penelitian ini adalah penyidikan tindak pidana korupsi ada yang sesuai prosedur dan ada yang tidak sesuai prosedur atau menyimpang, sedangka Fokus penelitian tersebut adalah berupa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Sat. V Tipikor DiLReskrimsus Polda Metrojaya.Penelitian ini dimaksudkan adalah untuk menunjukan proses penyidikan tindak pidana korupsi terutama beberapa penyimpangan yang dilakukan ofeh penyidik Sat V Tipikor Dit. Reskrimsus Polda Metrojaya, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan etnografi sehingga peneliti dapat menggambarkan dan memotret secam utuh mengenai tindakan dan perlakuan penyidik anggota Sat. V Tipikor dalam melakukan penyidikan.Hasil dari penelitian ditemukan bermacam ragam tindakan dan perlakuan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Tindakan tersebut digambarkan mulai dari kegiatan penyelidikan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut.Terdapat juga tindakan lain yang terjadi dalam proses penyidikan yaitu berupa penyimpangan-penyimpangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan penyidik. Bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Sat V Tipikor adalah berupa penyimpangan dalam : prosedur pemanggilan saksi; perlakuan pemaksaan, penghinaan, membentak dalam pemeriksaan tersangka; penangguhan penahanan dengan imbalan uang; penghentian penyidikan dengan imbalan uang; menyidik perkara yang bukan merupakan tindak pidaka korupsi. Sedangkan faoktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan yaitu: faktor anggaran penyidikan; pendidikan; pemenuhan kebutuhan pribadi dan kesatuan; hubungan internal dan esktemal yang negatif seperti budaya Polisi yang menghalalkan segala cara (istilah 86).Proses penyidikan dalam konteks penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Poiri adalah merupakan barometer untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Raid dan citra baik dari institusi Polri. Apabila Polri lambat dafam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana, maka dianggap tidak profesional dan proposional serta semakin subumya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi sehingga akan semakin terpuruknya citra Poiri dimata Masyarakat dan Pemerintah."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian yang menjelaskan tentang kegiatan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh Satdik Ditlantas Polda Metro Jaya. Permasalahan tesis ini adalah mengenai kegiatan di dalam melakukan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Unit Laka Lantas.Adapun fokus dari pernasalahannya adalah perilaku petugas Unit Laka Lantas Ditlantas Polda Metro Jaya dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kajian tesis ini perilaku petugas dilihat dan sudut pandang rangkaian tindakan birokrasi yang dilakukan, serta peran dari petugas kepolisian yang sesuai dengan posisinya dalam menjalankan kegiatan penyidikan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.Tesis ini bertujuan untuk menggambarkan, sejauh mana para anggota dari Unit Laka Lantas Satdik Ditlantas Polda Metro Jaya melaksanakan tugasnya. Kegiatan apa saja yang dilakukan, dan apakah sudah sesuai dengan prosedur dan etika yang telah ditentukan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta mengapa penyimpangan perilaku bisa terjadi di dalam melaksanakan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana teknik pengumpulan data didapat dengan cara melakukan pengamatan, wawancara dengan pedoman serta melakukan pengamatan terlibat.Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa dalam setiap bentuk pekerjaan ada kemungkinan terbuka kesernpatan untuk dilakukannya penyimpangan, demikian juga halnya dengan pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pekerjaan polisi memberikan sejumlah besar kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan tindakan penyimpangan dan penyelewengan dalam melaksanakan tugas.Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anggota Unit Laka Lantas Sat Idik Ditlantas Polda Metro Jaya, tidak terlepas dari kebijaksanaan pimpinan kesatuan tersebut. Karena sistem kontrol dan kendali pimpinan terhadap anggota dalam melaksanakan tugas dapat dikatakan lemah. Akibatnya, terjadilah perilaku menyimpang dalam melaksanakan tugas. Selain itu juga tidak ada standarisasi dan batasan yang jelas dalam melaksanakan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas, sehingga tindakan diskresi dijadikan sebagai sarana guna melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas kepolisian.Dengan demikian dapat dikatakan, apabila terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, bukan seratus persen disebabkan kemauan atau kehendaknya sendiri, tetapi bisa karena keadaan yang membuatnya harus melakukan tindakan tersebut.Daftar Kepustakaan : 31 buku + 4 dokumen."