Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research focuses on the existence of the siyndicate that allegedly buys the answer key of the 2010 National Test in X city. There is a lot of people that getting involved in this answer key trading; the printing clerk works at the printing service where the test was printed, Education Service staff, the teacher at the certain school where this trading occured, KBB gang who trading this answer key in fifteen High Schools at X city, and the student who bought the answer key. This research uses such qualitative method with descriptive design and using observational approach to collect the data or information. This research found that there is a sophisticated network, towards to syndicate, in this illegal trading crime, with a temporal behaviour which formed by collective and mutual benefits between them."

"Terdapat asumsi di masyarakat dimana kualitas sekolah negeri dianggap lebih baik dibandingkan dengan sekolah swasta. Dengan data Indonesia Family Life Survey tahun 2000 dan 2014, perbedaan tingkat pengembalian akan diamati. Peneliti juga ingin melihat apakah pendidikan dilihat sebagai sinyal dalam pasar tenaga kerja, menggunakan estimasi Heckman Model dan OLS. Hasil menunjukkan bahwa jenis pengelolaan sekolah pada pendidikan tersier memengaruhi upah secara signifikan hanya pada tahun 2000 dan terdapat perbaikan kualitas jenis pengelolaan negeri pada tahun 2014. Selain itu terjadi pergeseran fokus sinyal yang dilihat dari melihat sekolah sebagai sinyal produktivitas individu, menjadi individual performance.

---

There is an assumption in society that the quality of public schools is considered to be better than private schools. With Indonesia Family Life Survey data in 2000 and 2014, return to education difference between types of school will be observed. Author also want to see if education was seen as a signal in the labor market using Heckman Model and OLS estimation. The results showed that the type of school in tertiary education significantly affected wages only in 2000 and there’s an improvement in the quality of public school in 2014. In addition, there was a shift from seeing school to individual performance as the signal in the labor market."

"The purpose of this study describe the condition of the management, educators, and infrastructure of public primary schools in Banten province based on the parameters of national education standarts. The samples of this study consisted of 78 in many schools under studied. The standards that were achieved in the areas of management such as self-evaluation and its utilization for school development planning do not apply optimally. Also teacher educational qualifications and in-job-training, and infrastructure or facilities. The study recommended that those specific matters would be the main concern in future educational improvement in Banten province."

"Laporan magang ini berisikan tentang analisis proses pernyusunan anggaran kegiatan Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) Ragunan di Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia, pada bagian Asisten Deputi Sentra Keolahragaan tahun anggaran 2013. Anggaran disusun berdasarkan pendekatan Penganggaran Berbeasis Kinerja. Proses penyusunan anggaran ini dimulai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), pembuatan Rincian Anggaran Biaya (RAB), penyusunan kertas kerja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-K/L), dan pembuatan Pedoman Operasional Kerja (POK). Pembuatan KAK disusun sesuai dengan Petunjuk Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK), sementara penyusunan RAB dibuat berdasarkan format dalam PMK No. 112/PMK.02/2012. Untuk penyusunan RKA-K/L dan POK dibuat dengan menggunakan aplikasi DIPA RKA-K/L tahun 2013.

---

This internship report consist of the analysis of budgeting process Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) Ragunan in the Ministry of Sports and Youth Affairs Indonesia, in Deputy Assistant of Sports Center for budget year 2013. This budgeting system prepared based on Performance Budgeting Approach. The budgeting process begin with preparation of Term of Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), working paper of Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), and Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Deputy Assistant of Sports Center prepared TOR based on a Preparation Instruction of Standar Biaya Khusus (SBK), and prepare RAB based on PMK No.112/PMK.02/2012. Deputy Assistant of Sports Center is using an Aplikasi RKA K/L DIPA for 2013 to create working paper of Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), and Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)."

"Ruang publik yang baik merupakan hak setiap penduduk kota. Namun, perempuan seringkali mengalami ketidakadilan di ruang publik. Para feminis berpendapat bahwa kota dirancang oleh pria untuk pria, dan mengabaikan kebutuhan perempuan, salah satunya ketersediaan toilet publik. Sedangkan, di jaman sekarang perempuan memiliki partisipasi besar di ruang publik. Maka itu, tersedianya toilet publik bagi mereka penting untuk menunjang kegiatannya. Perempuan memiliki rasa takut akan kejahatan yang lebih tinggi dari pria akibat banyaknya kasus kekerasan terhadap mereka. Toilet publik menjadi salah satu tempat yang berbahaya bagi perempuan. Hal ini membatasi kebebasan mereka bergerak di ruang publik. Maka itu, defensible space penting untuk mencegah terjadinya kejahatan, karena defensible space berperan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan melalui desain. Kota Tua adalah kawasan wisata populer di Jakarta yang merupakan peninggalan jaman penjajahan Belanda. Namun, Kota Tua kurang aman karena angka kejahatan di sana relatif tinggi. Ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk menjadikan Kota Tua destinasi wisata. Maka, skripsi ini bertujuan untuk melihat apakah toilet publik di Kota Tua rawan kejahatan dan memicu rasa takut akan kejahatan pada perempuan, dan apakah ada konsep defensible space disana untuk mencegah terjadinya kejahatan?

---

City needs to provide public space with good quality. It is every residents rights to have access to physical space in the city. However, women still experience inequalities in public spaces when it comes to living in a city. Feminists often argue that cities are made for men by men, and tend to neglect the needs of womens public toilet provision. Whereas women have more complicated mobilization in a city than men, hence public toilets are necessary to support their activities. Women have a higher fear of crime in public space than men due to widespread of violence against them. Public toilets are one of the places that can be dangerous for women. This hinders them from using public space in a city freely. Hence, defensible space concept is necessary to prevent possible unwanted incidents. Kota Tua (Jakarta Old Town) is a neighborhood in Jakarta that traces back to the Dutch colonial era in the 17th century. It is now one of Jakartas heritage sites and is restored and revitalized to be one of Jakartas popular tourism site since 2006. However, research found that Kota Tua is not a friendly place for its high crime rate. This contradicts with the governments attempt to promote Kota Tua as Jakartas tourism destination. Therefore, this paper tried to see if public toilets in Kota Tua provide safety for women or not, and whether it is defensible."

"ABSTRAKTulisan ini membahas mengenai penerapan service delivery pada StandarPelayanan Publik sebagai suatu bentuk Crime Prevention Publicity terhadapmaladministrasi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2017. Penulis dalammelakukan kajian ini menganalisis program penilaian kepatuhan terhadap standarpelayanan publik dengan teori aktivitas rutin (routine activity theory) dimana hasilpublikasi standar pelayanan publik sebagai capable guardian. Service deliverydalam Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk Crime PreventionPublicity yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mencegah maladministrasikarena indikator-indikator dalam Crime Prevention Publicity yang ditulis olehBarthe telah dipenuhi dimana indikatornya adalah (1) Upaya terencana; tercantumdalam Permenpan No.15 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (2) oleh agen;dimana dilakukan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dan diawasi olehOmbudsman RI selaku pengawas pelayanan publik (3) untuk mempromosikanpraktik pencegahan kejahatan, dimana standar pelayanan publik memang bertujuanuntuk menjaga kualitas pelayanan publik dan mendorong potensi perilakumaladministrasi serta perilaku koruptif lainnya (4) dengan membuat kampanyeyang dirancang; yaitu penerapan standar pelayanan publik dan survei kepatuhan (5)untuk mendidik korban atau mencegah pelanggar; sejalan dengan tujuan penerapanstandar pelayanan publik yaitu untuk meningkatkan kesadaran dengan harapanbahwa anggota masyarakat akan menghindari viktimisasi atau target hardening.

---

ABSTRACTThis paper discusses about the implementation of service delivery to the PublicService Standards as a form of Crime Prevention Publicity on maladministration inthe DKI Jakarta Province in 2016-2017. The author in this study analyzing thecompliance assessment programs to evaluate the implementation of public servicestandards with the theory of routine activity where the publication results of PublicService Standards has a role as the capable guardian. Service delivery of the PublicService Standard is a form of Crime Prevention Publicity conducted by Indonesiain order to prevent maladministration because of all the indicators in CrimePrevention Publicity written by Barthe have been fulfilled in Public ServiceStandard where the indicators are (1) Planned efforts; reflected in Permenpan No.15in 2014 which concerning Public Services (2) by agents; which is carried out by thePublic Service Provider and supervised by the Ombudsman Republic of Indonesiaas the public service supervisor (3) to promote the practice of crime prevention,where public service standards aim to maintain the quality of public services andsuppress the potential of maladministration and other corrupt behavior; (4) bycreating a campaign designed; with the implementation of public service standardsand compliance surveys (5) to educate victims or prevent offenders; in line with theaim of implementing public service standards, which is to raise awareness in thehope that community members will be prevented from victimization or hardeningtargets."

"Undang-undang menentukan, seorang PPAT hanya boleh menanda tangani akta jual beli setelah kepadanya diserahkan fotocopy bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang menjadi kewajiban penjual dan pembeli dengan menunjukkan aslinya. Dengan ketentuan denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bagi PPAT yang melanggarnya. Karena kekurangpahaman para pihak mengenai tata cara pembayaran pajak, dan karena adanya kekhawatiran jual belinya gagal dilaksanakan, para pihak biasanya menunda pembayaran pajak-pajak tersebut sampai dengan adanya kepastian atas pelaksanaan jual bell itu sendiri, yaitu saat jual bell itu dilaksanakan di hadapan PPAT yang berwenang. Kemudian apakah perundang-undangan tersebut telah memberikan perlindungan hukum kepada Penjual, Pembeli dan PPAT, apakah terdapat ketentuan dalam bidang Perbankan yang membatasi waktu penyetoran PPh dan BPHTB, dan apakah memberikan perlindungan hukum kepada Penjual, Pembeli dan PPAT akan berdampak merugikan bagi kepastian adanya pemasukan pajak ke kas negara?Penulisan ini berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum-normatif, artinya penelitian ini merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Dan bersifat evaluatif, yaitu menilai pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak bagi penjual dan pembeli dikaitkan dengan hukum perjanjian dan perpajakan, serta permasalahannya dalam praktik dan dengan cara pengamatan terlibat dan tidak terlibat. Pembatasan waktu pembayaran PPh dan penentuan tempat pembayaran BPHTB mengharuskan PPAT mengisi nomor dan tanggal akta jual bell tidak sesuai dengan fakta hukum sesungguhnya yang terjadi, sehingga mengakibatkan tidak adanya memberikan perlindungan hukum baik bagi PENJUAL, PEMBELI, maupun PPAT sendiri."

"Penulisan ini dibuat untuk menjabarkan serta mengetahui apa saja yang menyebabkan terjadinya penipuan transaksi online pada situs Forum Jual Beli Kaskus. Anonimitas yang masih dijunjung tinggi oleh situs Kaskus sejak pertama kali dibentuk hingga saat ini menimbulkan Kaskus menjadi situs e-commerce yang sangat rentan menjadi ladang para pelaku penipuan online mencari korbannya. Lemahnya pengawasan serta penjagaan oleh place manager dalam situs Kaskus juga menjadi salah satu faktor pemicu utama munculnya kejahatan ini. Kemudian penulisan ini juga akan memberikan rekomendasi keamanan bagi situs Kaskus dengan menerapkan situational crime prevention ke ranah cyber untuk mengintervensi anonimitas , khususnya anonimitas e-commerce pada Forum Jual Beli Kaskus.

---

This thesis aims to describe and identify factors that causes deceptive online transaction in Kaskus 39 Forum Jual Beli FJB . Anonymity has always been its main emphasis by Kaskus ever since its inception, which makes Kaskus a really vulnerable e commerce website for potential online deception offenders in search of victims. Weak surveillance and guardianship, provided by place managers in Kaskus website also acts as the main precipitator of this kind of crime. Eventually, this thesis will also formulate a security recommendation for Kaskus with the application of Situational Crime Prevention for cyber realm to intervene anonymity, specifically on the anonymity of e commerce in Kaskus 39 Forum Jual Beli."